PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DANTENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 84 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tuntutan Perbendaharaan adalah proses penentuan pengembalian kekurangan perbendaharaan terhadap Pegawai Negeri selaku Bendaharawan (Uang atau Barang), yang karena kesalahan/kelalaian/ kealpaannya, langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Negara atas Kepengurusan Perbendaharaan Negara yang dipercayakan kepadanya. 2. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendaharawan dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung/tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pegawai tersebut atau kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintahan di bidang pertahanan. 4. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA. 5. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan, uang atau surat berharga atau barang- barang negara. 6. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutannya dilakukan melalui cara-cara yang ditentukan dalam pedoman ini. 7. Instansi adalah Kementerian Pertahanan yang mengelola Keuangan Negara. 8. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 9. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 10. Kadaluarsa adalah lewatnya waktu jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. 11. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan anggota Tentara Nasional INDONESIA. 12. Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan adalah penghapusan suatu kekurangan perbendaharaan dari perhitungan Bendaharawan bilamana kekurangan itu terjadi di luar kesalahan, kelalaian atau kealpaan Bendaharawan yang bersangkutan. 13. Penghapusan Piutang/Tagihan Negara adalah penghapusan suatu piutang negara/tagihan negara dari administrasi apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang MENETAPKAN pengampuan kepada Bendahara, pegawai negeri bukan Bendahara,atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia pengampuan yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah. 14. Pemegang Kas yang selanjutnya disebut Pekas adalah badan keuangan, nama jabatan atau pejabat kepala badan keuangan yang terkecil (Tingkat–IV) yang bertugas melaksanakan pengurusan keuangan (sebagai Bendaharawan dan ordonatur pembantu) untuk mendukung pelaksanaan program satu satuan kerja atau lebih yang menjadi tanggung jawabnya. 15. Piutang Sementara Belum Dapat di Tagih selanjutnya disebut PSBDT adalah Piutang tersebut untuk sementara waktu dihentikan. 16. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. 17. Verifikasi adalah tindakan pemeriksaan, penelitian dan pencocokan atas jumlah ataupun urusan, dokumen bukti pembayaran/pengeluaran atau bukti penerimaan guna menentukan apakah dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 18. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 19. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud. 20. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat KPBW adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang Pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara. 21. Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh BPK tentang Proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan. 22. Keputusan Pembebanan adalah keputusan yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang Pembebanan penggantian kerugian negara terhadap Bendahara. 23. Pimpinan Instansi adalah Menteri Pertahanan Republik INDONESIA. 24. Satuan Kerja adalah instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis dari Kementerian Pertahanan hingga Satker terkecil dilingkungan Kemhan dan TNI. 25. Pemegang Kas yang selanjutnya disebut Pekas adalah Badan Keuangan, nama jabatan atau pejabat kepala badan keuangan yang terkecil (tingkat-IV) yang bertugas melaksanakan pengurusan keuangan (sebagai Bendaharawan dan ordonatur pembantu) untuk mendukung pelaksanaan program satu satuan kerja atau lebih yang menjadi tanggung jawabnya. 26. Pertanggungjawaban Tuntutan Perbendaharaan Khusus atau Ex- Officio adalah suatu pertanggungjawaban keuangan (wabku) dari seorang Bendaharawan atau Pekas yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk, sebagai akibat Bendaharawan atau Pekas yang bersangkutan lalai melaksanakan tugas kewajiban, meninggal dunia, melarikan diri, dan berada di bawah pengampuan (under curatele). 27. Atasan Langsung Bendahara adalah kepala satuan kerja tempat dimana Bendahara bertugas dan bertanggung jawab secara organik serta kepala Badan Keuangan satu tingkat di atasnya dan bertanggung jawab secara administratif. 28. Kepala Satuan Kerja selanjutnya disebut Kasatker adalah Kepala instansi vertikal dan/atau unit pelaksana teknis dari Kementerian Pertahanan dan TNI. 29. Tim Ad Hoc adalah Tim yang dibentuk oleh Kasatker apabila dipandang perlu untuk menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan. 30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 31. Panglima TNI adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. 32. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 33. Pejabat Ex-Officio adalah pembuat/penyusun pertanggung-jawaban tersebut, ditunjuk berdasarkan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Panglima/Ka Kotama.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 6

Koreksi

(1) Pimpinan Satker di lingkungan Kemhan dan TNI wajib membentuk TPKN pada tingkat: a. pusat; dan b. daerah. (2) TPKN tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Sekjen Kemhan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan sebagai ketua; b. Irjen Kemhan/Irjen TNI/Irjen Angkatan sebagai wakil ketua; c. Kapusku Kemhan/Kapusku TNI/Dir/Kadis Keuangan Angkatan sebagai sekretaris; dan d. personel lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan keuangan, kepegawaian, hukum, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPKN tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kepala Staf Angkatan.

Pasal 7

(1) Sekjen Kemhan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat membentuk Tim Ad Hoc untuk menyelesaikan Kerugian Negara yang terjadi pada Satuan Kerja yang bersangkutan. (2) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi Kerugian Negara berdasarkan penugasan dari Sekjen Kemhan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan. (3) Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekjen Kemhan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan. (4) Sekjen Kemhan/Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kasatker yang bersangkutan dengan tembusan kepada TPKN untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 8

(1) TPKN bertugas membantu Kasatker yang bersangkutan dalam memproses penyelesaian Kerugian negara terhadap Bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi: a. menginventarisasi kasus Kerugian negara yang diterima; b. menghitung jumlah Kerugian Negara; c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara; d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; e. menyelesaikan Kerugian Negara melalui SKTJM; f. memberikan pertimbangan kepada Kasatker tentang Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam MENETAPKAN pembebanan sementara; g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Negara ; dan h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Negara kepada Kasatker dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 9

(1) Atasan langsung Bendahara wajib melaporkan setiap Kerugian Negara kepada Kasatker dan memberitahukan Kerugian Negara kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Negara diketahui. (2) Pemberitahuan Kerugian Negara sebagaimana ayat (1) dilengkapi paling sedikit dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang. (3) Format surat pemberitahuan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pimpinan Satker segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 11

(1) TPKN mengumpulkan dan melakukan vVerifikasi dokumen, sebagai berikut: a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan; b. berita acara pemeriksaan kas/barang; c. register penutupan buku kas/barang; d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran; e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan; f. copy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas; g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam Kerugian Negara mengandung indikasi tindak pidana; h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Negara karena pencurian atau perampokan; dan i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan. (2) TPKN mencatat Kerugian Negara dalam daftar Kerugian Negara. (3) Format daftar Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) TPKN harus menyelesaikan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Sejak dimulainya proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya. (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan Bendahara pengganti ditetapkan oleh instansi masing-masing.

Pasal 13

(1) TPKN melaporkan hasil Verifikasi dalam laporan hasil Verifikasi Kerugian Negara dan menyampaikan kepada pimpinan. (2) Pimpinan instansi menyampaikan laporan hasil Verifikasi Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Pasal 14

(1) BPK melakukan pemeriksaan atas laporan Kerugian Negara berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) untuk menyimpulkan telah terjadi Kerugian Negara yang meliputi nilai Kerugian Negara, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi untuk memproses penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM. (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, BPK mengeluarkan surat kepada pimpinan instansi agar kasus Kerugian Negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Negara.

BAB V

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pasal 15

Koreksi

Pimpinan Satker memerintahkan TPKN mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 16

Koreksi

(1) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen sebagai berikut: a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara. (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali. (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

Pasal 17

(1) Penggantian Kerugian Negara dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani. (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), TPKN mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKN.

Pasal 19

(1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Negara melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Negara kepada pimpinan Satker. (2) Pimpinan Satker memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Negara berdasarkan laporan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN.

Pasal 20

Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada pimpinan instansi agar kasus Kerugian Negara dikeluarkan dari daftar Kerugian Negara.

Pasal 21

Dalam hal kasus Kerugian Negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti Kerugian Negara secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DANTENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB X

Pasal 36

Pasal 37

BAB XI

Pasal 38

BAB XII

Pasal 39

BAB XIII

Pasal 40

BAB XIV

Pasal 41

Pasal 42