PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Belaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

PERMEN Nomor 8 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi Kereta Api. 3. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan Sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api. 4. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. 5. Prasarana Perkeretaapian adalah jalur Kereta Api, stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api agar Kereta Api dapat dioperasikan. 6. Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah Badan Usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum. 7. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian. 8. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum INDONESIA yang khusus didirikan untuk Perkeretaapian. 9. Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Track Access Charge) yang selanjutnya disebut TAC adalah biaya yang harus dibayar oleh penyelenggara Sarana Perkeretaapian untuk penggunaan Prasarana Perkeretaapian. 10. Awak Sarana Perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan didalam kereta api oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian selama perjalanan Kereta Api. 11. Penjaga Perlintasan Kereta Api adalah orang yang menjaga perlintasan Kereta Api. 12. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan Perawatan Sarana Perkeretaapian. 13. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan Perawatan Prasarana Perkeretaapian. 14. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan Sarana Perkeretaapian. 15. Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian. 16. Sertifikat Uji Pertama adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana atau Sarana Perkeretaapian. 17. Sertifikat Uji Berkala adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana atau Sarana Perkeretaapian setelah memiliki Sertifikat Uji Pertama. 18. Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan Sarana Perkeretaapian agar tetap laik. 19. Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan Prasarana Perkeretaapian agar tetap laik. 20. Pimpinan Instansi Pengelola PNBP yang selanjutnya disingkat IP PNBP adalah bendahara umum negara atau pimpinan Kementerian/Lembaga yang memegang kewenangan sebagai pengguna anggaran. 21. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP yang selanjutnya disingkat PKP PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dalam pengelolaan PNBP yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 23. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/ pemerintah daerah. 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkeretaapian. 26. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang perkeretaapian.

BAB II

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Pasal 3

Koreksi

Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berasal dari jasa transportasi Perkeretaapian meliputi: a. sertifikasi sumber daya manusia Perkeretaapian; b. sertifikasi sarana dan Prasarana Perkeretaapian; c. pelayanan penerbitan izin bidang Perkeretaapian; d. pelayanan peralatan Perkeretaapian; e. penggunaan Sarana Perkeretaapian; f. pelayanan persetujuan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian; dan g. TAC.

Pasal 4

PNBP yang berasal dari sertifikasi sumber daya manusia Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian; b. sertifikasi pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api; c. sertifikasi Penjaga Perlintasan Kereta Api; d. sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian; e. sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian; f. sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian; g. sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian; h. sertifikasi sumber daya manusia konsultan; dan i. sertifikasi sumber daya manusia kontraktor.

Pasal 5

PNBP yang berasal dari sertifikasi sarana dan Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. sertifikasi Sarana Perkeretaapian: 1. penomoran Sarana Perkeretaapian; 2. uji pertama Sarana Perkeretaapian; 3. uji berkala Sarana Perkeretaapian; 4. penerbitan Sertifikat Uji Pertama/uji berkala; 5. penerbitan tanda lulus uji Sarana Perkeretaapian; dan 6. pengesahan standar pemeriksaan dan perawatan di depo dan balai yasa; b. pengujian Prasarana Perkeretaapian: 1. uji pertama; 2. uji berkala; 3. uji komponen Prasarana Perkeretaapian (uji tipe); 4. evaluasi dan penilaian hasil pengujian (uji pertama, uji berkala, uji komponen); 5. sertifikasi tanda lulus uji pertama atau uji berkala atau uji komponen; dan 6. pengujian sistem teknologi baru untuk fasilitas pengoperasian Kereta Api.

Pasal 6

PNBP yang berasal dari jasa pelayanan penerbitan izin bidang Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi: a. perizinan penyelenggara Perkeretaapian umum: 1. penerbitan izin usaha penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum; 2. penerbitan izin usaha penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum; 3. penetapan/persetujuan/rekomendasi trase; 4. izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian umum; 5. penerbitan izin operasi Prasarana Perkeretaapian umum; 6. persetujuan pengoperasian peralatan khusus; 7. penerbitan izin operasi Sarana Perkeretaapian umum; dan 8. penerbitan perpanjangan izin operasi Sarana Perkeretaapian umum. b. perizinan Badan Usaha Perawatan Sarana Perkeretaapian: 1. persetujuan pembangunan fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian; dan 2. persetujuan pengoperasian fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian. c. perizinan penyelenggara Perkeretaapian khusus: 1. penerbitan persetujuan prinsip pembangunan; 2. penetapan/persetujuan/rekomendasi trase; 3. izin pembangunan Prasarana Perkeretaapian khusus; dan 4. penerbitan/pengesahan izin operasi Perkeretaapian khusus. d. perizinan perpotongan jalur dan atau persinggungan jalur Kereta Api dengan bangunan lain: 1. penerbitan izin perpotongan jalur kereta api; dan 2. penerbitan izin persinggungan dengan jalur Kereta Api.

Pasal 7

PNBP yang berasal dari jasa pelayanan peralatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi: a. penggunaan fasilitas perawatan prasarana; dan b. penggunaan tempat perawatan (depo).

Pasal 8

PNBP yang berasal dari penggunaan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yaitu penggunaan Sarana Perkeretaapian milik negara.

Pasal 9

PNBP yang berasal persetujuan spesifikasi teknis sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi: a. persetujuan dokumen spesifikasi teknis lokomotif; b. persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta dengan penggerak sendiri; c. persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta yang ditarik lokomotif; d. persetujuan dokumen spesifikasi teknis gerbong; e. persetujuan dokumen spesifikasi teknis trem; f. persetujuan dokumen spesifikasi teknis monorel/LRT; g. persetujuan dokumen spesfikasi teknis kereta gantung; h. persetujuan dokumen spesifikasi teknis kereta gerak udara; dan i. persetujuan dokumen spesifikasi teknis peralatan khusus.

Pasal 10

(1) PNBP yang berasal dari TAC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, dikenakan untuk setiap penggunaan Prasarana Perkeretaapian milik negara. (2) Pengenaan tarif PNBP yang berasal dari TAC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan oleh: a. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api; b. Direktorat Prasarana Perkeretaapian; c. Direktorat Sarana Perkeretaapian; d. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian; e. Balai Teknik Perkeretaapian; f. Balai Pengujian Perkeretaapian; g. Balai Perawatan Perkeretaapian; dan h. Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan. (2) Pelaksanaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi: a. perizinan penyelenggara Perkeretaapian umum: 1. penerbitan izin usaha penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum; 2. penerbitan izin usaha penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian umum; 3. penetapan/persetujuan/rekomendasi trase; 4. penerbitan izin operasi Prasarana Perkeretaapian umum; dan 5. penerbitan izin operasi Sarana Perkeretaapian umum. b. perizinan penyelenggara Perkeretaapian khusus: 1. penerbitan persetujuan prinsip pembangunan; 2. penetapan/persetujuan/rekomendasi trase; dan 3. penerbitan/pengesahan izin operasi Perkeretaapian khusus. c. Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (Track Access Charge)

Pasal 13

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi: a. evaluasi dan penilaian hasil pengujian (uji pertama, uji berkala, dan uji komponen); b. sertifikasi tanda lulus uji pertama atau uji berkala atau uji komponen; c. izin pembangunan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian umum; d. izin pembangunan penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian khusus; e. izin perpotongan jalur Kereta Api; dan f. izin persinggungan dengan jalur Kereta Api.

Pasal 14

(1) Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi: a. penomoran Sarana Perkeretaapian; b. penerbitan Sertifikat Uji Pertama/Sertifikat Uji Berkala; c. penerbitan tanda lulus uji Sarana Perkeretaapian; d. pengesahan standar pemeriksaan dan perawatan depo/balai yasa; e. penggunaan fasilitas perawatan prasarana; f. persetujuan pengoperasian peralatan khusus; g. izin Badan Usaha Perawatan Sarana Perkeretaapian h. penggunaan Sarana Perkeretaapian milik negara;dan i. persetujuan spesifikasi teknis Sarana Perkeretaapian. (2) Izin Badan Usaha Perawatan Sarana Perkeretapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas: a. persetujuan pembangunan fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian; dan b. persetujuan pengoperasian fasilitas Perawatan Sarana Perkeretaapian.

Pasal 15

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Direktorat Keselamatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d meliputi: a. sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian; b. sertifikasi pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api; c. sertifikasi Penjaga Perlintasan Kereta Api; d. sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Kereta Api; e. sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Kereta Api; f. sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Kereta Api; g. sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Kereta Api; h. sertifikasi sumber daya manusia konsultan; dan i. sertifikasi sumber daya manusia kontraktor.

Pasal 16

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f meliputi: a. pengujian Prasarana Perkeretaapian, yang terdiri atas: 1. uji pertama Prasarana Perkeretaapian; 2. uji berkala Prasarana Perkeretaapian; 3. uji komponen Prasarana Perkeretaapian (uji tipe); dan 4. pengujian sistem teknologi baru untuk fasilitas pengoperasian Kereta Api. b. pengujian Sarana Perkeretaapian, yang terdiri atas: 1. uji pertama Sarana Perkeretaapian; dan 2. uji berkala Sarana Perkeretaapian. c. pengujian sumber daya manusia Perkeretaapian, yang terdiri atas: 1. pengujian Awak Sarana Perkeretaapian; 2. pengujian pengatur perjalanan Kereta Api dan pengendali perjalanan Kereta Api; 3. pengujian Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian; 4. pengujian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian; 5. pengujian Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian; 6. pengujian Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian; 7. pengujian penjaga perlintasan kereta api; 8. pengujian sumber daya manusia konsultan; dan 9. pengujian sumber daya manusia kontraktor.

Pasal 17

Jenis PNBP yang dilakukan oleh Balai Perawatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g meliputi: a. penggunaan fasilitas Perawatan Prasarana Perkeretaapian; b. penggunaan tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian; dan c. penggunaan Sarana Perkeretaapian milik negara selain kereta dinas ditarik lokomotif dan kereta dinas berpenggerak sendiri.

BAB III

PENGENAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Tarif atas PNBP yang berasal dari sertifikasi sumber daya manusia Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan untuk setiap permohonan penerbitan sertifikat/smart card baru, sertifikat/smart card perpanjangan, dan penggantian sertifikat/smart card yang rusak maupun hilang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal. Bagian Kedua Sertifikasi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

Pasal 19

(1) Tarif atas PNBP yang berasal dari sertifikasi Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 dikenakan untuk setiap permohonan penomoran, uji pertama/berkala, dan penerbitan Sertifikat Uji Pertama/Sertifikat Uji Berkala Sarana Perkeretaapian. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.

Pasal 20

(1) Tarif atas PNBP yang berasal dari sertifikasi sarana perkeretaapian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a angka 5 dan angka 6 dikenakan untuk setiap permohonan penerbitan tanda lulus uji Sarana Perkeretaapian dan pengesahan terhadap standar pemeriksaan atau perawatan depo/balai yasa. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemilik/pengelola depo/balai yasa kepada Direktur Jenderal.

Pasal 21

(1) Tarif atas PNBP yang berasal dari pengujian Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan untuk setiap permohonan penerbitan Sertifikat Uji Pertama, penerbitan Sertifikat Uji Berkala, dan penerbitan sertifikat uji komponen (uji tipe). (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.

Pasal 22

(1) Tarif atas PNBP yang berasal dari jasa pelayanan penerbitan izin bidang Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan untuk setiap permohonan perizinan penyelenggaraan Perkeretaapian umum, perizinan Badan Usaha Perawatan Sarana Perkeretaapian, penyelenggaraan Perkeretaapian khusus dan perizinan perpotongan jalur dan/atau persinggungan jalur Kereta Api dengan bangunan lain. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Badan Usaha kepada Direktur Jenderal.

Pasal 23

(1) Tarif atas PNBP yang berasal dari jasa pelayanan peralatan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan untuk setiap permohonan penggunaan multipurpose escavator, crane, multi tie tamper (MTT), forklift, Track Laying Machine, Profile Ballast Regulator (PBR), Flash Butt Welding Machine dan penggunaan tempat perawatan (depo). (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan/atau Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.

Pasal 24

(1) Tarif atas PNBP yang berasal dari penggunaan Sarana Perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan untuk setiap permohonan penggunaan lokomotif dinas, kereta dinas ditarik lokomotif, kereta dinas berpenggerak sendiri, gerbong datar dinas, gerbong terbuka dinas, gerbong tertutup dinas, dan gerbong tangki dinas. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penyelenggara Sarana Perkeretaapian kepada Direktur Jenderal.

BAB 2

Tata Cara Pembayaran

Pasal 26

Koreksi

(1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib dibayar langsung secepatnya ke kas negara oleh pengguna jasa dengan menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh Bendahara Penerimaan/pengelola PNBP/petugas operasional pada aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). (2) Pembayaran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada: a. loket teller bank persepsi (over the counter); atau b. sistem elektronik lainnya, meliputi automatic teller machine (ATM), internet banking, dan electronic data capture (EDC).

Pasal 27

(1) Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima wajib dibukukan oleh Bendahara Penerimaan. (2) Bendahara Penerimaan melakukan rekonsiliasi internal dengan petugas operasional dan petugas sistem akuntansi instansi setiap akhir bulan dan melaporkan kepada KPA. (3) Bendahara Penerimaan melakukan rekonsiliasi atas PNBP dengan Kementerian Keuangan setiap awal bulan berikutnya. (4) Bendahara Penerimaan wajib melakukan pembukuan realisasi dan piutang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Kepala Kantor/KPA wajib membuat dan menyampaikan Laporan Bulanan Realisasi dan Penggunaan dana PNBP kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan dan Eselon I dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (2) Kepala Kantor/KPA wajib menyampaikan rekapitulasi dan evaluasi terhadap laporan realisasi dan penggunaan dana PNBP Kantor/UPT setiap bulan/triwulan/semester kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhir bulan /triwulan/semester. (3) Kepala Kantor/KPA menyampaikan perkiraan realisasi PNBP Kantor/UPT posisi sampai dengan 31 Desember pada akhir Semester I kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan dan Eselon I dengan tembusan Inspektur Jenderal paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. (4) Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhir bulan/triwulan/semester menyampaikan rekapitulasi dan evaluasi laporan bulanan/triwulan /semester realisasi PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Keuangan Kementerian Perhubungan.

BAB 1

Umum

Pasal 29

Koreksi

(1) Setiap Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menggunakan Prasarana Perkeretaapian milik negara wajib membayar TAC. (2) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghitung sendiri kewajiban PNBP TAC terutang dan menyetorkan ke kas negara secara langsung melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). (3) PKP PNBP memberikan data dukung yang diperlukan kepada penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melakukan perhitungan sendiri PNBP TAC terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Tarif PNBP TAC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dihitung dengan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam rangka pertanggungjawaban PNBP penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi PNBP dan PNBP terutang kepada PKP PNBP setiap semester. (6) Pelaporan realisasi PNBP dan PNBP terutang wajib disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah periode pelaporan berakhir sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib melakukan pembayaran PNBP terutang biaya penggunaan Prasarana Perkeretaapian ke kas negara sesuai dengan mekanisme pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. (2) Penyetoran PNBP TAC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan ke kas negara Sebagai berikut: a. periode pertama bulan Januari–Juni dibayarkan paling lambat pada bulan Juli; dan b. periode kedua bulan Juli–Desember dibayarkan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya. (3) PKP PNBP wajib menerbitkan surat tagihan atas keterlambatan penyetoran PNBP TAC sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan bukti bayar kepada pejabat kuasa pengelola PNBP dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah melakukan pembayaran.

Pasal 31

Dalam hal BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sekaligus sebagai BUMN Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian mendapatkan penugasan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara dari Pemerintah, penyetoran PNBP TAC terutang diatur sebagai berikut: a. periode bulan Januari-Juni, penyetoran PNBP TAC dilaksanakan dengan ketentuan: 1. paling lambat bulan Juli dalam hal telah menerima pembayaran biaya IMO pada periode tersebut diluar kewajiban perpajakan dan margin keuntungan; atau 2. dalam hal pada periode penyetoran sebagaimana dimaksud angka 1 belum menerima pembayaran IMO, maka penyetoran PNBP TAC dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pembayaran biaya IMO. b. penyetoran kekurangan PNBP TAC tahun anggaran berjalan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima pembayaran biaya IMO berdasarkan hasil reviu BPKP.

BAB 2

Tata Cara Pembayaran

Pasal 30

Koreksi

(1) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib melakukan pembayaran PNBP terutang biaya penggunaan Prasarana Perkeretaapian ke kas negara sesuai dengan mekanisme pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara. (2) Penyetoran PNBP TAC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayarkan ke kas negara Sebagai berikut: a. periode pertama bulan Januari–Juni dibayarkan paling lambat pada bulan Juli; dan b. periode kedua bulan Juli–Desember dibayarkan paling lambat pada bulan Januari tahun berikutnya. (3) PKP PNBP wajib menerbitkan surat tagihan atas keterlambatan penyetoran PNBP TAC sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan bukti bayar kepada pejabat kuasa pengelola PNBP dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah melakukan pembayaran.

Pasal 31

Dalam hal BUMN Penyelenggara Sarana Perkeretaapian sekaligus sebagai BUMN Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian mendapatkan penugasan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara dari Pemerintah, penyetoran PNBP TAC terutang diatur sebagai berikut: a. periode bulan Januari-Juni, penyetoran PNBP TAC dilaksanakan dengan ketentuan: 1. paling lambat bulan Juli dalam hal telah menerima pembayaran biaya IMO pada periode tersebut diluar kewajiban perpajakan dan margin keuntungan; atau 2. dalam hal pada periode penyetoran sebagaimana dimaksud angka 1 belum menerima pembayaran IMO, maka penyetoran PNBP TAC dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pembayaran biaya IMO. b. penyetoran kekurangan PNBP TAC tahun anggaran berjalan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima pembayaran biaya IMO berdasarkan hasil reviu BPKP.

Pasal 32

(1) Pembayaran PNBP TAC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dengan melampirkan data dukung TAC untuk masing-masing Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan mencantumkan detail perhitungan data realisasi paling sedikit: a. Stamformasi KA; b. Perjalanan kereta api; c. GTKA; dan d. KMKA; yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. (2) PKP PNBP wajib melakukan verifikasi dengan melibatkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dengan memperhatikan kemampuan badan usaha atas pembayaran dan penyetoran PNBP TAC terutang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyampaian bukti bayar oleh Wajib Bayar. (3) Dalam hal Wajib Bayar belum menyampaikan bukti bayar dan data realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PKP PNBP melakukan verifikasi berdasarkan data evaluasi grafik perjalanan Kereta Api (GAPEKA).

Pasal 33

(1) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh tim verifikasi selaku verifikator dan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian selaku pihak yang diverifikasi, dan diketahui oleh KPA. (2) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak membebaskan Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian diaudit oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Belaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 22

BAB Keempat

Pasal 23

BAB Kelima

Pasal 24

BAB IV

Pasal 25

BAB 1

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 2

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 3

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

BAB 1

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 2

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB 3

Pasal 32

Pasal 33

BAB V

Pasal 34

Pasal 3

BAB VI

Pasal 36

Pasal 37

BAB VII

Pasal 38

BAB VIII

Pasal 39