Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor…

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik INDONESIA Nomor PM 146 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1539), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 11

Koreksi

(1) Pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan: a. adanya barang yang akan dikirim dan/atau diterima dari dan/atau ke tempat/wilayah setempat secara berkesinambungan; b. sedapat mungkin memberikan peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat; dan c. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan, angkutan di jalan raya, angkutan udara, perkertapaian, kebandarudaraan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, perlindungan lingkungan maritim, dan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH daerah setempat. (2) Pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib dilaporkan kepada Gubernur Provinsi selaku pemberi SIUPJPT dengan ditembuskan ke Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah propinsi yang tidak memiliki pelabuhan dan Asosiasi Logistik dan Forwarder menurut Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (2a) Pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib dilaporkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku pemberi SIUPJPT dengan ditembuskan ke Otoritas Bandar Udara/OP/KSOP/UPP/Otoritas Transportasi Lainnya bagi wilayah propinsi yang tidak memiliki pelabuhan dan Asosiasi Logistik dan Forwarder menurut Contoh 4a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dan dilampirkan dengan salinan: a. surat izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi; b. rekomendasi kebutuhan pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah propinsi yang tidak memiliki pelabuhan; c. surat keterangan domisili kantor cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; d. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan; e. KTP kepala kantor cabang; f. Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat/laut/udara/ perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi; dan g. Rekomendasi asosiasi terkait. (4) Berdasarkan laporan, Gubernur sesuai kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam provinsi setempat menurut Contoh 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. (5) Berdasarkan laporan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi penanaman modal asing atau joint venture dalam propinsi setempat menurut Contoh 5a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. 3. Ketentuan Pasal 13 huruf g diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Koreksi

Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah memiliki izin usaha, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya; b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan; c. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; d. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah propinsi yang tidak memiliki pelabuhan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya menurut Contoh pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; e. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan atau Otoritas Transportasi lainnya bagi wilayah propinsi yang tidak memiliki pelabuhan paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan menurut Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini; f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian; dan g. melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi menurut Contoh 7 dan Contoh 7a pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini. 4. Diantara contoh 4 dan contoh 5 disisipkan contoh 4a, diantara contoh 5 dan contoh 6 disisipkan contoh 5a, dan diantara contoh 7 dan contoh 8 disisipkan contoh 7a dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2016 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd IGNASIUS JONAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor pm-12 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 74 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Pasal I

Pasal 6

Pasal I

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 13

Pasal II