PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2014 tentang BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 83 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan Negara. 2. Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertahanan. 3. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. 4. Pejabat Negara di lingkungan Kemhan dan TNI adalah Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 5. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA di lingkungan Kemhan dan TNI. 6. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri. 7. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 8. Perwakilan di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik INDONESIA secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada Organisasi Internasional. 9. Tempat Bertolak di Dalam Negeri adalah kota tempat keberangkatan di dalam negeri ke tempat tujuan di luar negeri. 10. Tempat Kedudukan di Luar Negeri adalah Kota tempat satuan kerja/kantor berada di luar negeri. 11. Tempat Bertolak di Luar Negeri adalah Kota tempat keberangkatan di Luar Negeri ke tempat tujuan ke Dalam Negeri dan atau ketempat tujuan ke Luar Negeri 12. Tempat Tujuan di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di luar negeri. 13. Tempat Tujuan di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan perjalanan dinas di dalam negeri. 14. Tempat Tujuan Pindah di Luar Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di luar negeri. 15. Tempat Tujuan Pindah di Dalam Negeri adalah kota tempat tujuan pindah di dalam negeri. 16. Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas, adalah perjalanan baik perseorangan maupun secara bersama untuk kepentingan dinas/negara, dari Tempat Bertolak di Dalam Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri, atau dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 17. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu di luar Negeri. 18. Moda Transportasi adalah alat angkutan yang digunakan dalam melaksanakan Perjalanan Dinas. 19. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 20. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 21. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 22. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD, adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain untuk melaksanakan Perjalanan Dinas. 23. Pihak Lain adalah orang selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas.

BAB II

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 5

Koreksi

(1) Perjalanan Dinas Jabatan meliputi: a. Perjalanan Dinas dari tempat bertolak di Dalam Negeri ke satu atau lebih tempat tujuan di Luar Negeri dan kembali ke tempat bertolak di Dalam Negeri; b. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri ke satu atau lebih Tempat Tujuan di Luar Negeri dan kembali ke Tempat Kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri; c. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri dan kembali ke Tempat Kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri; atau d. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan di Luar Negeri/ Tempat Bertolak di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri dilanjutkan ke satu atau lebih Tempat Tujuan di Luar Negeri lainnya dan kembali ke Tempat Kedudukan di Luar Negeri/Tempat Bertolak di Luar Negeri. (2) Dalam Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal: a. mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, dan Strata 3; b. mendapatkan pengobatan di luar negeri berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang; c. menjemput atau mengantar jenazah Pegawai di lingkungan Kemhan dan TNI atau Pihak Lain yang meninggal dunia di luar negeri karena menjalankan tugas negara; d. mengikuti kegiatan magang di luar negeri; e. melaksanakan Pengumandahan (Detasering); f. mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis; g. mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan h. mengikuti training, diklat, kursus singkat (short course) atau kegiatan sejenis.

Pasal 6

(1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan harus memperoleh izin dari PRESIDEN atau pejabat yang ditunjuk. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Persetujuan PRESIDEN atau pejabat yang ditunjuk. (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Luar Negeri dan/atau dari Tempat Kedudukan di Luar Negeri ke Tempat Tujuan di Dalam Negeri, izin Perjalanan Dinas Jabatan diberikan oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan.

Pasal 7

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan harus mendapat Surat Keputusan dan/atau Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 8

(1) Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan dari wilayah INDONESIA, baik untuk satu atau lebih tempat tujuan di luar negeri, SPPD diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di INDONESIA. (3) Untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan antar wilayah/negara di luar negeri, baik untuk satu atau lebih tempat tujuan di luar negeri, SPPD diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di luar negeri. (4) Waktu dan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam SPPD disesuaikan dengan yang tercantum pada Surat Perintah. (5) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan Perjalanan Dinas Jabatan, SPPD ditandatangani oleh: a. atasan langsung, sepanjang pejabat yang berwenang berada pada satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya; atau b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya, dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 9

(1) Dalam hal diperlukan, pejabat yang berwenang dapat menugaskan Pihak Lain untuk melakukan Perjalanan Dinas Jabatan. (2) Dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Lain harus memperoleh Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

(1) Perjalanan Dinas Pindah merupakan Perjalanan Dinas yang dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah dari Pejabat yang berwenang dalam rangka: a. penempatan Pegawai Negeri beserta keluarga yang sah dari INDONESIA untuk tugas tetap pada tempat tujuan pindah ke Perwakilan; b. penempatan Pegawai Negeri beserta keluarga yang sah untuk tugas tetap dari Perwakilan ke tempat tujuan pindah ke Perwakilan lainnya; atau c. penarikan Pegawai Negeri beserta keluarga yang sah untuk tugas tetap dari Perwakilan ke tempat tujuan pindah dalam negeri. (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. istri/suami yang sah menurut ketentuan UNDANG-UNDANG perkawinan; b. anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri; c anak kandung, anak tiri, dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, yang menurut surat keterangan dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri; atau d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan, dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. (3) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang pada saat berangkat untuk melaksanakan perjalanan dinas pindah membawa anak yang masih berusia dibawah 6 (enam) tahun diperkenankan pula untuk membawa 1 (satu) orang pengasuh anak atas biaya negara. (4) Dalam Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pula Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhirnya di luar negeri ke tempat tujuan pindah di dalam negeri.

Pasal 11

Pelaksanan Perjalanan Dinas Pindah harus mendapatkan Surat Keputusan Pindah dan Surat Perintah.

BAB kesatu

Perjalanan Dinas Jabatan

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan harus mendapat Surat Keputusan dan/atau Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Perjalanan Dinas Pindah

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pelaksanan Perjalanan Dinas Pindah harus mendapatkan Surat Keputusan Pindah dan Surat Perintah.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

Koreksi

(1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI yang menerbitkan SPPD, kecuali ditetapkan lain dalam SPPD. (2) Biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja di lingkungan Kemhan dan TNI. (3) Pejabat yang berwenang memberi perintah Perjalanan Dinas harus memperhatikan pagu anggaran yang tersedia dan tingkat prioritas Perjalanan Dinas.

Pasal 13

Biaya Perjalanan Dinas merupakan biaya yang dikeluarkan untuk: a. biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka Perjalanan Dinas yang antara lain meliputi visa, airport tax, dan retribusi; b. uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi lokal; c. uang representasi; d. biaya asuransi perjalanan; e. biaya pemetian; f. biaya angkutan jenazah; dan/atau g. biaya Lumpsum barang pindahan.

Pasal 14

(1) Biaya Perjalanan Dinas dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan, terdiri dari: a. golongan A untuk Menhan, Panglima TNI, Kas Angkatan, Pejabat TNI Bintang 3, Pejabat Eselon I/ Pejabat TNI Bintang 2 dan Pejabat lainnya yang setara; b. golongan B untuk Pejabat Eselon II/Pati TNI/PNS Golongan IV/c keatas dan Pejabat lainnya yang setara; c. golongan C untuk Pamen TNI/PNS Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b; dan d. golongan D untuk anggota TNI dan PNS selain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c. (2) Selain penetapan golongan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/keahlian/kepatutan tugas Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain yang bersangkutan. (3) Uang harian diberikan berdasarkan kelompok golongan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar tarif yang tercantum dalam Standar Biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. (4) Klasifikasi kelas Moda Transportasi untuk masing-masing golongan sebagai berikut: a. moda Transportasi Udara terdiri dari: 1. Klasifikasi Bisnis untuk Golongan A dan B; atau 2. Klasifikasi Published (Ekonomi) untuk Golongan C dan D; b. moda Transportasi Darat atau Air, paling rendah klasifikasi Business untuk semua golongan. (5) Istri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh PRESIDEN atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke luar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/istri. (6) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) digolongkan menurut golongan terakhir Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal. (7) Perjalanan Dinas bagi Pegawai di lingkungan Kemhan dan TNI yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, golongannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan yang memungkinkan mereka menginap dalam satu hotel yang sama.

Pasal 15

Pasal 16

Biaya transportasi dalam Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 17

Penetapan penyedia asuransi perjalanan dan besaran uang asuransi perjalanan yang digunakan untuk membayar premi asuransi perjalanan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 18

Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pihak-pihak yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan.

Pasal 19

Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan biaya-biaya sebagai berikut: a. biaya transportasi Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan/atau anggota keluarga sesuai klasifikasi kelas Moda Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4); b. biaya Lumpsum barang pindahan, yang diberikan paling banyak sesuai Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan golongan yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri; c. uang harian selama 3 (tiga) hari bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri; d. biaya tinggal di hotel untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan, tidak termasuk biaya makan, dalam hal Pejabat Negara/Pegawai Negeri, yang melakukan Perjalanan Dinas Pindah pada Perwakilan belum mendapatkan perumahan; dan/atau e. biaya transportasi keberangkatan dan pemulangan bagi pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sesuai klasifikasi kelas Moda Transportasi terendah yang digunakan oleh Pejabat Negara/Pegawai Negeri pembawa.

Pasal 20

(1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dibayarkan secara Lumpsum sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Pindah. (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dibayarkan sesuai biaya riil.

Pasal 21

Perjalanan Dinas Pindah atas dasar permohonan sendiri tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas Pindah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 28

Koreksi

Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas: a. surat perintah dari pejabat yang berwenang; b. surat persetujuan/ keputusan yang diterbitkan oleh PRESIDEN atau pejabat yang ditunjuk, sebagai izin prinsip Perjalanan Dinas ke luar negeri; c. SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan di luar negeri atau di dalam negeri; d. fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/ kedatangan oleh: 1) pihak yang berwenang di Negara tempat kedudukan/bertolak dan Negara tempat tujuan Perjalanan Dinas; atau 2) pihak yang berwenang di Negara tempat kedudukan/bertolak dan salah satu Negara tempat tujuan perjalanan dinas yang memberlakukan ketentuan tentang exit/permit pada suatu kawasan tertentu; e. bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas; f. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri atas: 1) bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dan 2) boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi; g. daftar pengeluaran riil, dalam hal bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak diperoleh, sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini; h. bukti pengeluaran yang sah untuk biaya penginapan bagi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c; dan i. bukti pengeluaran yang sah atas penggunaan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d.

Pasal 29

(1) Pegawai dan Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas Jabatan menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan. (2) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil. (3) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran, Pegawai dan Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas Jabatan mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran/pekas. (4) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran, Bendahara Pengeluaran/pekas membayar kekurangan pembayaran tersebut kepada Pegawai dan Pihak Lain yang telah melakukan Perjalanan Dinas atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen dengan menggunakan mekanisme uang persediaan/tambahan uang persediaan.

Pasal 30

Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Pindah terdiri atas: a. fotokopi keputusan pindah; b. SPPD yang telah ditandatangani pihak yang berwenang di tempat tujuan pindah di luar negeri atau di dalam negeri; c. kuitansi/bukti penerimaan untuk uang harian tiba; d. kuitansi /bukti penerimaan untuk biaya transportasi; e. kuitansi/bukti penerimaan untuk biaya Lumpsum barang pindahan; dan/atau f. kuitansi /bukti pengeluaran untuk biaya tinggal hotel.

Pasal 31

(1) Pejabat Negara/Pegawai Negeri, yang telah melakukan Perjalanan Dinas Pindah menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Perjalanan Dinas Pindah dilaksanakan. (2) Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang telah melakukan Perjalanan Dinas Pindah menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f kepada Pejabat Pembuat Komitmen paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa tinggal di hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d.

Pasal 32

Pejabat Pembuat Komitmen melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/pekas.

Pasal 33

Pegawai dan pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri wajib mempertanggungjawabkan biaya Perjalanan Dinas yang telah diterima.

Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan biaya sebagai berikut: a. biaya transportasi yang diperlukan untuk transportasi dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dari tempat kedudukan/bertolak ke tempat tujuan pergi pulang dengan menggunakan Moda Transportasi sesuai klasifikasi kelas Moda Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4); b. uang harian, berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah Moda Transportasi lain; 2. paling banyak 2 (dua) hari untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan huruf d; 3. paling banyak 90 (sembilan puluh) hari, untuk masa Pengumandahan (Detasering) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e; 4. paling banyak 14 (empat belas) hari untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b; 5. paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c; 6. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan, bagi Pegawai dan/atau Pihak Lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit; 7. paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/istri, bagi istri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan untuk ikut serta dalam Perjalanan Dinas Jabatan; 8. paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari tarif terendah, bagi pegawai setempat (local staff) yang melakukan Perjalanan Dinas Jabatan; atau 9. untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diberikan uang harian dan biaya penginapan sesuai ketentuan yang berlaku pada perjalanan dinas dalam negeri, menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD. c. uang harian paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari tarif, diberikan kepada Pegawai dan/atau Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan, dalam hal biaya akomodasi Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h disediakan oleh pengundang; d. selain uang harian, bagi pejabat yang ditugaskan sebagai ketua misi/delegasi resmi Pemerintah Republik INDONESIA ke negara lain maupun untuk konferensi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan dapat diberikan uang representasi untuk keperluan misi/delegasi yang dipimpinnya; e. besaran uang representasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d sebagai berikut: 1. apabila misi/delegasi dipimpin oleh Menhan, Panglima TNI, Kas Angkatan, Pejabat TNI Bintang 3, Pejabat Eselon I/ Pejabat TNI Bintang 2 dan Pejabat lainnya yang setara setinggi-tingginya US $ 4.000 (empat ribu dollar Amerika Serikat); dan 2. apabila misi/delegasi dipimpin bukan oleh Menhan, Panglima TNI, Kas Angkatan, Pejabat TNI Bintang 3, Pejabat Eselon I/Pejabat TNI Bintang 2 dan Pejabat lainnya yang setara setinggi- tingginya US $ 2.000 (dua ribu dollar Amerika Serikat). f. biaya asuransi kesehatan selama melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tercantum dalam SPPD.

Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2014 tentang BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VI

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35

Pasal 36