PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-119 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

PERMEN Nomor pm-119 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KLASIFIKASI

Pasal 1

(1) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. (2) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Koreksi

(1) Susunan Organisasi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I, terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Operasi; c. Seksi Sarana dan Prasarana; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Koreksi

(1) Subagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan, dan kearsipan, hubungan masyarakat, rumah tangga, keuangan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi, serta penyusunan statistik, peta kerawanan dan laporan. (2) Seksi Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, evaluasi pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, penyidikan terhadap tindak pidana pelayaran, pengawasan dan penertiban kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, penyelaman, instalasi/eksplorasi dan eksploitasi, bangunan di atas dan di bawah air, pemberian bantuan pencarian dan pertolongan musibah di laut, penanggulangan kebakaran, pengamanan dan pengawasan sarana bantu navigasi pelayaran, penanggulangan pencemaran di perairan laut dan pantai serta pelatihan pengawakan kapal dan instalasi. (3) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan, inventarisasi dan penyiapan penghapusan sarana dan prasarana serta pendistribusian logistik.

Pasal 7

(1) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Di lingkungan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi unit organisasi. (3) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (4) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi MENETAPKAN tata cara penunjukan dan penetapan koordinator pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

(1) Instalasi merupakan sarana penunjang operasional di lingkungan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. (2) Instalasi pada Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, terdiri dari: a. Kapal Patroli; b. Dermaga; c. Ruang Komando dan Komunikasi Penjagaan Laut dan Pantai; d. Bengkel; e. Asrama Punggahan dan Rumah Operasional; f. Bunker Air; g. Gudang Senjata dan Amunisi; h. Gudang Perlengkapan; i. Ruang Tahanan Sementara/Sel; j. Generator Set; k. Hely Pad (Landasan Heli); dan l. Slip Way. (3) Pada setiap instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan tenaga fungsional yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 11

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. (2) Proses bisnis di lingkungan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

Pasal 13

(1) Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala. (4) Dalam hal diperlukan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diminta sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 14

Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.

Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 19

(1) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I memberikan bantuan Kapal Kelas I dan Kelas II kepada Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas II untuk pelaksanaan operasi dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran di perairan laut dan pantai. (2) Penugasan kapal-kapal Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, keluar wilayah operasinya ditetapkan oleh Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas I dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut. (3) Masing-masing pangkalan memberi dukungan operasional untuk kapal-kapal yang datang dari pangkalan lainnya.

Peraturan Menteri Nomor pm-119 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA PANGKALAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26