PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2020 tentang MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 8 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Pinjaman Dalam Negeri adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya. 3. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang yang diperoleh Pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. 4. Rupiah Murni adalah seluruh penerimaan Pemerintah, kecuali penerimaan pembiayaan proyek yang berasal dari pinjaman luar negeri dan/atau dalam negeri. 5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 7. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. 8. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara. 9. Satuan Kerja adalah unit satuan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI. 10. Subsatuan Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI. 11. Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan dikuasai pemerintah mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, mempunyai nilai material untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta konstruksi dalam pengerjaan. 12. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Kemhan dan TNI, dan barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 13. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi. 14. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi BMN, yang selanjutnya disingkat SIMAK BMN adalah sub sistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Kemhan dan TNI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan. 15. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpanan digital lainnya yang berisikan data transaksi komputer hasil aplikasi SIMAK BMN, data buku besar, dan/atau data lainnya. 16. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan (uang dan barang) yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. 17. Badan Sarana Pertahanan yang selanjutnya disingkat Baranahan adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri, yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan. 18. Pusat Alat Peralatan Pertahanan yang selanjutnya disingkat Pus Alpalhan adalah instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Baranahan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan, perbaikan Alpalhan dari dalam dan luar negeri dan Foreign Military Sales.

BAB III

MEKANISME PENCATATAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Pus Alpalhan Baranahan Kemhan yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri, dan Rupiah Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui: a. pencatatan BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN berdasarkan Dokumen Sumber dan/atau dokumen pendukung lainnya; b. pencatatan BMN dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik barang yang sudah diterima; c. pencatatan BMN perhitungan nilai perolehan atas barang yang diterima dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku di lingkungan untuk melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja paada Kemhan dan TNI.; d. dalam hal kontrak yang menggunakan mata uang asing, perhitungan konversi ke rupiah menggunakan nilai kurs pada saat pembayaran atau realisasi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan, sedangkan Aset Tetap dan Persediaan dilakukan pada saat barang diserahkan oleh penyedia kepada pengada. (2) Baranahan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan barang kepada Kepala UO disertai dengan dokumen penyerahan barang, ADK, dan Dokumen Sumber dengan tembusan Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/Satuyan Kerja/Sub Satuan Kerja penerima.

Pasal 7

Penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berupa: a. Aset Tetap hasil pengadaan; dan b. Persediaan hasil pengadaan.

Pasal 8

Penyerahan barang berupa Aset Tetap hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat a dilakukan sebagai berikut: a. disertai ADK yang dibuat dan diserahkan dalam periode Laporan Keuangan yang sama dan dilengkapi dengan data pengirim serta penerima; b. dalam proses pengiriman ADK, Satuan Kerja/Subsatuan Kerja pengirim wajib menyertakan Register Transaksi Harian Transfer Keluar/Bukti Pengeluaran/Pengiriman; c. dalam proses penerimaan ADK, Satuan Kerja/Subsatuan Kerja penerima wajib mengirimkan Register Transaksi Harian Transfer Masuk/Bukti Penerimaan kepada Satuan Kerja/Subsatuan Kerja pengirim; d. Titik penentuan penerimaan ADK dilaksanakan pada saat proses penerimaan barang beserta dokumen pendukung/ pengiriman barang selesai diterima oleh Satuan Kerja/Subsatuan Kerja penerima, selanjutnya berkoordinasi dengan Satuan Kerja/Subsatuan Kerja pengirim; e. Satuan Kerja/Subsatuan Kerja penerima mencatat Aset Tetap pada aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan menu transaksi transfer masuk berdasarkan ADK; f. apabila dalam proses pengiriman barang dari Satuan Kerja/Subsatuan Kerja pengirim tidak disertai ADK, Satuan Kerja/Subsatuan Kerja penerima tidak melaksanakan input ke dalam aplikasi SIMAK BMN, dan berkoordinasi atau berkirim surat resmi untuk permintaan ADK kepada Satuan Kerja/Subsatuan Kerja pengirim; dan g. apabila setelah melewati tahun anggaran berjalan ADK tidak diterima oleh Satuan Kerja/Subsatuan Kerja penerima maka barang hasil pengadaan yang dimaksud masih tanggung jawab satuan pengada dan pelaksanaan kegiatan Transfer Keluar Transfer Masuk barang dilaksanakan di tahun berikutnya.

Pasal 9

Penyerahan barang berupa Persediaan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan sebagai berikut: a. transfer keluar dan transfer masuk dilakukan disertai Dokumen Sumber; b. dalam proses transfer keluar, Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja pengirim wajib menyertakan Register Transaksi Harian Transfer Keluar/Bukti Pengeluaran/Pengiriman; c. dalam proses transfer masuk Persediaan, Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja penerima wajib mengirimkan Register Transaksi Harian Transfer Masuk/Bukti Penerimaan kepada Satuan Kerja/Subsatuan Kerja pengirim; d. Titik penentuan pencatatan barang Persediaan dilaksanakan pada saat proses penerimaan barang beserta dokumen pendukung/pengiriman barang selesai diterima oleh Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja penerima, selanjutnya berkoordinasi dengan Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja pengirim; e. Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja penerima mencatat barang Persediaan pada aplikasi Persediaan dengan menu transfer masuk; f. pencatatan transfer keluar/transfer masuk dilaksanakan dalam 1 (satu) periode semester yang sama dengan waktu penyerahan/penerimaan barang; g. Pencatatan transfer masuk dilaksanakan oleh Satuan Kerja/Subsatuan Kerja penerima berdasarkan penerimaan barang beserta dokumen pendukung yang diterima, selanjutnya Register Transaksi Harian Transfer Masuk dikirimkan ke Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja pengirim; h. jika terdapat transfer keluar pada Tahun Anggaran yang lalu namun tidak tercatat transfer masuknya pada Tahun Anggaran yang lalu, Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja penerima mencatat penerimaan barang Persediaan pada tahun anggaran berjalan menggunakan menu saldo awal; dan i. jika terdapat transfer masuk pada Tahun Anggaran yang lalu pada Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja penerima namun tidak tercatat transfer masuknya pada Tahun Anggaran yang lalu pada Satuan Kerja/Subsatuan Kerja pengirim, Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja pengirim mencatat koreksi keluar Persediaan pada tahun anggaran berjalan menggunakan menu koreksi keluar.

Pasal 10

Ketentuan mengenai mekamnisme pencatatan BMN hasil pengadaan Pus Alpalhan Baranahan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Satuan Kerja/Sub Saatuan Kerja Kemhan yang bersumber dari Rupiah Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui: a. pencatatan BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN berdasarkan Dokumen Sumber dan/atau dokumen pendukung lainnya; b. pencatatan BMN dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik barang yang sudah diterima; c. pencatatan BMN perhitungan nilai perolehan atas barang yang diterima dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI.; d. dalam hal kontrak yang menggunakan mata uang asing, perhitungan konversi ke rupiah menggunakan nilai kurs pada saat pembayaran atau realisasi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan, sedangkan Aset Tetap dan Persediaan dilakukan pada saat barang diserahkan oleh penyedia kepada pengada. (2) Satuan Kerja/Sub Saatuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan barang kepada Kepala UO disertai dengan dokumen penyerahan barang, ADK, dan Dokumen Sumber dengan tembusan Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/Satuyan Kerja/Sub Satuan Kerja penerima.

Pasal 12

Penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berupa: a. Aset Tetap hasil pengadaan; dan b. Persediaan hasil pengadaan.

Pasal 13

Penyerahan barang berupa Aset Tetap hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat a dilakukan sebagai berikut: a. disertai ADK yang dibuat dan diserahkan dalam periode Laporan Keuangan yang sama dan dilengkapi dengan data pengirim serta penerima; b. dalam proses pengiriman ADK, Satuan Kerja/Subsatuan Kerja pengirim wajib menyertakan Register Transaksi Harian Transfer Keluar/Bukti Pengeluaran/Pengiriman; c. dalam proses penerimaan ADK, Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja penerima wajib mengirimkan Register Transaksi Harian Transfer Masuk/Bukti Penerimaan kepada Satuan Kerja/Subsatuan Kerja pengirim; d. Titik penentuan penerimaan ADK dilaksanakan pada saat proses penerimaan barang beserta dokumen pendukung/ pengiriman barang selesai diterima oleh Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja penerima, selanjutnya berkoordinasi dengan Satuan Kerja/Subsatuan Kerja pengirim; e. Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja penerima mencatat Aset Tetap pada aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan menu transaksi transfer masuk berdasarkan ADK; f. apabila dalam proses pengiriman barang dari Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja pengirim tidak disertai ADK, Satuan Kerja/Subsatuan Kerja penerima tidak melaksanakan input ke dalam aplikasi SIMAK BMN, dan berkoordinasi atau berkirim surat resmi untuk permintaan ADK kepada Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja pengirim; dan g. apabila setelah melewati tahun anggaran berjalan ADK tidak diterima oleh Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja penerima maka barang hasil pengadaan yang dimaksud masih tanggung jawab satuan pengada dan pelaksanaan kegiatan Transfer Keluar Transfer Masuk barang dilaksanakan di tahun berikutnya.

Pasal 14

Penyerahan barang berupa Persediaan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan sebagai berikut: a. transfer keluar dan transfer masuk dilakukan disertai Dokumen Sumber; b. dalam proses transfer keluar, Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja pengirim wajib menyertakan Register Transaksi Harian Transfer Keluar/Bukti Pengeluaran/Pengiriman; c. dalam proses transfer masuk Persediaan, Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja penerima wajib mengirimkan Register Transaksi Harian Transfer Masuk/Bukti Penerimaan kepada Satuan Kerja/Subsatuan Kerja pengirim; d. Titik penentuan pencatatan barang Persediaan dilaksanakan pada saat proses penerimaan barang beserta dokumen pendukung/pengiriman barang selesai diterima oleh Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja penerima, selanjutnya berkoordinasi dengan Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja pengirim; e. Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja penerima mencatat barang Persediaan pada aplikasi Persediaan dengan menu transfer masuk; f. pencatatan transfer keluar/transfer masuk dilaksanakan dalam 1 (satu) periode semester yang sama dengan waktu penyerahan/penerimaan barang; g. Pencatatan transfer masuk dilaksanakan oleh Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja penerima berdasarkan penerimaan barang beserta dokumen pendukung yang diterima, selanjutnya Register Transaksi Harian Transfer Masuk dikirimkan ke Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja pengirim; h. jika terdapat transfer keluar pada Tahun Anggaran yang lalu namun tidak tercatat transfer masuknya pada Tahun Anggaran yang lalu, Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja penerima mencatat penerimaan barang Persediaan pada tahun anggaran berjalan menggunakan menu saldo awal; dan i. jika terdapat transfer masuk pada Tahun Anggaran yang lalu pada Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja penerima namun tidak tercatat transfer masuknya pada Tahun Anggaran yang lalu pada Satuan Kerja/Subsatuan Kerja pengirim, Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja pengirim mencatat koreksi keluar Persediaan pada tahun anggaran berjalan menggunakan menu koreksi keluar.

Pasal 15

Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Satuan Kerja/Sub Saatuan Kerja yang bersumber dari Rupiah Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Hasil Pengadaan Pus Alpalhan Baranahan Kemhan

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berupa: a. Aset Tetap hasil pengadaan; dan b. Persediaan hasil pengadaan.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Hasil Pengadaan Satuan Kerja/Subsatuan Kerja Kemhan dan TNI

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berupa: a. Aset Tetap hasil pengadaan; dan b. Persediaan hasil pengadaan.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2020 tentang MEKANISME PENCATATAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PENGADAAN KE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17