PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 7 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 3. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik INDONESIA yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/ menyerahkan, uang atau surat berharga atau barang- barang negara/ daerah. 5. Pihak Ketiga adalah orang atau badan yang bukan Bendaharawan atau bukan Pegawai Negeri, karena perbuatannya yang melanggar hukum atau karena salahnya dapat menimbulkan Kerugian Negara. 6. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutannya dilakukan melalui cara-cara yang ditentukan dalam pedoman ini. 7. Tuntutan perbendaharaan adalah proses penentuan pengembalian kekurangan perbendaharaan (Comptabel Tekort) terhadap Pegawai Negeri selaku Bendaharawan (Uang atau Barang), yang karena ke- salahan/kelalaian/kealpaannya, langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Negara atas Kepengurusan Perbendaharaan Negara yang dipercayakan kepadanya. 8. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri bukan Bendaharawan dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung/tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pegawai tersebut atau kelalaian dalam melaksana-kan tugas dan kewajibannya. 9. Penghapusan kekurangan perbendaharaan adalah penghapusan suatu kekurangan perbendaharaan dari perhitungan Bendaharawan bilamana kekurangan itu terjadi di luar kesalahan, kelalaian atau kealpaan Bendaharawan yang bersangkutan. 10. Penghapusan Piutang/Tagihan Negara adalah penghapusan suatu piutang negara/tagihan negara dari administrasi piutang dan dilakukan karena piutang/tagihan itu berdasarkan alasan-alasan tertentu tidak dapat ditagih namun dengan dilakukannya penghapusan itu, hak tagih negara masih tetap ada. 11. Kadaluwarsa adalah lewatnya waktu sehingga peristiwa kerugian negara tidak dapat dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan. 12. Surat Keputusan Perselaan atau disebut keputusan batas waktu adalah surat keputusan yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberi kesempatan menjawab kepada Bendaharawan yang bersangkutan atas kekurangan perbendaharaan yang terdapat dalam pengurusannya, kesempatan tersebut diberikan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari terhitung dari diterimanya surat keputusan tersebut oleh Bendaharawan yang bersangkutan. 13. Pemegang Kas yang selanjutnya disebut Pekas adalah Badan keuangan, nama jabatan atau pejabat kepala badan keuangan yang terkecil (Tingkat–IV) yang bertugas melaksanakan pengurusan keuangan (sebagai bendaharawan dan ordonatur pembantu) untuk mendukung pelaksanaan program satu satuan kerja atau lebih yang menjadi tanggung jawabnya. 14. Verifikasi adalah tindakan pemeriksaan, penelitian dan pencocokan atas jumlah ataupun urusan, dokumen bukti pembayaran/pengeluaran atau bukti penerimaan guna menentukan apakah dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh Pelaku Kerugian Negara .

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB II

KERUGIAN NEGARA

Pasal 3

Koreksi

Pelaku kerugian negara yaitu: a. Pegawai Negeri selaku Bendahara; b. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan c. pihak lain diluar huruf a dan huruf b.

Pasal 4

Koreksi

Penyebab kerugian negara yaitu: a. perbuatan manusia: 1. kesengajaan; 2. kelalaian, kealpaan, kesalahan; dan 3. diluar kemampuan si pelaku. b. kejadian alam: 1. bencana alam (gempa bumi,tanah longsor,banjir dan kebakaran, dan sebagainya); dan 2. proses alamiah (membusuk, mencair, menyusut, mengurai dan sebagainya).

Pasal 5

Penyelesaian Kerugian Negara dapat dilakukan melalui cara: a. damai; b. Tuntutan Ganti Rugi; c. Tuntutan Perbendaharaan; dan d. tuntutan melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 6

(1) Cara damai sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a merupakan suatu cara menyelesaikan kerugian negara tanpa suatu proses penuntutan yang dilakukan oleh negara. (2) Penggantian kerugian negara dapat dilakukan secara tunai sekaligus atau secara angsuran yang harus lunas paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun dengan penyerahan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan disertai jaminan kebendaan yang cukup dari yang bersangkutan dilengkapi Surat Kuasa Menjual Barang yang dijaminkan.

Pasal 7

(1) Cara Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b pada dasarnya tuntutan ganti rugi dilakukan oleh Menteri Pertahanan setelah upaya penyelesaian kerugian negara secara damai tidak berhasil. (2) Tuntutan ganti rugi baru dapat dilakukan terhadap Pegawai Negeri apabila: a. adanya perbuatan melanggar hukum atau kelalaian kewajibannya yang dipersalahkan kepadanya yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsinya ataupun dengan status dalam jabatannya; b. pegawai negeri yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan melanggar hukum/kelalaian itu tidak berkedudukan sebagai bendaharawan; dan c. negara baik secara langsung ataupun tidak langsung dirugikan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian itu dari pegawai negeri dimaksud.

Pasal 8

(1) Cara Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c, merupakan tuntutan perbendaharaan yang dilakukan oleh BPK setelah upaya penyelesaian kerugian negara secara damai tidak berhasil. (2) Mendahului keputusan BPK maka untuk menjamin kepentingan negara, Menteri Pertahanan mengeluarkan/menerbitkan surat keputusan pembebanan sementara ganti rugi.

Pasal 9

(1) Cara Tuntutan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d, dikhususkan bagi pihak ketiga yang menimbulkan kerugian negara setelah upaya penyelesaian dengan cara damai tidak berhasil. (2) Dalam hal ini tuntutan ganti rugi dilakukan melalui pengadilan negeri.

Pasal 10

(1) Proses penyelesaian tuntutan ganti rugi sampai dengan pembebanan ganti rugi berada pada Kemhan beserta jajarannya. (2) Proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan sampai dengan pembebanannya berada pada BPK, dimana Kemhan berikut jajarannya membantu kelancaran proses penuntutannya. (3) Instansi di lingkungan Kemhan dan TNI yang terkait dalam proses penyelenggaraan tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan terdiri atas: a. Satuan Kerja (Satker); b. Komando Utama (Kotama)/Badan yang setingkat; c. Unit Organisasi (UO); dan d. Kementerian Pertahanan.

Pasal 11

(1) Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan TNI merupakan instansi pelaksana tingkat awal yang bertugas untuk memproses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang terjadi dilingkungannya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ka Satker mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. mengadakan pemeriksaan kerugian negara; b. menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan mengenai kerugian negara; c. membuat surat panggilan; d. mengupayakan dan/atau membatalkan penyelesaian kerugian negara secara damai; e. mengeluarkan surat perintah pemotongan gaji; f. menerbitkan surat perintah sita jaminan; dan g. membuat dan mengirimkan laporan tentang terjadinya kerugian negara kepada Kotama.

Pasal 12

(1) Kotama/Badan yang setingkat merupakan instansi atasan satker di lingkungan Kemhan dan TNI yang bertugas melanjutkan proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) yang terjadi di lingkungan Satker jajarannya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panglima/Kepala Kotama berwenang dan bertanggung jawab: a. mengadakan pemeriksaan penelitian dokumen TPTGR yang diajukan Satker jajarannya; b. menerbitkan surat pendapat kerugian negara; dan c. meneruskan dokumen TPTGR ke Unit Organisasi untuk penyelesaian proses lebih lanjut.

Pasal 13

(1) Unit Organisasi merupakan Satuan Atasan Kotama di lingkungan Kemhan dan TNI yang bertugas melanjutkan proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang terjadi di lingkungan Kotama jajarannya. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam huruf a, Kepala Unit Organisasi berwenang dan bertanggung jawab: a. mengadakan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen TPTGR yang diajukan Panglima/Kepala Kotama dan Kepala Satker di jajarannya; b. menerbitkan Keputusan Pembebanan Sementara Ganti Rugi; dan c. meneruskan dokumen TPTGR ke Kemhan untuk penyelesaian lebih lanjut.

Pasal 14

(1) Kemhan merupakan instansi tertinggi di lingkungan Kemhan dan TNI yang bertugas memproses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang terjadi di lingkungan Kemhan dan TNI, membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN), yang terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal; b. Inspektur Jenderal; c. Kepala Biro Keuangan; d. Kepala Bagian Personel; dan e. Sekretariat. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam huruf a, Menteri Pertahanan berwenang dan bertanggung jawab: a. mengadakan pemeriksaan dan penelitian terakhir terhadap dokumen Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan dari satuan jajarannya; b. menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Tetap untuk Tuntutan Ganti Rugi dan Surat Keputusan Pembebanan Sementara untuk Tuntutan Perbendaharaan; dan c. meneruskan dokumen Tuntutan Perbendaharaan kepada BPK untuk penyelesaian proses lebih lanjut.

BAB Ketiga

Penyelesaian Kerugian Negara

Pasal 5

Koreksi

Penyelesaian Kerugian Negara dapat dilakukan melalui cara: a. damai; b. Tuntutan Ganti Rugi; c. Tuntutan Perbendaharaan; dan d. tuntutan melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Tataran, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 15

Koreksi

(1) Kerugian Negara akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pegawai Negeri karena kelalaian dalam melaksanakan kewajiban. (2) Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri bukan selaku Bendaharawan yang menimbulkan kerugian negara wajib mengganti dan mengembalikan kepada negara. (3) Dalam penyelenggaraan Tuntutan Ganti Rugi apabila pemeriksaan yang dilakukan mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan persangkaan telah terjadi pidana, maka tidak menutup kemungkinan untuk diajukan perkaranya melalui tuntutan secara hukum pidana di samping Tuntutan Ganti Rugi tetap berlangsung. (4) Apabila penyelesaian Kerugian Negara secara damai tidak dapat atau gagal dilaksanakan dan/atau tidak memungkinkan untuk diselesaikan, maka penyelesaiannya ditempuh melalui penyelenggaraan Tuntutan Ganti Rugi yang kewenangannya berada pada Menteri Pertahanan. (5) Proses tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan sebagai berikut: a. tuntutan ganti rugi dengan penerbitan surat pemberitahuan tentang kerugian negara (surat gugatan) dari Ka Satker yang anggarannya dirugikan karena pelaku, tembusan surat gugatan dikirimkan oleh Ka Satker kepada Panglima/Ka Kotama, Ka Unit Organisasi dan Menteri Pertahanan; b. penerbitan surat perintah tentang pembentukan tim sita jaminan terhadap barang-barang milik pelaku oleh Ka Satker; c. pelaku diberi kesempatan untuk membuat surat tanggapan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari terhadap surat pemberitahuan (surat gugatan) tentang kerugian negara, disampaikan kepada Ka Unit Organisasi melalui Ka Satker dengan tembusan Panglima/Ka Kotama; d. Panglima/Ka Kotama menerbitkan Surat Pendapat atas peristiwa Kerugian Negara ditujukan kepada Ka Unit Organisasi dengan tembusan Ka Satker; e. Ka Unit Organisasi menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara Ganti Rugi dengan tembusan kepada BPK, Menteri Pertahanan, Panglima/Ka Kotama dan Ka Satker. Asli Surat Keputusan Pembebanan Sementara Ganti Rugi disampaikan kepada pelaku melalui Panglima/Ka Kotama dan Ka Satker; f. petikan Surat Keputusan Pembebanan Sementara yang diterima pelaku, maka pelaku diberi kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari untuk membuat Surat Keberatan/Banding ditujukan kepada Menteri Pertahanan melalui Ka Satker; g. Menteri Pertahanan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Tetap Ganti Rugi setelah menerima Surat Keberatan/Banding dari pelaku; dan h. apabila pelaku tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembelaan baik dengan Surat Tanggapan dan/atau Surat Keberatan/Banding dalam waktu yang telah ditetapkan maka: 1. Kepala Unit Organisasi menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara Ganti Rugi; dan 2. Menteri Pertahanan menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Tetap Ganti Rugi. (6) Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Tetap Ganti Rugi oleh Menteri Pertahanan, maka Ka Unit Organisasi secara berjenjang sampai tingkat Satker melaksanakan keputusan tersebut dengan diawali penerbitan Surat Perintah Pelelangan terhadap barang pelaku yang sudah disitajaminkan.

Pasal 16

Pasal 17

Pelaksanaan Keputusan Tuntutan Ganti Rugi berlaku sejak diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara Ganti Rugi, dan batas waktu penyampaian tanggapan telah lewat atau berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Tetap Ganti Rugi Ka Satker langsung membentuk Tim Pelaksana dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Panglima/Ka Kotama dan tembusan disampaikan kepada Menteri Pertahanan dan Ka Unit Organisasi.

Pasal 18

(1) Tim Pelaksana Keputusan Ganti Rugi dari unsur Satker/Pejabat lain di luar Satker yang diperlukan sebagai berikut: a. personel; b. logistik; c. keuangan; d. intel/Pam; e. Pom TNI/Provost; dan f. hukum. (2) Tim Pelaksana Keputusan Ganti Rugi berkewajiban: a. membuat Berita Acara tentang pelaksanaan pelelangan; dan b. membuat dan melaporkan daftar perhitungan hasil pelelangan kepada Ka Satker dilampiri bukti yang terkait.

Pasal 19

Tenaga Ahli (bila diperlukan) dalam melaksanakan pelelangan barang sitaan Tim Pelaksana Keputusan Ganti Rugi bertugas: a. melakukan penelitian dan penaksiran kembali harga barang yang dilelang; b. menyerahkan hasil pelelangan kepada Pekas yang ditunjuk untuk disetorkan ke Kas Negara setelah diperhitungkan dengan biaya pemeliharaan barang yang dilelang dan biaya administrasi pelelangan; c. melaksanakan penyitaan dan pelelangan terhadap aset/barang kekayaan lain milik pelaku apabila dari hasil pelelangan barang sitaan milik pelaku belum menutup seluruh beban kerugian yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembebanan Sementara Ganti Rugi/Surat Keputusan Pembebanan Tetap Ganti Rugi; dan d. menentukan kelanjutan atau dihentikan pelaksanaan pemotongan gaji pelaku sesuai dengan hasil perhitungan pemotongan gaji pelaku dan hasil bersih pelelangan dihadapkan jumlah pembebanan hutang Kerugian Negara terhadap pelaku.

BAB Kesatu

Proses Penyelenggaraan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 15

Koreksi

BAB Kedua

Tata Cara Penyelenggaraan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 16

Koreksi

(1) Tingkat Satker: a. penanggung jawab penyelenggaraan Tuntutan Ganti Rugi di tingkat Satker yaitu pejabat personalia dibantu oleh pejabat terkait; b. kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: 1. menentukan jumlah pasti kerugian negara: a) apabila kerugian negara akibat uang hilang maka jumlah kerugian negara dihitung sebesar nilai uang yang hilang; b) apabila kerugian negara sebagai akibat dari barang yang rusak maka jumlah kerugian negara sebesar nilai perbaikan atas kerusakan barang tersebut; c) apabila kerugian negara sebagai akibat barang yang hilang, maka penentuan jumlah pasti kerugian negara sebagai berikut: 1) untuk barang yang sudah ditetapkan harga standarnya dari instansi yang berwenang, maka jumlah kerugian negara sebesar harga standar mutakhir yang ditetapkan tanpa penyusutan; 2) terhadap barang yang tidak ada harga standar, jumlah kerugian negara ditetapkan berdasarkan harga pasar (umum) setempat pada saat barang hilang tanpa penyusutan; dan 3) khusus untuk barang yang diadakan dengan menggunakan mata uang asing, penentuan jumlah pasti kerugian negara agar diupayakan dengan menggunakan harga standar/kurs yang berlaku pada saat barang hilang/rusak. 2. menerbitkan surat pemberitahuan tentang kerugian negara (surat gugatan); 3. menerbitkan surat perintah tentang pemotongan gaji; 4. menerbitkan surat perintah tentang pembentukan tim dan pelaksanaan sita jaminan; 5. seluruh dokumen kerugian negara tersebut termasuk surat tanggapan pelaku dikirimkan kepada Ka Unit Organisasi melalui Panglima/Ka Kotama dengan tembusan kepada Menteri Pertahanan; dan 6. dokumen surat keberatan/banding yang diterima Ka Satker dari pelaku dikirimkan kepada Menteri Pertahanan secara berjenjang. (2) Tingkat Kotama: a. penanggung jawab penyelenggaraan Tuntutan Ganti Rugi ditingkat Kotama yaitu Inspektur Kotama dibantu oleh pejabat terkait; dan b. kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: 1. menyiapkan Surat Pendapat Kerugian Negara (SPKN) yang terjadi berdasarkan dokumen kerugian negara yang diterima dari Ka Satker, untuk ditandatangani Panglima/Ka Kotama; 2. meneruskan berkas penuntutan kerugian negara yang diterima dari Ka Satker dilampiri SPKN kepada Ka Unit Organisasi dalam hal ini Inspektur Jenderal; dan 3. pengiriman SPKN ditujukan kepada: a) Menteri Pertahanan dalam hal ini Irjen Kemhan; dan b) Ka Satker yang bersangkutan. (3) Tingkat Unit Organisasi Angkatan. a. penanggung jawab Penyelenggaraan Tuntutan Ganti Rugi ditingkat Unit Organisasi adalah Inspektur Jenderal dibantu pejabat terkait; dan b. kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: 1. meneliti berkas dokumen kerugian negara dari Kotama; 2. menyiapkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara Ganti Rugi sesuai dengan hasil penelitian berkas; 3. mengirimkan Petikan Surat Keputusan Pembebanan Sementara Ganti Rugi kepada pelaku melalui Kotama ke Satker dan tembusan kepada Ketua BPK, Menteri Pertahanan, Panglima/Ka Kotama dan Ka Satker; 4. menyiapkan dan mengirimkan SPKN jika pelaku kerugian negara menyampaikan keberatan/banding kepada Menteri Pertahanan apabila dianggap perlu; dan 5. meneruskan berkas dokumen kerugian negara dilengkapi SPKN kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan Panglima/Ka Kotama dan Ka Satker. (4) Tingkat U.O. Kemhan. a. penanggung jawab Penyelenggaraan Tuntutan Ganti Rugi ditingkat Kemhan yaitu Inspektur Jenderal Kemhan dibantu pejabat terkait; dan b. kegiatan yang dilakukan sebagai berikut: 1. meneliti berkas dokumen kerugian negara dan SPKN yang diterima dari Ka Unit Organisasi serta surat keberatan/ banding dari pelaku; 2. menyiapkan Surat Keputusan Pembebanan Tetap Ganti Rugi; 3. mengirimkan Petikan Surat Keputusan Pembebanan Tetap Ganti Rugi melalui Ka Unit Organisasi kepada pelaku; 4. mengirimkan Surat Keputusan Pembebanan Tetap Ganti Rugi kepada BPK, Ka Unit Organisasi, Panglima/Ka Kotama dan Ka Satker; dan 5. melaporkan proses penyelesaian kerugian negara kepada BPK. (5) Tanggung jawab Penyelenggaraan Tuntutan Ganti Rugi ditingkat U.O. Mabes TNI: a. seluruh proses/penyelenggaraan Tuntutan Ganti Rugi mengenai permasalahan perbendaharaan negara, maka Mabes TNI dalam hal ini Irjen TNI tidak dilibatkan langsung dalam pelaksanaan penyelesaian Kerugian Negara yang terjadi di jajaran Angkatan, melainkan cukup memantau proses pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi; b. kerugian negara sebagaimana sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi di lingkungan Unit Organisasi Mabes TNI, maka sebagai penanggungjawab adalah Inspektur Jenderal TNI dibantu pejabat terkait, sedangkan proses penyelesaiannya dilaksanakan sama dengan ditingkat UO Angkatan.

BAB Kedua

Prosedur Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi BPK

Pasal 21

Koreksi

(1) Proses Pelaksanaan: a. Langkah Pertama: 1. segera setelah surat keputusan pembebanan ganti rugi diterima dari BPK, Menteri Pertahanan melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut: a) menerbitkan surat kepada Ka Unit Organisasi untuk melaksanakan surat keputusan pembebanan ganti rugi BPK kepada pelaku melalui saluran berjenjang Unit Organisasi - Kotama - Satker; dan b) mengirimkan dokumen surat keputusan pembebanan ganti rugi BPK kepada pelaku melalui saluran berjenjang Unit Organisasi-Kotama-Satker. 2. Ka Unit Organisasi memerintahkan kepada Panglima/Ka Kotama untuk menerbitkan surat perintah pembentukan tim pelaksana kepada Ka Satker dengan tembusan kepada: a) Menteri Pertahanan; b) Ka Unit Organisasi; dan c) Pelaku. b. Langkah Kedua: 1. Tim pelaksana yang dibentuk Panglima/Ka Kotama melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan 2. Laporan Tim Pelaksana disampaikan kepada: a) Panglima/Ka Kotama; dan b) Ka Satker. c. Langkah Ketiga: 1. secara berjenjang Ka Satker, Panglima/Ka Kotama, Ka Unit Organisasi melaporkan pelaksanaan surat keputusan pembebanan ganti rugi BPK kepada Menteri Pertahanan; dan 2. Menteri Pertahanan melaporkan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan surat keputusan pembebanan ganti rugi BPK kepada Ketua BPK. (2) Tim Pelaksana: a. komposisi tim. 1. tim pelaksana yang dibentuk Panglima/Ka Kotama terdiri dari para pejabat Kotama/Satker dari unsur inspektorat, personel, materiil, hukum, dan keamanan; 2. apabila diperlukan, anggota tim pelaksana dapat diperkuat oleh para pejabat unsur dari instansi luar Kemhan/TNI; dan 3. Ketua Tim dijabat oleh pejabat/unsur dari Inspektorat. b. tugas dan kewajiban: 1. melakukan penelitian dan penaksiran harga barang yang dilelang; 2. menyetorkan hasil lelang kepada Pekas yang ditunjuk setelah diperhitungkan dengan biaya administrasi lelang dan biaya pemeliharaan/perawatan barang yang dilelang; 3. menentukan/MENETAPKAN kelanjutan atau dihentikannya pelaksanaan pemotongan gaji pelaku setelah diperhitungkan dengan jumlah potongan gaji dan hasil bersih pelelangan dengan jumlah pembebanan hutang tuntutan perbenda- haraan; dan 4. melaporkan hasil pelelangan kepada: a) Panglima/Ka Kotama; dan b) Ka Satker.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Koreksi

(1) Pertanggungjawaban Tuntutan Perbendaharaan Khusus atau ex-officio merupakan suatu pertanggungjawaban (SPJ/Wabku) dari seorang Bendaharawan atau Pekas yang dibuat pejabat yang ditunjuk, sebagai akibat Bendaharawan atau Pekas yang bersangkutan: a. lalai melaksanakan tugas kewajiban; b. meninggal dunia; c. melarikan diri; dan d. berada dibawah pengampuan (curatele). (2) Pejabat Ex-Officio pembuat/penyusun pertanggungjawaban tersebut, ditunjuk berdasarkan Surat Perintah yang diterbitkan oleh Panglima/Ka Kotama.

Pasal 23

(1) Pemeriksaan kasus kerugian negara apabila mengandung unsur tindak pidana dilakukan oleh: a. anggota TNI, penyelesaian perkara diserahkan kepada Peradilan Militer; dan b. Pegawai Negeri Sipil, penyelesaian perkara diserahkan Peradilan Umum. (2) Kasus kerugian negara yang dilakukan secara koneksitas yaitu pelaku dari anggota TNI dan Pegawai Negeri Sipil, bila kepentingan Militer banyak dirugikan, perkara pidana dapat diserahkan ke Peradilan Militer sesuai dengan ketetuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Ketentuan kadaluwarsa hanya terdapat pada tuntutan ganti rugi dan tidak terdapat pada tuntutan perbendaharaan kecuali pada tuntutan perbendaharaan khusus. (2) Kadaluwarsa terhadap tuntutan ganti rugi diberlakukan bagi pelaku kerugian negara, sedangkan kadaluwarsa tuntutan perbendaharaan khusus diberlakukan bagi ahli waris/pengampu. (3) Tenggang waktu kadaluwarsa: a. tenggang waktu kadaluwarsa pada tuntutan ganti rugi 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian negara tidak dilakukan penuntutan ganti rugi, setelah akhir tahun takwim terhitung mulai tanggal berita acara pemeriksaan tentang terjadinya kerugian negara ditandatangani oleh pelaku; dan b. tuntutan perbendaharaan khusus: 1. tenggang waktu kadaluwarsa pada tuntutan perbendahara-an khusus 3 (tiga) tahun lewat, sejak bendaharawan meninggal dunia dan kepada mereka tidak diberitahukan tentang perhitungan yang dibuat secara Ex-Officio; dan 2. tenggang waktu kadaluwarsa pada tuntutan perbendahara-an khusus 3 (tiga) tahun sejak batas waktu untuk mengajukan pembelaan telah lewat dan BPK tidak mengambil keputusan.

Pasal 25

(1) Dasar pertimbangan penghapusan bila pembebanan kerugian negara yang menjadi tanggung jawab pelaku tidak dapat ditagih. (2) Alasan penghapusan kerugian negara sebagai berikut: a. pelaku telah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta peninggalan/warisan; b. pelaku dalam keadaan tidak mampu; c. alamat pelaku tidak diketahui; dan d. kadaluwarsa. (3) Penghapusan. Piutang negara dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan dengan persetujuan yang dilakukan oleh: a. Menteri Keuangan untuk jumlah piutang sampai b. PRESIDEN untuk jumlah piutang lebih dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan c. PRESIDEN dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk jumlah lebih dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). (4) Tata Cara Penghapusan adalah: a. Piutang Negara yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a diusulkan oleh Menteri Pertahanan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara; b. Piutang Negara yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan huruf c diusulkan oleh Menteri Pertahanan kepada PRESIDEN Republik INDONESIA melalui Menteri Keuangan.

Pasal 26

Upaya penyelesaian secara damai: a. pada saat diketemukan kasus kerugian negara sebagai akibat perbuatan melanggar hukum oleh pihak ketiga (bukan Pegawai Negeri/bukan Bendaharawan Kemhan dan TNI), maka penemu kasus melaporkan temuan kepada Ka Satker yang anggarannya dirugikan; dan b. berdasarkan laporan penemu kasus, Ka Satker dibantu pejabat terkait melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap kasus kerugian negara sehingga jumlah pasti kerugian negara dapat dipastikan dan selanjutnya Ka Satker menerbitkan surat undangan yang ditujukan kepada pelaku dalam upaya penyelesaian kasus kerugian negara secara damai.

Pasal 27

(1) Apabila upaya penyelesaian kasus Kerugian Negara secara damai yang dilakukan Ka Satker dengan pihak ketiga tidak dapat diselesaikan, maka Ka Satker membuat laporan tentang terjadinya Kerugian Negara kepada Atasan langsung dan Panglima/Ka Kotama yang bersangkutan, dengan tembusan kepada: a. Menteri Pertahanan; b. Kas Angkatan; dan c. Ka Babinkum TNI. (2) Berdasarkan laporan peristiwa kerugian negara, Panglima/Ka Kotama memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk, mengajukan surat gugatan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri yang berwenang. (3) Pejabat yang ditunjuk melaporkan jalannya proses gugatan perdata tingkat pertama, banding, kasasi dan sampai peninjauan kembali, kepada Ka Satker yang anggarannya dirugikan dan Panglima/Ka Kotama dengan tembusan: a. Menteri Pertahanan; b. Kas Angkatan; dan c. Ka Babinkum TNI.

Pasal 28

Pelaksanaan Putusan Pengadilan apabila: a. gugatan Ka Satker dikabulkan oleh Pengadilan dan keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Dinas Hukum dan Badan Prasarana (Bapras)/Badan Logistik yang terkait di tingkat Kotama secara bersama-sama melaksanakan isi keputusan dan hasilnya dengan ketentuan sebagai berikut: 1. terhadap penggantian kerugian negara yang berupa uang tunai, diserahkan kepada Kas Negara melalui Pekas yang ditunjuk; dan 2. terhadap penggantian kerugian negara yang berupa barang, maka Bapras/Badan logistik yang terkait di tingkat Kotama/Satker mencatatnya sebagai inventaris kekayaan negara. b. pihak ketiga dinyatakan menang dalam perkara perdata, maka kerugian negara menjadi beban negara sepenuhnya.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB III

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

Pasal 25

BAB Keempat

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI