PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-136 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 52 TAHUN 2011 TENTANG PENGERUKAN DAN REKLAMASI

PERMEN Nomor pm-136 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2014 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 1880), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pasal 18

Koreksi

Pengajuan permohonan izin reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi persyaratan: a. administrasi, meliputi: 1. akte pendirian perusahaan; 2. Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP; 3. surat keterangan domisili perusahaan; dan 4. keterangan penanggung jawab kegiatan. b. teknis, meliputi: 1. keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi; 2. lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi; 3. peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi; dan 4. hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku. c. surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi; d. rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat; e. rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dari pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; f. rekomendasi dari bupati/walikota setempat akan kesesuaian dengan rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan terminal khusus; g. studi kelayakan yang paling sedikit memuat; 1. rencana peruntukkan dan lahan yang direklamasi, peralatan yang digunakan serta metode pelaksanaan pekerjaan reklamasi; 2. rencana jadwal pekerjaan reklamasi; 3. aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan reklamasi; 4. dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan reklamasi dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan reklamasi. h. laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir; i. referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp50.000.000.000.000.- (lima puluh triliun rupiah); dan j. memiliki modal disetor yang besarannya diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. 3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor pm-136 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 52 TAHUN 2011 TENTANG PENGERUKAN DAN REKLAMASI

Pasal I

Pasal 16

Pasal I

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 19

Pasal II