PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-11 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL

PERMEN Nomor pm-11 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Usaha Keagenan Kapal adalah kegiatan usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di INDONESIA. 2. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum INDONESIA yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan INDONESIA dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. 3. Perusahaan Angkutan Laut Asing adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum asing yang kapalnya melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus INDONESIA yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dari dan ke pelabuhan luar negeri. 4. Angkutan Laut Khusus adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya. 5. Perusahaan Nasional Keagenan Kapal adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk kegiatan keagenan kapal. 6. Agen Umum adalah perusahaan angkutan laut nasional atau perusahaan nasional yang khusus didirikan untuk melakukan usaha keagenan kapal, yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengurus kepentingan kapalnya selama berada di INDONESIA. 7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. 8. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. 9. Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. 10. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial. 11. Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. 12. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. 13. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya. 14. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEAGENAN KAPAL

Pasal 2

Koreksi

Kegiatan keagenan kapal merupakan pelayanan jasa yang dilakukan untuk mewakili perusahaan angkutan laut asing dan/atau perusahaan angkutan laut nasional dalam rangka mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di INDONESIA.

Pasal 3

Koreksi

Kegiatan keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. pelaporan secara tertulis rencana dan realisasi kedatangan dan keberangkatan kapal yang diageninya kepada Direktur Jenderal; b. penyerahan dokumen kapal kepada Syahbandar Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat serta instansi pemerintah terkait lainnya; c. pengurusan jasa-jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal tersebut; d. penunjukan Perusahaan Bongkar Muat (PBM) untuk kepentingan pemilik kapal; e. penyelesaian dokumen kapal yang habis masa berlakunya atas beban pemilik kapal; f. pemungutan uang tambang (freight) atas perintah pemilik kapal; g. pembukuan dan pencarian muatan (canvassing); h. penerbitan konosemen (bill of lading) untuk dan atas nama pemilik kapal; i. penyelesaian tagihan (disbursement) atas nama pemilik kapal; j. penyelesaian pengisian bunker bahan bakar minyak, air tawar, dan provision sesuai permintaan kapal; k. pemberian informasi yang diperlukan oleh pemilik kapal; dan/atau l. pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati antara pemilik/operator kapal dengan pelaksana kegiatan keagenan kapal.

Pasal 4

Pelaksana kegiatan keagenan kapal dilakukan oleh: a. perusahaan nasional keagenan kapal; atau b. perusahaan angkutan laut nasional.

Pasal 5

(1) Perusahaan nasional keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan badan usaha yang didirikan khusus untuk kegiatan keagenan kapal dan memiliki izin usaha untuk mengurus kepentingan kapal perusahaan angkutan laut asing dan/atau kapal perusahaan angkutan laut nasional selama berada di INDONESIA. (2) Perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan perusahaan angkutan laut berbadan hukum INDONESIA yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah INDONESIA dan/atau luar negeri. (3) Kegiatan keagenan kapal yang dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, izin usahanya melekat pada izin usaha pokoknya. (4) Pelaksana kegiatan keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bertanggung jawab terhadap penyelesaian semua tagihan dan permasalahan yang timbul akibat dari perjanjian atau kontrak keagenan yang telah disepakati, yang berkaitan dengan kegiatan kapal yang diageni selama berada di INDONESIA.

Pasal 6

Keagenan kapal meliputi: a. keagenan umum kapal asing; dan b. keagenan kapal nasional.

Pasal 7

Keagenan umum kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mencakup: a. angkutan laut asing yang melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri wajib menunjuk perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional sebagai agen umum; b. perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum yang tidak memiliki kantor cabang di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dapat menunjuk perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional yang berada di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagai sub agen; c. sub agen sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengurus kepentingan kapal asing yang diageni oleh perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional selama berada di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan luar negeri; d. perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum dilarang menggunakan ruang kapal asing yang diageninya, baik sebagian maupun keseluruhan, untuk mengangkut muatan dalam negeri.

Pasal 8

Keagenan kapal nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup: a. kapal angkutan laut nasional yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang melakukan kegiatan angkutan laut ke dan dari luar negeri dari dan ke pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dapat diageni oleh perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional; b. perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum yang tidak memiliki kantor cabang di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan luar negeri, dapat menunjuk perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional yang berada di pelabuhan atau terminal khusus tertentu yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagai sub agen; c. dalam hal tidak terdapat perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional di suatu pelabuhan atau terminal khusus, perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional dapat menunjuk perusahaan pelayaran-rakyat sebagai sub agen.

BAB Ketiga

Jenis Keagenan Kapal

Pasal 6

Koreksi

Keagenan kapal meliputi: a. keagenan umum kapal asing; dan b. keagenan kapal nasional.

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

BAB III

PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL

Pasal 9

Koreksi

(1) Perusahaan nasional keagenan kapal yang didirikan khusus untuk usaha keagenan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Direktur Jenderal. (2) Perusahaan nasional keagenan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh warga negara INDONESIA. (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan: a. memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan; c. memiliki modal usaha; d. memiliki penanggung jawab perusahaan yang dibuktikan dengan KTP penanggung jawab; e. memiliki sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung minimal 2 (dua) tahun serta memiliki sarana dan prasarana internet; f. memiliki surat keterangan domisili perusahaan yang telah dilegalisir; g. memiliki tenaga ahli yang dibuktikan dengan salinan sertifikat kompetensi sebagaimana dipersyaratkan yang telah dilegalisir; dan h. referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (lima puluh triliun rupiah). (4) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa modal dasar paling sedikit Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) dan modal disetor paling sedikit Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g adalah paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan berijazah minimal D-IV (diploma empat) atau tenaga ahli nautika (ANT III) atau tenaga ahli teknika (ATT III) atau S- 1 (sarjana strata satu) manajemen transportasi laut dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan pelayaran.

Pasal 10

(1) Untuk memperoleh izin usaha keagenan kapal, badan usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin usaha keagenan kapal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (5) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan, dengan menggunakan format Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal setelah permohonan dilengkapi. (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (5) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan izin usaha keagenan kapal menggunakan format Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (6) Izin usaha keagenan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku selama perusahaan nasional keagenan kapal masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Direktur Jenderal.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Perusahaan keagenan kapal berhak menerima pembayaran (agency fee) dari pemilik kapal sesuai dengan kesepakatan. (2) Struktur tarif pembayaran (agency fee) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kerangka tarif dengan mempertimbangkan: a. jenis barang dan ukuran kapal; b. volume dan berat barang; c. bentuk kemasan; d. jenis pelayanan; e. pelabuhan tujuan; f. waktu tunggu di pelabuhan (port stay).

Pasal 12

Perusahaan keagenan kapal yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) wajib: a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya; b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan; c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya; d. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada pemberi izin; e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pemilik perusahaan dan/atau domisili perusahaan kepada pemberi izin; dan f. melaporkan secara tertulis setiap pembukaan kantor cabang.

Pasal 13

(1) Perusahaan nasional keagenan kapal bertanggung jawab terhadap kapal asing yang diageninya selama berada di INDONESIA. (2) Perusahaan nasional keagenan kapal bertanggung jawab terhadap kapal bendera nasional yang diageninya selama berada di INDONESIA.

Pasal 14

(1) Perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan kapalnya ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri secara tetap dan teratur, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai rencana pengoperasian kapal dan realisasi kapal yang telah dioperasikan secara tetap dan teratur kepada Direktur Jenderal menggunakan format Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan melampirkan: a. nama kapal yang melayani trayek tetap dan teratur; b. nama terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan pelabuhan yang akan disinggahi dengan jadwal tetap dan teratur dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sesuai jadwal pelayaran; dan c. realisasi pengoperasian kapal paling sedikit 6 (enam) bulan sesuai jadwal pelayaran. (2) Pemberitahuan tertulis oleh perusahaan angkutan laut asing yang mengoperasikan kapalnya ke dan dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan melalui agen umum di INDONESIA yang ditunjuk oleh perusahaan angkutan laut asing. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan jawaban status liner terhadap pemberitahuan tertulis dengan menggunakan format Contoh 5 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Perusahaan angkutan laut asing yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kapal yang dioperasikan dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan status liner di pelabuhan atau terminal khusus.

Pasal 15

(1) Perusahaan angkutan laut asing melalui perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuknya sebagai agen umum, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis setiap rencana kegiatan kapal asing yang akan dioperasikan dan realisasi kegiatan kapal yang telah dioperasikan secara tidak tetap dan teratur (Pemberitahuan Keagenan Kapal Asing/PKKA) kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama kapal; b. bendera dan ukuran kapal; c. nama pelabuhan yang akan disinggahi; d. surat penunjukan keagenan umum; e. rencana waktu kedatangan dan keberangkatan kapal; f. jenis muatan dan volume bongkar muat; dan g. daftar awak kapal (crew list). (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan jawaban terhadap pemberitahuan tertulis menggunakan format Contoh 7 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Perusahaan angkutan laut asing dan/atau perusahaan nasional keagenan kapal atau perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal yang dioperasikan atau diageninya dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan atau terminal khusus.

Pasal 16

Perusahaan nasional keagenan kapal dan perusahaan angkutan laut nasional yang ditunjuk sebagai agen umum, wajib menyampaikan: a. laporan pemberitahuan umum kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3) yang diageninya kepada Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat menggunakan format Contoh 8 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal yang diageninya kepada Otoritas Pelabuhan Utama, Kantor Pelabuhan Batam, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3) dengan menggunakan format Contoh 9 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. laporan realisasi perjalanan kapal (voyage report) yang diageninya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, kapal- kapal dengan trayek tetap dan teratur atau liner paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak kapal tersebut menyelesaikan 1 (satu) perjalanan (round voyage), sedangkan bagi kapal-kapal dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper setiap 3 (tiga) bulan dengan menggunakan format Contoh 10 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada Direktur Jenderal, paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari perjalanan kapal (voyage report), dengan menggunakan format Contoh 11 dan Contoh 12 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

(1) Untuk menunjang peningkatan pelayanan terhadap keagenan kapal yang diageninya, perusahaan nasional keagenan kapal yang telah memiliki izin usaha dapat membuka kantor cabang perusahaan di pelabuhan atau terminal khusus di INDONESIA. (2) Kantor cabang perusahaan nasional keagenan kapal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kantor pusatnya. (3) Pembukaan kantor cabang perusahaan nasional keagenan kapal dilakukan dengan mempertimbangkan: a. keseimbangan antara permintaan dengan penyediaan pelayanan jasa kapal di pelabuhan atau terminal khusus tertentu; b. sedapat mungkin memberi peluang dan kesempatan kerja bagi penduduk setempat; c. mentaati peraturan daerah setempat.

Pasal 18

(1) Pembukaan kantor cabang dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan setempat serta instansi pemerintah terkait lainnya dengan dilampiri: a. surat izin usaha keagenan kapal; b. surat keterangan domisili kantor cabang perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; c. surat keputusan pengangkatan kepala cabang; d. surat keterangan kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung minimal 1 (satu) tahun serta memiliki sarana dan prasarana internet; e. memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bersertifikat yang dibuktikan dengan salinan sertifikat kompetensi sebagaimana dipersyaratkan yang telah dilegalisir. (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah tenaga ahli ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan berijazah minimal D-IV (diploma empat) atau tenaga ahli nautika (ANT III) atau tenaga ahli teknika (ATT III) atau S-1 (sarjana strata satu) manajemen transportasi laut dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan pelayaran. (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan terhadap permohonan pembukaan kantor cabang dengan menggunakan format Contoh 13 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Menyampaikan laporan secara tertulis kegiatan kantor cabang kepada pemberi izin.

BAB Ketiga

Tata Cara Pelaporan Kegiatan Keagenan Kapal

Pasal 14

Koreksi

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keempat

Kantor Cabang

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Koreksi

(1) Perusahaan keagenan kapal yang telah mendapatkan izin usaha keagenan kapal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, serta Pasal 16 dapat dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender dengan menggunakan format Contoh 14, Contoh 15, dan Contoh 16 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu peringatan tertulis ketiga berakhir, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin. (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dengan menggunakan format Contoh 17 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dengan menggunakan format Contoh 18 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

Izin usaha keagenan kapal dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha, dalam hal perusahaan yang bersangkutan: a. melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan negara berdasarkan Keputusan dari instansi yang berwenang; b. perusahaan menyatakan membubarkan diri atau jatuh pailit berdasarkan Keputusan dari instansi yang berwenang; c. memperoleh izin usaha secara tidak sah; dan d. tidak melaksanakan kegiatan usahanya dengan nyata selama 1 (satu) tahun berturut-turut.

Peraturan Menteri Nomor pm-11 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN KEAGENAN KAPAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23