PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PERIZINAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN SENJATA API STANDAR MILITERDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 7 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan : 1. Senjata Api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi. 2. Amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan. 3. Senjata Api Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh TNI untuk membunuh dalam rangka tugas pertahanan negara dengan kaliber laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi. 4. Senjata Api Non Standar Militer adalah senjata api yang digunakan untuk melumpuhkan dalam rangka tugas penegakan hukum dan kamtibmas, kepentingan olah raga, menembak dan berburu serta koleksi dengan kaliber laras di bawah 5,56 mm dengan sistem kerja non otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi. 5. Instansi Pemerintah adalah semua Instansi Pemerintah Non Kemhan dan TNI. 6. Instansi Non Pemerintah adalah lembaga masyarakat, organisasi, Kesatuan Hukum dan badan-badan Hukum Nasional INDONESIA. 7. Badan Hukum INDONESIA tertentu adalah Badan-Badan Hukum INDONESIA yang berdasarkan perundang-undangan diberikan kewenangan menggunakan senjata api. 8. Badan Usaha Non Pemerintah adalah Badan Hukum yang berbentuk perusahaan perseroan (PT.Persero), Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam usaha ekspor, impor senjata api standar militer dan amunisinya. 9. Perorangan adalah orang perseorangan warga Negara INDONESIA atau Pejabat Negara tertentu. 10. Kapal Laut INDONESIA adalah kapal-kapal milik Pemerintah atau milik swasta bukan kapal perang yang masih berada dalam keadaan laik berlayar. 11. Pesawat Udara adalah pesawat udara INDONESIA yang bukan digunakan oleh TNI, yang mempunyai tanda pendaftaran INDONESIA dan tanda kebangsaan INDONESIA serta memenuhi standar kelaikudaraan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12. Kesatuan Pengamanan adalah Kesatuan yang dibentuk oleh Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan pengamanan pada proyek Pemerintah yang dinyatakan vital. 13. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. 14. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan. 15. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA. 16. Kemhan adalah Kementerian Pertahanan.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan : 1. Senjata Api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau fiber digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi. 2. Amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan. 3. Senjata Api Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh TNI untuk membunuh dalam rangka tugas pertahanan negara dengan kaliber laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi. 4. Senjata Api Non Standar Militer adalah senjata api yang digunakan untuk melumpuhkan dalam rangka tugas penegakan hukum dan kamtibmas, kepentingan olah raga, menembak dan berburu serta koleksi dengan kaliber laras di bawah 5,56 mm dengan sistem kerja non otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi. 5. Instansi Pemerintah adalah semua Instansi Pemerintah Non Kemhan dan TNI. 6. Instansi Non Pemerintah adalah lembaga masyarakat, organisasi, Kesatuan Hukum dan badan-badan Hukum Nasional INDONESIA. 7. Badan Hukum INDONESIA tertentu adalah Badan-Badan Hukum INDONESIA yang berdasarkan perundang-undangan diberikan kewenangan menggunakan senjata api. 8. Badan Usaha Non Pemerintah adalah Badan Hukum yang berbentuk perusahaan perseroan (PT.Persero), Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam usaha ekspor, impor senjata api standar militer dan amunisinya. 9. Perorangan adalah orang perseorangan warga Negara INDONESIA atau Pejabat Negara tertentu. 10. Kapal Laut INDONESIA adalah kapal-kapal milik Pemerintah atau milik swasta bukan kapal perang yang masih berada dalam keadaan laik berlayar. 11. Pesawat Udara adalah pesawat udara INDONESIA yang bukan digunakan oleh TNI, yang mempunyai tanda pendaftaran INDONESIA dan tanda kebangsaan INDONESIA serta memenuhi standar kelaikudaraan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12. Kesatuan Pengamanan adalah Kesatuan yang dibentuk oleh Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan pengamanan pada proyek Pemerintah yang dinyatakan vital. 13. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. 14. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan. 15. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA. 16. Kemhan adalah Kementerian Pertahanan.

BAB Kedua

Asas-asas dan Prinsip-prinsip

Pasal 2

Koreksi

Pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer menganut asas-asas sebagai berikut : a. Pemisahan, yaitu pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api harus dipisahkan antara senjata api standar militer yang digunakan oleh TNI untuk melaksanakan tugas Pertahanan Negara dan senjata api non standar militer yang tidak lazim digunakan oleh TNI; b. Berlanjut, yaitu pembinaan senjata api harus menjamin kegiatan penyelenggaraan persenjataan secara berlanjut dan berkesinambungan sehingga pengelolaan senjata api dapat terlaksana sesuai aturan; c. Kesederhanaan, yaitu prosedur di dalam pembinaan senjata api dibuat sesederhana mungkin namun akurat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga mempermudah pelaksanaannya; d. Keluwesan, yaitu pengorganisasian dalam sistem penyelenggaraan senjata api yang terdiri dari berbagai jaringan terkait harus peka terhadap perubahan situasi dan kondisi, walaupun dalam banyak hal terikat pada peraturan/hukum, namun pembinaan senjata api harus dapat memberikan ruang gerak yang cukup sehingga memungkinkan organisasi tersebut mampu menjangkau ke depan serta mudah dikembangkan dalam keadaan darurat dengan hasil yang optimal; e. Keamanan, yaitu pembinaan senjata api harus menjamin keamanan baik terhadap senjata api, pelaksana penyelenggaraan maupun pengguna senjata api; f. Ketelitian dan ketepatan, yaitu pelaksanaan pembinaan senjata api memerlukan administrasi yang teliti dan cermat serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai fungsinya; dan g. Legalitas, yaitu penggunaan senjata api untuk keperluan impor, pemilikan, penguasaan, penggunaan senjata api dan amunisi untuk kepentingan Instansi Pemerintah, non pemerintah dan perorangan diperlukan izin dari pihak yang berwenang mengeluarkannya.

Pasal 3

Pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer menganut prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Integral, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan tidak berdiri sendiri melainkan secara bersama-sama oleh seluruh unsur terkait yang terlibat dalam pengelolaan senjata api; b. Sentralisasi, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan secara terpusat, namun di dalam pelaksanaannya didelegasikan sesuai dengan tataran kewenangan dan kemampuan yang ditentukan; c. Prioritas, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api diperlukan batasan secara prioritas sesuai kebutuhan untuk menghindari penyalahgunaan senjata api; d. Terus menerus, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan; e. Efektif dan efisien, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan secara tepat guna dan berhasil guna; f. Realistis, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api mengacu pada kondisi objektif dan berpedoman pada peraturan yang berlaku; dan g. Fleksibel, yaitu pengawasan dan pengendalian senjata api dilaksanakan oleh Kemhan dan TNI sesuai situasi dan kondisi;

BAB II

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Tujuan penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang tertata dengan benar sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata api dan/atau amunisi. (2) Sasaran penyelenggaraan perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer tercapainya penggunaan dan pengelolaan senjata api standar militer secara tepat tempat, waktu, jumlah, jenis, dan mutu, sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri. (2) Senjata api standar militer dan amunisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan instansi pemerintah non Kemhan dan TNI, Badan Hukun Nasional INDONESIA tertentu, perorangan, kapal laut INDONESIA dan pesawat udara INDONESIA. (3) Menteri berwenang menerbitkan atau tidak menerbitkan sebagian atau seluruh perizinan untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada : a. instansi pemerintah non Kemhan dan TNI; b. badan hukum nasional INDONESIA tertentu; c. perorangan; d. kapal laut INDONESIA; dan e. pesawat udara INDONESIA.

Pasal 8

Instansi pemerintah non Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a yaitu : a. Kementerian Dalam Negeri; b. Kementerian Hukum dan Ham; c. Kementerian Keuangan; d. Kementerian Perindustrian; e. Kementerian Perdagangan; f. Kementerian Kehutanan; g. Kementerian Perhubungan; h. Kementerian BUMN i. Kementerian Kelautan dan Perikanan; j. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; k. Kejaksaan Agung; dan l. Badan Intelijen Negara;

Pasal 9

Badan hukum nasional INDONESIA tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b yaitu : a. perbankan; b. industri strategis; c. badan hukum pengelola obyek vital nasional; d. badan usaha non pemerintah; dan e. kedutaan besar;

Pasal 10

Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c yaitu : a. pejabat pemerintah tertentu; b. atlet menembak; dan c. kolektor;

Pasal 11

Kapal laut INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d yaitu : a. kapal laut milik pemerintah; dan b. kapal laut non pemerintah;

Pasal 12

Pesawat Udara INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e yaitu : a. pesawat udara milik pemerintah; dan b. pesawat Udara non pemerintah;

Pasal 13

Pembatasan senjata api standar militer dan amunisinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) meliputi : a. kuota; b. jumlah; c jenis; d. tipe; e. kaliber; f. sistem kerja; g. masa berlakunya izin; dan h. kepentingan tugas dan fungsi;

Pasal 14

Pasal 15

Pembatasan senjata api untuk melaksanakan tugas di lapangan bagi instansi pemerintah non Kemhan dan TNI serta badan hukum nasional INDONESIA meliputi : a. jumlah senjata api yang dapat diizinkan untuk dikuasakan dan/atau digunakan dalam melaksanakan tugas operasional dilapangan dibatasi pada jumlah yang diperlukan yaitu 1/3 (satu per tiga) kekuatan, dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) pucuk senjata api; b. izin untuk menguasai dan/atau menggunakan senjata api dan/atau amunisi dibatasi hanya untuk mengamankan proyek vital nasional yang secara nyata menghadapi gangguan atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan proyek tersebut; c. penguasaan dan/atau pengunaan senjata api dan amunisi tersebut dibatasi hanya kepada pejabat dari satuan pengamanan yang melaksanakan tugas operasional dilapangan (bukan yang bertugas di kantor atau di staf); d. bagi pejabat tersebut diwajibkan memiliki izin dari Menteri untuk menguasai dan/atau menggunakan senjata api dan amunisinya; dan e. Menteri menentapkan lebih lanjut syarat-syarat dan/atau ketentuan lainnya yang diperlukan agar pembatasan sebagaimana dimaksud dapat diawasi dan dikendalikan.

Pasal 16

Pembatasan senjata api perorangan untuk olahraga menembak dan berburu, meliputi : a. izin untuk memiliki, menguasai dan/atau menggunakan senjata api dibatasi hanya untuk olahraga menembak sasaran (target shooting) dan/atau berburu; b. senjata api dan amunisi yang diizinkan adalah senjata api dan amunisi dari jenis, macam dan ukuran/kaliber yang khusus (original), serta pengadaannya melalui importir yang telah direkomendasikan oleh Kemhan; c. setiap olahragawan menembak dan/atau berburu diwajibkan menjadi anggota Persatuan Olahraga Menembak dan/atau berburu yang telah mendapat pengesahan dari KONI; d. permohonan izin untuk pemilikan, penguasaan dan/atau penggunaan senjata api dan amunisinya wajib disertai rekomendasi dari pejabat KONI yang berwenang; e. izin yang dapat diberikan kepada setiap olahragawan menembak sasaran (target shooting), dibatasi hanya satu pucuk senjata api untuk setiap jenis mata lomba (event); f. izin yang dapat diberikan kepada setiap olahragawan berburu dibatasi hanya satu pucuk senjata api; g. izin senjata api perorangan untuk olahraga menembak sasaran dan/atau berburu, sewaktu-waktu dapat dicabut atau tidak diperbaharui jika pemegang izin tersebut tidak melakukan kegiatan olahraga dimaksud; h. pejabat/pengurus Persatuan Olahraga (KONI), ikut bertanggungjawab terhadap senjata api dan amunisi yang dimiliki, dikuasai dan/atau digunakan oleh para anggotanya; dan i. senjata api dan amunisi yang digunakan untuk olah raga menembak dan berburu harus dikenakan wajib simpan pada gudang penyimpanan TNI.

Pasal 17

Pembatasan senjata api perorangan untuk koleksi, meliputi : a. izin untuk memiliki, menguasai senjata api untuk keperluan koleksi dibatasi pada senjata api antik atau senjata api lainnya yang mempunyai arti khusus bagi si kolektor; b. senjata api koleksi dibuat menjadi tidak berfungsi dengan diambil pasak dan pegas pemukul (slagpinveer) atau peralatan vital lainnya; c. pasak dan pegas pemukul atau peralatan vital lainnya dari senjata koleksi tersebut wajib diserahkan kepada pihak Kementerian Pertahanan yang menerbitkan izin; dan d. senjata api koleksi dilarang digunakan untuk tujuan lain kecuali untuk koleksi semata

Pasal 18

Pembatasan senjata api untuk kapal laut dan pesawat udara INDONESIA, meliputi : a. dalam keadaan darurat dan untuk kepentingan keamanan, ketentraman dan ketertiban pelayaran dan penerbangan INDONESIA baik milik pemerintah maupun non pemerintah, kepada pemilik kapal laut/pesawat udara INDONESIA dapat diberikan izin untuk memiliki, menguasai dan/atau menggunakan senjata api standar militer dan amunisinya; b. jumlah senjata api dan amunisi yang dapat diizinkan, dibatasi pada jumlah untuk mempersenjatai 1/4 (satu per empat) dari kekuatan awak kapal laut, paling banyak 10 (sepuluh) pucuk senjata api setiap kapal laut dan amunisinya sebanyak 3 (tiga) magazyn/cylinder untuk setiap senjata; c. jumlah senjata api dan amunisi yang dapat diizinkan dibatasi hanya satu pucuk senjata untuk setiap pesawat udara dan amunisinya sebanyak 3 (tiga) magazyn/cylinder untuk setiap senjata; d. senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perlengkapan kapal laut/pesawat udara yang dipertanggungjawabkan kepada nakhoda/pilot; e. awak dari kapal laut/pesawat udara INDONESIA (bukan kapal perang/pesawat tempur) yang berlabuh dipelabuhan/bandara INDONESIA, dilarang membawa senjata api dan/atau amunisinya ke darat; dan f. permohonan izin untuk memiliki, menguasai dan/atau menggunakan senjata api dan amunisinya, baik untuk kapal laut maupun pesawat udara INDONESIA wajib disertai rekomendasi dari Panglima TNI dan Kementerian Perhubungan.

BAB Kedua

Ketentuan Perizinan untuk Ekspor, Impor, Pembelian, Penjualan, Produksi, Pemilikan, Penggunaan, Penguasaan, Pemuatan, Pembongkaran, Pengangkutan, Penghibahan,

Pasal 7

Koreksi

(1) Untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri. (2) Senjata api standar militer dan amunisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan instansi pemerintah non Kemhan dan TNI, Badan Hukun Nasional INDONESIA tertentu, perorangan, kapal laut INDONESIA dan pesawat udara INDONESIA. (3) Menteri berwenang menerbitkan atau tidak menerbitkan sebagian atau seluruh perizinan untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada : a. instansi pemerintah non Kemhan dan TNI; b. badan hukum nasional INDONESIA tertentu; c. perorangan; d. kapal laut INDONESIA; dan e. pesawat udara INDONESIA.

Pasal 8

Instansi pemerintah non Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a yaitu : a. Kementerian Dalam Negeri; b. Kementerian Hukum dan Ham; c. Kementerian Keuangan; d. Kementerian Perindustrian; e. Kementerian Perdagangan; f. Kementerian Kehutanan; g. Kementerian Perhubungan; h. Kementerian BUMN i. Kementerian Kelautan dan Perikanan; j. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; k. Kejaksaan Agung; dan l. Badan Intelijen Negara;

Pasal 9

Badan hukum nasional INDONESIA tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b yaitu : a. perbankan; b. industri strategis; c. badan hukum pengelola obyek vital nasional; d. badan usaha non pemerintah; dan e. kedutaan besar;

Pasal 10

Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c yaitu : a. pejabat pemerintah tertentu; b. atlet menembak; dan c. kolektor;

Pasal 11

Kapal laut INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d yaitu : a. kapal laut milik pemerintah; dan b. kapal laut non pemerintah;

Pasal 12

Pesawat Udara INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e yaitu : a. pesawat udara milik pemerintah; dan b. pesawat Udara non pemerintah;

Pasal 13

Pembatasan senjata api standar militer dan amunisinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) meliputi : a. kuota; b. jumlah; c jenis; d. tipe; e. kaliber; f. sistem kerja; g. masa berlakunya izin; dan h. kepentingan tugas dan fungsi;

Pasal 14

BAB ketiga

Pembatasan untuk pemilikan, penguasaan dan penggunaan senjata api standar militer dan amunisinya

Pasal 15

Koreksi

Pembatasan senjata api untuk melaksanakan tugas di lapangan bagi instansi pemerintah non Kemhan dan TNI serta badan hukum nasional INDONESIA meliputi : a. jumlah senjata api yang dapat diizinkan untuk dikuasakan dan/atau digunakan dalam melaksanakan tugas operasional dilapangan dibatasi pada jumlah yang diperlukan yaitu 1/3 (satu per tiga) kekuatan, dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) pucuk senjata api; b. izin untuk menguasai dan/atau menggunakan senjata api dan/atau amunisi dibatasi hanya untuk mengamankan proyek vital nasional yang secara nyata menghadapi gangguan atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan proyek tersebut; c. penguasaan dan/atau pengunaan senjata api dan amunisi tersebut dibatasi hanya kepada pejabat dari satuan pengamanan yang melaksanakan tugas operasional dilapangan (bukan yang bertugas di kantor atau di staf); d. bagi pejabat tersebut diwajibkan memiliki izin dari Menteri untuk menguasai dan/atau menggunakan senjata api dan amunisinya; dan e. Menteri menentapkan lebih lanjut syarat-syarat dan/atau ketentuan lainnya yang diperlukan agar pembatasan sebagaimana dimaksud dapat diawasi dan dikendalikan.

Pasal 16

Pembatasan senjata api perorangan untuk olahraga menembak dan berburu, meliputi : a. izin untuk memiliki, menguasai dan/atau menggunakan senjata api dibatasi hanya untuk olahraga menembak sasaran (target shooting) dan/atau berburu; b. senjata api dan amunisi yang diizinkan adalah senjata api dan amunisi dari jenis, macam dan ukuran/kaliber yang khusus (original), serta pengadaannya melalui importir yang telah direkomendasikan oleh Kemhan; c. setiap olahragawan menembak dan/atau berburu diwajibkan menjadi anggota Persatuan Olahraga Menembak dan/atau berburu yang telah mendapat pengesahan dari KONI; d. permohonan izin untuk pemilikan, penguasaan dan/atau penggunaan senjata api dan amunisinya wajib disertai rekomendasi dari pejabat KONI yang berwenang; e. izin yang dapat diberikan kepada setiap olahragawan menembak sasaran (target shooting), dibatasi hanya satu pucuk senjata api untuk setiap jenis mata lomba (event); f. izin yang dapat diberikan kepada setiap olahragawan berburu dibatasi hanya satu pucuk senjata api; g. izin senjata api perorangan untuk olahraga menembak sasaran dan/atau berburu, sewaktu-waktu dapat dicabut atau tidak diperbaharui jika pemegang izin tersebut tidak melakukan kegiatan olahraga dimaksud; h. pejabat/pengurus Persatuan Olahraga (KONI), ikut bertanggungjawab terhadap senjata api dan amunisi yang dimiliki, dikuasai dan/atau digunakan oleh para anggotanya; dan i. senjata api dan amunisi yang digunakan untuk olah raga menembak dan berburu harus dikenakan wajib simpan pada gudang penyimpanan TNI.

Pasal 17

Pembatasan senjata api perorangan untuk koleksi, meliputi : a. izin untuk memiliki, menguasai senjata api untuk keperluan koleksi dibatasi pada senjata api antik atau senjata api lainnya yang mempunyai arti khusus bagi si kolektor; b. senjata api koleksi dibuat menjadi tidak berfungsi dengan diambil pasak dan pegas pemukul (slagpinveer) atau peralatan vital lainnya; c. pasak dan pegas pemukul atau peralatan vital lainnya dari senjata koleksi tersebut wajib diserahkan kepada pihak Kementerian Pertahanan yang menerbitkan izin; dan d. senjata api koleksi dilarang digunakan untuk tujuan lain kecuali untuk koleksi semata

Pasal 18

Pembatasan senjata api untuk kapal laut dan pesawat udara INDONESIA, meliputi : a. dalam keadaan darurat dan untuk kepentingan keamanan, ketentraman dan ketertiban pelayaran dan penerbangan INDONESIA baik milik pemerintah maupun non pemerintah, kepada pemilik kapal laut/pesawat udara INDONESIA dapat diberikan izin untuk memiliki, menguasai dan/atau menggunakan senjata api standar militer dan amunisinya; b. jumlah senjata api dan amunisi yang dapat diizinkan, dibatasi pada jumlah untuk mempersenjatai 1/4 (satu per empat) dari kekuatan awak kapal laut, paling banyak 10 (sepuluh) pucuk senjata api setiap kapal laut dan amunisinya sebanyak 3 (tiga) magazyn/cylinder untuk setiap senjata; c. jumlah senjata api dan amunisi yang dapat diizinkan dibatasi hanya satu pucuk senjata untuk setiap pesawat udara dan amunisinya sebanyak 3 (tiga) magazyn/cylinder untuk setiap senjata; d. senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perlengkapan kapal laut/pesawat udara yang dipertanggungjawabkan kepada nakhoda/pilot; e. awak dari kapal laut/pesawat udara INDONESIA (bukan kapal perang/pesawat tempur) yang berlabuh dipelabuhan/bandara INDONESIA, dilarang membawa senjata api dan/atau amunisinya ke darat; dan f. permohonan izin untuk memiliki, menguasai dan/atau menggunakan senjata api dan amunisinya, baik untuk kapal laut maupun pesawat udara INDONESIA wajib disertai rekomendasi dari Panglima TNI dan Kementerian Perhubungan.

BAB Kedua

Mekanisme Penyelenggaraan

Pasal 20

Koreksi

(1) Setiap Badan Usaha yang akan melakukan ekspor, impor senjata api standar militer dan amunisinya terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri tentang jumlah, jenis, kaliber, dan peruntukannya, dilampirkan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut : a. (company profile) NPWP. TDP, API; b. surat permohonan kepada Menhan; c. surat ekspor/impor terdaftar (IT) dari Kementerian Perdagangan; d. surat SC/rekomendasi dari Mabes TNI; e. surat izin ekspor/impor dari Kementerian Pertahanan; f. surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang masih berlaku. dari Kementerian Perdagangan; g. akte pendirian perusahaan; h. spesifikasi teknis dari pengguna (user); dan i. sertifikasi kelaikan yang diterbitkan oleh Kemhan. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dibatasi untuk : a. Medan : 4 (empat) perusahaan; b. Jakarta : 10 (sepuluh) perusahaan; c. Surabaya : 5 (lima) perusahaan; d. Makassar : 2 (dua) perusahaan; dan e. Balikpapan : 2 (dua) perusahaan. (3) Badan Usaha Milik Negara maupun swasta yang telah ditunjuk untuk melaksanakan ekspor/impor, ikut bertanggungjawab terhadap senjata api dan amunisi yang dimaksudkan sampai penyerahannya kepada pihak ketiga.

Pasal 21

(1) Eksportir dan Importir senjata api standar militer dan amunisi berkewajiban : a. mengamankan senjata api standar militer dan amunisi yang disimpan dan yang didistribusikan kepada pengguna akhir; b. melaksanakan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan; c. memiliki tenaga ahli senjata api standar militer dan amunisi; dan d. membuat laporan kepada Menteri secara periodik (bulan, triwulan, semester dan tahunan) tentang realisasi dan pendistribusiannya serta dilengkapi copy pemberitahuan pabean. (2) Pelabuhan laut atau bandar udara sebagai tempat pemuatan serta pembongkaran senjata api standar militer dan amunisi dibatasi pada : a. pelabuhan laut yaitu, Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Balikpapan; dan b bandar udara yaitu, Sukarno Hatta di Banten, Polonia di Medan, Halim Perdana Kusuma di Jakarta, Juanda di Surabaya, Hasannudin di Makassar dan Sepinggan di Kalimantan Timur.

Pasal 22

BAB 1

Prosedur Ekspor, Impor, Pembelian, Penjualan, Produksi, Pemilikan, Penggunaan, Penguasaan, Pemuatan, Pembongkaran, Pengangkutan, Penghibahan, Peminjaman, Pemusnahan Senjata Api Standar Militer dan

Pasal 20

Koreksi

(1) Setiap Badan Usaha yang akan melakukan ekspor, impor senjata api standar militer dan amunisinya terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan kepada Menteri tentang jumlah, jenis, kaliber, dan peruntukannya, dilampirkan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut : a. (company profile) NPWP. TDP, API; b. surat permohonan kepada Menhan; c. surat ekspor/impor terdaftar (IT) dari Kementerian Perdagangan; d. surat SC/rekomendasi dari Mabes TNI; e. surat izin ekspor/impor dari Kementerian Pertahanan; f. surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang masih berlaku. dari Kementerian Perdagangan; g. akte pendirian perusahaan; h. spesifikasi teknis dari pengguna (user); dan i. sertifikasi kelaikan yang diterbitkan oleh Kemhan. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dibatasi untuk : a. Medan : 4 (empat) perusahaan; b. Jakarta : 10 (sepuluh) perusahaan; c. Surabaya : 5 (lima) perusahaan; d. Makassar : 2 (dua) perusahaan; dan e. Balikpapan : 2 (dua) perusahaan. (3) Badan Usaha Milik Negara maupun swasta yang telah ditunjuk untuk melaksanakan ekspor/impor, ikut bertanggungjawab terhadap senjata api dan amunisi yang dimaksudkan sampai penyerahannya kepada pihak ketiga.

Pasal 21

(1) Eksportir dan Importir senjata api standar militer dan amunisi berkewajiban : a. mengamankan senjata api standar militer dan amunisi yang disimpan dan yang didistribusikan kepada pengguna akhir; b. melaksanakan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan; c. memiliki tenaga ahli senjata api standar militer dan amunisi; dan d. membuat laporan kepada Menteri secara periodik (bulan, triwulan, semester dan tahunan) tentang realisasi dan pendistribusiannya serta dilengkapi copy pemberitahuan pabean. (2) Pelabuhan laut atau bandar udara sebagai tempat pemuatan serta pembongkaran senjata api standar militer dan amunisi dibatasi pada : a. pelabuhan laut yaitu, Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Balikpapan; dan b bandar udara yaitu, Sukarno Hatta di Banten, Polonia di Medan, Halim Perdana Kusuma di Jakarta, Juanda di Surabaya, Hasannudin di Makassar dan Sepinggan di Kalimantan Timur.

Pasal 22

Pasal 23

(1) Bagi senjata api standar militer dan amunisi yang diimpor dan senjata api yang telah diperbaiki/diganti bagian-bagian pokoknya, wajib dilaksanakan uji fungsi terlebih dahulu. (2) Bagi pihak yang mengajukan izin untuk memiliki, menguasai dan/atau menggunakan senjata api diwajibkan untuk menjalani test ketrampilan dan uji fungsi senjata api. (3) Test ketrampilan menggunakan senjata api dilaksanakan oleh Mabes TNI dan uji fungsi senjata api dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. (4) Menteri dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menerbitkan petunjuk- petunjuk teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan test tersebut.

BAB IV

TATARAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 32

Koreksi

Tataran kewenangan dan tanggung jawab tentang penyelenggaraan perizinan dan pengawasan serta pengendalian senjata api standar militer dan amunisi meliputi aspek : a. kebijakan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 33

Koreksi

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada aspek kebijakan : Kemhan merumuskan kebijakan umum dan teknis pemberian perizinan terkait dengan kuota dan spesifikasi teknis pengadaan, ekspor, impor, pembongkaran dan pemuatan, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan, pembelian, penghibahan, pemusnahan dan peminjaman serta pengangkutan atau transportasi senjata api standar militer dan amunisi di luar lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 34

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada aspek perencanaan : Kemhan menyusun rencana dan pemberian perizinan, pengawasan dan pengendalian terkait dengan kuota, spesifikasi teknis, pengadaan, ekspor, impor, pembongkaran dan pemuatan, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan, pembelian, penghibahan, pemusnahan dan peminjaman serta pengangkutan atau transportasi senjata api standar militer dan amunisi di luar lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 35

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada aspek pelaksanaan : a. Kemhan melaksanakan penerbitan perizinan, pengawasan dan pengendalian terkait dengan kuota, spesifikasi teknis, pengadaan, ekspor, impor, pembongkaran dan pemuatan, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan, pembelian, penghibahan, pemusnahan dan peminjaman serta pengangkutan atau transportasi senjata api standar militer dan amunisi di luar lingkungan Kemhan dan TNI; dan b. Mabes TNI , melaksanakan : 1. pengawasan dan pengendalian terkait dengan kuota, pengadaan, ekspor, impor, pembongkaran dan pemuatan, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan, pembelian, penghibahan, pemusnahan dan peminjaman serta pengangkutan atau transportasi senjata api standar militer dan amunisi di luar lingkungan Kemhan dan TNI; dan 2. pengawasan dan pengendalian di daerah yang berkaitan dengan laporan data dan kekuatan senjata api standard militer dan amunisi di luar lingkungan Kemhan dan TNI. c. Mabes Angkatan, melaksanakan : 1. pengawasan dan pengendalian terkait pengamanan dan pengawalan tentang pengadaan, ekspor, impor, pembongkaran dan pemuatan, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan, pembelian, penghibahan, pemusnahan dan peminjaman serta pengangkutan atau transportasi senjata api standar militer dan amunisi di luar lingkungan Kemhan dan TNI. 2. pengawasan dan pengendalian di daerah yang berkaitan dengan laporan pengamanan dan pengawalan terkait jenis dan spesifikasi teknis senjata api standar militer dan amunisi di luar lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 36

Tataran kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada aspek pengawasan dan pengendalian : a. Kemhan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penerbitan perizinan terkait dengan kuota, spesifikasi teknis, pengadaan, ekspor, impor, pembongkaran dan pemuatan, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan, pembelian, penghibahan, pemusnahan dan peminjaman serta pengangkutan atau transportasi senjata api standar militer dan amunisi di luar lingkungan Kemhan dan TNI. b. Mabes TNI melaksanakan pengawasan dan pengendalian: 1. penerbitan perizinan terkait dengan rekomendasi kuota, pengadaan,ekspor, impor, pembongkaran dan pemuatan, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan, pembelian, penghibahan, pemusnahan dan peminjaman serta pengangkutan atau transportasi senjata api standar militer dan amunisi di luar lingkungan Kemhan dan TNI; dan 2. di daerah yang berkaitan dengan laporan data dan kekuatan senjata api standar militer dan amunisi di luar lingkungan Kemhan dan TNI. c. Mabes Angkatan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian: 1. terkait dengan pengamanan dan pengawalan tentang pengadaan, ekspor, impor, pembongkaran dan pemuatan, memiliki, menguasai dan/atau menggunakan, pembelian, penghibahan, pemusnahan dan peminjaman serta pengangkutan atau transportasi senjata api standar militer dan amunisi di luar lingkungan Kemhan dan TNI; dan 2. di daerah yang berkaitan dengan laporan data dan kekuatan senjata api standar militer dan amunisi di luar lingkungan Kemhan dan TNI.

Masa berlaku izin senjata api standar militer dan amunisinya meliputi : a. izin untuk ekspor/impor senjata api standar militer dan amunisinya berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal izin dikeluarkan; b. apabila terdapat cukup alasan izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan permohonan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya; c. apabila izin ekspor/impor senjata api dan amunisi tidak dipergunakan setelah dilakukan perpanjangan, maka izin ekspor/impor tersebut tidak dapat diperpanjang lagi/gugur; d. izin pembelian senjata api standar militer dan amunisinya berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan; e. izin penjualan senjata api standar militer dan amunisinya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan apabila cukup alasan maka izin penjualan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya; f. izin produksi senjata api standar militer dan amunisinya berlaku untuk jangka waktu 2 (tahun) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan apabila cukup alasan maka izin produksi tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun serta permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya; g. izin pemilikan senjata api standar militer dan amunisinya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan apabila cukup alasan maka izin pemilikan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya; h. izin penggunaan senjata api standar militer dan amunisinya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan apabila cukup alasan maka izin penggunaan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya; i. izin penguasaan senjata api standar militer dan amunisinya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan apabila cukup alasan maka izin penguasaan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya; j. izin pemuatan senjata api standar militer dan amunisinya berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan; k. izin pembongkaran senjata api standar militer dan amunisinya berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan; l. izin pengangkutan senjata api standar militer dan amunisinya berlaku untuk 1 (satu) kali keperluan atau pemakaian dan izin pengangkutan untuk memindahkan timbunan senjata api dan amunisi antar gudang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan; m. izin penghibahan senjata api standar militer dan amunisinya berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan; n. izin peminjaman senjata api standar militer dan amunisinya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan dan apabila cukup alasan maka izin peminjaman tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya; dan o. izin pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan serta permohonan perpanjangan diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya.

(1) Permohonan izin pembelian dan pendistribusian senjata api standar militer dan amunisi, diajukan kepada Menteri dengan dilengkapi persyaratan : a. rincian jenis dan jumlah senjata api dan amunisi yang akan dibeli; dan b. rencana pendistribusian senjata api dan amunisi. (2) Permohonan izin pengangkutan senjata api standar militer dan amunisi diajukan kepada Menteri dengan ketentuan sebagai berikut : a. menyampaikan rincian, jenis, jumlah serta spesifikasi teknis senjata api dan amunisi yang akan diangkut dari asal usulnya; b. penjelasan tentang maksud dan tujuan pengangkutan senjata api dan amunisi; c. penjelasan tentang jenis alat angkut (darat/laut/udara) yang akan digunakan dan tujuan tempat pengiriman; d. foto kopy izin asal usul senjata api standar militer dan amunisi yang akan diangkut yang telah dilegalisir; e. laporan persediaan atau stock senjata api standar militer dan amunisi yang akan diangkut; dan f. surat permohonan pengawalan; (3) Permohonan izin penghibahan senjata api standar militer dan amunisi diajukan kepada Menteri dengan persyaratan sebagai berikut : a. rincian jenis dan jumlah senjata api dan amunisi yang akan dihibahkan harus laik dan dilengkapi dengan sertifikat kelaikan; b. penjelasan tentang penghibahan senjata api dan amunisi; c. surat perjanjian atau persetujuan kedua belah pihak tentang adanya penghibahan senjata api dan amunisi; d. dilengkapi izin yang berkaitan dengan senjata api dan amunisi yang akan dihibahkan serta telah dilegalisir; e. surat izin pemilikan penguasaan, dan penyimpanan serta surat izin gudang senjata api dan amunisi penerima hibah; dan f. laporan persediaan atau stock senjata api dan amunisi yang akan diangkut. (4) Permohonan izin pemilikan/penguasaan/penggunaan senjata api standar militer dan amunisi untuk perorangan diajukan kepada Menteri dengan persyaratan sebagai berikut : a. mencantumkan alasan pemilikan/penggunaan senjata api standar militer dan amunisi; b. melampirkan surat bukti pembelian/peminjaman; c. melampirkan surat identitas diri, security clearance. dan rekomendasi dari Mabes TNI; d. melampirkan surat kesehatan jasmani/kesehatan jiwa; dan e. wajib membuat berita acara yang dibuat dan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. (5) Permohonan izin pemusnahan senjata api standar militer dan amunisi untuk perorangan diajukan kepada Menteri dengan persyaratan sebagai berikut : a. mencantumkan alasan pemusnahan; b. mencantumkan tempat dan waktu pemusnahan; c. menjelaskan cara pemusnahan; d. menjelaskan jumlah dan jenis senjata api dan amunisi; dan e. wajib membuat berita acara yang dibuat dan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; (6) Permohonan izin peminjaman senjata api standar militer dan amunisi untuk kepentingan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Hukum INDONESIA diajukan kepada Menteri dengan persyaratan sebagai berikut : a. mencantumkan alasan peminjaman; b. menjelaskan tugas pokok instansi atau Badan Hukum peminjam; c. melampirkan rekomendasi dari Mabes TNI; dan d. mencantumkan jumlah dan jenis senjata api dan amunisi yang akan dipinjam.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2010 tentang PEDOMAN PERIZINAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN SENJATA API STANDAR MILITERDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB ketiga

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 24

Pasal 25

BAB 4

Pasal 25

Pasal 26

BAB 5

Pasal 26

Pasal 27

BAB 6

Pasal 27

Pasal 28

BAB 7

Pasal 28

Pasal 29

BAB 8

Pasal 29