PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-13 Tahun 2021 tentang PENGENDALIAN TRANSPORTASI SELAMA MASA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PERMEN Nomor pm-13 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 3

(1) Larangan penggunaan atau pengoperasian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dikecualikan untuk: a. kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik INDONESIA; b. kendaraan dinas operasional dengan tanda nomor kendaraan bermotor dinas aparatur sipil negara, Tentara Nasional INDONESIA, dan Kepolisian Negara yang digunakan untuk melakukan dinas; c. kendaraan dinas operasional petugas jalan tol; d. kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah; e. mobil barang dengan tidak membawa penumpang; f. kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan; g. kendaraan yang digunakan untuk keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, berupa kendaraan untuk bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak 2 (dua) orang, dan pelayanan kesehatan darurat atau kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat; h. kendaraan yang mengangkut repatriasi pekerja migran INDONESIA, warga negara INDONESIA terlantar, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh Pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau i. operasional lainnya berdasarkan pertimbangan petugas pengatur lalu lintas. (2) Larangan penggunaan atau pengoperasian kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikecualikan untuk kapal yang mengangkut: a. kendaraan angkutan barang; b. kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan; c. kendaraan pengangkut petugas operasional pemerintahan dan penanganan pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19); atau d. kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah. (3) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan untuk sarana transportasi darat yang berada dalam 1 (satu) kawasan perkotaan atau yang ditetapkan oleh satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 (covid-19). (4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo (Mebidangro); b. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek); c. Bandung Raya; d. Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur); e. Jogja Raya; f. Solo Raya; g. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila); dan h. Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros (Maminasata). (5) Pengaturan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi darat pada kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pembatasan jumlah operasional sarana dan memperhatikan penyediaan bagi operasional sarana untuk kepentingan mendesak dan nonmudik. (6) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menyusun ketentuan mengenai pembatasan jumlah operasional sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 15

(1) Larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikecualikan untuk: a. kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja INDONESIA, pekerja migran INDONESIA, dan/atau warga negara INDONESIA yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan ke pelabuhan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut; b. kapal penumpang yang melayani pemulangan awak kapal warga negara INDONESIA yang bekerja di kapal niaga atau kapal pesiar yang dioperasikan perusahaan asing, dari pelabuhan domestik yang digunakan sebagai titik debarkasi menuju ke pelabuhan daerah asal awak kapal warga negara INDONESIA setelah mendapat persetujuan melakukan debarkasi pemulangan awak kapal warga negara INDONESIA dari satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) daerah dan pusat; c. kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran terbatas dalam satu kecamatan dengan ketentuan dan persyaratan pelayaran dilakukan antarpulau atau pelabuhan dalam wilayah satu kecamatan; d. kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran terbatas dalam satu kabupaten dengan ketentuan dan persyaratan pelayaran dilakukan antarpulau atau pelabuhan dalam wilayah satu kabupaten; e. kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran terbatas dalam satu provinsi dengan ketentuan dan persyaratan pelayaran dilakukan antarpulau atau pelabuhan dalam wilayah satu provinsi; f. kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran di daerah perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan; g. kapal penumpang yang melayani transportasi antarpulau, khusus bagi Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, aparatur sipil negara, dan tenaga medis yang sedang dalam melaksanakan tugas; h. kapal penumpang yang melayani keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, berupa bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh 1 (satu) orang anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi paling banyak 2 (dua) orang, dan pelayanan kesehatan darurat atau kepentingan nonmudik tertentu lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari kepala desa/lurah setempat; i. kapal penumpang dapat diizinkan beroperasi untuk mengangkut barang logistik yang meliputi barang pokok dan penting, obat-obatan dan peralatan medis, dan barang esensial lainnya yang dibutuhkan daerah dalam hal jumlah kapal kargo yang melayani suatu daerah jumlahnya tidak mencukupi; atau j. operasional lainnya berdasarkan Izin Direktur Jenderal Perhubungan Laut. (2) Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), larangan pengoperasian sarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikecualikan untuk sarana transportasi laut yang ditetapkan oleh satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 (covid-19). (3) Pengaturan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pembatasan jumlah operasional sarana dan memperhatikan penyediaan bagi operasional angkutan laut untuk kepentingan mendesak dan nonmudik. (4) Direktur Jenderal Perhubungan Laut dapat menyusun ketentuan mengenai pembatasan jumlah operasional sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).