PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-10 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API UNTUK PELAYANAN KELAS EKONOMI

PERMEN Nomor pm-10 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. 2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. 3. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian Umum. 4. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum INDONESIA yang khusus didirikan untuk perkeretaapian. 5. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. 6. Badan usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api pelayanan kelas ekonomi adalah penyelenggara sarana perkeretaapian yang telah ditetapkan atau mendapat penugasan dari menteri; www.djpp.kemenkumham.go.id 7. Kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation) adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau. 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Menteri Keuangan atau Pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri Keuangan. 9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaaan anggaran Kementerian/Lembaga Satuan Kerja Perangkat daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain pengguna APBN/APBD. 10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota,dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 13. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perkeretaapian. 14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB VIII

VERIFIKASI

Pasal 11

Koreksi

(1) Dalam rangka pencairan anggaran pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik, Direktur Jenderal melakukan Verifikasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas verifikasi administrasi untuk tagihan bulan berjalan dan verifikasi administrasi dan lapangan untuk tagihan triwulan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan tagihan dan verifikasi diatur dalam peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 12

(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang terdiri dari unsur teknis, perencanaan, keuangan dan hukum. (2) Pelaksanaan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penugasan dari Direktur Jenderal. (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (4) Standard Operating Procedure (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat paling sedikit sebagai berikut : a. Ketentuan umum; b. Objek yang akan diverifikasi; dan c. Prosedur pelaksanaan verifikasi. (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Tim Verifikasi selaku verifikator dan Tim Badan Usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik selaku pihak yang diverifikasi dan disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. (6) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Analisa dan Evaluasi yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi dan Direktur Utama Badan Usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen. (7) Berita Acara Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak membebaskan penyelenggara kewajiban pelayanan publik untuk diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 13

(1) Dalam rangka penyediaan data dan informasi penyelengaraan kewajiban pelayanan publik badan usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik wajib menyediakan sistem informasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. (2) Dalam melakukan verifikasi Direktur Jenderal dapat menggunakan data yang diakses melalui sistem informasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

Pasal 14

Badan Usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan dan penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik.

Pasal 15

KPA bertanggung jawab atas penyaluran dana pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik kepada Badan Usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik.

Pasal 16

Badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik wajib melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan dimaksud.

Pasal 17

(1) Badan Usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik kepada KPA. (2) KPA menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik kepada Menteri dan Menteri Keuangan.

Pasal 18

(1) KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan Usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Penggunaan dana kewajiban pelayanan publik dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Apabila berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa jumlah dana pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik lebih besar dari jumlah biaya yang telah dibayarkan Pemerintah kepada Badan Usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik, kekurangan pembayaran tersebut diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan dalam hal Badan Usaha penyelenggarakewajiban pelayanan publik telah melakukan pemisahan pembukuan. (4) Apabila berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa jumlah dana pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik lebih kecil dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah kepada Badan Usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik, kelebihan pembayaran dimaksud harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Badan Usaha penyelenggara kewajiban pelayanan publik wajib menyampaikan laporan penggunaan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik yang telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan.

Peraturan Menteri Nomor pm-10 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API UNTUK PELAYANAN KELAS EKONOMI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21