Koreksi Pasal 7

(1) Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan pertimbangan: a. pengembangan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang terputus oleh laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau; b. melayani lintas dengan tetap dan teratur berdasarkan jadwal yang ditetapkan; c. berfungsi sebagai jembatan bergerak; d. hubungan antara dua pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, antara pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan dan terminal penyeberangan, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak tertentu; e. tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya; f. rencana tata ruang wilayah; dan g. jaringan trayek angkutan laut sehingga dapat mencapai optimalisasi keterpaduan angkutan intra dan antarmoda. (2) Fungsi Angkutan Penyeberangan sebagai jembatan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pergerakan lalu lintas dan pemindahan penumpang dan kendaraan beserta muatannya dengan kapal penyeberangan. (3) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelabuhan yang memenuhi ketentuan spesifikasi teknis dan fasilitas pelabuhan untuk Angkutan Penyeberangan. (4) Tidak mengangkut barang yang diturunkan dari kendaraan pengangkutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa Angkutan Penyeberangan hanya mengangkut barang-barang yang melekat atau menjadi satu kesatuan dengan kendaraan pengangkutnya atau barang jinjingan yang dibawa oleh penumpang, sehingga tidak memerlukan proses bongkar muat barang dari dan ke kapal.