PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR

PERMEN Nomor 30 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 547) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pasal 36

Koreksi

(1) Dalam keadaan tertentu pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan di luar Unit Pelaksana Uji Tipe. (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. belum tersedianya fasilitas dan/atau peralatan pengujian fisik Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Uji Tipe; b. adanya perawatan atau perbaikan fasilitas dan/atau peralatan pengujian fisik Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Uji Tipe yang berakibat pada terganggunya pelayanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor yang diperkirakan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja; dan c. jadwal pelaksanaan salah satu item uji diperkirakan lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja. (3) Pelaksanaan uji tipe yang dilakukan di luar unit uji tipe wajib menyertakan hasil uji yang telah dilegalisir oleh principal/agen pemegang merek/laboratorium uji yang terakreditasi. (4) Pengujian fisik Kendaraan Bermotor yang dilakukan di luar Unit Pelaksana Uji Tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal; b. dilaksanakan di lembaga pengujian (laboratorium uji) dalam negeri yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau laboratorium uji luar negeri yang diakui oleh Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) / International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) atau organisasi akreditasi laboratorium internasional lainnya; dan c. disaksikan oleh pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. (5) Pejabat dan/atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus memiliki kompetensi di bidang Uji Tipe Kendaraan Bermotor. (6) Pengujian yang dilakukan di luar unit pelaksana uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan unit kendaraan bermotor yang memiliki merek dan tipe yang sama yang didaftarkan di unit pelaksana uji tipe dan nomor rangka/Vehicle Identification Number (VIN) atau nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK) atau nomor mesin dengan nomor urut produksi yang berbeda. 9. Ketentuan Pasal 38 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Koreksi

(1) Perusahaan yang telah memiliki Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor dan telah menyelesaikan pembuatan dan/atau perakitan Rumah-Rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (9), mengajukan permohonan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor kepada BPTD setempat atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal bagi provinsi yang tidak memiliki BPTD. (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPTD atau unit kerja yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal menunjuk petugas yang memiliki kompetensi di bidang pengujian Kendaraan Bermotor untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik hasil pembuatan dan/atau perakitan Rumah-rumah dan/atau bak muatan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan modifikasi Kendaraan Bermotor serta desain lain sesuai dengan perkembangan teknologi. (3) Penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan fisik secara langsung terhadap setiap unit produksi/karoseri Kendaraan Bermotor yang bersangkutan untuk setiap merek dan tipe serta jenis yang telah memperoleh Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor. (4) Penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi: a. nomor rangka; b. nomor mesin; c. ukuran utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor; d. berat kendaraan; e. peruntukan Kendaraan Bermotor; f. kesesuaian material; g. kesesuaian landasan; h. bentuk fisik Kendaraan Bermotor; i. ukuran, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk; j. posisi lampu; k. jumlah tempat duduk; l. ukuran dan konstruksi bak muatan/volume tangki; m. tanda pengenal perusahaan karoseri; dan n. fasilitas tanggap darurat. (5) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor masih terdapat ketidaksesuaian antara fisik Kendaraan Bermotor dengan desain rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, wajib dilakukan perbaikan terhadap fisik Kendaraan Bermotor. (6) Pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor terhadap ukuran utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c untuk masing-masing tipe diberikan toleransi: a. batas atas sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari ukuran panjang pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor ditambah 30 mm (tiga puluh) milimeter; b. batas atas sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari ukuran lebar pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor ditambah 20 mm (dua puluh milimeter); dan c. batas atas sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari ukuran tinggi pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor ditambah 20 mm (dua puluh milimeter). (7) Hasil pemeriksaan kesesuaian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam berita acara pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan. (8) Toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tetap memperhatikan ukuran fisik tidak melebihi ambang batas maksimum persyaratan teknis ukuran Kendaraan Bermotor dan persyaratan pengelompokkan kelas jalan. (9) Penelitian dan pemeriksaan kesesuaian fisik Kendaraan Bermotor terhadap pengukuran dan konstruksi volume tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 1 untuk masing-masing tipe diberikan toleransi batas atas dan bawah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari ukuran panjang, lebar atau diameter lebar, dan tinggi atau diameter tinggi pada pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor ditambah 20 mm (dua puluh milimeter). 13. Ketentuan Pasal 52 ayat (7) huruf j dihapus, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Koreksi

(1) Tipe Kendaraan Bermotor yang diimpor, dibuat, dan/atau dirakit, serta dimodifikasi dikelompokkan menjadi 1 (satu) tipe dalam hal memiliki ciri-ciri spesifikasi utama yang sama. (2) Ciri-ciri spesifikasi utama sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan spesifikasi yang dapat mengubah dan mempengaruhi unjuk kerja laik jalan Kendaraan Bermotor. (3) Ciri-ciri spesifikasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jenis Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; b. jenis Landasan Kendaraan Bermotor; c. peruntukan Kendaraan Bermotor; dan d. spesifikasi teknis utama. (4) Jenis Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. Sepeda Motor; b. Mobil Penumpang; c. Mobil Bus; d. Mobil Barang; dan e. Kendaraan Khusus. (5) Jenis Landasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. landasan Mobil Penumpang; b. landasan Mobil Bus; c. landasan Mobil Barang; dan d. landasan Kendaraan Khusus. (6) Peruntukan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas: a. angkutan orang; dan b. angkutan barang. (7) Spesifikasi teknis utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi: a. kerangka landasan terdiri atas: 1. terpisah dari badan; 2. menyatu dengan badan (monocoque); dan 3. sebagian menyatu sebagian terpisah (semi monocoque). b. motor penggerak terdiri atas: 1. tipe/model motor (engine); 2. konstruksi dasar; 3. jenis bahan bakar atau sumber daya penggerak dan peralatan suplai yang digunakan; 4. volume silinder atau satuan yang setara untuk Kendaraan Bermotor dengan motor penggerak listrik; 5. jumlah dan susunan silinder untuk Kendaraan Bermotor dengan motor penggerak selain listrik atau kombinasi antara motor bakar dan motor listrik; 6. daya motor maksimum; 7. momen puntir motor; dan 8. letak; c. sistem transmisi terdiri atas: 1. jenis pengoperasian meliputi: a) otomatis; b) manual; dan c) kombinasi otomatis dan manual; 2. jenis penerus daya meliputi: a) rantai; b) beit; dan c) propeller shaft; d. sistem suspensi meliputi: 1. pegas ulir (coil spring); 2. pegas daun (leaf spring); 3. batang torsi (torsion bar); 4. suspensi udara (air spring); 5. telescopic; 6. hidrolis; 7. pneumatic; dan 8. hidro-pneumatis; e. sistem rem meliputi: 1. jenis rem meliputi: a) cakram (disc); b) teromol (drum); dan c) kombinasi cakram dan teromol; 2. sistem pengendalian rem meliputi: a) hidrolis; b) pneumatis; c) hidro-pneumatis; dan d) mekanis; 3. sistem pengoperasian rem parkir meliputi: a) tuas; b) stick; c) pedal; dan d) tombol; 4. peralatan bantu rem meliputi: a) tanpa peralatan bantu; b) dengan peralatan bantu, meliputi: 1) exhaust brake; dan 2) retarder; 5. cara kerja sistem rem: a) pada sebagian sumbu; dan b) pada seluruh sumbu; f. jarak sumbu; g. lebar jejak (wheelthread) kecuali sepeda motor; h. berat Kendaraan Bermotor; i. sumbu dan roda, meliputi: 1. konfigurasi sumbu; 2. konfigurasi roda penggerak; 3. letak roda penggerak; 4. jumlah sumbu kemudi (steering axle); 5. ukuran ban memiliki diameter keseluruhan sama; 6. kapasitas atau kekuatan sumbu menurut rancangan; dan 7. roda tetap dan roda tidak tetap (passive rear wheel steering); j. Dihapus. k. JBB dan JBKB. (8) Besarnya daya motor maksimum dan momen puntir motor maksimum pada kecepatan putaran (rotation per minute/rpm) tertentu setiap motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 6 dan angka 7 untuk masing-masing tipe diberikan toleransi sebesar 5 (lima) per seratus. (9) Berat Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h, untuk masing-masing tipe diberikan toleransi sebesar 5 (lima) per seratus. (10) Ukuran diameter keseluruhan ban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf i angka 5, untuk masing- masing diberikan toleransi sebesar 2,5 (dua koma lima) per seratus. 14. Ketentuan ayat (2) huruf b angka 1 Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2020 MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR Berita Acara Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Sarana Angkutan Jalan BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK RANCANG BANGUN SARANA ANGKUTAN JALAN Nomor : . . . Menunjuk : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor ... tanggal ... bulan ... tahun ... tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor merek ... tipe ... sebagai mobil penumpang/barang/kereta gandengan/kereta tempelan atas nama perusahaan: ... Bersama ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa kendaraan bermotor: a. Merek/Tipe/Varian : ………………………………………… b. Jenis : ………………………………………… c. Warna Kendaraan : ………………………………………… d. Nomor Mesin : ………………………………………… e. Nomor Rangka : ………………………………………… SPESIFIKASI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR Konfigurasi Sumbu Jarak Sumbu I – II II – III III – IV Dimensi 1. Lebar Total 2. Panjang Total 3. Tinggi Total 4. Julur Depan 5. Julur Belakang 1.Jumlah Silinder 2.Isi Silinder Daya Motor Penggerak Maksimum Bahan Bakar Ukuran Ban 1. Sumbu I 2. Sumbu II 3. Sumbu III 4. Sumbu IV Kekuatan Rancangan 1. Sumbu I 2. Sumbu II 3. Sumbu III 4. Sumbu IV TIPE/VARIAN : JBB : ... kg BERAT KOSONG : ... kg JBI : ... kg DAYA ANGKUT : ... kg atau …(...) ORANG TERMASUK PENGEMUDI, BARANG : ... kg DIMENSI BAK MUATAN/TANGKI : ... KELAS JALAN TERENDAH YANG BOLEH DILALUI : ... KOP SURAT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH . . . Telah dilaksanakan penelitian dan penilaian kesesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang telah disahkan Direktur Jenderal Perhubungan Darat meliputi : a. Kesesuaian landasan b. Bentuk fisik kendaraan c. Dimensi Kendaraan d. Kesesuaian material e. Posisi lampu-lampu f. Ukuran Ban g. Dimensi Bak Muatan : : : : : : : sesuai/tidak sesuai sesuai/tidak sesuai lulus/tidak lulus sesuai/tidak sesuai sesuai/tidak sesuai sesuai/tidak sesuai lulus/tidak lulus h. Volume Tangki i. Dimensi dan jumlah tempat duduk j. Jarak tempat duduk k. Fasilitas tempat keluar darurat : : : : sesuai/tidak sesuai sesuai/tidak sesuai sesuai/tidak sesuai sesuai/tidak sesuai Telah dibuat rumah-rumah/bak muatan/modifikasi oleh : a. Nama Perusahaan : …………………………………. b. Alamat Perusahaan : …………………………………. Berita Acara ini memiliki lampiran: a. Lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) Surat Keputusan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor; dan b. Foto kendaraan dengan tampak depan, samping kanan dan kiri, belakang, dan kondisi interior khusus mobil bus, serta terdapat tanggal pelaksanaan pada foto tersebut. Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe. Mengetahui a.n. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH … PROVINSI ..................................... ……………………………………………. NIP. ……………………………………………. ..., ….. ……………….. ………… Penguji Kendaraan Bermotor ................................................. NIP. ………………………………….. Tembusan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat. MENTERI PERHUBUNGAN ttd BUDI KARYA SUMADI

Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 33 TAHUN 2018 TENTANG PENGUJIAN TIPE KENDARAAN BERMOTOR

Pasal I

Pasal 4

Pasal I

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 36

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 43

Pasal 48

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 55

Pasal 58

Pasal 60

Pasal 61

Pasal II