Koreksi Pasal 20

(1) Penilaian BMN berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka Pemanfaatan atau Pemindahtanganan dilakukan oleh: a. penilai pemerintah; atau b. penilai publik yang ditetapkan oleh Pengelola Barang. (2) Penilai pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk atas hasil penilaiannya secara independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penilai selain penilai pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh pemerintah. (4) Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan nilai jual objek pajak. (5) Hasil Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengelola Barang.