PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-20 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 31 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM

PERMEN Nomor pm-20 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum, diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pasal 19

Koreksi

(1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Badan Usaha wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki studi kelayakan; b. memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian Kereta Api sesuai dengan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian; c. sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama yang dinyatakan dengan sertifikat uji; d. tersedianya awak sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikat keahlian; e. menyusun sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana Perkeretaapian; f. menyediakan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian; g. lintas pelayanan telah ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; dan h. membuat dan melaksanakan sistem manajemen keselamatan. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat analisis mengenai: a. sosial ekonomi masyarakat; b. angkutan; c. perkiraan biaya pengadaan sarana perkeretaapian; dan d. kelayakan teknik, ekonomi, dan finansial. (3) Selain memiliki paling sedikit 2 (dua) rangkaian Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penyelenggara sarana perkeretaapian umum harus menyediakan paling sedikit 1 (satu) rangkaian Kereta Api cadangan. (4) Sistem dan prosedur pemeriksaan dan perawatan sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Ketentuan contoh 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 8. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Koreksi

(1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun. (2) Perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan yang ditujukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya yang disertai dengan kelengkapan persyaratan. (3) Persyaratan perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. studi kelayakan; b. laporan kinerja angkutan selama periode sebelum perpanjangan; c. program pengadaan sarana perkeretaapian selama 5 (lima) tahun kedepan; d. program rekrutmen awak, tenaga perawat dan pemeriksa sarana perkeretaapian selama 5 (lima) tahun kedepan; e. sarana perkeretaapian yang akan dioperasikan telah lulus uji pertama atau uji berkala yang dinyatakan dengan sertifikat uji; f. tersedianya awak sarana perkeretaapian yang memiliki sertifikat kecakapan, tenaga perawatan dan tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikat keahlian; g. memiliki sistem dan prosedur pengoperasian, pemeriksaan, dan perawatan sarana perkeretaapian; dan h. menyediakan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian. (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat analisa mengenai: a. kinerja angkutan penumpang dan /atau barang selama 5 (lima) tahun operasi; b. keterlambatan, gangguan dan dampak terhadap perjalanan Kereta Api; dan c. lintas pelayanan angkutan penumpang dan /atau barang yang beroperasi selama 5 (lima) tahun. (5) Berdasarkan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya melakukan evaluasi dokumen persyaratan perpanjangan izin operasi. (6) Evaluasi persyaratan permohonan perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. (7) Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya menerbitkan perpanjangan izin operasi sarana perkeretaapian umum. (8) Dalam hal hasil evaluasi permohonan perpanjangan izin operasi sarana perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak memenuhi persyaratan, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian umum atau badan usaha disertai alasan penolakan. 9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor pm-20 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 31 TAHUN 2012 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Pasal I

Pasal 3

Pasal I

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 19

Pasal 21A

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 52

Pasal II