PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERMEN Nomor 72 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu. 3. Bukti Fisik adalah satu bendel dokumen/berkas yang diberi label dan kode tertentu sebagai hasil prestasi kerja dari proses penyelesaian setiap butir kegiatan tugas pokok jabatan fungsional tertentu yang terdiri dari unsur utama, dan penunjang. 4. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang pejabat fungsional tertentu dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat pejabat fungsional. 5. Tim Penilai Angka Kredit yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit dan bertugas membantu menilai prestasi pejabat fungsional tertentu. 6. Sekretariat Tim Penilai adalah tim yang dibentuk untuk membantu tim penilai melakukan tugasnya. 7. Tim Penilai dan Sekretariat Penilai Angka Kredit adalah Tim yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dengan Surat Keputusan. 8. Pejabat Pengusul adalah Sekretaris Inspektorat/ Sekretaris Direktorat/ Sekretaris Badan/ Kepala Biro/ Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal / Kepala Sekretariat KNKT/ Ketua Mahpel /Kepala Badan Pengusahaan Batam. 9. Pejabat yang Berwenang adalah Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas bagi Perencana Utama dengan pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dan Menteri Perhubungan bagi Perencana Pertama pangkat Peñata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Perencana Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

BAB IV

TATA CARA PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 6

Koreksi

(1) Perencana menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada Pejabat Pengusul dengan ketentuan sebagai berikut: a. usul penetapan angka kredit dilampiri dengan: 1) surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan dan bukti fisik; 2) surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisik; 3) surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dan bukti fisik; dan 4) surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan dan bukti fisik. b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a angka 1), angka 2) angka 3), dan angka 4) ditandatangani oleh atasan langsung dengan jabatan serendah-rendahnya eselon III. (2) Pejabat Pengusul menyampaikan usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang berwenang melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan ketentuan waktu sebagai berikut: a. disampaikan paling lama pada hari kerja kelima bulan Januari untuk periode penilaian dan penetapan angka kredit bulan Januari. b. disampaikan paling lama pada harikerja kelima bulan Juli untuk periode penilaian dan penetapan angka kredit bulan Juli. c. disampaikan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b bagi usulan yang diajukan oleh Perencana berstatus dibebaskan sementara. (3) Formulir usul penetapan angka kredit dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Contoh 2 sampai dengan Contoh 15 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 disusun dengan ketentuan sebagai berikut: a. bukti fisik diberi cover dengan format sebagaimana tercantum pada Contoh 16 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. bukti fisik dilengkapi dengan daftar isi yang menggambarkan urutan pencantuman kode unsur, sub unsur, dan butir jenis kegiatan serta cara perolehan hasil kerja; dan c. setiap bukti fisik dilakukan pembendelan sesuai urutan unsur, sub unsur, dan butir-butir jenis kegiatan.

Pasal 9

(1) Sekretariat Tim Penilai menyiapkan bahan-bahan sidang penetapan angka kredit yang meliputi formulir isian Penilaian Angka Kredit Sementara, DUPAK, surat tugas, surat pernyataan, bukti fisik, dan dokumen pendukung lainnya. (2) Formulir Penilaian Angka Kredit Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh Sekretariat Tim Penilai berdasarkan DUPAK yang disampaikan dengan memperhatikan kelengkapan surat tugas, surat pernyataan, dan bukti fisik. (3) Sekretariat Tim Penilai menyampaikan bahan-bahan sidang penetapan angka kredit kepada Tim Penilai paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak batas akhir pengumpulan usul penetapan angka kredit dari Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk penilaian pendahuluan. (4) Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian pendahuluan kepada Sekretariat Tim Penilai paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya bahan-bahan sidang penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Paragraf Kedua Sidang

Pasal 10

(1) Sidang penilaian dan penetapan angka kredit dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak hasil penilaian pendahuluan disampaikan oleh Tim Penilai kepada Sekretariat Tim Penilai. (2) Sidang penilaian dan penetapan angka kredit dipimpin oleh Ketua Tim Penilai dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengahdari seluruh anggota Tim Penilai plus satu (½ n + 1). (3) Pelaksanaan sidang penilaian dan penetapan angka kredit paling lama 4 (empat) hari kerja. (4) Hasil sidang penilaian dan penetapan angka kredit dituangkan dalam berita acara sidang penetapan angka kredit dengan formulir sebagaimana tercantum pada Contoh 17 dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Paragraf Ketiga Penetapan Angka Kredit

Pasal 11

(1) Sekretariat Tim Penilai menyiapkan bahan penetapan angka kredit untuk jabatan Perencana Pertama, Perencana Muda, dan Perencana Madya dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c berdasarkan berita acara sidang penetapan angka kredit. (2) Bahan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang Biro Kepegawaian dan Organisasi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan berita acara sidang penetapan angka kredit.

Pasal 12

(1) Sekretariat Tim Penilai menyiapkan Hasil Penilaian Pendahuluan untuk jabatan Perencana Madya dengan pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e berdasarkan berita acara sidang penetapan angka kredit. (2) Hasil Penilaian Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan berita acara sidang penetapan angka kredit.

Pasal 13

Pejabat yang berwenang mengesahkan Penetapan Angka Kredit jabatan Perencana Pertama, Perencana Muda, dan Perencana Madya dengan pangkat Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak bahan penetapan angka kredit disampaikan oleh Sekretariat Tim Penilai.

Pasal 14

(1) Asli Penetapan Angka Kredit yang telah disahkan pejabat yang berwenang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. (2) Tembusan Penetapan Angka Kredit yang telah disahkan pejabat yang berwenang disampaikan kepada: a. Perencana; b. Pimpinan Unit Kerja Perencana; c. Sekretaris Tim Penilai; d. Pejabat Yang Berwenang; dan e. Kepala Bagian Perencanaan Biro Kepegawaian dan Organisasi.

Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2016 tentang PEDOMAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17