PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-128 Tahun 2015 tentang PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK DI BANDAR UDARA

PERMEN Nomor pm-128 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena daya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 2. Pesawat udara sipil adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga. 3. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 4. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. 5. Badan Usaha Angkutan Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum INDONESIA berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran. 6. Perusahaan Angkutan Udara Asing adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitra wicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui Pemerintah Republik INDONESIA. 7. Pemindahan Pesawat Udara adalah pemindahan pesawat udara yang mengalami gangguan kerusakan di daerah pergerakan pesawat udara di bandar udara dan sekitarnya akibat kejadian (incident) / kecelakaan (accident) sehingga mengganggu kelancaran, kelangsungan pengoperasian bandar udara, dan keselamatan penerbangan. 8. Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, dan Badan Hukum INDONESIA yang mengoperasikan bandar udara khusus. 9. Kejadian (incident) adalah suatu peristiwa selain kecelakaan (accident) yang berhubungan dengan pengoperasian pesawat udara yang mempengaruhi atau dapat mempengaruhi keselamatan operasi pesawat udara. 10. Kecelakaan (accident) adalah peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan dan/atau korban jiwa atau luka serius. 11. Daerah Pergerakan adalah bagian dari bandar udara yang dipergunakan lepas landas, pendaratan, dan taxiing pergerakan pesawat udara di darat termasuk apron. 12. Peralatan Pemindahan Pesawat Udara (Salvage) adalah peralatan untuk pemindahan pesawat udara yang rusak. 13. Pesawat Udara Yang Rusak di Bandar Udara adalah pesawat udara yang tidak dapat bergerak dan berada pada daerah pergerakan pesawat udara atau sekitarnya akibat kejadian (incident) / kecelakaan (accident) sehingga mengganggu kelancaran, kelangsungan pengoperasian bandar udara, dan keselamatan penerbangan. 14. Lisensi adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu. 15. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya. 16. Personel Salvage adalah personel yang bertugas dan bertanggung jawab mengoperasikan dan memelihara peralatan pemindahan pesawat udara. 17. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, selanjutnya disebut KNKT adalah Lembaga pemerintah non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN Republik INDONESIA yang melaksanakan tugas dan fungsi investigasi kecelakaan transportasi di INDONESIA. 18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN PERSYARATAN PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK DI BANDAR UDARA

Pasal 2

Koreksi

Setiap pesawat udara yang rusak di bandar udara harus segera dipindahkan.

Pasal 3

Koreksi

Pemindahan pesawat udara yang rusak di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing yang mengoperasikan pesawat udara.

Pasal 4

(1) Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak dapat melaksanakan pemindahan pesawat udara dapat meminta Penyelenggara Bandar Udara untuk melakukan pemindahan dimaksud dengan menyampaikan permohonan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pemindahan pesawat udara yang rusak di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. pengamanan area di lokasi kejadian; b. mengamankan barang berbahaya yang dibawa di dalam kargo pesawat; c. keselamatan personel dengan melengkapi pakaian dan peralatan keselamatan kerja; d. untuk menghindari kerusakan pesawat udara yang lebih parah (secondary damage) pelaksanaan pemindahan pesawat udara harus mengikuti manual yang dikeluarkan oleh pabrik pesawat udara yang bersangkutan; e. penutupan landasan pacu dalam waktu sesingkat mungkin (yang dinyatakan dengan NOTAM pada kesempatan pertama); f. hubungan listrik/battery pesawat udara harus diputuskan; g. mengurangi berat pesawat udara sampai seringan mungkin seperti mengeluarkan bahan bakar, muatan udara dan komponen-komponen pesawat udara yang memungkinkan untuk dilepas; h. pengosongan tangki bahan bakar apabila diperlukan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku; i. segala tumpahan cairan yang mudah terbakar di sekitar pesawat udara harus dibersihkan; j. selama pelaksanaan pemindahan harus selalu disiapkan kendaraan PKP-PK sesuai kebutuhan; k. ketentuan "DILARANG MEROKOK" di lokasi pesawat udara yang rusak di bandar udara dan sekitarnya harus selalu dipatuhi; l. hubungan komunikasi dengan unit pemandu lalu lintas penerbangan harus selalu tersedia; dan m. sebelum dan sesudah pemindahan dilaksanakan, kondisi pesawat udara yang akan dipindahkan harus didata dan dibuat dokumentasi dari segala sisi untuk keperluan penelitian selanjutnya. (2) Penyelenggara Bandar Udara dapat MENETAPKAN batas waktu maksimum proses pemindahan pesawat udara yang rusak. (3) Pembukaan kembali operasional bandar udara setelah pemindahan pesawat udara yang rusak harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 6

Pemindahan pesawat udara yang rusak di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan : a. fasilitas dan peralatan; b. personel; dan c. prosedur.

BAB V

PROSEDUR PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK DI BANDAR UDARA

Pasal 11

Koreksi

(1) Prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c dibuat oleh Badan Usaha Angkutan Udara, Perusahaan Angkutan Udara Asing, dan Penyelenggara Bandar Udara. (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. tanggung jawab pemindahan pesawat udara; b. koordinasi dan tindakan masing-masing unit terkait; c. penanggung jawab, tenaga ahli, personel, dan tim yang melaksanakan pemindahan pesawat udara; d. penyediaan perlengkapan, fasilitas, dan peralatan pemindahan pesawat udara; e. data bandar udara, Badan Usaha Angkutan Udara, dan Perusahaan Angkutan Udara Asing yang memiliki peralatan pemindahan pesawat udara; f. data instansi lain yang memiliki peralatan yang dapat dipergunakan untuk memindahkan pesawat udara; g. jangka waktu untuk memperoleh peralatan pemindahan pesawat udara yang rusak jika tidak memiliki sendiri; h. proses pelaksanaan pemindahan yang meliputi survey, perencanaan, persiapan, pengembalian (recovery); dan i. proses pelaporan. (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat oleh Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing wajib diserahkan kepada perwakilan Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing serta penyelenggara bandar udara yang menjadi rutenya. (4) Prosedur yang dibuat oleh penyelenggara bandar udara sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diselaraskan dengan prosedur yang dibuat dan diserahkan oleh Badan Usaha Angkutan Udara dan Perusahaan Angkutan Udara Asing.

Pasal 12

(1) Pemindahan pesawat udara yang rusak di bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan setelah mendapat persetujuan lisan atau tertulis dari pejabat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). (2) Apabila pesawat udara atau bagian-bagiannya dipindahkan sebelum dilakukan penyelidikan atau tanpa dihadiri oleh petugas dari KNKT, maka sebelum melakukan pemindahan, tim pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat harus melakukan hal-hal sebagai berikut: a. merekam/mencatat terkait : 1) keutuhan struktur, sayap, mesin dan roda pesawat; 2) pengecekan kondisi tanah; 3) kondisi cuaca saat itu dan prakiraan mendatang; dan 4) masalah kesehatan dan keselamatan dari personel pelaksana pemindahan pesawat udara dan masalah lingkungan. b. pemotretan 4 (empat) arah secara detail sesuai prosedur penelitian; c. lokasi dan posisi dari semua komponen di atas tanah diberi tanda; d. diagram kecelakaan termasuk goresan-goresan pada landasan/tanah dibuat gambar sketsanya; dan e. cockpit instrument serta lampu indikasi dan posisi saklar tidak boleh diubah dan dilakukan pemotretan.

Pasal 13

Badan Usaha Angkutan Udara dan/atau Perusahaan Angkutan Udara Asing yang pesawat udaranya mengalami kejadian (incident) /kecelakaan (accident) wajib menyampaikan data informasi, antara lain mengenai barang berbahaya, muatan kargo dan komponen pesawat udara yang mengandung barang berbahaya kepada penyelenggara bandar udara.

Pasal 14

(1) Segala biaya yang timbul dan diakibatkan dari pelaksanaan pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat termasuk kerusakan peralatan pemindahan pesawat udara dan segala resiko yang diakibatkan proses pemindahan menjadi tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing yang mengoperasikan pesawat udara tersebut. (2) Seluruh personel yang terlibat dalam pelaksanaan pemindahan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diasuransikan.

Pasal 15

(1) Penyelenggara Bandar Udara dapat menyediakan fasilitas dan peralatan pemindahan pesawat udara yang rusak dengan memperhatikan : a. jumlah pergerakan pesawat; b. pesawat udara terbesar yang beroperasi; dan c. jarak antara bandar udara terdekat yang telah memiliki fasilitas dan peralatan pemindahan pesawat udara. (2) Jumlah pergerakan pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a yaitu minimal 12 (dua belas) pergerakan pesawat per-jam pada jam sibuk (peak hour) dalam pengoperasian 1 (satu) landasan (runway). (3) Pesawat udara terbesar yang beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan kategori PKP-PK untuk bandar udara minimal kategori 7. (4) Jarak antara bandar udara terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c yaitu jarak yang dapat ditempuh dengan perjalanan darat maksimal 5 (lima) jam tanpa hambatan.

Peraturan Menteri Nomor pm-128 Tahun 2015 tentang PEMINDAHAN PESAWAT UDARA YANG RUSAK DI BANDAR UDARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19