PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2014 tentang PENDIDIKAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERMEN Nomor 72 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

JENIS PENDIDIKAN, PERSYARATAN, SELEKSI, DAN MEKANISME PENGAJUAN MENGIKUTI PENDIDIKAN LUAR NEGERI

Pasal 3

(1) Pendidikan sekolah meliputi: a. Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa yang ditempuh melalui pendidikan militer; b. Pendidikan pengembangan umum adalah pendidikan yang diprioritaskan pada pendidikan tingkat Diklapa II/Sekkau, Sekolah Staf dan Komando Angkatan dan Sekolah Staf dan Komando TNI; c. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi adalah pendidikan bagi prajurit TNI serta PNS untuk meningkatkan keterampilan atau spesialisasi sesuai dengan kebutuhan organisasi; d. Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah pendidikan yang diprogramkan dalam upaya mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baik pada program pendidikan vokasi, Sarjana dan Pasca Sarjana serta pendidikan lain yang setara dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI; e. Pendidikan setara Lemhannas yaitu pendidikan yang disetarakan dengan Lemhannas INDONESIA; dan f. Kursus adalah pendidikan yang diprogramkan untuk meningkatkan kemampuan dalam salah satu jenis bahasa asing dan juga meningkatkan pengetahuan tentang program yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi Kemhan dan TNI. (2) Pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan non formal berupa seminar, simposium, konferensi, lokakarya dan lain-lain yang dilaksanakan dalam waktu singkat untuk menambah wawasan dalam salah satu materi tertentu dan berkaitan dengan tugas dan fungsi serta menjalin kerjasama antar kedua negara atau lebih.

Pasal 4

(1) Persyaratan calon peserta untuk mengikuti pendidikan luar negeri terdiri dari: a. Persyaratan Umum meliputi: 1. Prajurit TNI dan PNS Kemhan; 2. memenuhi persyaratan administrasi; 3. sehat jasmani dan rohani; 4. tidak terlibat dalam masalah hukum; dan 5. memenuhi persyaratan yang ditentukan Negara Penyelenggara. b. Persyaratan khusus meliputi: 1. Serdik memenuhi persyaratan menurut ketentuan yang ditetapkan; dan 2. memiliki kemampuan berbahasa negara tujuan dan bahasa Inggris. (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diwajibkan melampirkan Surat keterangan kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Negara Penyelenggara.

Pasal 5

(1) Calon Serdik diseleksi sesuai dengan jumlah dan alokasi yang tersedia. (2) Seleksi dilaksanakan secara bertingkat dan dilaksanakan oleh: a. Ropeg Setjen Kemhan untuk Calon Serdik dari U.O. Kemhan; b. Mabes TNI untuk Calon Serdik dari U.O. Mabes TNI; c. Mabes Angkatan untuk Calon Serdik dari U.O. Angkatan; d. Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan untuk seleksi kemampuan bahasa; dan e. Perwakilan Negara/kedutaan terkait di Jakarta. (3) Calon Serdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kompetensi, kebutuhan organisasi dan sesuai dengan proyeksi penugasan selanjutnya.

Pasal 6

(1) Biaya seleksi yang dilaksanakan oleh Kemhan ditanggung oleh Kemhan. (2) Biaya seleksi yang dilaksanakan oleh U.O Mabes TNI dan Angkatan ditanggung oleh masing-masing U.O.

Pasal 7

(1) Pengajuan Calon Serdik di lingkungan Kemhan diusulkan secara berjenjang oleh Kasatker kepada Karopeg Setjen Kemhan. (2) Pengajuan Calon Serdik di lingkungan U.O. Mabes TNI dan Angkatan diusulkan secara berjenjang kepada Aspers Panglima TNI. (3) Karopeg Setjen Kemhan dan Aspers Panglima TNI menghimpun calon Serdik sesuai jenis pendidikan yang dibutuhkan. (4) Karopeg Setjen Kemhan dan Aspers Panglima TNI mengirim pengajuan calon Serdik kepada Menteri Pertahanan dalam hal ini Dirjen Strahan Kemhan. (5) Dirjen Strahan Kemhan menghimpun dan mengirimkan calon serdik ke perwakilan negara sahabat di Jakarta dan Athan atau Perwakilan RI di luar negeri dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan.

BAB III

SUMBER-SUMBER PENDIDIKAN LUAR NEGERI

Pasal 8

Koreksi

Sumber-sumber pendidikan luar negeri dilaksanakan melalui: a. kerjasama; b. penawaran dari lembaga dalam dan luar; dan c. biaya sendiri.

Pasal 9

Koreksi

(1) Pendidikan luar negeri yang dilaksanakan melalui kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa: a. pertukaran siswa yaitu pendidikan yang dilaksanakan dalam rangka pertukaran siswa dengan negara-negara sahabat; b. bantuan yaitu pendidikan yang dilaksanakan dalam memanfaatkan bantuan yang disediakan negara-negara sahabat; c. paket kontrak yaitu pendidikan yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pembelian/pengadaan alutsista baru, hibah atau modifikasi alutsista lama (retrofit) yang dicantumkan dalam kontrak; dan d. beasiswa yaitu pendidikan yang dilaksanakan melalui program beasiswa (fellowship, scholarship) dari negara-negara sahabat, pihak swasta INDONESIA yang ditawarkan kepada Kemhan. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 8 huruf a ditujukan kepada: a. negara sahabat yang memiliki kerjasama di bidang politik, pertahanan dan pendidikan yang disetujui oleh Menhan/Panglima TNI; b. negara yang telah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi maju serta dipandang dari segi politis maupun ideologi tidak merugikan kepentingan negara dan bangsa; dan c. negara yang dipandang patut dapat dijadikan bahan penelitian dalam rangka pengembangan strategi pertahanan negara Republik INDONESIA.

Pasal 10

Pendidikan luar negeri yang dilaksanakan melalui penawaran dari lembaga dalam dan luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi: a. penawaran dari lembaga Perguruan Tinggi luar negeri; b. penawaran dari lembaga pendidikan militer luar negeri; dan c. penawaran dari Yayasan/Lembaga pendidikan dalam dan luar negeri.

Pasal 11

Pendidikan luar negeri yang dilaksanakan melalui ketentuan Biaya sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diatur lebih lanjut pada Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Sekjen Kemhan.

Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2014 tentang PENDIDIKAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

BAB Keempat

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16