PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-11 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

PERMEN Nomor pm-11 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian. (2) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Keuangan dan Umum; c. Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana; d. Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana; e. Satuan Pemeriksaan Intern; f. Unit Pengembangan Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan organisasi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Subbagian Keuangan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, penyusunan rencana strategi bisnis dan rencana bisnis anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, teknologi informasi, data, dan pengelolaan Barang Milik Negara, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan. (2) Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan, perawatan, peningkatan fasilitas layanan sarana dan prasarana, serta penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur perawatan dan peningkatan sarana dan prasarana kereta api ringan. (3) Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana kereta api ringan, penyusunan grafik perjalanan kereta api ringan, penyusunan dan pengusulan tarif pelaksanaan pemanfaatan, penyusunan petunjuk teknis dan/atau Standar Operasional Prosedur pemanfaatan kereta api ringan.

Pasal 6

(1) Satuan Pemeriksaan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Satuan Pemeriksaan Intern dipimpin oleh Kepala Satuan. (3) Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai tugas melakukan pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan

Pasal 7

(1) Unit Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Unit Pengembangan Usaha dipimpin oleh Kepala Unit. (3) Unit Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan pengembangan usaha, analisis pasar, pemasaran, promosi, kemitraan dan kerja sama. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengembangan Usaha berkoordinasi dengan Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana dan Seksi Perawatan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana.

Pasal 8

Di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 10

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan harus harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 11

Koreksi

(1) Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

Kepala menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 13

Balai Pengelola Kereta Api Ringan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan.

Pasal 14

Setiap unsur di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 15

Semua unsur di lingkungan Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Peraturan Menteri Nomor pm-11 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA KERETA API RINGAN SUMATERA SELATAN

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27