PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 tentang PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, DAN PENGELOLAAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM UNTUK KEGIATAN PERTAHANAN NEGARA

PERMEN Nomor 7 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. 2. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 4. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. 5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. 6. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap. 7. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan. 8. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 9. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan. 10. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 11. Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan Kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil Hutan kayu dan hasil Hutan bukan kayu, serta memungut hasil Hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian Hutan. 12. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan Kawasan Hutan bagi kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan. 13. Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA adalah kegiatan bersama para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN PERTAHANAN NEGARA

Pasal 3

Koreksi

(1) Kawasan Hutan dapat digunakan untuk kegiatan Pertahanan Negara mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan. (2) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam: a. Kawasan Hutan Produksi; dan/atau b. Kawasan Hutan Lindung. (3) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan. (4) Kegiatan Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. pusat latihan tempur; b. stasiun radar; dan c. menara pengintai.

Pasal 4

(1) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (2) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan permohonan pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. (3) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar pendapatan negara bukan pajak Penggunaan Kawasan Hutan dan tanpa melakukan penanaman untuk rehabilitasi Kawasan Hutan. (4) Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Pertahanan Negara yang telah diterbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterbitkan berdasarkan permohonan dari Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. (2) Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pengajuan dari Panglima TNI kepada Menteri.

Pasal 6

(1) Pengajuan dari Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan usulan yang diajukan oleh: a. Kepala Staf Angkatan Darat; b. Kepala Staf Angkatan Laut; dan c. Kepala Staf Angkatan Udara. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 7

(1) Pengajuan yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memuat: a. rencana Penggunaan Kawasan Hutan hanya untuk kegiatan Pertahanan Negara dan tidak untuk pengelolaan dan pemanfaatan hasil Hutan; b. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan; c. letak, luas, dan batas areal yang dimohon sesuai dengan fungsi Kawasan Hutan yang digambarkan dalam peta; dan d. kondisi Kawasan Hutan yang dimohon antara lain memuat informasi: 1. fungsi Kawasan Hutan; 2. tutupan vegetasi; 3. perizinan penggunaan; dan 4. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. (2) Pengajuan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rencana kerja Penggunaan Kawasan Hutan yang memuat: a. rencana Penggunaan Kawasan Hutan; dan b. peta lokasi skala paling kecil 1 (satu) : 50.000 (lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi tersebut meliputi: 1. peta administrasi; 2. peta Kawasan Hutan; 3. peta iklim; 4. peta kelas lereng; 5. peta geologi; 6. peta tanah; 7. peta hidrologi; dan 8. peta penutupan lahan. (3) Peta lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat informasi luas Kawasan Hutan yang dimohon dan dilampirkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy format shapefile dengan koordinat system UTM Datum WGS 84.

Pasal 8

BAB Kedua

Tata Cara Pengajuan Izin Pinjam Pakai

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN PENGELOLAAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM UNTUK KEPENTINGAN PERTAHANAN NEGARA

Pasal 9

Koreksi

(1) KSA dan KPA dapat dikelola untuk kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan Pertahanan Negara. (2) KSA yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. cagar alam; dan b. suaka margasatwa. (3) KPA yang dikelolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. taman nasional; b. taman Hutan raya; dan c. taman wisata alam. (4) Pengelolaan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan sebagai kawasan pengawetan, dan keanekaragaman tumbuhan, serta satwa termasuk ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

Pasal 10

(1) Pengelolaan KSA dan KPA untuk kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan dan Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat persetujuan yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA yang telah ditandatangani. (2) Surat persetujuan Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan berdasarkan permohonan pengajuan Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA. (3) Surat persetujuan Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA yang telah diberikan kemudian ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Permohonan Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan berdasarkan permohonan dari Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. (2) Permohonan Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan pengajuan dari Panglima TNI.

Pasal 12

(1) Pengajuan dari Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan berdasarkan usulan yang diajukan oleh: a. Kepala Staf Angkatan Darat; b. Kepala Staf Angkatan Laut; dan c. Kepala Staf Angkatan Udara. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima TNI.

Pasal 13

(1) Pengajuan dari Panglima TNI kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus dilengkapi dengan: a. proposal kerja sama yang memuat maksud, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan dan kewajiban para pihak; b. citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 (lima belas) meter dan hasil penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hardcopy yang ditanda tangani oleh Panglima TNI; c. peta letak dan luas lokasi yang dimohonkan berukuran dengan skala 1 (satu) : 50.000 (lima puluh ribu); d. rencana pembangunan sarana dan prasarana yang disahkan oleh Panglima TNI; e. risalah umum kondisi Kawasan Hutan yang dimohon dan sekitarnya; dan f. pertimbangan teknis dari Kepala Unit Pengelola Hutan. (2) Menteri melakukan pemeriksaan administrasi dan penelitian fisik di lapangan terhadap pengajuan Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Menteri mendelegasikan pemeriksaan administrasi dan penelitian fisik di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 14

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan penelitian fisik di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tidak terdapat permasalahan, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan menyiapkan dan menyampaikan surat permohonan Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan penelitian fisik di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan, Menteri mengembalikan pengajuan Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) untuk dilengkapi. (3) Dalam hal penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri menyampaikan permohonan Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk mendapatkan persetujuan Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA. (4) Setelah mendapatkan persetujuan Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan menandatangani surat perjanjian Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA. (5) Dalam hal perjanjian Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menindaklanjuti dengan menyampaikan perjanjian Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA kepada Panglima TNI.

BAB Kedua

Tata Cara Izin Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Menteri selaku pengguna Kawasan Hutan bertanggungjawab atas Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Pertahanan Negara oleh Kemhan dan TNI. (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Pertahanan Negara oleh Kemhan dan TNI. (3) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan atas nama Menteri menandatangani perjanjian Kerja Sama Pengelolaan KSA dan KPA dan melakukan monitoring serta evaluasi atas Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Pertahanan Negara oleh Kemhan dan TNI.

Pasal 16

(1) Panglima TNI bertanggungjawab atas Penggunaan Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, pengelolaan KSA dan KPA untuk kepentingan Pertahanan Negara di lingkungan TNI. (2) Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Pertahanan Negara oleh TNI; dan b. melakukan monitoring dan evaluasi atas Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Pertahanan Negara oleh TNI.

Pasal 17

(1) Kepala Staf Angkatan bertanggungjawab atas Penggunaan Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan KSA dan KPA untuk kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan lingkup kewenangannya. (2) Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan lingkup kewenangannya; dan b. melakukan monitoring dan evaluasi atas Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Pasal 18

(1) Komandan/Panglima Komando Utama/Gubernur Akademi UO Angkatan bertanggungjawab atas Penggunaan Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, pengelolaan KSA dan KPA untuk kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan lingkup kewenangannya. (2) Komandan/Panglima Komando Utama/Gubernur Akademi UO Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan lingkup kewenangannya; dan b. menandatangani perjanjian kerja sama Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan monitoring serta evaluasi atas Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan lingkup kewenangannya.

(1) Menteri melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan terhadap pengajuan Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Dalam melakukan penelitian administrasi dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. (3) Menteri mendelegasikan penelitian administrasi dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. (4) Berdasarkan koordinasi dan delegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan melakukan: a. penelitian administrasi; dan b. penelitian lapangan dengan berkoordinasi dengan unit eselon 1 yang membidangi planologi kehutanan dan tata lingkungan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. (5) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terdapat permasalahan, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan menyiapkan dan menyampaikan: a. surat permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dan b. rencana kerja Penggunaan Kawasan Hutan. kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat kekurangan, Menteri mengembalikan pengajuan Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk dilengkapi. (7) Dalam hal penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetujui, Menteri menyampaikan permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk diterbitkan surat persetujuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. (8) Dalam hal surat persetujuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, Menteri menindaklanjuti menerbitkan surat keputusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan kepada Panglima TNI. (9) Setelah menerima surat keputusan dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Panglima TNI menandatangani surat perjanjian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 tentang PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, DAN PENGELOLAAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM UNTUK KEGIATAN PERTAHANAN NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20