PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-27 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSIADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN

PERMEN Nomor pm-27 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. 2. Pelanggaran adalah penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang Penerbangan. 3. Pelanggar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan selanjutnya disebut Pelanggar adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang melakukan Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Penerbangan. 4. Laporan Hasil Pengawasan adalah segala sesuatu yang dilaporkan dalam bentuk tertulis oleh Inspektur Penerbangan yang berisi hasil pengawasan berupa pemberitahuan mengenai temuan, rekomendasi dan kesimpulan hasil pengawasan kepada objek pengawasan. 5. Otoritas Bandar Udara adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 6. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara, yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. 7. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum INDONESIA berbentuk perseroan terbatas atau koperasi yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum. 8. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum INDONESIA berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 9. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitrawicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui oleh Pemerintah Republik INDONESIA. 10. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan INDONESIA adalah badan usaha yang menyelenggarakan Pelayanan Navigasi Penerbangan di INDONESIA serta tidak berorientasi mencari keuntungan, berbentuk Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sesuai UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. 11. Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Penerbanganyang telah mendapat sertifikasi atau telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Menteri. 12. Operator Penerbanganadalah Badan Usaha Angkutan Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, PenyelenggaraPendidikan dan Pelatihan, Perusahaan Angkutan Udara Asing, Penyelenggara Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara, Penyelenggara Pelayanan Jasa TerkaitAngkutan Udara,Regulated Agent, Pengirim Pabrikan (Known Consignor), organisasi perawatan pesawat udara, dan pemegang lisensi penerbangprivate (Private Pilot License/PPL) serta pemegang Sertifikat Kecakapan Perawatan Pesawat Udara yang melakukan kegiatan atas nama pribadi. 13. Inspektur Penerbangan adalah personel yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan keselamatan, keamanan dan pelayanan Penerbangan. 14. Audit adalah pemeriksaan yang terjadwal, sistematis dan mendalam terhadap prosedur, fasilitas, personel dan dokumentasi organisasi penyedia jasa Penerbangan untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. 15. Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar suatu produk akhir objek tertentu. 16. Pengamatan (Surveillance) adalah kegiatan penelusuran yang mendalam atas bagian tertentu dari prosedur, fasilitas, personel, dan dokumentasi organisasi penyedia jasa Penerbangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku. 17. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan evaluasi terhadap data, laporan, dan informasi untuk mengetahui kecenderungan kinerja keselamatan Penerbangan. 18. Pengujian (test) adalah uji coba secara tertutup atau terbuka terhadap upaya keamanan Penerbangan atau tindakan keamanan Penerbangan dengan simulasi percobaan untuk tindakan melawan hukum. 19. Hari adalah hari kerja. 20. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan Penerbangan. 21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 22. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 23. Direktur adalah Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 24. Direktorat adalah Direktoratdi Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 25. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

Koreksi

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. peringatan; b. pembekuan; c. pencabutan;dan/atau d. denda administrasi (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara bertahap atau langsung. (4) Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan terhadap Pelanggaran yang mengancam keselamatan dan keamanan Penerbangan.

Pasal 6

(1) Sanksi administratif peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari sanksi peringatan pertama sampai dengan sanksi peringatan ketiga dengan jangka waktu tertentu. (2) Sanksi administratif peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk surat peringatan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1) Sanksi administratif berupa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dikenakan dengan jangka waktu tertentu. (2) Sanksi administratif pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk surat pembekuan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1) Sanksi administratif berupa pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dikenakan terhadap: a. Pelanggaran yang dilakukan secara berturut-turut dan tidak melakukan upaya perbaikan; atau b. Pelanggaran berat dalam bentuk Pelanggaran yang membahayakan keselamatanPenerbangan dan/atau keamanan Penerbangan. (2) Sanksi administratif berupa pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui surat pencabutan oleh Direktur Jenderal. (3) Terhadap izin, persetujuan, lisensi,dan/atau sertifikat yang dicabut dapat diajukan permohonan pengajuan baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Sanksi administratifberupa denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat dikenakan berdiri sendiri atau bersamaan dengan sanksi peringatan pertama, sanksi peringatan kedua, sanksi peringatan ketiga, atau pembekuan. (2) Besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan dalam satuan Penalty Unit (PU). (3) Satuan Penalty Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). (4) Besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal10.000 (sepuluh ribu)Penalty Unit. (5) Sanksi denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Penetapan Denda Administratif (SPDA) oleh Direktur Jenderal. (6) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

BAB IV

PROSEDUR PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Koreksi

(1) Dalam hal dikenali dan/atau ditemukan adanya Pelanggaranperaturan perundang-undangan di bidang Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Inspektur Penerbangan wajib menyusun Laporan Hasil Pengawasan. (2) Laporan Hasil Pengawasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur secara berjenjang. (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pengawasanpaling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak ditemukan adanya Pelanggaran.

Pasal 11

(1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disimpulkan bahwa Pelanggaran dilakukan tanpa kesengajaan, serta tidak menimbulkan dampak terhadap keselamatan Penerbangandan/atau keamanan Penerbangan, terhadap Pelanggar dilakukan langkah pembinaan. (2) Langkah pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyusunan rencana perbaikan (corrective action plan) yang harus dijalankan oleh Pelanggar dalam batas waktu tertentu.

Pasal 12

(1) Inspektur Penerbangan melakukan pengawasan lanjutan pada saat: a. batas waktu pelaksanaan rencana perbaikan (corrective action plan) berakhir; dan/atau b. Pelanggar telah menyampaikan upaya pemenuhan upaya perbaikan yang telah dilakukan. (2) Inspektur Penerbangan melaporkan hasil pengawasan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur secara berjenjang. (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap Laporan Hasil Pengawasanlanjutan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak pelaksanaan pengawasan lanjutan. (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpulkan bahwa Pelanggar tidak memenuhi batas waktu pelaksanaan rencana perbaikan (corrective action plan) sesuai yang ditentukan dan/atau tidak melakukan pemenuhan upaya perbaikan sesuai yang telah ditentukan, Direktur mengusulkan pengenaan sanksi administratif ke unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengenaan sanksi administratif paling lambat 7 (tujuh) Hari.

Pasal 13

Apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pelanggaran dapat menimbulkan dampak terhadap keselamatan Penerbangandan/atau keamanan Penerbangan, Direktur mengusulkan pengenaan sanksi administratif ke unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengenaan sanksi administratif paling lambat 7 (tujuh) Hari.

Pasal 14

Usulan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 paling sedikit memuat: a. dasar pelaksanaan kegiatan pengawasan (surat perintah pelaksanaan tugas/SPT); b. nama Inspektur Penerbangan yang melakukan kegiatan pengawasan; c. tanggal pelaksanaan kegiatan pengawasan; d. kronologis Pelanggaran; e. Laporan Hasil Pengawasan;dan f. data dukung lainnya.

Pasal 15

(1) Unit kerja yang bertanggung jawab dalam hal pengenaan sanksi administratif melakukan analisa dan evaluasi terhadap usulan pengenaan sanksi administratif. (2) Dalam melakukan analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan: a. Inspektur Penerbangan; b. Direktorat terkait; dan/atau c. Otoritas Bandar Udara. (3) Dalam melakukan analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang pihak lain yang terkait.

Pasal 16

(1) Analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertujuan untuk menentukan sanksi administratif yang akan dikenakan kepada Pelanggar. (2) Analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. unsurPelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif; b. alasan terjadinya Pelanggaran (root cause analysis) dan langkah perbaikan yang harus dilakukan; c. dampak yang dapat ditimbulkan oleh Pelanggaran terhadap keselamatanPenerbangandan/atau keamanan Penerbangan; d. keseriusan Pelanggar dalam melakukan upaya perbaikan dan menghindari terjadinya Pelanggaran yang sama; dan e. tingkat kepatuhan Pelanggar Peraturan Perundang- undangan di Bidang Penerbangan. (3) Tingkat kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan mempertimbangkan parameter meliputi: a. faktor kesengajaan; b. jumlah Pelanggaran yang dilakukan; c. pengulangan Pelanggaran yang sama; dan d. rekam jejak Pelanggaran sebelumnya.

Pasal 17

(1) Apabila berdasarkan hasil analisa dan evaluasi, Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif, ditindaklanjuti dengan menyampaikanrekomendasi penetapan sanksi administratif kepada Direktur Jenderal. (2) Usulan rekomendasi penetapan sanksi administratif disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak usulan pengenaan sanksi administratif diterima.

Pasal 18

(1) Apabila berdasarkan hasil analisa dan evaluasi, Pelanggaran tidak dapat dikenakan sanksi administratif, unit kerja yang bertanggung jawab dalam hal pengenaan sanksi administratif mengembalikan usulan pengenaan sanksi administratif kepada Direktur dengan disertai alasan penolakan. (2) Pengembalian usulan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak usulan pengenaan sanksi administratif diterima.

Pasal 19

(1) Pelanggar yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan usulan banding administratif kepada Direktur Jenderal paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak tanggal diterimanya penetapan sanksi administratif. (2) Usulan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal sebagai berikut: a. justifikasi terhadap butir Pelanggaranyang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif; dan b. data dukung yang menguatkan keberatan Pelanggar. (3) Apabila usulan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal menerbitkan surat penetapan sanksi administratif yang baru atau surat pembatalan sanksi administratif dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak usulan keberatan diterima. (4) Apabila usulan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan banding administratif dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak usulan keberatan diterima.

Pasal 20

(1) Direktur atas nama Direktur Jenderalmenerbitkan surat pemberitahuan pembayaran pengenaan sanksi denda administrasi yang disampaikan kepada Pelanggar dan berfungsi sebagai surat tagihan utang Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah tidak ada banding administratif dari Pelanggar. (2) Apabila pelanggar tidak melaksanakan pembayaran sanksi denda adminitrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan surat tagihan maksimal 3 (tiga) kali surat tagihan dengan selang waktu 1 (satu) bulan. (3) Apabila tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum atau tidak dilunasi oleh Pelanggar, Menteri akan menyerahkan penagihan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pelanggar yang tidak melaksanakan pembayaran sanksi denda administratifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 20dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan.

Pasal 22

(1) Setiap hasil evaluasi Laporan Hasil Pengawasan yang merekomendasikan untuk diberikan sanksi dan setiap pengenaan sanksi administratif yang disampaikan oleh Direktorat dikumpulkan dalam satu database yang dikelola oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengenaan sanksi administratif. (2) Database usulan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data terbatas yang hanya dapat diakses oleh pihak yangberkepentingan. (3) Database usulan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemutakhiran setiap bulan. BABV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku: a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Perundang-undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1212)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 78 Tahun 2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Perundang-undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 927); dan b. ketentuan Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 35 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2020 tentang Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 816), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

PeraturanMenteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 2021 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor pm-27 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENAAN SANKSIADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PENERBANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

BAB Keempat

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24