Peraturan Menteri Nomor pm-15 Tahun 2021 tentang PERATURA...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Mesin Pesawat Udara adalah mesin propulsi yang dipasang pada atau yang diproduksi untuk pesawat. 2. Mesin Turbin Gas adalah mesin pesawat turboprop, turbofan, atau turbojet. 3. Emisi Gas Buang adalah zat yang dipancarkan ke atmosfer dari nozel pembuangan gas buang dari pesawat udara atau Mesin Pesawat Udara. 4. Emisi Bahan Bakar Terbuang adalah bahan bakar, selain hidrokarbon dalam Emisi Gas Buang, yang terbuang dari Mesin Turbin Gas pesawat udara selama pengoperasian di darat dan operasi penerbangan dalam keadaan normal. 5. Pesawat Terbang Subsonik adalah pesawat terbang yang tidak mampu untuk terbang melebihi kecepatan Mach 1. 6. Pabrikan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan rancang bangun pesawat udara. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

Peraturan Menteri ini mengatur: a. pemberlakuan dan standar Emisi Bahan Bakar Terbuang pada Mesin Turbin Gas baru atau yang sedang digunakan; b. pemberlakuan dan standar Emisi Gas Buang pada Mesin Turbin Gas baru atau yang sedang digunakan; c. ketentuan sertifikasi; d. prosedur pengujian Emisi Gas Buang; e. prosedur pengujian emisi asap mesin; dan f. standar sertifikasi untuk emisi CO2 berdasarkan konsumsi bahan bakar.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemenuhan standar emisi dapat ditinjau dari hasil pengujian prosedur. (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pabrikan dan diverifikasi oleh Direktur Jenderal. (3) Dalam melakukan verifikasi, Pabrikan harus memberikan akses kepada Direktur Jenderal untuk dapat menyaksikan pengujian atau melaksanakan pengujian ulang jika dibutuhkan.

Pasal 5

Koreksi

Dalam hal prosedur atau standar pengujian berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Pabrikan, operator pesawat udara, atau operator Mesin Pesawat Udara dapat mengajukan permohonan pengujian khusus secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam keadaan tertentu, Pabrikan, operator pesawat udara, dan operator Mesin Pesawat udara dapat diberikan pengecualian pemenuhan standar emisi dalam Peraturan Menteri ini. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. untuk Mesin Pesawat Udara yang dioperasikan di dalam wilayah Republik INDONESIA untuk jangka waktu yang pendek dengan interval jarang, diberikan pada: 1. penerbangan dengan tujuan ekspor ke negara asing, termasuk setiap penerbangan yang diperlukan untuk menunjukkan kondisi sebuah pesawat udara sebelum melakukan penerbangan ke suatu tempat di luar Republik INDONESIA; 2. penerbangan menuju tempat pelaksanaan perbaikan, perubahan/modifikasi, pemeliharaan, atau penyimpanan; 3. penerbangan kunjungan resmi perwakilan pemerintah asing; dan 4. penerbangan lainnya yang ditetapkan atau disetujui oleh Direktur Jenderal; b. untuk Mesin Pesawat Udara baru dalam kategori lainnya, diberikan berdasarkan pertimbangan: 1. dampak ekonomi yang merugikan Pabrikan, industri pesawat terbang, dan maskapai dalam skala besar; 2. penerapan standar yang sama terhadap operator dalam persaingan usaha; 3. dampak kesehatan dan kesejahteraan publik; dan 4. lain yang dapat dianggap relevan oleh Direktur Jenderal; dan c. untuk Mesin Pesawat Udara yang masih beroperasi, diberikan dengan pertimbangan: 1. menunjukkan dokumentasi bahwa terdapat itikad baik untuk melaksanakan upaya pemenuhan standar telah dilakukan; 2. menunjukkan dokumentasi ketidakmampuan untuk memenuhi standar karena adanya hal di luar kekuasaan dari pemilik atau operator pesawat udara; dan 3. pernyataan rencana dari pemilik atau operator pesawat udara yang menunjukkan pemenuhan standar dalam waktu secepatnya. (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 merupakan pengoperasian pesawat udara untuk jangka waktu dan pengoperasian yang terbatas. (4) Pengecualian terhadap mesin yang masih beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk waktu terbatas. (5) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengajuan permohonan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri mengenai pengecualian pemenuhan standar keselamatan penerbangan sipil.

Pasal 7

Koreksi

Ketentuan mengenai pemberlakuan, standar, sertifikasi, dan pengujian emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Koreksi

Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 34 Amandemen 1 (Civil Aviation Safety Regulations Part 34 Amendment 1) tentang Persyaratan Bahan Bakar Terbuang dan Emisi Gas Buang untuk Pesawat Udara yang Digerakkan dengan Mesin Turbin (Fuel Venting and Exhause Emission Requirement for Turbin Engine Powered Airplanes) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 304), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2021 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor pm-15 Tahun 2021 tentang PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 34 TENTANG PERSYARATAN UNTUK BAHAN BAKAR TERBUANG, GAS BUANG UNTUK PESAWAT UDARA YANG DIGERAKKAN DENGAN MESIN TURBIN, DAN EMISI CO2 PESAWAT UDARA

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10