PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-19 Tahun 2021 tentang PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

PERMEN Nomor pm-19 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. 2. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan. 3. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 4. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 5. Mobil Penumpang Umum adalah Mobil Penumpang yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran. 6. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi dan/atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. 7. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. 8. Rumah-Rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang. 9. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor. 10. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya. 11. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya. 12. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya. 13. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui. 14. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut beserta muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui. 15. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor. 16. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kondisi standar. 17. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor. 18. Sertifikat Uji Tipe yang selanjutnya disebut SUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan telah lulus uji tipe. 19. Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki sertifikat uji tipe. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. 21. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. 22. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

Koreksi

(1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap: a. Mobil Penumpang Umum; b. Mobil Bus; c. Mobil Barang; d. Kereta Gandengan; dan e. Kereta Tempelan. (2) Kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan. (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala; b. Uji Berkala pertama; dan c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.

Pasal 4

Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai biaya pengujian berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan domisili pemilik Kendaraan Bermotor. (2) Uji Berkala pendaftaran kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan b. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan. (3) Uji Berkala pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor. (4) Uji Berkala pendaftaran Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya SRUT.

Pasal 6

(1) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan setelah masa berlaku uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala berakhir atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4). (2) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan b. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan. (3) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.

Pasal 7

(1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan setelah masa berlaku Uji Berkala pertama berakhir. (2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan. (3) Permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan oleh pemilik kendaraan wajib Uji Berkala 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 8

Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan digunakan di INDONESIA wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c meliputi: a. pemeriksaan dan pengujian fisik, berupa: 1. pengujian persyaratan teknis; dan 2. pengujian persyaratan laik jalan. b. pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala.

BAB III

PENGUJIAN PERSYARATAN TEKNIS DAN PENGUJIAN PERSYARATAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 10

Koreksi

(1) Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1 merupakan kegiatan pengujian dengan atau tanpa peralatan uji untuk memastikan pemenuhan terhadap ketentuan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor. (2) Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. susunan; b. perlengkapan; c. ukuran; d. Rumah-Rumah; dan e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya. (3) Pengujian persyaratan teknis dengan atau tanpa peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara: a. visual; dan b. manual. (4) Pengujian secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi: a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor; b. nomor dan tipe motor penggerak; c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar; d. kondisi sistem converter kit bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar bertekanan; e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak listrik; f. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik baterai; g. ukuran roda dan ban serta kondisi ban; h. kondisi sistem suspensi; i. kondisi sistem rem utama; j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya; k. kondisi panel instrumen pada dashboard Kendaraan; l. kondisi kaca spion; m. kondisi spakbor; n. bentuk bumper; o. keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan; p. rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya; q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil Bus; dan r. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup. (5) Pengujian secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi: a. kondisi penerus daya; b. sudut bebas kemudi; c. kondisi rem parkir; d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya; e. fungsi penghapus kaca; f. tingkat kegelapan kaca; g. fungsi klakson; h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan; i. ukuran kendaraan; dan j. ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk Mobil Bus. (6) Dalam hal pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi: a. pengukuran berat; b. pengukuran dimensi; c. pemeriksaan alat penggandeng (kopling); d. pemeriksaan sambungan listrik dan sambungan tekanan udara atau hidrolik dari mobil penarik ke Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan; dan e. pemeriksaan konstruksi.

Pasal 11

Pasal 12

(1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2 dilakukan dengan pengukuran kinerja minimal Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan. (2) Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan peralatan uji. (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi uji: a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang, kecuali untuk Kendaraan Bermotor listrik baterai; b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot; c. kemampuan rem utama; d. kemampuan rem parkir; e. kincup roda depan; f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama; g. akurasi alat penunjuk kecepatan; h. kedalaman alur ban; dan i. daya tembus cahaya pada kaca. (4) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi: a. uji kemampuan rem; b. kedalaman alur ban; dan c. uji sistem lampu.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian fisik terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata cara pengujian berkala. (2) Pedoman dan tata cara pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB Kesatu

Pengujian Persyaratan Teknis

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

BAB IV

PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 14

Koreksi

(1) Kendaraan wajib Uji Berkala wajib didaftarkan pada unit pelaksana Uji Berkala di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi. (2) Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan pendaftaran; b. pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji; c. memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor Kendaraan Bermotor, SRUT, dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan Bermotor; d. pembuatan kartu induk Uji Berkala tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; e. pemberian nomor uji kendaraan; dan f. pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.

Pasal 15

(1) Untuk melakukan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemohon mengajukan permohonan kepada unit pelaksana Uji Berkala sesuai domisili dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. persyaratan untuk Kendaraan Bermotor: 1. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 2. salinan/fotokopi surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya; 3. salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya; 4. SRUT asli; 5. salinan/fotokopi pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor; dan 6. membayar biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan b. persyaratan untuk Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan: 1. membawa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; 2. salinan/fotokopi surat keterangan identitas pemilik Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya; 3. salinan/fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor; dan 4. membayar biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor. (2) Dalam hal pemohon pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan hadir, permohonan dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak lain dengan disertai surat kuasa tertulis asli yang telah dibubuhi tandatangan pemohon di atas materai.

Pasal 16

Apabila masa berlaku Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), dilakukan Uji Berkala pertama.

Pasal 17

(1) Kendaraan wajib Uji Berkala wajib dilakukan Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada unit pelaksana Uji Berkala di daerah tempat Kendaraan diregistrasi. (2) Untuk melakukan Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan dengan disertai persyaratan sebagai berikut: a. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji; b. mengisi formulir pendaftaran; c. salinan/fotokopi kartu identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya; d. salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya, untuk Kendaraan Bermotor wajib uji berkala; e. bukti lulus uji pendaftaran Uji Berkala; dan f. membayar biaya Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 18

(1) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib dilakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku. (2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan wajib diperpanjang masa berlaku uji berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 19

(1) Kendaraan wajib Uji Berkala wajib dilakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 pada unit pelaksana Uji Berkala. (2) Untuk melakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan dengan disertai persyaratan sebagai berikut: a. membawa Kendaraan Bermotor yang akan diuji ke unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dalam kondisi teknis siap untuk diuji; b. mengisi formulir pendaftaran; c. salinan/fotokopi kartu identitas pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya; d. salinan/fotokopi surat tanda nomor Kendaraan Bermotor dengan menunjukkan aslinya, untuk Kendaraan Bermotor wajib uji berkala; e. bukti lulus Uji Berkala yang habis masa berlakunya; dan f. membayar biaya Uji Berkala.

Pasal 20

Pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 dinyatakan lulus Uji Berkala apabila memenuhi: a. persyaratan administrasi; b. persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan c. persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.

Pasal 21

(1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji. (2) Kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. kartu uji elektronik; dan b. kartu uji nonelektronik. (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa stiker dengan pengaman.

Pasal 22

(1) Dalam hal Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan dinyatakan tidak lulus uji, penguji harus menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji. (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan dengan mencantumkan: a. item yang tidak lulus uji; b. alasan tidak lulus uji; c. perbaikan yang harus dilakukan; dan d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang. (3) Format surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. (5) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji. (6) Terhadap permohonan uji ulang yang telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon wajib melakukan pendaftaran Uji Berkala sebagai pemohon baru.

Pasal 23

Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), pemilik dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Pengajuan keberatan terhadap surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan tidak menerima atau keberatan atas hasil uji kepada pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat keterangan tidak lulus uji diterima.

Pasal 25

(1) Pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memberikan jawaban tertulis terhadap surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak surat keberatan dari pemilik diterima. (2) Jawaban tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi menerima atau menolak keberatan pemohon beserta alasannya.

Pasal 26

(1) Pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan oleh Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan tingkat keahlian, wewenang, tanggung jawab, dan tingkat jenjang kompetensi yang dimiliki. (2) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan kartu uji oleh Penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 27

(1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan wajib Uji Berkala dapat dilakukan pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar daerah domisili pemilik kendaraan; b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga harus melakukan kewajiban uji ulang, sebelum habis masa berlakunya; c. peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; atau d. unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili tidak terakreditasi.

Pasal 28

(1) Untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, pemilik Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan: a. mendapat surat keterangan dari unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar; dan b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dituju. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

Pasal 29

(1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang melakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor di tempat Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar. (2) Penyampaian hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

Pasal 30

(1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala yang mengalami perubahan spesifikasi teknis, wajib dilaporkan kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik. (2) Perubahan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan yang tidak merubah tipe kendaraan. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa perubahan warna kendaraan atau perubahan susunan tempat duduk.

Pasal 31

(1) Perubahan identitas pemilik kendaraan wajib Uji Berkala wajib dilaporkan kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraaan Bermotor sesuai domisili pemilik. (2) Perubahan identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa perubahan kepemilikan dan/atau perubahan alamat pemilik.

Pasal 32

(1) Kendaraan wajib Uji Berkala yang tidak melakukan Uji Berkala selama 2 (dua) kali masa berlaku Uji Berkala, dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor memberikan peringatan tertulis. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. peringatan pertama; b. peringatan kedua; dan c. peringatan ketiga. (4) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berlaku Uji Berkala berakhir. (5) Peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan pertama. (6) Peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan kedua. (7) Dalam hal setelah peringatan ketiga sampai dengan 2 (dua) kali masa Uji Berkala tidak melakukan Uji Berkala, kendaraan dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala.

Pasal 33

(1) Penghapusan kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaporkan secara tertulis kepada: a. Direktur Jenderal; b. Kepala Kepolisian Daerah sesuai domisili pemilik; dan c. pimpinan unit pengujian di seluruh INDONESIA. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan. (3) Laporan kepada Kepala Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai usulan pencabutan surat tanda nomor Kendaraan Bermotor. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

(1) Dalam hal kendaraan yang telah dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 didaftarkan untuk dilakukan Uji Berkala kembali, maka diperlakukan khusus sebagai kendaraan baru yang dilakukan Uji Berkala pertama dengan menunjukkan SRUT. (2) Seluruh unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilarang melakukan pengujian terhadap kendaraan wajib uji yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

Prosedur dan tata cara pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V

UNIT PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 36

Koreksi

(1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh: a. unit pelaksana pengujian pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri; b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat perizinan berusaha dari Menteri; atau c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan perizinan berusaha dari Menteri. (2) Selain dilaksanakan oleh instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat dilaksanakan oleh: a. unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri; atau b. unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor bengkel umum Kendaraan Bermotor. (3) Bengkel umum yang melakukan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. bengkel umum agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor; dan b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor.

Pasal 37

Menteri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 38

(1) Pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 39

(1) Untuk mendapatkan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pemohon mengajukan permohonan perizinan berusaha kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. (3) Permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal memberikan persetujuan pemenuhan standar perizinan berusaha.

Pasal 40

Unit pelaksana agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta yang telah mendapat perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib: a. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; b. mengikuti tata cara pengujian; c. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi; d. menggunakan peralatan pengujian dan menjaga keakurasian peralatan pengujian; e. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan; dan f. memiliki sistem informasi Uji Berkala yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal.

Pasal 41

(1) Menteri MENETAPKAN bengkel umum Kendaraan Bermotor menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor. (2) Penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotor yang menjadi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal. (3) Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik bengkel umum mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dan wajib memenuhi persyaratan: a. memiliki peralatan dan fasilitas Uji Berkala; b. memiliki sumber daya manusia penguji dengan tingkat jenjang kompetensi tenaga penguji berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan jenis dan ukuran kendaraan yang diuji; c. peralatan pengujian yang lulus kalibrasi; d. prosedur dan tata cara pengujian Kendaraan Bermotor; e. memiliki sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor; f. memiliki perizinan berusaha bengkel Kendaraan Bermotor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; dan g. memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas yang merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. (4) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan verifikasi dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. (5) Dalam hal hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, dilakukan verifikasi berupa peninjauan lokasi oleh tim yang dibentuk Direktur Jenderal. (6) Hasil pelaksanaan verifikasi berupa peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi. (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan, diberikan penetapan oleh Direktur Jenderal dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja.

Pasal 42

Format surat permohonan, berita acara verifikasi, dan penetapan bengkel umum menjadi unit pelaksana Uji Berkala tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 43

(1) Penyelenggaraan Uji Berkala yang dilaksanakan oleh unit pelaksana agen tunggal pemegang merek, unit pelaksana pengujian swasta, unit pelaksana pengujian bengkel umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah. (2) Penyelenggara Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku terhadap: a. kendaraan wajib Uji Berkala di daerah yang bersangkutan; dan b. kendaraan wajib Uji Berkala yang berasal dari luar daerah yang bersangkutan karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).

Pasal 44

(1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal. (2) Untuk memperoleh akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus memenuhi persyaratan: a. lokasi; b. kompetensi tenaga penguji berkala Kendaraan Bermotor; c. standar fasilitas prasarana pengujian berkala Kendaraan Bermotor; d. standar peralatan pengujian berkala Kendaran Bermotor; e. keakurasian peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor; f. prosedur dan tata cara pengujian berkala Kendaraan Bermotor; dan g. sistem informasi Uji Berkala Kendaraan Bermotor. (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan dengan kriteria sebagai berikut: a. jumlah kendaraan wajib uji; b. jenis dan teknologi kendaraan wajib uji; c. ukuran kendaraan wajib uji; d. peralatan uji; e. kualifikasi kompetensi penguji; dan f. sistem informasi Uji Berkala. (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 45

(1) Untuk melakukan akreditasi terhadap unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Direktur Jenderal dapat membentuk tim penilai. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyusun bahan penilaian unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; b. menyusun pedoman tentang tata cara pelaksanaan penilaian unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; c. melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; d. menyiapkan bahan akreditasi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; dan e. menyampaikan hasil penilaian dan memberikan saran atau masukan kepada Direktur Jenderal terkait pemberian akreditasi.

Pasal 46

Tata cara Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 47

(1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan Uji Berkala. (2) Pembangunan fasilitas dan peralatan Uji Berkala pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, untuk unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b. bupati/wali kota, untuk unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik pemerintah kabupaten/kota; c. agen tunggal pemegang merek, untuk unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik agen tunggal pemegang merek; d. swasta, untuk unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik swasta; dan e. penyelenggara bengkel umum, untuk unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor bengkel umum. (3) Desain pembangunan fasilitas dan peralatan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dan pengesahan dari Direktur Jenderal.

Pasal 48

(1) Fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berupa: a. fasilitas yang dipasang secara tetap; dan/atau b. fasilitas yang dapat dipindahkan. (2) Fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. bangunan gedung pengujian; b. bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dan gudang; c. jalan keluar-masuk; d. lapangan parkir; e. bangunan gedung administrasi; f. pagar; g. fasilitas penunjang untuk umum; h. fasilitas listrik; i. lampu penerangan; dan j. pompa air dan menara air. (3) Fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kendaraan Bermotor khusus yang dirancang untuk digunakan sebagai peralatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor. (4) Tata letak, ukuran, konstruksi, dan spesifikasi teknis fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 49

(1) Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi: a. peralatan utama; dan b. peralatan penunjang. (2) Peralatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. alat uji emisi gas buang; b. alat uji ketebalan asap gas buang (smoke tester); c. alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot; d. alat uji rem; e. alat uji lampu; f. alat uji kincup roda depan; g. alat uji penunjuk kecepatan; h. alat pengukur kedalaman alur ban; i. alat pengukur berat; j. alat pengukur dimensi; dan k. alat uji daya tembus cahaya pada kaca; l. alat untuk menguji kendaraan bermotor listrik, meliputi: 1. alat ukur arus listrik AC maupun DC; 2. alat ukur tegangan listrik AC maupun DC; 3. alat ukur tahanan isolasi AC maupun DC; 4. alat uji kawat standar (standardized test wire); dan 5. alat uji jari standar (standardized test finger). (3) Peralatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kompresor udara; b. generator set; dan c. peralatan bantu, antara lain: 1. palu; 2. senter; 3. alat bantu uji dimensi; 4. alat untuk pengambilan foto berwarna kendaran wajib uji; 5. alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji; 6. alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital; 7. peralatan untuk mengukur tekanan udara ban; 8. alat untuk memeriksa kebocoran udara dan/atau cairan; 9. alat untuk mengukur kandungan air pada minyak rem; 10. alat untuk memeriksa daya pantul alat pemantul cahaya (retro reflectometer); 11. alat pelindung diri (APD set) untuk penguji berkala Kendaraan Bermotor listrik; dan 12. toolkit. (4) Peralatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa peralatan yang dipasang secara tetap atau peralatan yang dapat dipindahkan dan mengikuti perkembangan teknologi Kendaraan Bermotor.

Pasal 50

Spesifikasi teknis peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 51

(1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan terhadap fasilitas dan peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor secara berkala dan/atau secara insidentil. (2) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan setiap 1 (satu) tahun. (2) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeriksaan dan pengecekan peralatan Uji Berkala secara teknis dan keseluruhan untuk mengetahui adanya potensi atau kerusakan pada komponen atau bagian peralatan yang telah mengalami keausan atau habis masa pakainya. (3) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kualifikasi untuk merawat, memelihara, dan memperbaiki peralatan uji. (4) Perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan secara insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi kerusakan pada fasilitas atau peralatan secara tiba-tiba yang tidak dapat diprediksi.

Pasal 53

(1) Untuk menjamin keakurasian peralatan Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib dilakukan Kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun. (2) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. (3) Pelaksanaan Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal menugaskan petugas Kalibrasi yang memiliki kompetensi di bidang Kalibrasi peralatan uji. (5) Petugas Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan Kalibrasi peralatan uji pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan melaporkan hasil Kalibrasi kepada Direktur Jenderal. (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal menyatakan lulus atau tidak lulus kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor selaku pemohon.

Pasal 54

(1) Hasil Kalibrasi yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6) diberikan surat keterangan lulus hasil Kalibrasi disertai stiker tanda Kalibrasi. (2) Stiker tanda Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada setiap jenis alat uji.

Pasal 55

(1) Dalam hal berdasarkan hasil Kalibrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6) dinyatakan tidak lulus, diberikan surat keterangan tidak lulus hasil Kalibrasi. (2) Terhadap hasil Kalibrasi yang tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Kalibrasi ulang.

Pasal 56

(1) Bagi unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5), hasil Uji Berkala dinyatakan tidak sah. (2) Pernyataan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 57

(1) Kalibrasi peralatan uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dibebankan biaya kalibrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 58

Tata cara Kalibrasi peralatan uji ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 59

(1) Dalam hal tertentu penyelenggaraan Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling. (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan Uji Berkala; b. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilayani; atau c. efisiensi pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor. (3) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan pengujian berkala kepada masyarakat umum.

Pasal 60

(1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat menggunakan fasilitas Uji Berkala keliling yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. (2) Penggunaan fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria: a. dalam suatu provinsi jumlah kabupaten/kota yang memperoleh akreditasi di bawah 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah kabupaten/kota; b. terjadi keadaan darurat/bencana alam yang mengakibatkan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor pada kabupaten/kota tidak dapat melayani pengujian berkala; c. wilayah atau daerah lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan permohonan dari kabupaten/kota sebagai pelaksana pengujian berkala kondisi tertentu; atau d. untuk peningkatan pelayanan uji berkala pada masyarakat. (3) Penggunaan fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal.

Pasal 61

(1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 harus dilengkapi peralatan uji utama Kendaraan Bermotor, paling sedikit meliputi: a. alat uji emisi gas buang; b. alat uji ketebalan asap gas buang (smoke tester); c. alat pengukur berat kendaraan (axle load meter); d. alat uji rem; e. alat uji lampu; f. alat pengukur dimensi; dan g. alat pengukur kedalaman alur ban. (2) Selain dilengkapi peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling harus dilengkapi peralatan uji penunjang paling sedikit meliputi: a. kompresor udara; b. generator set; dan c. peralatan bantu, antara lain: 1. alat bantu uji dimensi; 2. alat untuk pengambilan foto berwarna kendaran wajib uji; 3. alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital; 4. peralatan untuk mengukur tekanan udara ban; 5. alat untuk memeriksa kebocoran udara dan/atau cairan; 6. alat untuk mengukur kekentalan minyak rem; dan 7. alat untuk memeriksa daya pantul alat pemantul cahaya (retro reflectometer).

Pasal 62

Pelaksanaan Uji Berkala menggunakan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 harus dilakukan pada lokasi tetap yang memiliki fasilitas paling sedikit: a. pelataran parkir dengan permukaan tanah yang rata; b. terdapat ruang administrasi; c. dipasang papan nama yang menyatakan tempat Uji Berkala; dan d. dipasang papan informasi tentang jadwal dan waktu pelayanan uji keliling.

Pasal 63

Tata cara penyelenggaraan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB Kesatu

Penetapan Unit Pelaksana Uji Berkala

Pasal 36

Koreksi

Pasal 37

Menteri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dan huruf c mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

BAB Kedua

Akreditasi

Pasal 44

Koreksi

Pasal 45

Pasal 46

Tata cara Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB Ketiga

Fasilitas dan Peralatan Uji Berkala

Pasal 47

Koreksi

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Spesifikasi teknis peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB Kelima

Kalibrasi Peralatan Uji

Pasal 53

Koreksi

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Tata cara Kalibrasi peralatan uji ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB Keenam

Unit Uji Berkala Keliling

Pasal 59

Koreksi

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Tata cara penyelenggaraan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB VI

BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 64

Koreksi

(1) Bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dalam bentuk: a. kartu uji; dan b. tanda uji. (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah INDONESIA.

Pasal 65

Koreksi

Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi uji tipe; b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor; c. nomor uji kendaraan; d. nama pemilik; e. alamat pemilik; f. merek dan tipe; g. jenis kendaraan; h. tahun pembuatan atau perakitan; i. isi silinder, kecuali untuk Kendaraan Bermotor listrik; j. daya motor penggerak; k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor; l. berat kosong kendaraan; m. konfigurasi sumbu roda; n. ukuran ban; o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui; p. dimensi utama kendaraan; q. daya angkut; r. masa berlaku hasil uji; s. bahan bakar atau sumber energi yang digunakan; t. hasil uji dari seluruh item uji; u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus; dan v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.

Pasal 66

(1) Nomor uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c harus memuat: a. kode provinsi, terdiri dari 2 (dua) huruf; b. kode kabupaten/kota, terdiri dari 2 (dua) angka; c. kode jenis kendaraan, berupa: 1. A untuk Mobil Penumpang Umum; 2. B untuk Mobil Bus; 3. C untuk Mobil Barang; 4. D untuk kendaraan khusus. 5. E untuk Kereta Gandengan; 6. F untuk Kereta Tempelan; dan 7. G untuk mobil penarik (tractor head); d. kode tahun pendaftaran Uji Berkala, terdiri dari 2 (dua) angka terakhir; dan e. nomor urut pengujian, terdiri atas 6 (enam) angka. (2) Tata cara penomoran nomor uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 67

(1) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b berupa stiker. (2) Stiker tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dengan ketentuan: a. dilekatkan pada kaca depan sisi kiri bawah bagian dalam, untuk Kendaraan Bermotor; dan b. dilekatkan pada sisi sebelah kanan bagian depan, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan. (3) Tanda Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat keterangan mengenai: a. nomor kendaraan; b. JBI dan/atau JBKI; c. daya angkut orang dan barang; d. masa berlaku uji kendaraan; dan e. muatan sumbu terberat.

Pasal 68

(1) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus memiliki keseragaman yang meliputi: a. bentuk, ukuran, bahan, dan warna; b. kapasitas; c. teknologi; dan d. unsur pengamanan. (2) Pemilihan bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencegah agar tidak terjadi pemalsuan.

Pasal 69

Untuk keseragaman bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, pengadaan kartu uji dilakukan secara terpusat oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 70

Kartu uji dan tanda uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dibebankan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Bentuk, ukuran, warna, bahan, dan spesifikasi teknis kartu uji dan tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX

SISTEM INFORMASI UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 78

Koreksi

(1) Setiap unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus menyelenggarakan sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor. (2) Sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sistem informasi lokal; b. sistem informasi regional; dan c. sistem informasi nasional. (3) Sistem informasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. data dan informasi pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang terintegrasi dari peralatan uji ke komputer; dan b. data dan informasi pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang terintegrasi ke pemerintah daerah dan sistem pembayaran biaya uji. (4) Sistem informasi regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi data dan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di wilayahnya. (5) Sistem informasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. media informasi pengujian berkala; b. portal pendaftaran online; dan c. integrasi manajemen database, secara nasional.

Pasal 79

Pedoman sistem informasi pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 80

(1) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 harus diintegrasikan dengan pusat data Direktorat Jenderal. (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi antar-unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dinas perhubungan kabupaten/kota, dinas perhubungan provinsi, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, terminal angkutan penumpang, dan terminal angkutan barang. (3) Direktorat Jenderal memantau kegiatan Uji Berkala di seluruh wilayah INDONESIA secara online dan realtime. (4) Data dan informasi Pengujian Kendaraan Bermotor digunakan untuk pembinaan, pengawasan, dan penelitian dalam penyusunan kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 81

Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) didukung dengan aplikasi pengujian yang memiliki kemampuan paling sedikit: a. identifikasi data kendaraan yang dapat diintegrasikan dengan data Direktorat Jenderal; b. proses uji Kendaraan Bermotor atas perintah operator komputer uji dan mengambil gambar kendaraan yang diuji; dan c. mengirim data hasil uji kepada Direktorat Jenderal.

Pasal 82

(1) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus dilengkapi dengan media informasi. (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan dapat diakses oleh masyarakat umum. (3) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang: a. prosedur Uji Berkala Kendaraan Bermotor; b. besaran biaya pengujian; c. penanggung jawab unit pelaksana pengujian berkala; dan d. batas maksimal waktu pelayanan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 83

Koreksi

Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 84

Koreksi

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat berupa pemberian bantuan teknis peralatan Uji Berkala kepada pemerintah daerah yang belum memiliki peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor. (2) Untuk mendapatkan bantuan teknis peralatan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mengajukan permohonan bantuan peralatan uji kepada Direktur Jenderal. (3) Pemberian bantuan teknis peralatan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. perekonomian masyarakat; b. sumber daya manusia; c. sarana dan prasarana; d. kemampuan keuangan daerah; e. aksesibilitas; dan f. karakteristik daerah.

Pasal 85

Direktur Jenderal atas nama Menteri dan gubernur melakukan pengawasan pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 86

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dapat berupa uji petik terhadap Kendaraan Bermotor hasil Uji Berkala yang dipilih secara acak. (2) Hasil uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu penilaian hasil pemeriksaan kinerja unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 87

(1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan gubernur. (2) Untuk melaksanakan pengawasan, Direktur Jenderal atas nama Menteri dan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing menunjuk petugas pengawas pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor. (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan secara terpadu dan sinergi dalam 1 (satu) tim teknis. (4) Keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan harus memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu dalam bidang pengujian berkala Kendaraan Bermotor. (5) Pengetahuan dan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. peraturan perundang-undangan bidang pengujian berkala Kendaraan Bermotor; b. teknologi Kendaraan Bermotor dan perkembangannya; c. teknologi peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan perkembangannya; d. prosedur pengujian berkala Kendaraan Bermotor; e. tata cara menguji berkala Kendaraan Bermotor; f. analisis komprehensif secara teknis terhadap hasil uji persyaratan teknis dan uji persyaratan laik jalan, untuk MENETAPKAN kelulusan hasil Uji Berkala; g. pembuatan perhitungan teknis untuk MENETAPKAN kelas jalan terendah yang boleh dilalui; dan h. cara pengisian data dan pengesahan hasil uji pada kartu Uji Berkala dalam bentuk kartu pintar (smart card) atau bukti lulus uji elektronik (BLUe) dan kartu Uji Berkala nonelektronik.

Pasal 88

(1) Direktur Jenderal dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 membentuk tim teknis. (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. direktorat sarana transportasi jalan; b. dinas perhubungan provinsi; dan c. balai pengelola transportasi darat. (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pengawasan dapat melibatkan asosiasi profesi penguji Kendaraan Bermotor. (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal.

BAB Kedua

Pengawasan

Pasal 85

Koreksi

Direktur Jenderal atas nama Menteri dan gubernur melakukan pengawasan pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

Pasal 86

Koreksi

Pasal 87

Pasal 88

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

Koreksi

(1) Setiap pemilik kendaraan wajib Uji Berkala yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 8, Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 22 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 30, dan/atau Pasal 31 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; dan b. denda administratif. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender. (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 90

(1) Bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penutupan bengkel umum. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender. (4) Dalam hal pemilik bengkel umum tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai denda administratif paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). (5) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pemilik bengkel umum tidak melaksanakan kewajibannya dilakukan penutupan bengkel umum untuk menyelenggarakan Uji Berkala.

Pasal 91

(1) Unit pelaksana Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melakukan pelanggaran pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor dikenai sanksi administratif berupa pencabutan akreditasi unit pelaksana Uji Berkala. (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. melakukan pengujian tidak sesuai dengan akreditasi yang diberikan; b. melakukan pengujian tidak sesuai dengan kompetensi penguji; c. melakukan pengujian tidak menggunakan peralatan uji; d. melakukan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian; e. tidak membuat rencana dan pelaporan secara berkala kepada Direktorat Jenderal; f. tenaga penguji pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan melakukan penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan pengujian; g. peralatan pengujian tidak berfungsi sebagaimana mestinya; h. tidak mempunyai tenaga penguji dalam jumlah dan kualifikasi teknis sesuai kebutuhan; dan i. tidak melakukan Kalibrasi peralatan pengujlan Kendaraan Bermotor. (3) Unit pelaksana Uji Berkala yang dikenai sanksi administratif berupa pencabutan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ditutup dan dilarang melakukan kegiatan pengujian berkala Kendaraan Bermotor. (4) Penutupan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal. (5) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibuka kembali setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. (6) Dalam hal unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat menugaskan pelaksanaan pengujian pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor lainnya milik pemerintah atau swasta yang telah memenuhi persyaratan akreditasi.

(1) Pengujian persyaratan teknis susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi: a. rangka landasan: 1. tidak terdapat retak, bengkok, dan korosi; 2. tidak terdapat perlakuan panas; dan 3. tidak terdapat sambungan rangka landasan, kecuali memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal; b. sumber energi motor penggerak meliputi: 1. bahan bakar minyak; 2. bahan bakar cair bertekanan (LPG dan LNG); 3. bahan bakar gas bertekanan tinggi (CNG); 4. energi listrik; 5. kombinasi bahan bakar minyak dengan energi listrik (hybrid); dan 6. sumber energi lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi. c. sistem pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik baterai; d. sistem penerus daya; e. sistem roda-roda; f. sistem suspensi; g. sistem alat kemudi; h. sistem rem, meliputi: 1. sistem rem utama; 2. sistem rem parkir; dan 3. sistem rem pelambat; i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas: 1. lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda; 2. lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda; 3. lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip; 4. lampu rem berwarna merah; 5. lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda; 6. lampu posisi belakang berwarna merah; 7. lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda, kecuali untuk sepeda motor; 8. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang kendaraan berwarna putih; 9. lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip, kecuali untuk sepeda motor; 10. lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk Kendaraan Bermotor yang lebarnya lebih dari 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang; 11. alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor; dan 12. alat pemantul cahaya tambahan berupa stiker yang ditempatkan pada sisi belakang dan sisi samping, untuk Mobil Barang dengan JBB lebih dari 7.500 (tujuh ribu lima ratus) kilogram; dan j. komponen pendukung, terdiri atas: 1. pengukur kecepatan; 2. kaca spion; 3. penghapus kaca; 4. klakson; 5. spakbor; 6. bumper; dan 7. pengarah angin, untuk Mobil Barang bak muatan tertutup. (2) Pengujian persyaratan teknis perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi: a. sabuk keselamatan; b. ban cadangan; c. segitiga pengaman; d. dongkrak; e. pembuka roda; f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki Rumah-Rumah; g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan; h. perlengkapan keselamatan seperti alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran ringan, untuk Mobil Bus; dan/atau i. balon udara keselamatan (air bag), jika dilengkapi pada Kendaraan Bermotor. (3) Pengujian persyaratan teknis ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi: a. ukuran dimensi; dan b. ukuran berat. (4) Pengujian persyaratan teknis ukuran dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan paling sedikit meliputi: a. panjang kendaraan; b. lebar kendaraan; c. tinggi kendaraan; d. jarak sumbu kendaraan; e. julur depan (front over hang); f. julur belakang (rear over hang) g. sudut pergi kendaraan; h. jarak bebas kendaraan (ground clearance); i. jarak tertinggi anak tangga paling bawah dari permukaan tanah, untuk Mobil Bus; j. lebar anak tangga, untuk Mobil Bus; k. tinggi ruang penumpang, untuk Mobil Bus; l. lebar pintu, untuk Mobil Bus; m. ukuran tempat keluar darurat, untuk Mobil Bus; n. lebar bak muatan terhadap ukuran kabin depan atau ban terluar, untuk Mobil Barang; o. jarak bak muatan terhadap kabin, untuk Mobil Barang; p. jarak sumbu untuk sumbu ganda atau triple pada Mobil Barang dan/atau Mobil Bus; q. tinggi bak muatan, untuk Mobil Barang; r. lebar lorong (gang way), untuk Mobil Bus; s. jarak antar tempat duduk, untuk Mobil Bus; dan t. lebar tempat duduk. (5) Pengujian persyaratan teknis ukuran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan meliputi: a. berat sumbu/gabungan sumbu roda depan; b. berat sumbu/gabungan sumbu roda belakang; dan c. berat kosong Kendaraan Bermotor merupakan hasil penjumlahan dari berat sumbu/gabungan sumbu roda depan dan berat sumbu/gabungan sumbu roda belakang. (6) Pengujian persyaratan teknis Rumah-Rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilakukan paling sedikit meliputi: a. kaca yang memenuhi standar keselamatan kaca (safety glass) sesuai Standar Nasional INDONESIA; b. pintu berikut engsel; c. dudukan antara badan kendaraan dan rangka landasan; d. badan kendaraan dengan kondisi tidak keropos, tidak ada bagian yang runcing dan tidak berkarat (tidak korosi); e. bumper; f. perisai kolong samping dan belakang; g. konstruksi tempat duduk; dan h. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor. (7) Pengujian persyaratan teknis rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e terdiri atas: a. landasan Mobil Penumpang dirancang untuk Mobil Penumpang; b. landasan Mobil Barang dirancang untuk Mobil Barang; c. landasan Mobil Bus dirancang untuk Mobil Bus; dan d. landasan Mobil Penumpang, Mobil Barang, atau Mobil Bus dapat dirancang untuk kendaraan khusus.

(1) Pengujian terhadap kendaraan dan baterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dapat dilakukan melalui: a. pengujian secara visual dengan atau tanpa alat; b. pengujian pada konektor on-board diagnostic system II (OBD II); dan c. pengujian hambatan isolasi (resistance test). (2) Pengujian secara visual dengan atau tanpa alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap: a. tanda peringatan/bahaya listrik harus jelas terbaca dan menempel pada tempatnya; b. sistem pengereman regeneratif elektrik dan perangkat peringatan harus berfungsi dengan baik; c. kondisi kabel, sambungan, dan klem listrik tegangan rendah harus aman, terisolasi dengan baik, tidak ada indikasi terbakar, tidak ada sambungan longgar atau menyentuh tepi tajam atau putus, dan tidak ada kabel menyentuh bagian yang panas atau bagian yang berputar atau ground atau konektor putus (berhubungan dengan pengereman atau kemudi); d. sistem penggerak motor listrik; dan e. sistem pengisian baterai eksternal dan kabel untuk pengisian baterai dipastikan bahwa komponen sesuai dengan persyaratan, tidak rusak atau berkarat, jatuh atau berpotensi hubungan arus pendek dan isolasi listrik dalam kondisi baik, dan tidak berpotensi hubungan arus pendek. (3) Pengujian pemeriksaan terhadap sistem penggerak motor listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap: a. sistem penyimpanan baterai listrik dipastikan baterai sesuai persyaratan, tidak ada korsleting, tidak ada komponen yang rusak atau berkarat, tidak ada potensi hubungan arus pendek, jatuh atau berbahaya, tidak bocor, penutup baterai berada ditempat dan berfungsi baik, dan isolasi baterai baik dan tidak beresiko terjadi arus pendek; b. sistem informasi baterai listrik jika dilengkapi, dipastikan baterai manajemen system (BMS) sesuai persyaratan, komponen tidak hilang, rusak, jatuh atau berpotensi hubungan arus pendek, perangkat peringatan tidak menunjukkan kerusakan sistem dan tidak kritis, dan sistem pendingin atau ventilasi baterai tidak terganggu atau tidak terjadi kebocoran cairan dan berfungsi baik; c. pemasangan atau penyambungan kabel dari baterai ke konverter lalu ke kontroler dipastikan semua komponen dan kabel atau konektor aman, tidak jatuh dan memenuhi syarat, tidak ada potensi hubungan arus pendek, komponen tidak rusak atau berkarat, penutup berada ditempat dan dalam kondisi baik, dan isolasi listrik dalam kondisi baik; d. motor listrik dipastikan motor listrik aman, tidak jatuh dan memenuhi syarat, tidak ada potensi hubungan arus pendek atau potensi bahaya, komponen tidak rusak atau berkarat, penutup berada ditempat dan dalam kondisi baik tidak ada resiko jatuh atau hubungan arus pendek, dan isolasi listrik dalam kondisi baik dan tidak ada hubungan arus pendek; e. peralatan daya tambahan dipastikan aman, tidak jatuh dan memenuhi syarat, tidak ada hubungan arus pendek atau bahaya, komponen tidak rusak atau berkarat, penutup berada di tempat dan dalam kondisi baik tidak ada resiko jatuh atau hubungan arus pendek, dan isolasi listrik dalam kondisi baik dan tidak ada hubungan arus pendek; f. alat pemutus tegangan dipastikan aman dan memenuhi syarat, tidak ada hubungan arus pendek atau bahaya, komponen tidak rusak atau berkarat, penutup berada ditempat dan dalam kondisi baik tidak ada resiko jatuh atau hubungan arus pendek, dan isolasi listrik dalam kondisi baik dan tidak ada hubungan arus pendek; g. indikator mode mengemudi aktif dipastikan terdapat indikator yang menunjukkan posisi kendaraan masih hidup atau siap beroperasi berupa sinyal yang dipasang sesuai persyaratan dan berfungsi dengan benar; dan h. apabila dilengkapi dengan indikator arah penggerak, dipastikan terdapat indikator yang menunjukkan arah gerak yang dipasang sesuai persyaratan dan berfungsi dengan benar. (4) Pengujian pada konektor on-board diagnostic system II (OBD II) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengujian dengan menggunakan alat tambahan berupa scan tool untuk memeriksa dan mengetahui besarnya tegangan tinggi (high voltage) pada sistem penggerak motor listrik yang menggunakan baterai listrik. (5) Pengujian hambatan isolasi (resistance test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengujian dengan menggunakan alat tambahan berupa insulation tester untuk mengetahui besarnya tegangan dan arus listrik yang harus diisolasi pada Kendaraan Bermotor listrik.