PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-28 Tahun 2021 tentang PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

PERMEN Nomor pm-28 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Personel Pengamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai lisensiyang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan. 2. Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan adalah personel yang mempunyai Sertifikat Kompetensi yangdiberi tugas serta tanggung jawab di bidang pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan. 3. Manajer Keamanan Penerbangan adalah personel yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program keamanan. 4. Instruktur Keamanan Penerbangan adalah orangyang mempunyai lisensi dari Direktur Jenderal dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan materi pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan. 5. Inspektur Keamanan Penerbangan Internal adalah orang yang mempunyai kompetensi untuk melakukan pengawasan dan investigasi keamanan penerbangan di Operator Penerbangan. 6. Personel Pengevaluasi (checker) adalah personel keamanan penerbangan yang ditetapkan dan diberi wewenang oleh Direktur Jenderal untuk membantu perpanjangan lisensi Personel Pengamanan Penerbangan. 7. Daerah Keamanan Terbatas adalah daerah-daerah di sisi udara di bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi dan dilakukan langkah-langkah pengendalian keamanan, dimana jalan masuknya dikendalikan serta dilakukan pemeriksaan keamanan. 8. Sisi Darat adalah daerah-daerah tertentu dan gedung- gedung di Bandar Udara selain Daerah Keamanan Terbatas dan daerah terkendali yang dilakukan langkah- langkah keamanan. 9. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian dan kualifikasi di bidangnya. 10. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.Pemeriksaan Latar Belakang adalah pemeriksaan identitas seseorang dan pengalaman sebelumnya, termasuk riwayat kriminal dan informasi terkait indikasi terpapar kegiatan terorisme yang relevan untuk menilai orang tersebut. 12. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidangkeamanan penerbangan yang telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha. 13. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. 14. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum INDONESIA berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum. 15. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum INDONESIA berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 16. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik INDONESIA. 17. Regulated Agent adalah badan hukum INDONESIA yang berusaha di bidang agen kargo, freight forwarder pengelola pergudangan, pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat atau bidang lainnya, yang disertifikasi Direktur Jenderal yang melakukan kegiatan bisnis dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengendalian keamanan terhadap kargo dan pos yang ditangani atau yang diterima dari pengirim. 18. Pengirim Pabrikan (Known Consignor) adalah Badan Hukum INDONESIA yang mendapat sertifikat Pengirim Pabrikan (Known Consignor) untuk melakukan pengendalian keamanan terhadap barang sejenis. 19. Operator Penerbangan adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, Regulated Agent, Pengirim Pabrikan (Known Consignor), dan Badan Hukum yang mendapat Pendelegasian. 20. Otoritas Bandar Udara adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. 21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 22. Direktur adalah Direktur yang membidangi keamanan penerbangan. 23. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 24. Direktorat adalah Direktorat yang membidangi keamanan penerbangan. 25. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Koreksi

(1) Direktur Jenderal bertanggung jawab terhadap terselenggaranya Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional. (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal berwenang untuk: a. menyusun, mengembangkan, melaksanakan,dan mempertahankanprogram pendidikandanpelatihan keamanan penerbangan nasional dengan mengacu pada Program Keamanan Penerbangan Nasional; b. MENETAPKAN materi pendidikan dan pelatihan dalam pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional; c. MENETAPKAN persyaratan, kriteria, seleksi, dan perekrutan personel keamanan penerbangan; d. MENETAPKAN standar dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan; e. MENETAPKAN persyaratan perizinan berusaha penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan; f. MENETAPKAN standar kompetensi bagi personel keamanan penerbangan; g. menerbitkan Lisensi Personel Pengamanan Penerbangan; h. menerbitkan Lisensi Instruktur Keamanan Penerbangan; i. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan; dan j. memberikan tindakan korektif dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan nasional. (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur berwenang untuk: a. melakukan verifikasi persyaratan perizinan berusaha penyelenggara pendidikan dan pelatihan Personel Pengamanan Penerbangan dan Instruktur Keamanan Penerbangan; b. menerbitkan surat hasil verifikasi persyaratan perizinan berusaha penyelenggara pendidikan dan pelatihan Personel Pengamanan Penerbangan dan Instruktur Keamanan Penerbangan; c. mengesahkan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan perubahannya; d. memberikan surat rekomendasi pengakuan (endorsement) sertifikat pelatihan keamanan penerbangan dari luar negeri; dan e. melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihankeamanan penerbangan.

Pasal 6

(1) Kepala Kantor mempunyai tugas dan tanggung jawab memastikan terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan di wilayah kerjanya. (2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor berwenang untuk: a. melakukan pengawasan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihankeamanan penerbangan; b. memberikan pelatihan kepedulian keamanan penerbangan (avsec awareness) dalam rangka penerbitan pas bandar udara yang diterbitkan oleh Kantor Otoritas; c. melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan dan pelatihankeamanan penerbangan; dan d. melaporkan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihankeamanan penerbangankepada Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara bertanggung jawab untuk: a. menyediakan personel keamanan penerbangan sesuai dengan kebutuhan; b. mempekerjakan personel keamanan penerbangan yang memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Lisensi; c. menyusun, melaksanakan, dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal yang merupakan bagian dari program keamanan bandar udara yang mengacu pada Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional; d. mempertahankan dan meningkatkan kemampuan personel keamanan penerbangan; e. mendukung kegiatan praktek kerja lapanganguna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan; f. memastikan badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udaramemenuhi dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; g. melakukan pengawasan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; h. menyimpan catatan/rekaman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun;dan i. melaporkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun. (2) Program pendidikan pelatihan keamanan penerbangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sesuai pedoman tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara bertanggung jawab untuk: a. menyediakan personel keamanan penerbangan sesuai kebutuhan; b. mempekerjakan personel keamanan penerbangan yang memiliki Sertifikat Kompetensidan/atau Lisensi; c. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan, program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal yang merupakan bagian dari program keamanan angkutan udara mengacu pada Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional; d. mempertahankan dan meningkatkan kemampuan personel keamanan penerbangan; e. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan modul pelatihan keamanan penerbangan untuk penerbang dan personel kabin dalam menangani tindakan melawan hukum dan tindakan pelanggaran tata tertib dalam penerbangan dengan tujuan untuk meminimalkan dampak tindakan melawan hukum dan tindakan pelanggaran tata tertib; f. mendukung kegiatan praktek kerja lapanganguna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan; g. memastikan badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan Badan Usaha Angkutan Udara memenuhi dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; h. melakukan pengawasan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; i. menyimpan catatan/rekaman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun; dan j. melaporkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan internal kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun. (2) Program pendidikan pelatihan keamanan penerbangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sesuai pedoman dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Pimpinan Perusahaan Angkutan Udara Asing bertanggung jawab untuk: a. menyediakan personel keamanan penerbangan sesuai kebutuhan; b. mempekerjakan personel keamanan penerbangan yang memiliki Sertifikat Kompetensidan/atau Lisensi; c. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan, program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal yang merupakan bagian dari Prosedur Keamanan Lokal mengacu pada Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional; d. mempertahankan dan meningkatkan kemampuan personel keamanan penerbangan; e. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan modul pelatihan keamanan penerbangan untuk penerbang dan personel kabin dalam menangani tindakan melawan hukum dan tindakan pelanggaran tata tertib dalam penerbangan dengan tujuan untuk meminimalkan dampak tindakan melawan hukum dan tindakan pelanggaran tata tertib; f. memastikan badan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan Angkutan Udara Asing memenuhi dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; g. mendukung kegiatan praktek kerja lapanganguna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan; h. melakukan pengawasan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; i. menyimpan catatan/rekaman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun; dan j. melaporkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel keamanan penerbangan internal kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun. (2) Program pendidikan pelatihan keamanan penerbangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sesuai pedoman dalam lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan bertanggung jawab untuk: a. menyediakan personel keamanan penerbangan sesuai kebutuhan; b. mempekerjakan personel keamanan penerbangan yang memiliki Sertifikat Kompetensidan/atau Lisensi; c. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal yang merupakan bagian dari program keamanan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan mengacu pada Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional; d. mempertahankan dan meningkatkan kemampuan personel keamanan penerbangan; e. mendukung kegiatan praktek kerja lapanganguna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan; f. melakukan pengawasan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; g. menyimpan catatan/rekaman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun; dan h. melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun. (2) Program pendidikan pelatihan keamanan penerbangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sesuai pedoman dalam Lampiran I huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Pimpinan Regulated Agent dan Pengirim Pabrikan (Known Consignor) bertanggung jawab untuk: a. menyediakan personel keamanan penerbangan sesuai kebutuhan; b. mempekerjakan personel keamanan penerbangan yang memiliki Sertifikat Kompetensidan/atau Lisensi; c. menyusun, mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal yang merupakan bagian dari program keamanan kargo dan pos mengacu pada Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional; d. mendukung kegiatan praktek kerja lapanganguna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan; e. melakukan pengawasan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal; f. menyimpan catatan/rekaman pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun; dan g. melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan internal kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun. (2) Program pendidikan pelatihan keamanan penerbangan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun sesuai pedoman dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan keamanan penerbangan bertanggung jawab untuk: a. menyusun, mengembangkan, dan mempertahankan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Program Pendidikan dan Pelatihan Keamanan Penerbangan Nasional; b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berdasarkan materi ajar yang telah ditetapkan; c. MENETAPKAN kriteria dalam rekrutmen calon peserta didik; d. mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan; e. menyediakan instruktur yang berlisensi; f. menerbitkan Sertifikat Kompetensi kepada peserta pendidikan dan pelatihan; g. menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan; h. melakukan kegiatan pengawasan internal; i. mendokumentasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah dilaksanakan; j. memberikan 1 (satu) salinan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan perizinan berusaha penyelenggara pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan kepada Kepala Kantor sesuai wilayah kerja lokasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan keamanan penerbangan;dan k. melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantorsetiap 1 (satu) tahun.

BAB IV

PERSONEL KEAMANAN PENERBANGAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Personel keamanan penerbangan terdiri atas: a. Personel Pengamanan Penerbangan; b. Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan; c. Inspektur Keamanan Penerbangan Internal; d. Manajer Keamanan Penerbangan; dan e. Instruktur Keamanan Penerbangan. (2) Personelkeamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas personel yang bekerja di: a. bandar udara; b. maskapai penerbangan; c. penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan; dan d. penunjang penerbangan. (3) Penunjang penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. Regulated Agent; b. Pengirim Pabrikan (Known Consignor); c. Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan;dan d. Badan Hukum yang mendapat Pendelegasian.

Pasal 14

(1) Personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf e, harus memiliki Lisensi. (2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memiliki Sertifikat Kompetensi dan lulus uji kecakapan Lisensi. (3) Personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, harus memiliki Sertifikat Kompetensi.

Pasal 15

PersonelPengamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. personel penjaga keamanan penerbangan (aviation security guard/basicavsec); b. personel pemeriksa keamanan penerbangan (aviation security screener/junioravsec); dan c. personel pengawas keamanan penerbangan (aviation security supervisor/senioravsec).

Pasal 16

(1) PersonelFasilitas Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. personel peralatan pemeriksa keamanan penerbangan (P3KP); dan b. personel peralatan pemantau dan penunda upaya kejahatan penerbangan (P3UKP). (2) Personelperalatan pemeriksa keamanan penerbangan (P3KP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan personel yang melakukan pemeliharaan peralatan: a. pendeteksi bahan peledak; b. pendeteksi bahan organik dan non organik; c. pendeteksi metal dan/atau non metal; dan d. pendeteksi bahan cair. (3) Personelperalatan pemantau dan penunda upaya kejahatan penerbangan (P3UKP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan personel yang melakukan pemeliharaan peralatan: a. pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat; dan b. penunda upaya kejahatan dan pembatas Daerah Keamanan Terbatas.

Pasal 17

Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, terdiri atas: a. instruktur pratama; b. instruktur muda; dan c. instruktur madya.

Pasal 18

(1) Operator Penerbangan wajib memiliki dan melaksanakan sistem seleksi dan perekrutan yang tepat dan efektif terhadap personel keamanan penerbangan meliputi: a. Personel Pengamanan Penerbangan; b. Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan; c. Inspektur Keamanan Penerbangan Internal; d. Manajer Keamanan Penerbangan; dan/atau e. Instruktur Keamanan Penerbangan. (2) Sistem seleksi dan perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan personel yang memiliki kualifikasi sesuai tugas dan tanggung jawab. (3) Sistem perekrutansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan: a. memenuhi kriteria, analisis pekerjaan,dan uraian tugas yang meliputipengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk posisi pekerjaan; b. menyiapkan proses seleksi dan perekrutan yang efisien, transparan yang dapat dijadikan pedoman penilaian kinerja; dan c. MENETAPKAN calon personel keamanan penerbangan berdasarkan keahlian dan kredibilitas.

Pasal 19

Sistem seleksi dan perekrutan untuk personel keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

(1) Setiap calon Personel Pengamanan Penerbangan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan pengamanan penerbangan sesuai dengan kompetensinya. (2) Pendidikan dan pelatihan pengamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penjaga keamanan penerbangan (aviation security guarding/basic); b. pemeriksa keamanan penerbangan (aviation security screening/junior); dan c. pengawas keamanan penerbangan (aviation security supervisory/senior).

Pasal 23

(1) Calon pemeriksa keamanan penerbangan (aviation security screener/junior) yang belum memenuhi kriteria Pasal 21ayat (3) huruf c dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keamanan penerbangan (aviation security screening/junior) dalam hal dibutuhkan berdasarkan adanya permohonan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara atau Badan Usaha Bandar Udara. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan operasional, sebagai berikut: a. jumlah jalur pemeriksaan keamanan penerbangan yang dioperasikan; dan b. jumlah pemeriksa keamanan penerbangan (aviation securityscreener/junior) yang dibutuhkan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal sebelum diberikan persetujuan.

Pasal 24

(1) Pendidikan dan pelatihan pengamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22ayat (1) harus diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan. (2) Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkanSertifikat Kompetensi bagi Personel Pengamanan Penerbangan setelah melaksanakan: a. kegiatan belajar; b. praktek kerja lapangan; c. lulus ujian teori; dan d. lulus ujian praktek. (3) Pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keamanan penerbangan (aviation security screening/junior) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b harus dilakukan pemberian materi dengan simulator mesinx-ray. (4) Praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf bpaling sedikit 40 (empat puluh) jam pelajaran. (5) Praktek kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus didampingi oleh instruktur yang memberikan materi ajar dan Personel Pengamanan Penerbangan yang berlisensi. (6) Peserta yang telah mengikuti praktek kerja lapangan diberikan surat keterangan dari instansi tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan.

Pasal 25

(1) Setiap Personel Pengamanan Penerbangan harus mengikuti kegiatan pelatihan penyegaran (refresher training). (2) Kegiatan pelatihan penyegaran (refresher training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. setiap 1 (satu) tahun sekali untukmengikuti pelatihan sesuai kewenangan; b. pada saat Personel Pengamanan Penerbangan tidak menjalankan tugas sesuai kewenangannya lebih dari 6 (enam) bulan sebelum diizinkan kembali ke tugas operasional keamanan penerbangan; c. pada saat Personel Pengamanan Penerbangan gagal dalam kegiatan pengujian (testing); d. pada saat Personel Pengamanan Penerbangan tidak memahami atau tidak menjalankan langkah-langkah keamanan sesuai ketentuan saat dilakukan pengawasan; e. pada saat Personel Pengamanan Penerbangan tidak menjalankan tugas sesuai kewenangan saat dilakukan penilaian kompetensi oleh Operator Penerbangan; dan/atau f. pada saat adanya informasi ancaman keamanan penerbangan yang terjadi di bandar udara atau nasional. (3) Kegiatan penyegaran (refresher training) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan: a. dilaksanakan oleh Operator Penerbangan; b. materi pelatihan harus disampaikan oleh: 1) instruktur berlisensi pada Operator Penerbangan yang melayani penerbangan internasional; dan 2) Personel Pengamanan Penerbangan pada Operator Penerbangan yang melayani penerbangan domestik. (4) Operator Penerbangan wajib memastikan Personel Pengamanan Penerbangan mengikuti kegiatan pelatihan penyegaran (refresher training) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendokumentasikannya. (5) Pelatihan sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan pada materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

(1) Kriteria umum calon Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan meliputi: a. pendidikan formal paling rendah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat; b. sehat jasmani dan rohani; c. tingkat emosi stabil; d. berkelakuan baik; e. tidak pernah terlibat tindak pidana; f. tidak buta warna; dan g. bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya. (2) Kriteria khusus calon Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan meliputi: a. usia paling rendah18 (delapan belas) tahun; b. memiliki Sertifikat Kompetensi; dan c. mampu berbahasa inggris pasif.

Pasal 27

(1) Setiap calon Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan kompetensinya. (2) Pendidikan dan pelatihan fasilitas keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pendidikan dan pelatihan peralatan pendeteksi pemeriksaan keamanan penerbangan (P3KP); b. pendidikan dan pelatihan peralatan pemantau dan penunda upaya kejahatan penerbangan (P3UKP); c. pendidikan dan pelatihan peralatan pendeteksi bahan peledak (explosive trace detector/ETD); d. pendidikan dan pelatihan peralatan mesin X-ray konvensional; e. pendidikan dan pelatihan mesin X-Ray dengan sistem pendeteksi bahan peledak (explosive detection system/EDS); f. pendidikan dan pelatihan gawang pendeteksi logam (walk through metal detector /WTMD); g. pendidikan dan pelatihan peralatan mesin pemindai tubuh (body inspection machine); h. pendidikan dan pelatihan peralatan pemantau lalu lintas orang, kargo, pos, kendaraan, dan pesawat udara di darat (close circuit television/CCTV);dan/atau i. pendidikan dan pelatihan peralatan penunda upaya kejahatan pada pembatas Daerah Keamanan Terbatas (perimeter intruder detection system/PIDS).

Pasal 28

(1) Pendidikan dan pelatihan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) harus diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan. (2) Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkanSertifikat Kompetensi bagi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan setelah melaksanakan: a. kegiatan belajar; b. lulus ujian teori; dan c. lulus ujian praktek. (3) Nilai minimum kelulusan untuk ujian teori dan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c yaitu sebesar 80 (delapan puluh). (4) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bukti kewenangan Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan untuk melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan.

Pasal 29

(1) Setiap Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan harus mempertahankan keahlian dengan cara mengikuti: a. seminar fasilitas keamanan penerbangan atau perkembangan teknologi keamanan penerbangan; b. workshop fasilitas keamanan penerbangan atau perkembangan teknologi keamanan penerbangan; c. bimbingan teknis fasilitas keamanan penerbangan; atau d. pelatihan secara daring (online) fasilitas keamanan penerbangan. (2) Kegiatan mempertahankan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. (3) Penyelenggaraan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh: a. Operator Penerbangan; atau b. Direktorat Jenderal. (4) Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan yang telah mempertahankan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerima bukti telah mengikuti kegiatan dari penyelenggara. (5) Instansi tempat personel bekerjawajib memastikan bahwa Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan telah mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mendokumentasikannya.

Pasal 30

(1) Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan memiliki kewenangan meliputi: a. melakukan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan sesuai kompetensinya; b. mengoperasikan fasilitas keamanan dalam melakukan pemeliharaan sesuai kompetensinya; dan c. melakukan pencatatan atau penyusunan dokumentasi kegiatan pemeliharaan fasilitas keamanan penerbangan sesuai kompetensinya. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit meliputi: a. pemeliharaan perawatan (preventive maintenance) peralatan; dan b. pemeliharaan perbaikan (corrective maintenance) peralatan.

BAB Kesatu

Personel Keamanan Penerbangan

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Instruktur Keamanan Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, terdiri atas: a. instruktur pratama; b. instruktur muda; dan c. instruktur madya.

BAB Ketiga

Kualifikasi Personel Pengamanan Penerbangan

Pasal 21

Koreksi

(1) Kriteria umum calon Personel Pengamanan Penerbangan meliputi: a. pendidikan formal paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU)atau sederajat; b. sehat jasmani dan rohani; c. tingkat emosi stabil; d. berkelakuan baik; e. tidak pernah terlibat tindak pidana; f. tinggi badan pria paling rendah 165 cm dan berat badan proporsional; g. tinggi badan wanita paling rendah 160 cm dan berat badan proporsional; h. kemampuan penglihatan dan pendengaran baik; i. tidak buta warna; j. keterampilan komunikasi baik secara lisan dan tulisan serta memiliki kemampuan interpersonal yang baik untuk mempertahankan layanan pelanggan sehingga dapat memastikan bahwa fungsi keamanan dapat dilakukan secara efektif serta memiliki integritas dan loyalitas; dan k. bebasnarkotika, psikotropika dan zat adiktif berbahaya lainnya. (2) Kriteria khusus calon penjaga keamanan penerbangan (aviation security guard/basic)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi: a. usia paling rendah18 (delapan belas) tahun; b. memiliki Sertifikat Kompetensi pendidikan dan pelatihan aviaton security guardingbasic; dan c. mampu berbahasa inggris pasif. (3) Kriteria khusus calon pemeriksa keamanan penerbangan (aviation securityscreener/junior) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi: a. usia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun; b. memiliki Sertifikat Kompetensi pendidikan dan pelatihan aviaton security guarding/basic dan aviation security screening/junior; c. telah melaksanakan kewenangan pemegang lisensi penjaga keamanan penerbangan (aviation security guard/basic license) paling singkat1 (satu) tahun; dan d. mampu berbahasa inggris pasif. (4) Kriteria khusus pengawas keamanan penerbangan (aviation securitysupervisor/senior) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf cmeliputi: a. usia paling rendah 21(dua puluh satu) tahun; b. memiliki Sertifikat Kompetensi pendidikan dan pelatihanaviation security screening/junior dan aviation security supervisory/senior; c. telah melaksanakan kewenangan pemegang lisensi pemeriksa keamanan penerbangan (aviation securityscreener/junior)paling singkat2 (dua) tahun; d. memiliki jiwa kepemimpinan berdasarkan hasil psikotest; dan e. mampu berbahasa inggris pasif.

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Keempat

Kualifikasi Personel Fasilitas Keamanan Penerbangan

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

(1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara: a. mengisi formulir lamaran kerja; b. pemeriksaan kesehatan; c. wawancara; d. Pemeriksaan Latar Belakang; dan e. tes potensi/psikotes. (2) Formulir lamaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat antara lain: a. data pribadi pemohon; b. latar belakang pendidikan formal dan non formal; c. riwayat pekerjaan dalam5 tahun terakhir (terkait Pemeriksaan Latar Belakang); d. pengalaman organisasi; dan e. tanggal dan tanda tangan pemohon. (3) Formulir lamaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan antara lain: a. foto copy kartu tanda identitas diri; b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku; c. foto copy ijazah terakhir; d. foto copy bukti riwayat pekerjaan; e. pas foto terbaru; dan f. pernyataan kebenaran. (4) Formulir lamaran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dari pemohon yang diterima sebagai personel keamanan penerbangan, harus disimpan paling singkat 2 (dua) tahun setelah tidak bekerja lagi di bidang keamanan penerbangan. (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dilakukan sebelum diterima sebagai personel keamanan penerbangan; b. dilakukan oleh lembaga medis yang berwenang;dan c. hasil pemeriksaan didokumentasikan. (6) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dapat memastikan: a. kesimpulan atau hasil akhir dari formulir aplikasi yang diisi; b. memverifikasi pendidikan dan pengalaman kerja untuk menentukan kualifikasi calon personel; c. alasan eninggalkan pekerjaan sebelumnya; dan d. kegiatan selama tidak bekerja. (7) Pemeriksaan Latar Belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara: a. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan semua dokumen yang diberikan oleh calon personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);dan b. memverifikasi terhadap keterlibatan/terpapar kegiatan terorisme. (8) Calon personel dinyatakan gagal dalam Pemeriksaan Latar Belakangsebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikarenakan antara lain: a. terlibat kriminal; b. pemalsuan dokumen; c. memberikan informasi/data palsu; atau d. terlibat/terpapar kegiatan terorisme. (9) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disimpan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun, dan memuat antara lain: a. nama pembuat verifikasi; b. tanggal verifikasi; dan c. orang yang diverifikasi/memberikan informasi.

Peraturan Menteri Nomor pm-28 Tahun 2021 tentang PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAMANAN PENERBANGAN NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Keempat

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Kesembilan

BAB V

BAB VI

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB XI

BAB XII