PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pencatatan Barang Milik Negara Hasil Pengadaan ke Dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

PERMEN Nomor 6 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pencatatan Barang Hasil Pengadaan ke dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 82), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 6

Koreksi

(1) Mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni, dan Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d sebagai berikut: a. pencatatan BMN dilakukan oleh petugas SIMAK BMN Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dan Satuan Kerja Kementerian Pertahanan yang melakukan pengadaan bersumber Rupiah Murni meliputi: 1. pencatatan BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN berdasarkan dokumen sumber dan/atau dokumen pendukung lainnya; 2. pencatatan BMN dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik barang yang sudah diterima; 3. pencatatan BMN perhitungan nilai perolehan atas barang yang diterima dilakukan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA; 4. dalam hal kontrak yang menggunakan mata uang asing, perhitungan konversi ke rupiah menggunakan nilai kurs pada saat pembayaran atau realisasi untuk KDP, sedangkan Aset Tetap dan Persediaan dilakukan pada saat barang diserahkan oleh penyedia kepada pengada. b. Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan atas nama Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan menyerahkan barang kepada Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/ Perbekalan Materiil Pusat/Satuan Kerja penerima disertai dengan surat penyerahan barang; c. surat penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf b ditembuskan kepada satuan atas Badan Pelaksana Pusat/ Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/Satuan Kerja penerima; d. penyerahan barang berupa Aset Tetap: 1. disertai ADK yang dibuat dan diserahkan dalam periode Laporan Keuangan yang sama dan dilengkapi dengan data pengirim serta penerima; 2. Satuan Kerja penerima mencatat Aset Tetap pada aplikasi SIMAK BMN dengan menggunakan menu transaksi transfer masuk berdasarkan ADK; 3. apabila dalam proses pengiriman barang dari Satuan Kerja pengirim tidak disertai ADK, Satuan Kerja penerima tidak melaksanakan input ke dalam aplikasi SIMAK BMN, dan Satuan Kerja penerima berkoordinasi atau berkirim surat resmi untuk permintaan ADK kepada Satuan Kerja pengirim; dan 4. apabila setelah melewati tahun anggaran berjalan ADK tidak diterima oleh Satuan Kerja penerima, satuan penerima melaksanakan transaksi Saldo Awal dalam aplikasi SIMAK BMN pada periode berikutnya. e. penyerahan barang berupa Persediaan: 1. transfer keluar dan transfer masuk Persediaan dilakukan disertai dokumen sumber; 2. Satuan Kerja penerima mencatat Persediaan pada aplikasi Persediaan dengan menu transfer masuk; 3. pencatatan transfer keluar pelaksanaannya harus dalam 1 (satu) periode semester yang sama dengan tanggal penyerahan barang; 4. jika terdapat transfer keluar pada Tahun Anggaran yang lalu namun tidak tercatat transfer masuknya pada Tahun Anggaran yang lalu, Satuan Kerja penerima mencatat penerimaan Persediaan pada tahun anggaran berjalan menggunakan menu saldo awal; dan 5. jika terdapat transfer masuk pada Tahun Anggaran yang lalu pada Satuan Kerja penerima, namun tidak tercatat transfer keluarnya pada Tahun Anggaran yang lalu pada Satuan Kerja pengirim, Satuan Kerja pengirim mencatat koreksi keluar Persediaan pada tahun anggaran berjalan menggunakan menu koreksi keluar. (2) Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan yang bersumber dari Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni, dan Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal II