PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-2 Tahun 2021 tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAANKAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIAYANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN BARANG

PERMEN Nomor pm-2 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PPKA

Pasal 4

(1) Untuk memperoleh PPKA, Perusahaan Angkutan Laut Nasional mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan: a. rencana kerja yang meliputi jadwal kegiatan, lingkup pekerjaan yang dilengkapi dengan justifikasi kebutuhan Kapal, dan wilayah kerja yang ditandai dengan koordinat geografis; b. kontrak kerja antara Pemilik Pekerjaan dan Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau surat penunjukan dari Pemilik Pekerjaan kepada Perusahaan Angkutan Laut Nasional; c. perjanjian sewa (charter party) antara Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan pemilik Kapal Asing; d. salinan surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut atau surat sertifikat standar angkutan laut yang telah mendapatkan pengesahan; e. salinan surat tanda pendaftaran dan kebangsaan Kapal Asing f. salinan surat ukur Kapal Asing; g. salinan sertifikat klasifikasi yang masih berlaku; h. salinan sertifikat keselamatan dan keamanan Kapal Asing yang masih berlaku; i. salinan sertifikat manajemen keselamatan Kapal Asing yang masih berlaku; j. daftar/sijil awak Kapal Asing yang ditandatangani oleh nakhoda Kapal; k. bukti pengumuman pengadaan Kapal Berbendera INDONESIA; dan l. surat keterangan dari pemilik kapal asing yang menerangkan bahwa bersedia menerima dan menempatkan taruna dan/atau taruni praktek praktik laut dari sekolah pelayaran nasional. (2) Dalam hal jenis Kapal tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, pemohon harus melampirkan Mobile Offshore Drilling Unit Safety Certificate atau surat keterangan dari badan klasifikasi. (3) Penerimaan dan penempatan taruna dan/atau taruni praktik laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l mengacu pada standar operasional prosedur yang disusun oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

(1) Permohonan PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus diajukan melalui layanan aplikasi dalam jaringan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan menggunakan format contoh 1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal layanan aplikasi dalam jaringan belum tersedia, permohonan PPKA diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Berdasarkan permohonan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian persyaratan permohonan persetujuan penggunaan Kapal Asing paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. (4) Dalam hal persyaratan telah terpenuhi, permohonan dievaluasi oleh Tim. (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unit: a. unit Bidang Hukum Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; b. bidang lalu lintas dan angkutan laut; c. bidang kepelabuhanan; d. bidang perkapalan dan kepelautan; e. bidang kesatuan penjagaan laut dan pantai; dan f. bidang kenavigasian. (6) Dalam melakukan evaluasi, Tim dengan mempertimbangkan masukan dari dewan pengurus pusat Indonesian national shipowners’ association dan dapat melibatkan asosiasi atau instansi terkait sesuai kebutuhan. (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format Contoh 2 yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) diunggah dalam layanan aplikasi dalam jaringan sebagai dokumen persyaratan dalam pemberian PPKA oleh Direktur Jenderal. (2) Dalam hal berita acara menyatakan menyepakati permohonan untuk dapat diproses lebih lanjut, unit bidang hukum Sekretariat Jenderal membuat pertimbangan hukum dan rancangan Keputusan Menteri mengenai PPKA yang akan diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja dengan menggunakan format contoh 3 dan contoh 4 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Berdasarkan hasil pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN PPKA.

Pasal 7

Prosedur permohonan PPKA dituangkan dalam bagan alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) PPKA diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir tetapi masih terdapat pekerjaan yang belum selesai, PPKA dapat diperpanjang dengan melampirkan justifikasi, berita acara pengawasan tim terpadu, dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1). (3) Perpanjangan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan melalui aplikasi dalam jaringan sebelum jangka waktu PPKA berakhir.

Pasal 9

(1) Kapal Asing yang memiliki PPKA wajib meninggalkan perairan INDONESIA dalam hal telah selesai melakukan kegiatannya. (2) Kapal Asing yang memiliki PPKA dengan kontrak kerja lebih dari 2 (dia) tahun harus didaftarkan menjadi Kapal Berbendera INDONESIA. (3) Kewajiban Kapal Asing yang meninggalkan perairan INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan terhadap jenis dan spesifikasi untuk kegiatan pengeboran.

Pasal 10

Dalam hal Kapal Asing memiliki PPKA yang masih berlaku dan akan masuk kembali ke dalam perairan INDONESIA untuk melakukan kegiatan yang sama sesuai PPKA sebelumnya, Perusahaan Angkutan Laut Nasional sebagai operator Kapal Asing harus mengajukan permohonan PPKA yang baru.

BAB III

PENGADAAN KAPAL BERBENDERA INDONESIA

Pasal 11

Koreksi

(1) Pemilik Pekerjaan harus melakukan upaya pengadaan Kapal Berbendera INDONESIA sesuai dengan jenis dan spesifikasi teknis kapal yang dibutuhkan dengan memprioritaskan Perusahaan Angkutan Laut Nasional atau pemilik Kapal Berbendera INDONESIA. (2) Upaya pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan melalui media elektronik dan/atau media cetak skala nasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengajukan permohonan PPKA. (3) Upaya pengadaan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan paling sedikit melalui 1 (satu) media cetak nasional dengan ukuran paling kecil A4. (4) Selain upaya pengadaan melalui media elektronik dan/atau media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilik Pekerjaan harus mengungah kebutuhan kapal berbendera INDONESIA melaui aplikasi dalam jaringan yang dikelola oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. (5) Upaya pengadaan Kapal berbendera INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk permohonan PPKA baru. (6) Perusahaan Angkutan Laut Nasional atau Pemilik kapal berbendera INDONESIA yang tidak mengikuti pengadaan atau lelang Kapal Berbendera INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak mengajukan ketersediaan kapal sesuai dengan jenis dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh pemilik pekerjaan pada saat rapat Tim.

Pasal 12

(1) Dalam keadaan tertentu, lamanya waktu upaya pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dikecualikan. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kebijakan Pemerintah yang sifatnya mendesak untuk segera dilaksanakan dan dibuktikan dengan surat pernyataan dari Menteri terkait.

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan penggunaan kapal asing dalam kondisi darurat, permohonan PPKA tidak dilampirkan bukti pengadaan kapal berbendera INDONESIA. (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan untuk mengatasi dampak yang disebabkan terjadinya kecelakaan atau kejadian yang mengganggu keselamatan pelayaran; b. kegiatan pencarian dan pertolongan atau investigasi; dan c. kegiatan untuk mengatasi akibat terjadinya bencana alam.

Peraturan Menteri Nomor pm-2 Tahun 2021 tentang TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGGUNAANKAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIAYANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN BARANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

Pasal 24