Koreksi Pasal 3

(1) Rancang bangun dan rekayasa Sarana Perkeretaapian dilaksanakan oleh: a. Menteri; b. pemerintah daerah; c. Badan Usaha; d. lembaga penelitian; atau e. perguruan tinggi. (2) Dalam pelaksanaan kegiatan rancang bangun dan rekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi lain yang terkait dengan bidang rancang bangun dan rekayasa. (3) Hasil rancang bangun dan rekayasa Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum diproduksi harus mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktur Jenderal.