PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2010 tentang UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

PERMEN Nomor 8 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan : 1. Menteri adalah Menteri Pertahanan. 2. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Usaha tersebut meliputi Penanaman sikap, prilaku dan kesadaran Bela Negara. 3. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara (BMN). 4. Aset/Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau didapat atas beban APBN atau berasal dari perolehan yang sah meliputi hibah/sumbangan, pengajuan/kontrak, atau putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap. 5. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimaksud dalam pengertian Barang Milik Negara (BMN) adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). 6. Penyelenggara adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang selanjutnya di sebut YKPP, sebagai badan hukum yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan dan diberi tanggung jawab untuk mengelola pendidikan tinggi. 7. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” yang selanjutnya disebut dengan UPN “Veteran” adalah Perguruan Tinggi yang semula Perguruan Tinggi kedinasan di bawah Dephankam, selanjutnya berubah menjadi Perguruan Tinggi Swasta namun tetap berorientasi pada pemberdayaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara dan Pembangunan Nasional melalui proses pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertahanan. 8. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Pertahanan. 9. Perwakilan adalah lembaga non struktural dijabat oleh PNS Kemhan dipekerjakan dpk UPN “Veteran” yang ditunjuk sebagai penghubung antara Kemhan dan UPN “Veteran”. 10. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah fungsi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan : 1. Menteri adalah Menteri Pertahanan. 2. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Usaha tersebut meliputi Penanaman sikap, prilaku dan kesadaran Bela Negara. 3. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang mengurus dan/atau menggunakan Barang Milik Negara (BMN). 4. Aset/Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau didapat atas beban APBN atau berasal dari perolehan yang sah meliputi hibah/sumbangan, pengajuan/kontrak, atau putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap. 5. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimaksud dalam pengertian Barang Milik Negara (BMN) adalah tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP). 6. Penyelenggara adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang selanjutnya di sebut YKPP, sebagai badan hukum yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan dan diberi tanggung jawab untuk mengelola pendidikan tinggi. 7. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” yang selanjutnya disebut dengan UPN “Veteran” adalah Perguruan Tinggi yang semula Perguruan Tinggi kedinasan di bawah Dephankam, selanjutnya berubah menjadi Perguruan Tinggi Swasta namun tetap berorientasi pada pemberdayaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara dan Pembangunan Nasional melalui proses pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi Kementerian Pertahanan. 8. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak yang terkait dengan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Pertahanan. 9. Perwakilan adalah lembaga non struktural dijabat oleh PNS Kemhan dipekerjakan dpk UPN “Veteran” yang ditunjuk sebagai penghubung antara Kemhan dan UPN “Veteran”. 10. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah fungsi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

PEMBINAAN UPN "VETERAN"

Pasal 13

Koreksi

(1) Yayasan dan masing-masing UPN "Veteran" ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB), dipimpin oleh Ketua Yayasan dan Rektor. (2) Tugas pokok pimpinan selaku penanggung jawab UAPKPB yaitu menyelenggarakan SIMAK-BMN dilingkungannya, dengan fungsi sebagai berikut : a. menyelenggarakan sistem informasi manajemen BMN; b. menyelenggarakan sistem akuntansi BMN; c. menyelenggarakan inventarisasi BMN; dan d. menyusun dan menyampaikan Laporan BMN serta jurnal transaksi BMN secara berkala (Semester dan Tahunan). (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, UAPKPB melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. menunjuk dan MENETAPKAN Petugas UAPKPB; b. menyiapkan rencana pelaksanaan SIMAK-BMN; c. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMAK-BMN; d. menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem; e. mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana; f. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi; g. menelaah Daftar Barang Pembantu Kuasa Pengguna (DBPKP), menandatangani Laporan Kondisi Barang (LKB), Kartu Inventaris Barang (KIB), Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Daftar Inventaris Lainnya (DIL) dan Laporan Barang Pembantu Kuasa Pengguna Semester/Tahunan (LBPKPS/T); h. menyampaikan LBPKPS/T ke UAKPB (Biro umum); dan i. mengelola BMN sesuai ketentuan perundang-undangan. (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, penanggung jawab UAPKPB menunjuk petugas SIMAK-BMN pada tingkat UAPKPB yang terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN; b. melaksanakan inventarisasi dan menyusun LHI; c. membukukan BMN ke dalam DBPKP berdasarkan dokumen sumber; d. memberi tanda registrasi pada BMN; e. membuat DIR, KIB, dan DIL; f. menyusun jurnal transaksi BMN pada setiap akhir bulan; g. menyusun LBPKPS setiap akhir semester dan LBPKPT beserta LKB setiap akhir Tahun Anggaran; dan h. menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir Tahun Anggaran. (5) Penghapusan aset tetap dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Pertahanan.

Pasal 14

(1) UPN "Veteran” mengelola Pendidikan Tinggi dengan berpedoman pada kurikulum yang sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP) dan muatan institusi yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. (2) Muatan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi yang dapat mendukung pelaksanaan Pertahanan Negara sesuai kebutuhan Kementerian Pertahanan.

Pasal 15

(1) Penelitian dan ketersediaan laboratorium didasarkan pada ketentuan/ standardisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. (2) Kegiatan penelitian dan operasional laboratorium, outputnya diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan Pertahanan Negara. (3) Ketersediaan SDM dan laboratorium dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Pertahanan untuk mendukung penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Pasal 16

(1) Pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada ketentuan/standardisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, outputnya diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan Pertahanan Negara. (3) Ketersediaan SDM dengan berbagai kegiatannya dapat dimanfaatkan oleh Kementerian Pertahanan untuk mendukung penyelenggaraan Pertahanan Negara.

Pasal 17

(1) Pada masing-masing UPN “Veteran” ditempatkan perwakilan sebagai penghubung antara Kemhan dan UPN “Veteran”. (2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh PNS dpk UPN “Veteran” yang memiliki jabatan tertinggi dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertahanan dalam hal ini Sekjen Kemhan. (3) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua, 1 (satu) orang menangani Kepegawaian, 1 (satu) orang menangani kurikulum bela negara, dan 2 (dua) orang menangani Barang Milik Negara (BMN). (4) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut : a. melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait di lingkungan Kementerian Pertahanan yang meliputi kepegawaian, pengelolaan aset/BMN dan kurikulum muatan institusi; b. melaksanakan konsultasi tentang pengelolaan administrasi kepegawaian di bidang pengangkatan dan pemberhentian pada jabatan fungsional dosen, kepangkatan serta perawatan lainnya; c. melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai SIMAK- BMN; d. menyampaikan informasi tentang perkembangan kinerja Pegawai; dan e. membuat laporan berkala tentang kekuatan pegawai, penatausahaan barang milik negara dan pelaksanaan kurikulum. (5) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekjen Kemhan sedangkan untuk permasalahan tehnis berkoordinasi dengan : a. Dirjen Pothan dalam hal pelaporan pelaksanaan kurikulum muatan institusi; b. Kabalitbang Kemhan dalam hal kegiatan penelitian penyelenggaraan Pertahanan Negara c. Kepala Biro Kepegawaian dalam hal pengelolaan administrasi kepegawaian; d. Kepala Biro Umum dalam hal penatausahaan Barang Milik Negara (SIMAK BMN); dan e. Rektor dalam hal koordinasi pelaporan pengelolaan administrasi kepegawaian, penatausahaan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan pelaporan pelaksanaan kurikulum muatan institusi sebelum disampaikan kepada pemangku kepentingan.

BAB Kesatu

Pembinaan Sumber daya manusia

Pasal 5

Koreksi

Pegawai UPN “Veteran” terdiri atas : a. PNS Kementerian Pertahanan dpk UPN “Veteran”; b. PNS Kementerian lainnya sebagai dosen; c. Pegawai Tetap Yayasan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tenaga kependidikan yang telah memenuhi syarat Jabatan Akademik dari Kementerian Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang bekerja sebagai tenaga administrasi kependidikan dan tenaga lainnya selain dosen.

Pasal 7

(1) Kenaikan pangkat diberikan melalui kenaikan pangkat reguler atau kenaikan pangkat pilihan. (2) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dpk UPN "Veteran" yang menduduki jabatan umum dan bekerja sebagai tenaga kependidikan. (3) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dpk UPN "Veteran" yang menduduki jabatan fungsional Dosen. (4) Jangka waktu kenaikan pangkat bagi pegawai yang menduduki jabatan umum dan bekerja sebagai tenaga kependidikan minimal 4 tahun, sedangkan yang menduduki jabatan fungsional Dosen ditetapkan berdasarkan penilaian angka kredit yang sesuai dengan jenjang pangkat yang ditetapkan. (5) Penetapan dalam jabatan fungsional Dosen oleh Menteri, setelah mendapatkan penilaian angka kredit yang ditentukan dalam jabatan Dosen oleh Mendiknas.

Pasal 8

Pembinaan kesejahteraan untuk meningkatkan motivasi kerja PNS Kemhan dpk UPN “Veteran” meliputi penghasilan, pemberian cuti, perawatan kesehatan, tunjangan cacat, uang duka dan biaya pemakaman, pemberian tanda kehormatan, pemberian izin perkawinan/perceraian, pemberian bantuan uang muka perumahan, pelayanan dan bantuan hukum, pemberian tali kasih, pemberian santunan asuransi diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Masa penugasan PNS dpk UPN "Veteran" paling lama sampai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun sesuai ketentuan. (2) Bagi Dosen yang telah menduduki jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar, batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpanjangan batas usia pensiun atas persetujuan Menteri.

Pasal 10

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi gaji pokok, dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibayarkan dengan anggaran Kementerian Pertahanan. (2) Penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan Dosen serta tunjangan lainnya bagi yang berhak dibayarkan oleh dan dengan anggaran UPN “Veteran”.

BAB 1

Pegawai UPN " Veteran”

Pasal 5

Koreksi

Pegawai UPN “Veteran” terdiri atas : a. PNS Kementerian Pertahanan dpk UPN “Veteran”; b. PNS Kementerian lainnya sebagai dosen; c. Pegawai Tetap Yayasan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari tenaga kependidikan yang telah memenuhi syarat Jabatan Akademik dari Kementerian Pendidikan Nasional ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang bekerja sebagai tenaga administrasi kependidikan dan tenaga lainnya selain dosen.

Pasal 7

(1) Kenaikan pangkat diberikan melalui kenaikan pangkat reguler atau kenaikan pangkat pilihan. (2) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dpk UPN "Veteran" yang menduduki jabatan umum dan bekerja sebagai tenaga kependidikan. (3) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS dpk UPN "Veteran" yang menduduki jabatan fungsional Dosen. (4) Jangka waktu kenaikan pangkat bagi pegawai yang menduduki jabatan umum dan bekerja sebagai tenaga kependidikan minimal 4 tahun, sedangkan yang menduduki jabatan fungsional Dosen ditetapkan berdasarkan penilaian angka kredit yang sesuai dengan jenjang pangkat yang ditetapkan. (5) Penetapan dalam jabatan fungsional Dosen oleh Menteri, setelah mendapatkan penilaian angka kredit yang ditentukan dalam jabatan Dosen oleh Mendiknas.

Pasal 8

Pembinaan kesejahteraan untuk meningkatkan motivasi kerja PNS Kemhan dpk UPN “Veteran” meliputi penghasilan, pemberian cuti, perawatan kesehatan, tunjangan cacat, uang duka dan biaya pemakaman, pemberian tanda kehormatan, pemberian izin perkawinan/perceraian, pemberian bantuan uang muka perumahan, pelayanan dan bantuan hukum, pemberian tali kasih, pemberian santunan asuransi diberikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Masa penugasan PNS dpk UPN "Veteran" paling lama sampai Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun sesuai ketentuan. (2) Bagi Dosen yang telah menduduki jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar, batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpanjangan batas usia pensiun atas persetujuan Menteri.

Pasal 10

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi gaji pokok, dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibayarkan dengan anggaran Kementerian Pertahanan. (2) Penghasilan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan Dosen serta tunjangan lainnya bagi yang berhak dibayarkan oleh dan dengan anggaran UPN “Veteran”.

Pasal 1

(1) Pegawai Negeri Sipil Kementerian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pegawai Negeri Sipil dari instansi selain Kementerian Pertahanan yang bekerja sebagai Dosen. (2) Hak-hak yang diterima dari UPN "Veteran" selama melaksanakan tugas berupa indeks pokok penghasilan, honor pengajar dan uang transport serta tunjangan jabatan apabila menjabat jabatan struktural.

BAB Kedua

Pengelolaan Barang Milik Negara

Pasal 13

Koreksi

(1) Yayasan dan masing-masing UPN "Veteran" ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB), dipimpin oleh Ketua Yayasan dan Rektor. (2) Tugas pokok pimpinan selaku penanggung jawab UAPKPB yaitu menyelenggarakan SIMAK-BMN dilingkungannya, dengan fungsi sebagai berikut : a. menyelenggarakan sistem informasi manajemen BMN; b. menyelenggarakan sistem akuntansi BMN; c. menyelenggarakan inventarisasi BMN; dan d. menyusun dan menyampaikan Laporan BMN serta jurnal transaksi BMN secara berkala (Semester dan Tahunan). (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, UAPKPB melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. menunjuk dan MENETAPKAN Petugas UAPKPB; b. menyiapkan rencana pelaksanaan SIMAK-BMN; c. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMAK-BMN; d. menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem; e. mengevaluasi hasil kerja petugas pelaksana; f. mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi; g. menelaah Daftar Barang Pembantu Kuasa Pengguna (DBPKP), menandatangani Laporan Kondisi Barang (LKB), Kartu Inventaris Barang (KIB), Daftar Inventaris Ruangan (DIR), Daftar Inventaris Lainnya (DIL) dan Laporan Barang Pembantu Kuasa Pengguna Semester/Tahunan (LBPKPS/T); h. menyampaikan LBPKPS/T ke UAKPB (Biro umum); dan i. mengelola BMN sesuai ketentuan perundang-undangan. (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, penanggung jawab UAPKPB menunjuk petugas SIMAK-BMN pada tingkat UAPKPB yang terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. memelihara dokumen sumber dan dokumen akuntansi BMN; b. melaksanakan inventarisasi dan menyusun LHI; c. membukukan BMN ke dalam DBPKP berdasarkan dokumen sumber; d. memberi tanda registrasi pada BMN; e. membuat DIR, KIB, dan DIL; f. menyusun jurnal transaksi BMN pada setiap akhir bulan; g. menyusun LBPKPS setiap akhir semester dan LBPKPT beserta LKB setiap akhir Tahun Anggaran; dan h. menyimpan arsip data BMN dan melakukan proses tutup buku setiap akhir Tahun Anggaran. (5) Penghapusan aset tetap dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Pertahanan.

BAB Keenam

Perwakilan

Pasal 17

Koreksi

(1) Pada masing-masing UPN “Veteran” ditempatkan perwakilan sebagai penghubung antara Kemhan dan UPN “Veteran”. (2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh PNS dpk UPN “Veteran” yang memiliki jabatan tertinggi dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertahanan dalam hal ini Sekjen Kemhan. (3) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua, 1 (satu) orang menangani Kepegawaian, 1 (satu) orang menangani kurikulum bela negara, dan 2 (dua) orang menangani Barang Milik Negara (BMN). (4) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut : a. melaksanakan koordinasi dengan pejabat terkait di lingkungan Kementerian Pertahanan yang meliputi kepegawaian, pengelolaan aset/BMN dan kurikulum muatan institusi; b. melaksanakan konsultasi tentang pengelolaan administrasi kepegawaian di bidang pengangkatan dan pemberhentian pada jabatan fungsional dosen, kepangkatan serta perawatan lainnya; c. melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai SIMAK- BMN; d. menyampaikan informasi tentang perkembangan kinerja Pegawai; dan e. membuat laporan berkala tentang kekuatan pegawai, penatausahaan barang milik negara dan pelaksanaan kurikulum. (5) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Sekjen Kemhan sedangkan untuk permasalahan tehnis berkoordinasi dengan : a. Dirjen Pothan dalam hal pelaporan pelaksanaan kurikulum muatan institusi; b. Kabalitbang Kemhan dalam hal kegiatan penelitian penyelenggaraan Pertahanan Negara c. Kepala Biro Kepegawaian dalam hal pengelolaan administrasi kepegawaian; d. Kepala Biro Umum dalam hal penatausahaan Barang Milik Negara (SIMAK BMN); dan e. Rektor dalam hal koordinasi pelaporan pengelolaan administrasi kepegawaian, penatausahaan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan pelaporan pelaksanaan kurikulum muatan institusi sebelum disampaikan kepada pemangku kepentingan.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2010 tentang UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB Keempat

Pasal 4

BAB II

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 1

BAB 2

Pasal 1

Pasal 12

BAB 3

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

BAB Keenam

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

Pasal 24