PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 9 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai. 2. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan. 3. Pegawai Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA yang ditugaskan di Kementerian Pertahanan. 4. Lembaga Penyelenggara Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Badiklat yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 5. Peserta Diklat adalah Pegawai Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan serta pegawai dari Instansi lain yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat dilingkungan Kementerian Pertahanan. 6. Seleksi Diklat adalah proses penyaringan calon peserta yang akan mengikuti Diklat dan diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan.

BAB II

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DIKLAT

Pasal 2

Koreksi

(1) Lembaga Diklat dalam menyelenggarakan Diklat berdasarkan strategi Diklat yang mencakup perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan atau sasaran pendidikan. (2) Strategi Diklat ditetapkan secara periodik oleh Sekjen Kemhan atas masukan dari Kabadiklat Kemhan. (3) Strategi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan: a. rencana strategis; b. keterkaitan tugas dengan Satker/Subsatker; c. kompleksitas dan tantangan tugas; d. kapasitas Diklat dan tenaga kependidikan; dan e. hasil evaluasi Diklat. (4) Pelaksanaan strategi Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terlaksana bila didukung oleh: a. peningkatan manajemen Diklat; b. kualitas tenaga Diklat; c. anggaran; dan d. sarana dan prasarana Diklat.

Pasal 3

Perencanaan penyelenggaraan Diklat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, pengembangan karier pegawai, dan rencana strategis Kemhan.

Pasal 4

Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. analisis kebutuhan Diklat; b. perumusan tujuan; c. perencanaan kurikulum; dan d. program Diklat yang berorientasi pada peningkatan kompetensi pegawai.

Pasal 5

Kebijakan Diklat meliputi: a. Diklat merupakan bagian Integral dari sistem pembinaan pegawai; b. Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier pegawai; c. Sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi Diklat; d. Diklat mengacu kepada keilmuan yang berpengaruh langsung terhadap fungsi pertahanan negara; e. Diklat diarahkan untuk mempersiapkan pegawai agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf; dan f. Kurikulum Bela Negara merupakan Kurikulum wajib di Pusdiklat Badiklat Kemhan.

Pasal 6

Menteri dapat memberhentikan atau menunda peserta Diklat berdasarkan: a. kepentingan Dinas; b. pertimbangan penyelenggara Diklat bahwa peserta Diklat dinilai tidak menunjukkan kemajuan atau dinilai tidak akan mampu menyelesaikan Diklatnya; dan c. pertimbangan lainnya yang terkait dengan pelanggaran hukum.

BAB III

JENIS DIKLAT

Pasal 7

Koreksi

Jenis Diklat terdiri dari: a. Diklat Prajabatan; b. Diklat dalam Jabatan; dan c. Diklat diluar Jabatan.

Pasal 8

Koreksi

(1) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan Diklat yang wajib diikuti Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. (2) Diklat Prajabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membentuk PNS yang profesional yang karakternya dibentuk oleh nilai dasar profesi PNS, sikap dan perilaku disiplin PNS, pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA, sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat.

Pasal 9

(1) Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan Diklat dalam rangka pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. (2) Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Diklat Kepemimpinan selanjutnya disebut Diklatpim; b. Diklat Fungsional; c. Diklat Teknis;

Pasal 10

(1) Diklatpim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a adalah Diklat yang dilaksanakan untuk mencapai kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah sesuai dengan jenjang jabatan struktural terdiri dari: a. Diklatpim Tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan struktural eselon IV; b. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk jabatan struktural eselon III; c. Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk jabatan struktural eselon II; dan d. Diklatpim Tingkat I adalah Diklatpim untuk jabatan strukturaleselon I. (2) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. (3) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c adalah Diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Pasal 11

(1) Diklat diluar jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf c merupakan Diklat dalam rangka mengembangkan yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat. (2) Diklat diluar jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Diklat Pengembangan Umum selanjutnya disebut Dikbangum; b. Diklat Pengembangan Spesialisasi selanjutnya disebut Dikbangspes; c. Diklat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selanjutnya disebut Dikiptek. d. Diklat Bela Negara; dan e. Diklat Alih Golongan.

Pasal 12

(1) Dikbangum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan Diklat berjenjang dan berkesinambungan untuk mengembangkan kemampuan umum yang diperoleh dari daur pendidikan, pelatihan dan penugasan sebelumnya dalam rangka penggunaan pegawai selanjutnya. (2) Dikbangspes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan spesialisasi baik yang telah maupun yang belum diperoleh dari daur pendidikan, pelatihan dan penugasan sebelumnya, dalam rangka proyeksi penggunaan pegawai selanjutnya. (3) Dikbangiptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan pendidikan yang difokuskan pada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan/ mengembangkan wawasan pengetahuan pegawai untuk menunjang profesionalisme. (4) Diklat Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan bahwa setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara melalui pemahaman aspek pembinaan kejuangan dan kepribadian, kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, semangat rela berkorban jiwa dan raga serta ilmu dasar kemiliteran dalam kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara. (5) Diklat Alih Golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e merupakan pendidikan yang memberikan peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta sikap perilaku untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan setingkat golongan III secara profesional, yang diperuntukan bagi PNS yang akan beralih statusnya dari golongan II ke golongan III. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dikbangum, Dikbangspes dan Dikiptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Sekjen Kemhan.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 tentang PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23