PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-28 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PETUGAS OPERASIONAL YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI PERHUBUNGAN DARAT

PERMEN Nomor pm-28 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Petugas Operasional adalah aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah non pegawai negeri yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat. 2. Pakaian Dinas Lapangan adalah pakaian seragam yang digunakan oleh Petugas Operasional yang menyelenggarakan fungsi perhubungan darat. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

Pasal 7

Koreksi

(1) Tutup badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas: a. tutup badan untuk pria; dan b. tutup badan untuk wanita. (2) Tutup badan untuk pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing; dan b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang. (3) Tutup badan untuk wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. kemeja lengan panjang warna abu–abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing; dan b. celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping dan 2 (dua) buah saku di belakang dengan ban ikat pinggang. (4) Selain tutup badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tutup badan untuk petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri atas kemeja lengan pendek warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing. (5) Selain tutup badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tutup badan untuk Petugas Operasional yang menjalankan tugas operasional di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan terdiri atas: a. kemeja lengan pendek berbahan denim warna biru tua gelap (dark navy blue) dengan lidah pundak dan kerah tidur; dan b. celana panjang berbahan denim warna biru tua gelap (dark navy blue) dengan 2 (dua) buah saku samping model miring dan 2 (dua) buah saku di belakang. (6) Selain tutup badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tutup badan untuk Petugas Operasional yang menjalankan tugas operasional bersifat khusus di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan terdiri atas: a. kemeja lengan panjang berbahan polyster warna hitam dengan lidah pundak dan kerah tidur; dan b. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) buah saku samping model miring, 2 (dua) buah saku di bagian paha model harmonika memakai tutup, dan 2 (dua) buah saku di belakang model tempel memakai tutup. (7) Bagi petugas wanita yang memakai jilbab berlaku ketentuan sebagai berikut: a. kemeja lengan panjang warna hitam dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, serta berkancing, untuk petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil; b. kemeja lengan panjang berbahan denim warna biru tua gelap (dark navy blue) dengan lidah pundak dan kerah tidur, serta celana panjang berbahan denim warna biru tua gelap (dark navy blue) dengan 2 (dua) buah saku samping model miring dan 2 (dua) buah saku di belakang, untuk Petugas Operasional yang menjalankan tugas operasional di pelabuhan sungai dan danau, serta pelabuhan laut yang berfungsi melayani angkutan penyeberangan; dan c. kerudung dengan warna menyesuaikan warna celana serta pemakaian kerudung memperlihatkan atribut nama dan pangkat.

Peraturan Menteri Nomor pm-28 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PAKAIAN DINAS LAPANGAN BAGI PETUGAS OPERASIONAL YANG MENYELENGGARAKAN FUNGSI PERHUBUNGAN DARAT

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18