PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

PERMEN Nomor 8 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan. 2. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. 3. Prajurit adalah anggota TNI. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 5. Panglima Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. 6. Cacat Berat yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat III adalah Cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain. 7. Cacat Sedang yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat II adalah Cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melaksanakan tugas keprajuritan dengan baik namun masih dapat bekerja di bidang administrasi di lingkungan TNI, dan bisa berkarya di luar institusi TNI. 8. Cacat Ringan yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat I adalah Cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas di jajaran TNI. 9. Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit selanjutnya disebut PEKP adalah panitia yang melaksanakan pengujian dan penilaian kecacatan untuk menentukan tingkat kecacatan, dan golongan kecacatan, serta untuk mengetahui kemampuan jasmani dan rohani. 10. Reevaluasi adalah pengujian dan penilaian ulang kecacatan prajurit TNI oleh PEKP setelah menjalani rehabilitasi. 11. Reklasifikasi adalah peninjauan ulang status tingkat dan golongan kecacatan Prajurit TNI berdasarkan hasil rehabilitasi dan Reevaluasi PEKP. 12. Penyandang Cacat adalah Prajurit penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 13. Santunan Cacat adalah santunan yang merupakan penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan sekaligus kepada Prajurit Penyandang Cacat setelah ditetapkan tingkat dan golongan cacatnya. 14. Tunjangan Cacat adalah tunjangan yang merupakan penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan setiap bulan selama hidupnya kepada Prajurit Penyandang Cacat setelah ditetapkan tingkat dan golongan cacatnya. 15. Gaji adalah gaji pokok terakhir.

BAB II

TINGKAT KECACATAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Penentuan tingkat kecacatan Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditentukan berdasarkan tingkat kecacatan. (2) Tingkat kecacatan Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Cacat Tingkat III dengan kriteria: 1. kehilangan kedua anggota badan gerak bawah dari pangkal paha ke bawah; 2. kelumpuhan kedua anggota badan gerak bawah dari pangkal paha ke bawah; 3. kehilangan kedua anggota badan gerak atas dari sendi bahu ke bawah; 4. kelumpuhan kedua anggota badan gerak atas dari sendi bahu ke bawah; 5. kelumpuhan 1 (satu) anggota badan gerak bawah dari pangkal paha ke bawah dan 1 (satu) anggota badan gerak atas dari sendi bahu ke bawah; 6. kehilangan 1 (satu) anggota badan gerak bawah dari pangkal paha ke bawah dan 1 (satu) anggota badan gerak atas dari sendi bahu ke bawah; 7. kehilangan penglihatan kedua mata; 8. bisu dan tuli; 9. penyakit jiwa berat (kehilangan kemampuan kerja mental tetap); 10. Cacat yang luas dari organ sistem saraf, pernafasan, kardiovas-kuler, pencernaan, atau uroginital; atau 11. kehilangan kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah. b. Cacat Tingkat II dengan kriteria: 1. penyakit jiwa sedang yaitu hilangnya kemampuan kerja fisik 51% (lima puluh satu persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); 2. kehilangan 1 (satu) anggota badan gerak bawah dari pangkal paha ke bawah; 3. kelumpuhan 1 (satu) anggota badan gerak bawah dari pangkal paha ke bawah; 4. kehilangan 1 (satu) anggota badan gerak atas dari sendi bahu ke bawah; 5. kelumpuhan 1 (satu) anggota badan gerak atas dari sendi bahu ke bawah; 6. Cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernafasan, kardiovas-kuler, pencernaan, atau urogenital; 7. kehilangan penglihatan 1 (satu) mata atau diplopia pada penglihatan dekat; 8. kehilangan 1 (satu) jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan; 9. kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan; 10. bisu; 11. tuli; 12. kehilangan tangan kanan dari atau dari atas pergelangan ke bawah; 13. kehilangan tangan kiri dari atau dari atas pergelangan ke bawah; 14. kehilangan sebelah kaki dari mata kaki ke bawah; 15. kehilangan lengan kiri dari atau dari atas siku ke bawah; 16. kaki memendek 5 (lima) cm sampai kurang dari 7,5 (tujuh koma lima) cm; 17. kaki memendek 7,5 (tujuh koma lima) cm atau lebih; 18. hilangnya cuping hidung; atau 19. impotensi. c. Cacat Tingkat I dengan kriteria: 1. ganguan kejiwaan yang ringan; 2. kehilangan 1 (satu) jari tangan atau kaki; 3. berkurangnya fungsi mata; 4. kehilangan daun telinga, namun masih bisa mendengar; 5. perubahan klasifikasi atau fungsi organ tubuh yang bernilai lebih rendah dari sebelum mendapat cidera atau sakit; 6. kehilangan ibu jari tangan kiri; 7. kehilangan ruas pertama telunjuk tangan kanan; 8. kehilangan ruas pertama telunjuk tangan kiri; 9. kehilangan ruas pertama jari lain tangan kanan; 10. kehilangan ruas pertama jari lain tangan kiri; 11. kaki memendek sebelah kurang dari 5 (lima) cm; 12. penurunan daya dengar kedua belah telinga setiap 10 (sepuluh) desibel; 13. penurunan daya dengar sebelah telinga setiap 10 (sepuluh) desibel; 14. perforasi sekat rongga hidung; 15. kehilangan daya penciuman; 16. hilangnya kemampuan kerja fisik 10% (sepuluh persen) sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) gangguan kejiwaan ringan; 17. kehilangan penglihatan warna; atau 18. kehilangan kedua belah daun telinga. d. Cacat lainnya: terkelupasnya kulit kepala. (3) Penentuan tingkat kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh PEKP.

BAB III

GOLONGAN KECACATAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Penentuan golongan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditentukan berdasarkan penyebab kecacatan. (2) Penyebab kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. golongan C adalah kecacatan yang terjadi dalam melaksanakan tugas dinas khusus dan/atau operasi militer, meliputi: 1. melaksanakan tugas dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP); dan 2. melaksanakan tugas dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terdiri dari: a) mengatasi gerakan separatis bersenjata; b) mengatasi pemberontakan bersenjata; c) mengatasi kegiatan teroris; d) mengatasi ancaman maritim; e) mengamankan wilayah perbatasan negara; f) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis; g) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri; h) mengamankan dan Wakil PRESIDEN, mantan PRESIDEN dan mantan Wakil PRESIDEN beserta keluarganya; i) mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan kepala pemerintahan asing yang sedang berada di INDONESIA; j) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; k) mendukung Kepolisian Negara Republik INDONESIA dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat; l) mendukung tugas pemerintahan daerah; m) mendukung penanggulangan akibat bencana, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; n) mendukung pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); o) mendukung pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan; p) mendukung pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara INDONESIA serta kepentingan nasional di luar negeri; q) mendukung pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika, prekusor dan zat adiktif lainnya; dan r) tugas lain yang memerlukan keahlian Prajurit TNI. b. golongan B adalah kecacatan yang terjadi dalam melaksanakan tugas atas perintah dinas selain tugas TNI sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan c. golongan A adalah kecacatan yang terjadi dalam masa kedinasan bukan dalam operasi militer dan bukan karena dinas. (3) Penentuan golongan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh PEKP.

BAB IV

PENETAPAN TINGKAT, GOLONGAN, DAN REKLASIFIKASI KECACATAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Evaluasi terhadap Prajurit Penyandang Cacat dilakukan oleh PEKP secara berjenjang. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan tingkat dan golongan kecacatan. (3) PEKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. PEKP Komando Utama; b. PEKP Angkatan; dan c. PEKP TNI. (4) Mekanisme dan tata kerja PEKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Panglima.

Pasal 7

(1) PEKP Komando Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berkedudukan di tingkat Komando Utama, dibentuk berdasarkan surat perintah Panglima Komando Utama/ Komandan Komando Utama/Kepala Badan, terdiri atas unsur staf personel sebagai ketua dengan anggota unsur kesehatan, intelijen, hukum, dan Polisi Militer Komando Utama. (2) PEKP Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b berkedudukan di tingkat Markas Besar Angkatan, dibentuk berdasarkan surat perintah Kepala Staf Angkatan, terdiri atas unsur staf personel sebagai ketua dengan anggota unsur kesehatan, intelijen, hukum, dan Polisi Militer Angkatan. (3) PEKP TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c di tingkat Markas Besar TNI, dibentuk berdasarkan surat perintah Panglima, terdiri atas unsur staf personel sebagai ketua dengan anggota unsur kesehatan, intelijen, hukum, dan Polisi Militer TNI. (4) PEKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat melibatkan unsur lain bila diperlukan.

Pasal 8

Tata cara pengajuan evaluasi kecacatan Prajurit diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. mengajukan surat permohonan kepada Komandan/Kepala Satuan Kerja; b. Komandan/Kepala Satuan Kerja mengajukan permohonan kepada Panglima Komando Utama/ Komandan Komando Utama/Kepala Badan dalam rangka penentuan tingkat dan golongan kecacatan; c. Panglima Komando Utama/Komandan Komando Utama/Kepala Badan melaporkan hasil evaluasi PEKP Komando Utama kepada Kepala Staf Angkatan untuk selanjutnya diteruskan kepada Panglima untuk mendapatkan keputusan; dan d. keputusan Panglima tentang Prajurit Penyandang Cacat sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan kepada yang bersangkutan, keputusan disampaikan kepada pejabat yang terkait.

Pasal 9

(1) Perubahan status tingkat dan golongan kecacatan Prajurit TNI dapat dilaksanakan melalui Reklasifikasi. (2) Reklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil proses rehabilitasi dan Reevaluasi PEKP TNI. (3) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panglima. (4) Pelaksanaan reklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB V

BESARAN SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT

Pasal 10

Koreksi

(1) Prajurit Penyandang Cacat diberikan Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagai penghargaan pemerintah atas pengorbanannya. (2) Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan atas dasar tingkat dan golongan kecacatannya.

Pasal 11

Koreksi

(1) Santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan 1 (satu) kali setiap kejadian. (2) Santunan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan Panglima tentang penetapan tingkat dan golongan kecacatan Prajurit.

Pasal 12

(1) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan setiap bulan. (2) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan tentang pemberhentian dari dinas keprajuritan karena Cacat.

Pasal 13

(1) Besaran Santunan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan kepada Prajurit: a. Penyandang Cacat Tingkat III golongan C sebesar pada tabel golongan C kali Gaji; b. Penyandang Cacat Tingkat III golongan B sebesar pada tabel golongan B kali Gaji; c. Penyandang Cacat Tingkat III golongan A sebesar pada tabel golongan A kali Gaji; d. Penyandang Cacat Tingkat II golongan C sebesar pada tabel golongan C kali Gaji; e. Penyandang Cacat Tingkat II golongan B sebesar pada tabel golongan B kali Gaji; f. Penyandang Cacat Tingkat II golongan A sebesar pada tabel golongan A kali Gaji; g. Penyandang Cacat Tingkat I golongan C sebesar pada tabel golongan C kali Gaji; h. Penyandang Cacat Tingkat I golongan B sebesar pada tabel golongan B kali Gaji; i. Penyandang Cacat Tingkat I golongan A sebesar pada tabel golongan A kali Gaji; atau j. Penyandang Cacat lainnya sebesar pada tabel dalam Lampiran. (2) Besaran Santunan Cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Besaran Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diberikan kepada Prajurit: a. Penyandang Cacat Tingkat III golongan C sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir; b. Penyandang Cacat Tingkat III golongan B sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir; c. Penyandang Cacat Tingkat III golongan A sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok terakhir; d. Penyandang Cacat Tingkat II golongan C sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir; e. Penyandang Cacat Tingkat II golongan B sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok terakhir; atau f. Penyandang Cacat Tingkat II golongan A sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir. (2) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat I golongan C, tingkat I golongan B, dan tingkat I golongan A tidak berhak menerima Tunjangan Cacat. (3) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat II golongan C, tingkat II golongan B, dan tingkat II golongan A yang tidak diberhentikan dari dinas keprajuritan tidak berhak menerima Tunjangan Cacat.

Pasal 15

(1) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat I, tingkat II, dan tingkat III diberikan Santunan Cacat sesuai dengan tingkat dan golongan kecacatan. (2) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat II dan tingkat III yang telah menerima keputusan tentang pemberhentian dari dinas keprajuritan karena Cacat, selain diberikan Santunan Cacat, diberikan Tunjangan Cacat sesuai dengan golongannya, serta diberikan pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Dalam hal terjadi lebih dari satu macam Cacat, besarnya maksimal Santunan Cacat sebagai berikut: a. 61,6 (enam puluh satu koma enam) kali Gaji untuk golongan C; b. 49,3 (empat puluh sembilan koma tiga) kali Gaji untuk golongan B; atau c. 30,8 (tiga puluh koma delapan) kali Gaji untuk golongan A. (2) Perawatan rehabilitasi berupa biaya penggantian meliputi: a. pembelian alat bantu (orthose) dan/atau alat pengganti (prothese) paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); b. biaya rehabilitasi medik paling banyak sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah); dan c. biaya penggantian gigi tiruan paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap kasus. (3) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat III mendapatkan beasiswa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bagi putra/putrinya yang masih sekolah. (4) Bagi putra/putri Penyandang Cacat Tingkat III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berusia 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dan belum bekerja/menikah harus dilengkapi dengan surat keterangan kuliah.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Status Tingkat dan Golongan Kecacatan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17