PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Warga Negara Indonesia Bukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Warga Negara Asing

PERMEN Nomor 7 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 12

Koreksi

Persyaratan umum untuk memperoleh Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan meliputi: a. Prajurit TNI dan WNI bukan Prajurit TNI yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. memiliki integritas moral dan keteladanan; c. berjasa terhadap bangsa dan negara; d. berkelakuan baik; e. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 13

Persyaratan khusus untuk memperoleh Gelar meliputi: a. pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa; b. tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan; c. melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya; d. pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang menunjang pembangunan bangsa dan negara; e. pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa; f. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan/atau g. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

Pasal 14

Persyaratan khusus bagi Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Jasa berupa Medali Kepeloporan meliputi: a. berjasa dan berprestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan: 1. pendidikan; 2. perekonomian; 3. sosial; 4. seni; 5. budaya; 6. agama, 7. hukum; 8. kesehatan; 9. pertanian; 10. kelautan; 11. lingkungan; dan/atau 12. bidang lain; b. berjasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau c. berjasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan.

Pasal 15

Persyaratan khusus bagi Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Jasa berupa Medali Kejayaan apabila berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengharumkan nama bangsa dan negara di bidang: a. pendidikan; b. ilmu pengetahuan; c. teknologi; d. olahraga; e. seni; f. budaya; g. agama; dan/atau h. bidang lain.

Pasal 16

Persyaratan khusus bagi Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Jasa berupa Medali Perdamaian apabila berjasa dan berprestasi luar biasa dalam mengembangkan dan memajukan: a. perdamaian; b. diplomasi; c. persahabatan; dan d. persaudaraan.

Pasal 31

(1) Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha Militer dapat diberikan pada kesatuan di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa Samkaryanugraha. (2) Persyaratan khusus pada kesatuan di lingkungan TNI untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa Samkaryanugraha Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kesatuan di lingkungan TNI yang telah berjasa dalam suatu operasi militer dan pembangunan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup negara dan bangsa.

BAB Keempat

Persyaratan Khusus Tanda Kehormatan kepada Prajurit TNI

Pasal 17

Koreksi

Tanda Kehormatan berupa Bintang Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas: a. Bintang Gerilya; b. Bintang Sakti; c. Bintang Dharma; d. Bintang Yudha Dharma; e. Bintang Kartika Eka Pakçi; f. Bintang Jalasena; dan g. Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Pasal 18

Koreksi

Persyaratan khusus bagi Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa: a. Bintang Gerilya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diberikan kepada Prajurit TNI yang berjuang mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dari agresi negara asing dengan cara bergerilya; b. Bintang Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diberikan kepada Prajurit TNI yang menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas operasi militer tanpa merugikan tugas pokoknya; c. Bintang Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diberikan kepada Prajurit TNI yang menyumbangkan jasa bakti melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan TNI; d. Bintang Yudha Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d diberikan kepada: 1. Prajurit TNI yang mendarmabaktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan, perkembangan, dan terwujudnya integrasi TNI; atau 2. Prajurit TNI dalam tugasnya menghasilkan karya yang benar-benar sangat dirasakan manfaatnya oleh pemerintah, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dalam rangka perwujudan dan pembinaan untuk keutuhan dan kesempurnaan TNI; e. Bintang Kartika Eka Pakçi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e diberikan kepada Prajurit TNI yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat tanpa merugikan tugas pokoknya; f. Bintang Jalasena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f diberikan kepada Prajurit TNI Angkatan Laut yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Laut tanpa merugikan tugas pokoknya; dan g. Bintang Swa Bhuwana Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g diberikan kepada Prajurit TNI Angkatan Udara yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Udara tanpa merugikan tugas pokoknya.

BAB 1

Bintang Militer

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Tanda Kehormatan berupa Bintang Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas: a. Bintang Republik INDONESIA; b. Bintang Mahaputera; c. Bintang Jasa; d. Bintang Kemanusiaan; e. Bintang Penegak Demokrasi; f. Bintang Budaya Parama Dharma; dan g. Bintang Bhayangkara.

Pasal 20

BAB 2

Bintang Sipil

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Koreksi

Persyaratan khusus bagi Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa: a. Bintang Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan kepada: 1. Prajurit TNI yang berjasa sangat luar biasa diberbagai bidang yang bermanfaat bagi keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan bangsa dan negara; 2. Prajurit TNI yang pengabdian dan pengorbanannya diberbagai bidang yang sangat berguna bagi bangsa dan negara; dan/atau 3. Prajurit TNI yang darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. b. Bintang Mahaputera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diberikan kepada: 1. Prajurit TNI yang berjasa luar biasa diberbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa dan negara; 2. Prajurit TNI yang pengabdian dan pengorbanan di bidang: a) sosial; b) politik. c) ekonomi; d) hukum; e) budaya; f) ilmu pengetahuan; g) teknologi; dan h) beberapa bidang lain; 3. Prajurit TNI yang darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. c. Bintang Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c diberikan kepada: 1. Prajurit TNI yang berjasa besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, kebesaran bangsa dan negara; 2. Prajurit TNI yang pengabdian dan pengorbanannya di bidang: a) sosial; b) politik. c) ekonomi; d) hukum; e) budaya; f) ilmu pengetahuan; g) teknologi; dan h) beberapa bidang lain; 3. Prajurit TNI yang darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional. d. Bintang Kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diberikan kepada: 1. Prajurit TNI yang berjasa besar di suatu bidang yang bermanfaat bagi tegaknya nilai perikemanusiaan dan perikeadilan bangsa dan negara; 2. Prajurit TNI yang pengabdian dan pengorbanan yang berguna bagi bangsa dan negara di bidang: a) hak asasi manusia; b) hukum; c) pelayanan publik; dan d) kemanusiaan. 3. Prajurit TNI yang darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional. e. Bintang Penegak Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e diberikan kepada: 1. Prajurit TNI yang berjasa besar di suatu bidang yang bermanfaat bagi tegaknya prinsip kerakyatan, kebangsaan, kenegaraan, dan pembangunan hukum nasional; 2. Prajurit TNI yang pengabdian dan pengorbanan yang berguna bagi bangsa dan negara di bidang: a) demokrasi; b) politik; dan c) legislasi. 3. Prajurit TNI yang darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional; f. Bintang Budaya Parama Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f diberikan kepada: 1. Prajurit TNI yang berjasa besar dalam meningkatkan, memajukan dan membina kebudayaan bangsa dan negara; 2. Prajurit TNI yang pengabdian dan pengorbanan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara di bidang: a) kebudayaan; b) keseniaan; c) nilai-nilai tradisional; dan d) kearifan lokal. 3. Prajurit TNI yang darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional; dan g. Bintang Bhayangkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g diberikan kepada Prajurit TNI yang berjasa besar terhadap kemajuan dan pengembangan kepolisian.

Pasal 21

Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas: a. Satyalancana Bhakti; b. Satyalancana Teladan; c. Satyalancana Kesetiaan; d. Satyalancana Santi Dharma; e. Satyalancana Dwidya Sistha; f. Satyalancana Dharma Nusa; g. Satyalancana Dharma Bantala; h. Satyalancana Dharma Samudra; i. Satyalancana Dharma Dirgantara; j. Satyalancana Wira Nusa; k. Satyalancana Wira Dharma; l. Satyalancana Wira Siaga; dan m. Satyalancana Ksatria Yudha.

Pasal 22

BAB 3

Satyalancana Militer

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Persyaratan khusus bagi Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa: a. Satyalancana Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan kepada Prajurit TNI yang telah berjasa luar biasa menjadi pembela bangsa dan kedaulatan rakyat dalam melaksanakan tugas militer sehingga mendapat luka sebagai akibat langsung tindakan musuh dan di luar kesalahannya yang memerlukan perawatan kedokteran; b. Satyalancana Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diberikan kepada Prajurit TNI yang: 1. berjasa dalam usaha membela bangsa dan kedaulatan negara dalam waktu perang dan operasi militer paling singkat 1 (satu) tahun secara terus- menerus, atau di luar keadaan waktu perang dan operasi militer paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus. 2. Tanda Kehormatan Satyalancana Teladan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali; c. Satyalancana Kesetiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diberikan kepada Prajurit TNI yang berjasa luar biasa dan telah menunjukkan kesetiaan kepada TNI, bangsa, dan negara dengan ketentuan: 1. telah melaksanakan tugas dinas ketentaraan selama: a) 8 (delapan) tahun; b) 16 (enam belas) tahun; c) 24 (dua puluh empat) tahun; dan d) 32 (tiga puluh dua) tahun penuh secara terus menerus. 2. setia dengan bekerja sungguh-sungguh tanpa cacat; d. Satyalancana Santi Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d diberikan kepada Prajurit TNI yang selesai melaksanakan tugas internasional sebagai kontingen Garuda atau military observer, dengan ketentuan: 1. menunjukkan disiplin, taat pada pimpinan dan berkelakuan baik sejak mulai ditempatkan sampai dengan ditarik kembali ke INDONESIA; 2. ditempatkan selama 2 (dua) bulan secara terus- menerus; atau 3. gugur/meninggal dunia bukan karena akibat tindakan sendiri; e. Satyalancana Dwidya Sistha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e diberikan kepada: 1. Prajurit TNI yang berjasa dalam kemajuan dan pertumbuhan TNI karena jabatan yang bersangkutan sebagai guru/instruktur pada lembaga pendidikan TNI dengan menunjukkan kesetiaannya, prestasi kerja, dan berkelakuan baik: a) paling singkat 2 (dua) tahun secara terus- menerus; b) paling singkat 3 (tiga) tahun secara tidak terus- menerus; c) paling singkat 3 (tiga) angkatan pendidikan secara terus-menerus; atau d) paling singkat 4 (empat) angkatan pendidikan secara tidak terus menerus. 2. Prajurit TNI yang bertugas pada lembaga pendidikan, dinas, dan satuan yang fungsinya menyelenggarakan pendidikan; f. Satyalancana Dharma Nusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f diberikan kepada Prajurit TNI yang berjasa dalam melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di daerah bergejolak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dengan ketentuan: 1. paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus; 2. paling singkat 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus menerus; atau 3. yang bersangkutan gugur/tewas akibat penugasan; g. Satyalancana Dharma Bantala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g diberikan kepada Prajurit TNI Angkatan Darat yang telah mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Darat secara paripurna, dengan ketentuan: 1. telah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun; 2. bertugas paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; atau 3. yang bersangkutan gugur/tewas; h. Satyalancana Dharma Samudra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h diberikan kepada Prajurit TNI Angkatan Laut yang telah mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Laut secara paripurna, dengan ketentuan: 1. telah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun; 2. bertugas paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; atau 3. yang bersangkutan gugur/tewas; i. Satyalancana Dharma Dirgantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i diberikan kepada Prajurit TNI Angkatan Udara yang telah mendarmabaktikan diri kepada TNI Angkatan Udara secara paripurna, dengan ketentuan: 1. telah memiliki Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan 24 (dua puluh empat) tahun; 2. bertugas paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; atau 3. yang bersangkutan gugur/tewas; j. Satyalancana Wira Nusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j diberikan kepada Prajurit TNI yang: 1. bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan pulau terluar Negara Kesatuan Republik INDONESIA; a) paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus; atau b) 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus menerus dalam 1 (satu) kali penugasan. 2. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Nusa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali; k. Satyalancana Wira Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k diberikan kepada Prajurit TNI yang: 1. bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan perbatasan Negara Kesatuan Republik INDONESIA: a) paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus; atau b) 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus menerus dalam 1 (satu) kali penugasan. 2. Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Wira Dharma sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan paling banyak 2 (dua) kali. l. Satyalancana Wira Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf l diberikan kepada Prajurit TNI yang bertugas dan mendarmabaktikan diri untuk pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA, dengan ketentuan: 1. Perwira Tinggi paling singkat 1 (satu) tahun; 2. Perwira Menengah/Perwira Pertama paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau 3 (tiga) tahun secara tidak terus menerus; dan 3. Bintara/Tamtama paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus atau 4 (empat) tahun secara tidak terus menerus; dan m. Satyalancana Ksatria Yudha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m diberikan kepada Prajurit TNI yang: 1. menunjukkan pengabdian, kecakapan dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas khusus di kesatuan khusus paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau 3 (tiga) tahun secara tidak terus menerus; atau 2. berjasa luar biasa dalam melaksanakan tugas khusus pada kesatuan khusus, berupa latihan atau tugas khusus beresiko tinggi yang mengakibatkan gangguan kejiwaan, kecacatan fisik, atau kematian.

Pasal 23

Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri atas: a. Satyalancana Perintis Kemerdekaan; b. Satyalancana Pembangunan; c. Satyalancana Wira Karya; d. Satyalancana Kebaktian Sosial; e. Satyalancana Kebudayaan; f. Satyalancana Pendidikan; dan g. Satyalancana Dharma Olahraga.

Pasal 24

BAB 4

Satyalancana Sipil

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Koreksi

Persyaratan khusus bagi Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa: a. Satyalancana Perintis Kemerdekaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diberikan kepada Prajurit TNI yang: 1. menjadi pendiri atau pemimpin pergerakan yang mengakibatkan kesadaran kebangsaan; dan/atau 2. giat dan aktif bekerja kearah itu dan karenanya mendapatkan hukuman dari pemerintah kolonial; atau 3. terus-menerus menentang secara aktif penjajahan kolonial, satu sama lain dengan syarat kemudian tidak menentang Republik INDONESIA; b. Satyalancana Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diberikan kepada Prajurit TNI yang berjasa terhadap negara dan masyarakat dalam lapangan pembangunan negara pada umumnya atau dalam lapangan pembangunan sesuatu bidang tertentu pada khususnya; c. Satyalancana Wira Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c diberikan kepada Prajurit TNI yang berjasa dalam memberikan darma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa INDONESIA sehingga dijadikan teladan bagi orang lain; d. Satyalancana Kebaktian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diberikan kepada Prajurit TNI yang berjasa dalam bidang perikemanusiaan pada umumnya atau dalam suatu bidang perikemanusiaan pada khususnya; e. Satyalancana Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e diberikan kepada Prajurit TNI yang berjasa dalam bidang kebudayaan; f. Satyalancana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f diberikan kepada Prajurit TNI yang menjadi pendidik dan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal yang telah melaksanakan tugas: 1. paling singkat 30 (tiga puluh) hari secara terus- menerus atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara tidak terus-menerus, atau gugur/ tewas di daerah yang mengalami bencana alam dan bencana sosial; 2. paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus-menerus atau selama 6 (enam) tahun secara tidak terus- menerus di daerah terpencil dan/atau daerah terbelakang; 3. paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus atau 8 (delapan) tahun secara tidak terus menerus di daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, dan daerah perbatasan dengan negara lain; atau 4. paling singkat 8 (delapan) tahun secara terus- menerus dan berprestasi luar biasa di bidang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya masing- masing yang diakui oleh masyarakat, pemerintah, dan badan/lembaga nasional atau internasional; dan g. Satyalancana Dharma Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g diberikan kepada Prajurit TNI sebagai: 1. olahragawan perorangan/beregu yang telah berprestasi meraih medali dalam Olimpiade (Olympic Game) dan/atau kejuaraan dunia cabang khusus; atau 2. pelatih yang telah melahirkan olahragawan berprestasi meraih medali dalam Olimpiade (Olympic Game) dan/atau kejuaraan dunia cabang khusus.

BAB Kelima

Persyaratan Khusus Tanda Kehormatan bagi WNI bukan Prajurit TNI

Pasal 25

Koreksi

Tanda Kehormatan berupa Bintang Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas: a. Bintang Gerilya; b. Bintang Sakti; c. Bintang Dharma; d. Bintang Yudha Dharma; e. Bintang Kartika Eka Pakçi; f. Bintang Jalasena; dan g. Bintang Swa Bhuwana Paksa.

Pasal 26

Koreksi

Persyaratan khusus kepada WNI bukan Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa: a. Bintang Gerilya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang berjuang mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dari agresi negara asing dengan cara bergerilya; b. Bintang Sakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang menunjukkan keberanian dan ketabahan tekad melampaui dan melebihi panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas operasi militer; c. Bintang Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang menyumbangkan jasa bakti melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer sehingga memberikan keuntungan luar biasa untuk kemajuan TNI; d. Bintang Yudha Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang berjasa besar dalam bidang pembangunan TNI yang hasilnya benar-benar sangat dirasakan menfaatnya oleh pemerintah dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; e. Bintang Kartika Eka Pakçi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Darat; f. Bintang Jalasena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Laut; dan g. Bintang Swa Bhuwana Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan TNI Angkatan Udara.

BAB 1

Bintang Militer

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Tanda Kehormatan berupa Satyalancana Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas: a. Satyalancana Bhakti; b. Satyalancana Santi Dharma; c. Satyalancana Dwidya Sistha; dan d. Satyalancana Dharma Nusa.

Pasal 28

Persyaratan khusus bagi WNI bukan Prajurit TNI untuk memperoleh Tanda Kehormatan berupa: a. Satyalancana Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang bertugas operasi bersama TNI yang telah berjasa luar biasa menjadi pembela bangsa dan kedaulatan rakyat dalam melaksanakan tugas militer sehingga mendapat luka-luka sebagai akibat langsung tindakan musuh dan di luar kesalahannya yang memerlukan perawatan kedokteran; b. Satyalancana Santi Dharma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang telah turut serta melaksanakan tugas internasional sebagai kontingen Garuda atau military observer; c. Satyalancana Dwidya Sistha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang berjasa dalam kemajuan dan pertumbuhan TNI karena jabatan yang bersangkutan sebagai guru/instruktur pada lembaga pendidikan TNI dengan menunjukkan kesetiaannya, prestasi kerja, dan berkelakuan baik: 1. paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus; 2. paling singkat 3 (tiga) tahun secara tidak terus- menerus; 3. paling singkat 3 (tiga) angkatan pendidikan secara terus-menerus; atau 4. paling singkat 4 (empat) angkatan pendidikan secara tidak terus menerus; dan d. Satyalancana Dharma Nusa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d diberikan kepada WNI bukan Prajurit TNI yang berjasa dalam membantu operasi pemulihan keamanan di daerah konflik di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dengan ketentuan: 1. paling singkat 90 (sembilan puluh) hari secara terus menerus; 2. paling singkat 120 (seratus dua puluh) hari secara tidak terus menerus; atau 3. yang bersangkutan gugur atau tewas akibat penugasan.

BAB 2

Satyalancana Militer

Pasal 27

Koreksi

Pasal 28

Koreksi

BAB V

TUGAS, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENELITI

Pasal 38

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan tugas, Tim Peneliti berkoordinasi dengan kepala satuan kerja. (2) Tugas Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mempelajari dan menilai usulan serta persyaratan administrasi dari kepala satuan kerja; b. melaksanakan rapat untuk membahas dan menentukan penilaian; c. membuat rekomendasi hasil penilaian; d. mengesahkan hasil penilaian; e. membuat dan menandatangani berita acara hasil rapat dan hasil penilaian; dan f. membuat keputusan penetapan hasil penilaian. (3) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sidang penentuan keputusan penetapan hasil penilaian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan kepada Menteri untuk diajukan kepada PRESIDEN melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. (4) Sidang penentuan keputusan penetapan hasil penilaian bagi seseorang yang berhak diusulkan pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 39

(1) Tim Peneliti berkedudukan di: a. Kementerian Pertahanan; dan b. Markas Besar TNI. (2) Tim Peneliti berkedudukan di Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memberikan pertimbangan dan saran mengenai pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang diajukan oleh Menteri. (3) Tim Peneliti berkedudukan di Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memberikan pertimbangan dan saran mengenai pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang diajukan oleh Panglima.

Pasal 40

(1) Keanggotaan Tim Peneliti Pusat paling sedikit 9 (sembilan) orang. (2) Tim Peneliti Pusat di Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagai Ketua merangkap Anggota; b. Asisten Personel Panglima sebagai Wakil Ketua I merangkap Anggota; c. Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagai Wakil ketua II merangkap Anggota; d. Kepala Sub Direktorat Perawatan Personel Direktorat Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan sebagai Sekretaris I merangkap Anggota; e. Perwira Bantuan IV/Perawatan Personel Staf Personel TNI sebagai Sekretaris II merangkap Anggota; f. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan sebagai Anggota; g. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan sebagai Anggota; h. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan sebagai Anggota; dan i. Perwira Bantuan D1 Direktorat D Badan Intelijen Strategi TNI sebagai Anggota. (3) Tim Peneliti Pusat di Kementerian Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 41

Ketentuan mengenai Tim Peneliti Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan di satuan Markas Besar TNI ditetapkan dengan Peraturan Panglima.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Warga Negara Indonesia Bukan Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Warga Negara Asing

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

BAB 3

Pasal 9

Pasal 10

BAB 4

Pasal 10

Pasal 11

BAB 5

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

Pasal 18

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 3

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 4

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

Pasal 26

BAB 1

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 2

Pasal 27