PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 tentang STANDAR TEMPAT DAN PERALATAN PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN

PERMEN Nomor 18 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi Kereta Api. 2. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan Sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan Kereta Api. 3. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. 4. Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan Sarana Perkeretaapian agar tetap laik operasi. 5. Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan fungsi Sarana Perkeretapian. 6. Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah balai yasa, depo, atau tempat perawatan lainnya. 7. Peralatan Perawatan adalah peralatan yang terdapat di depo dan balai yasa untuk digunakan dalam melaksanakan Perawatan Sarana Perkeretaapian. 8. Fasilitas Perawatan adalah fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Perawatan Sarana Perekeretaapian. 9. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan Perawatan Sarana Perkeretaapian. 10. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian adalah tenaga pemeriksa sarana yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB IV

STANDAR TEMPAT PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan di Tempat Perawatan Sarana Pekeretaapian. (2) Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat tetap dan memenuhi persyaratan: a. sesuai dengan rencana umum tata ruang; b. sesuai dengan rencana induk Perkeretaapian; dan c. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup. (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian harus memenuhi persyaratan: a. bebas banjir; b. memiliki permukaan yang datar; c. memiliki jalur lengkung yang mampu dilewati Sarana Perkeretaapian; d. memiliki sistem instalasi air bersih; e. berdekatan dengan stasiun; f. memiliki sistem pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. memiliki sistem keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1) Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas: a. depo; dan b. balai yasa. (2) Depo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan Perawatan Sarana Perkeretaapian yang meliputi: a. perawatan harian; b. perawatan bulanan; c. perawatan 6 (enam) bulanan; dan d. perawatan tahunan. (3) Balai yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat melaksanakan kegiatan Perawatan Sarana Perkeretaapian yang meliputi: a. perawatan 2 (dua) tahunan atau semi perawatan akhir; b. perawatan 4 (empat) tahunan atau perawatan akhir; dan c. rehabilitasi atau modifikasi. (4) Fungsi depo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan balai yasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam satu Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian.

Pasal 8

Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit dilengkapi dengan Fasilitas Perawatan berupa: a. jalur untuk perawatan; b. bangunan utama untuk perawatan; c. bangunan untuk peralatan bantu; d. bangunan kantor; dan e. fasilitas umum.

Pasal 9

Jalur untuk perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a paling sedikit terdiri atas: a. jalur masuk dan/atau jalur keluar; b. jalur stabling; c. jalur pelaksanaan perawatan; d. jalur perpindahan; dan e. jalur pemeriksaan.

Pasal 10

(1) Jalur masuk dan/atau jalur keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a digunakan untuk masuk dan/atau keluar Sarana Perkeretaapian. (2) Jalur masuk dan/atau jalur keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. terhubung dengan jalur Kereta Api; b. dilengkapi dengan fasilitas operasi Kereta Api; dan c. dapat terpisah atau menyatu antara jalur masuk dan keluar.

Pasal 11

(1) Jalur stabling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b digunakan untuk tempat stabling Sarana Perkeretaapian sebelum dan sesudah dilakukan perawatan atau yang akan dioperasikan. (2) Jalur stabling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. tidak menggunakan jalur masuk, jalur keluar, dan/atau jalur pelaksanaan perawatan; b. dapat menampung jumlah Sarana Perkeretaapian sebelum dan sesudah perawatan, serta sesuai dengan kebutuhan; dan c. terlindungi dari tindakan perusakan dan pencurian.

Pasal 12

(1) Jalur pelaksanaan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c digunakan untuk melakukan kegiatan Perawatan Sarana Perkeretaapian. (2) Jalur pelaksanaan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jalur pelaksanaan perawatan jenis normal; dan/atau b. jalur pelaksanaan perawatan jenis kolong.

Pasal 13

(1) Jalur pelaksanaan perawatan jenis normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a berfungsi untuk melakukan kegiatan Perawatan Sarana Perkeretaapian mulai dari bagian rangka bawah sampai dengan bagian atas Sarana Perkeretaapian. (2) Jalur pelaksanaan perawatan jenis kolong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b berfungsi untuk melakukan kegiatan Perawatan Sarana Perkeretaapian bagian bawah Sarana Perkeretaapian. (3) Jalur pelaksanaan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. berada di dalam bangunan utama untuk perawatan; b. memiliki sistem drainase; c. memiliki sistem penerangan yang memadai; d. mudah untuk melakukan perawatan; e. dapat digolongkan berdasarkan jenis perawatan; f. memiliki ketinggian rel yang rata atau sama (levelling track); dan g. memiliki tanda yang berbeda untuk area berjalan dan area bekerja. (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jalur pelaksanaan perawatan jenis normal juga harus memenuhi persyaratan: a. panjang jalur pelaksanaan perawatan jenis normal paling sedikit dapat menampung 1 (satu) rangkaian Kereta Api atau sesuai dengan kebutuhan; dan b. dapat dilengkapi dengan fasilitas untuk melakukan perawatan bagian atas Sarana Perkeretaapian. (5) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jalur pelaksanaan perawatan jenis kolong juga harus memenuhi persyaratan: a. mampu menahan beban Sarana Perkeretaapian yang sedang dilakukan perawatan; b. panjang jalur pelaksanaan perawatan jenis kolong paling sedikit dapat menampung 1 (satu) rangkaian Kereta Api atau sesuai dengan kebutuhan; dan c. area jalur pelaksanaan perawatan jenis kolong mempermudah Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian beraktifitas di bagian bawah Sarana Perkeretaapian.

Pasal 14

(1) Jalur perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d digunakan untuk melakukan perpindahan Sarana Perkeretaapian antarjalur pada Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian. (2) Jalur perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tambangan; b. jalur atau meja putar; dan/atau c. wesel. (3) Jalur perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. memudahkan perpindahan Sarana Perkeretaapian; b. memiliki sistem drainase; c. mudah dalam perawatan; dan d. mudah dioperasikan.

Pasal 15

(1) Jalur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e digunakan untuk melakukan kegiatan Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian sebelum dan sesudah dilakukan perawatan. (2) Jalur pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jalur pemeriksaan kondisi statis; dan/atau b. jalur pemeriksaan kondisi dinamis. (3) Jalur pemeriksaan kondisi statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. memiliki akses untuk memeriksa komponen bagian bawah dan atas Sarana Perkeretaapian; b. memiliki penerangan yang memadai; c. memiliki ketinggian rel yang rata atau sama (levelling track); dan d. memiliki sistem drainase. (4) Jalur pemeriksaan kondisi dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. spesifikasi teknis jalur Kereta Api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. panjang jalur dapat menghasilkan fungsi percepatan dan pengereman; c. panjang jalur dapat mengetahui fungsi peralatan operasional dan peralatan pemantau; dan d. berada di luar bangunan utama untuk perawatan.

Pasal 16

(1) Bangunan utama untuk perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas: a. jalur pelaksanaan perawatan; b. jalur pemeriksaan; c. ruang perawatan komponen; dan d. ruang pengawasan. (2) Bangunan utama untuk perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memiliki: a. luasan dan tinggi sesuai dengan kebutuhan perawatan; b. sistem drainase; c. penerangan yang memadai; d. sistem sirkulasi udara; e. sistem pencegahan kebakaran; dan f. fasilitas keamanan dan keselamatan.

Pasal 17

(1) Ketentuan mengenai jalur pelaksanaan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jalur pelaksanaan perawatan dalam bangunan utama untuk perawatan. (2) Ketentuan mengenai jalur pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap jalur pemeriksaan dalam bangunan utama untuk perawatan.

Pasal 18

(1) Ruang perawatan komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berfungsi sebagai tempat untuk melakukan perawatan komponen Sarana Perkeretaapian. (2) Ruang perawatan komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. disesuaikan dengan prosedur perawatan komponen Sarana Perkeretaapian; b. lokasi berada di dalam bangunan utama untuk perawatan; dan c. akses yang mudah dari dan ke jalur perawatan.

Pasal 19

(1) Ruang pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses Perawatan Sarana Perkeretaapian. (2) Ruang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. bebas pandang ke arah jalur pelaksanaan perawatan; dan b. mampu meredam kebisingan.

Pasal 20

(1) Bangunan untuk peralatan bantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas: a. gudang suku cadang; b. ruang penyimpanan Peralatan Perawatan; c. ruang pembangkit listrik; d. tempat pengelolaan limbah; dan e. tempat penyimpanan dan pengisian pelumas dan bahan bakar. (2) Bangunan untuk peralatan bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. luasan dan tinggi sesuai dengan kebutuhan; b. sistem drainase; c. sirkulasi udara; d. penerangan yang memadai; dan e. lokasi dapat berada di dalam atau di luar bangunan utama untuk perawatan. (3) Gudang suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga harus memiliki: a. akses yang mudah untuk keluar masuk suku cadang; dan b. ruang untuk administrasi. (4) Ruang penyimpanan Peralatan Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b juga harus memiliki: a. akses yang mudah ke jalur perawatan; dan b. fasilitas untuk pencucian peralatan. (5) Ruang pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga harus memiliki: a. sistem pemadaman api; dan b. sistem peredam kebisingan. (6) Tempat pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan limbah untuk toilet ramah lingkungan. (7) Tempat penyimpanan dan pengisian pelumas dan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan: a. terbuat dari bahan yang tidak mudah bocor; b. dapat tertanam di tanah atau tidak tertanam; c. dilengkapi dengan sistem bongkar muat yang tidak mencemari lingkungan; d. aman dari bahaya kebakaran; dan e. memiliki akses yang mudah untuk pengisian ke Sarana Perkeretaapian. (8) Tempat pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan tempat penyimpanan dan pengisian pelumas dan bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memenuhi spesifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 21

(1) Bangunan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berfungsi sebagai: a. penyimpanan dokumen; dan b. ruang manajerial. (2) Bangunan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. memiliki luasan dan tinggi sesuai dengan kebutuhan; b. memiliki penerangan yang memadai; c. memiliki sirkulasi udara; d. memiliki sistem drainase; dan e. lokasi dapat berada di dalam atau di luar bangunan utama untuk perawatan.

Pasal 22

(1) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas: a. tempat ibadah; b. tempat mandi dan toilet; c. tempat parkir; d. tempat makan; dan e. area evakuasi. (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki: a. sistem drainase; b. sirkulasi udara yang cukup; dan c. penerangan yang memadai. (3) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a juga harus memenuhi persyaratan: a. lokasi dapat berada di dalam atau di luar bangunan utama; b. luasan dan tinggi ruangan sesuai dengan kebutuhan; dan c. memiliki instalasi air bersih. (4) Tempat mandi dan toilet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b juga harus memenuhi persyaratan: a. lokasi dapat berada di dalam atau di luar bangunan utama; b. jumlah sesuai dengan kebutuhan; c. terpisah laki laki dan perempuan; dan d. memiliki instalasi air bersih. (5) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga harus memenuhi persyaratan: a. memiliki luasan yang memadai; b. tidak mengganggu kegiatan perawatan; dan c. dilengkapi dengan fasilitas keamanan. (6) Tempat makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d juga harus memenuhi persyaratan: a. tidak terhubung langsung dengan bangunan utama untuk perawatan dan bangunan untuk peralatan bantu; dan b. memiliki instalasi air bersih dan limbah. (7) Area evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e juga harus memenuhi persyaratan: a. berada di area terbuka; dan b. dilengkapi petunjuk keselamatan.

BAB V

STANDAR PERALATAN PERAWATAN

Pasal 23

Koreksi

Untuk melaksanakan kegiatan Perawatan Sarana Perkeretapian diperlukan: a. Peralatan Perawatan; dan b. fasilitas pendukung perawatan.

Pasal 24

Koreksi

Peralatan Perawatan dan fasilitas pendukung perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus memperhatikan: a. jenis Sarana Perkeretaapian yang dirawat; b. beban kerja; c. teknologi; dan d. kehandalan.

Pasal 25

Peralatan Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a digunakan untuk melaksanakan perawatan komponen meliputi: a. rangka dasar; b. badan; c. bogie; d. peralatan perangkai; e. peralatan pengereman; f. peralatan keselamatan; g. peralatan kelistrikan; h. kabin masinis; i. peralatan penerus daya; j. peralatan penggerak; dan k. peralatan pengendali.

Pasal 26

Peralatan Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibedakan berdasarkan fungsi Tempat Perawatan Sarana Perkeretaapian yang terdiri atas: a. Peralatan Perawatan depo; dan b. Peralatan Perawatan balai yasa.

Pasal 27

(1) Peralatan Perawatan depo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dibedakan menjadi: a. depo sarana tanpa penggerak; b. depo sarana penggerak; dan/atau c. depo sarana tanpa penggerak dan dengan penggerak. (2) Depo sarana tanpa penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat perawatan untuk jenis Sarana Perkeretaapian meliputi gerbong, kereta yang ditarik lokomotif, dan peralatan khusus yang ditarik lokomotif. (3) Depo sarana penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat perawatan untuk jenis Sarana Perkeretaapian meliputi lokomotif, kereta berpenggerak sendiri, dan peralatan khusus yang berpenggerak sendiri. (4) Depo sarana tanpa penggerak dan dengan penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tempat perawatan untuk seluruh jenis Sarana Perkeretaapian.

Pasal 28

(1) Peralatan Perawatan pada depo sarana tanpa penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. peralatan angkat komponen; b. peralatan angkat sarana; c. tool kit; d. alat ukur dimensi; e. alat pemeriksa keretakan; f. alat pemeriksa kelistrikan; g. alat ukur diameter roda; h. alat ukur profil roda; i. alat ukur temperatur bearing dan ruangan; j. alat ukur ketinggian peralatan perangkai; k. alat ukur tekanan udara tekan; dan l. alat ukur waktu. (2) Peralatan Perawatan pada depo sarana penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas: a. peralatan angkat komponen; b. peralatan angkat sarana; c. tool kit; d. alat ukur dimensi; e. alat pemeriksa keretakan; f. alat pemeriksa kelistrikan; g. alat ukur diameter roda; h. alat ukur profil roda; i. alat ukur temperatur bearing dan ruangan; j. alat ukur ketinggian peralatan perangkai; k. alat ukur tekanan udara tekan; l. alat ukur waktu; m. battery charger; n. tool diagnosa test; dan o. load test.

Pasal 29

(1) Peralatan Perawatan balai yasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dibedakan menjadi: a. balai yasa sarana tanpa penggerak; b. balai yasa sarana penggerak; dan/atau c. balai yasa sarana tanpa penggerak dan dengan penggerak. (2) Balai yasa sarana tanpa penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat perawatan untuk jenis Sarana Perkeretaapian meliputi gerbong, kereta yang ditarik lokomotif, dan peralatan khusus yang ditarik lokomotif. (3) Balai yasa sarana penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat perawatan untuk jenis Sarana Perkeretaapian meliputi lokomotif, kereta berpenggerak sendiri, dan peralatan khusus yang berpenggerak sendiri. (4) Balai yasa sarana tanpa penggerak dan dengan penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tempat perawatan untuk seluruh jenis Sarana Perkeretaapian.

Pasal 30

(1) Peralatan Perawatan pada balai yasa sarana tanpa penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas: a. peralatan angkat komponen; b. peralatan angkat sarana; c. alat bongkar bearing roda; d. peralatan bubut roda; e. load bogie test; f. spring test; g. tool kit; h. alat ukur dimensi; i. alat pemeriksa keretakan; j. alat pemeriksa kelistrikan; k. alat ukur diameter roda; l. alat ukur profil roda; m. alat ukur temperatur bearing; n. alat ukur berat sarana; o. alat uji kebocoran sarana; p. alat ukur ketinggian peralatan perangkai; q. alat uji pengereman; r. alat ukur tekanan udara tekan; s. alat ukur waktu; dan t. alat ukur temperatur ruangan. (2) Peralatan Perawatan pada balai yasa sarana penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas: a. peralatan angkat komponen; b. peralatan angkat sarana; c. alat bongkar bearing roda; d. peralatan bubut roda; e. load bogie test; f. spring test; g. tool kit; h. alat ukur dimensi; i. alat pemeriksa keretakan; j. alat pemeriksa kelistrikan; k. alat ukur diameter roda; l. alat ukur profil roda; m. alat ukur temperatur bearing; n. alat ukur berat sarana; o. alat uji kebocoran sarana; p. alat ukur ketinggian peralatan perangkai; q. alat uji pengereman; r. alat ukur tekanan udara tekan; s. alat ukur waktu; t. alat ukur temperatur ruangan; u. battery charger; v. tool diagnosa test; dan w. load test/bench test.

Pasal 31

Peralatan Perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan teknologi Sarana Perkeretaapian.

Pasal 32

(1) Fasilitas pendukung perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b paling sedikit terdiri atas: a. pesawat angkut; b. sistem udara tekan; c. instalasi pencucian; d. peralatan mesin perkakas; e. instalasi pengisian bahan bakar atau sumber tenaga dan oli; f. pembangkit listrik cadangan; dan g. peralatan pengelasan. (2) Pesawat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertifikasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 33

Peralatan Perawatan dan fasilitas pendukung Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus dikalibrasi secara berkala oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2019 tentang STANDAR TEMPAT DAN PERALATAN PERAWATAN SARANA PERKERETAAPIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34

Pasal 35

BAB VII

Pasal 36

BAB VIII

Pasal 37

Pasal 38