Tataran Wewenang Bidang Administrasi Kepegawaian Departem…

Pasal 2

Administrasi kepegawaian meliputi pengadaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pemisahan.

Pasal 3

(1) Pejabat yang diberikan delegasi wewenang menandatangani Keputusan untuk atas nama sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat di bawahnya atau pejabat lain yang ditunjuk. (2) Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa atau mendelegasikan wewenang kepada pejabat kepegawaian di bawahnya atau pejabat lain yang ditunjuk. (3) Pejabat yang diberi kuasa menandatangani Keputusan tidak untuk atas namanya sendiri tetapi atas nama pejabat yang memberi kuasa. (4) Pejabat yang diberi kuasa, tidak dapat memberi kuasa lagi kepada pejabat lain.

Pasal 4

Koreksi

Menteri berwenang untuk : a. menandatangani keputusan : 1. rencana kebutuhan PNS; 2. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil; 3. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat; 4. penempatan dalam jabatan struktural eselon I dan II serta jabatan fungsional setingkat; 5. kenaikan pangkat PNS golongan IV/b; 6. kenaikan pangkat PNS golongan IV/a yang bertugas di lingkungan Dephan; 7. pemberian tanda jasa dan penghargaan; 8. hukuman disiplin PNS tingkat berat; 9. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri PNS golongan IV/b ke bawah; 10. pemberhentian karena penyederhanaan organisasi PNS golongan IV/b ke bawah; 11. pemberhentian karena melakukan tindak pidana PNS golongan IV/b ke bawah; 12. pemberhentian sementara (Schorsing) PNS golongan IV/a dan IV/b; 13. pemberhentian karena meninggalkan tugas PNS golongan IV/b ke bawah; 14. pemberhentian karena hal-hal lain PNS golongan IV/b ke bawah; 15. pemberian bebas tugas/MPP PNS golongan IV/a dan golongan IV/b yang bertugas di lingkungan Dephan; dan 16. pemberhentian sementara dari jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat eselon II. b. menandatangani surat perintah : 1. tim Panitia Pengadaan CPNS tingkat Pusat; dan 2. kenaikan pangkat militer berpangkat Letjen/Laksdya/Marsdya yang bertugas di lingkungan Dephan. c. menandatangani surat izin : 1. kawin, cerai dan rujuk pejabat eselon I dan eselon II; 2. kawin, cerai dan rujuk PNS golongan IV/d dan IV/e; 3. cuti tahunan pejabat eselon I; 4. cuti besar pejabat eselon I; 5. cuti sakit pejabat eselon I; 6. cuti karena alasan penting pejabat eselon I; 7. cuti PNS di luar tanggungan Negara; 8. cuti bersalin pejabat eselon I; dan 9. cuti ibadah di luar negeri yang bertugas di lingkungan Dephan. d. menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA) pejabat eselon I dan pejabat fungsional setingkat.

Pasal 5

Menteri Pertahanan mendelegasikan wewenang Pengurusan PNS di lingkungan TNI kepada Panglima TNI, meliputi : a. menandatangani keputusan : 1. penempatan dalam jabatan PNS; 2. kenaikan pangkat PNS golongan IV/a ke bawah; 3. peninjauan masa kerja PNS; 4. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan IV; 5. hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan ringan; 6. pemberhentian sementara (Schorsing) PNS; 7. pemberian bebas tugas/MPP PNS; dan 8. penggantian perubahan nama. b. menandatangani surat izin : 1. kawin, cerai dan rujuk PNS; 2. cuti tahunan PNS; 3. cuti besar PNS; 4. cuti sakit PNS; 5. cuti PNS karena alasan penting; 6. cuti PNS di luar tanggungan Negara; 7. cuti bersalin PNS; dan 8. cuti PNS ibadah di luar negeri. c. menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA) PNS.

Pasal 6

Menteri Pertahanan mendelegasikan wewenang di lingkungan Dephan kepada Sekjen Dephan, meliputi; a. penandatanganan surat perintah : 1. penempatan jabatan dan kenaikan pangkat militer berpangkat Brigjen/Laksma dan Marsma yang bertugas di lingkungan Dephan; 2. pendidikan luar negeri; 3. pemberhentian dengan tidak hormat personel militer berpangkat Perwira, Bintara dan Tamtama; dan 4. penggantian perubahan nama, gelar dan pindah agama. b. penandatanganan surat izin : 1. kawin, cerai dan rujuk personel militer berpangkat Letkol dan Mayor; dan 2. kawin, cerai dan rujuk PNS pejabat eselon III dan IV. c. penandatanganan kartu tanda anggota pejabat eselon II dan pejabat fungsional setingkat.

Pasal 7

Menteri Pertahanan mendelegasikan wewenang kepada Karopeg Setjen Dephan, untuk menandatangani kartu tanda anggota pejabat eselon III, IV dan non eselon serta pejabat fungsional setingkat.

Pasal 8

Menteri Pertahanan mendelegasikan wewenang kepada Kabadiklat Dephan, meliputi penandatangan keputusan : a. pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV yang dilaksanakan di Badiklat Dephan; dan b. pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Pasal 9

Menteri Pertahanan mendelegasikan wewenang kepada Kasatker/Subsatker, meliputi : a. penandatanganan Keputusan hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan ringan; b. penandatanganan surat izin : 1. kawin, cerai dan rujuk personel militer berpangkat Kapten ke bawah; 2. kawin, cerai dan rujuk PNS Golongan III ke bawah; 3. cuti tahunan pejabat eselon II, III, IV dan non eselon di lingkungan kekuasaan masing-masing; 4. cuti karena alasan penting pejabat eselon II, III, IV dan non eselon di lingkungan kekuasaan masing-masing; dan 5. cuti bersalin pejabat eselon II, III, IV dan non eselon di lingkungan kekuasaan masing-masing. c. penandatanganan surat perintah : 1. Memasuki Persiapan Pensiun (MPP) personel militer berpangkat Pati, Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama; dan 2. pemberhentian dengan hormat personel militer berpangkat Perwira, Bintara dan Tamtama. d. penandatanganan piagam berita acara sumpah jabatan di lingkungan kekuasaan masing-masing.

Pasal 10

Menteri Pertahanan memberi kuasa kepada Sekjen Dephan, meliputi : a. penandatanganan keputusan : 1. pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; 2. hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil; 3. penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil; 4. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dengan hormat Golongan III; 5. pengangkatan dari CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil; 6. penempatan dalam jabatan struktural pejabat eselon III dan IV; 7. penempatan dalam jabatan fungsional PNS Golongan IV/b ke bawah; 8. kenaikan pangkat PNS golongan III; 9. pemindahan PNS Golongan III ke atas dari Dephan ke Departemen/Instansi lain dan dari Departemen/Instansi lain ke Dephan; 10. penyesuaian ijazah; 11. peninjauan masa kerja PNS Golongan III, IV/a dan IV/b yang bertugas di lingkungan Dephan; 12. pemberhentian sementara (Schorsing) PNS Golongan III; dan 13. pemberian bebas tugas/MPP PNS Golongan III. b. penandatanganan surat perintah tentang Kenaikan pangkat militer berpangkat Mayjen/Laksda/Marsda, Brigjen/Laksma/Marsma dan Kolonel yang bertugas di lingkungan Dephan; c penandatanganan surat izin : 1. cuti besar pejabat eselon II, III, IV dan non eselon; dan 2. cuti sakit pejabat eselon II, III, IV dan non eselon di lingkungan Dephan. d. penandatanganan surat usul tentang Formasi PNS.

Pasal 11

Menteri Pertahanan memberikan kuasa kepada Karopeg Setjen Dephan, meliputi penandatanganan keputusan : a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dengan hormat Golongan II/d ke bawah; b. penempatan dalam jabatan non eselon; c. kenaikan pangkat PNS Golongan II/d ke bawah; d. pemindahan PNS Golongan II/d ke bawah dari Dephan ke Departemen/Instansi lain dan dari Departemen/Instansi lain ke Dephan; e. peninjauan masa kerja PNS Golongan II/d ke bawah; f. pemberhentian sementara (Schorsing) PNS Golongan II/d ke bawah; dan g. pemberian bebas tugas/MPP PNS Golongan II/d ke bawah.

Pasal 12

Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan memberikan kuasa kepada Karopeg Setjen Dephan, meliputi : a. penandatangan Keputusan hasil seleksi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; dan b. penandatangan Surat Telegram kenaikan pangkat Letkol ke bawah.

Pasal 13

Koreksi

(1) Menteri Pertahanan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Irjen Dephan. (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekjen Dephan.

Pasal 14

Koreksi

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 15

Koreksi

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2009 MENTERI PERTAHANAN, JUWONO SUDARSONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA WEWENANG GOLONGAN/ TANDA TANGAN ESELON 1 2 3 4 5 1 Rencana Kebutuhan PNS Menhan semua golongan Kep Renbut 2 Pengangkatan CPNS Menhan semua golongan Kep CPNS 3 Pemberhentian Capeg Menhan semua golongan Kep Pemberhentian dengan tidak hormat 4 Penempatan dalam jabatan Menhan Eselon I dan II Kep Jabatan Struktural/Fungsional 5 Kenaikan Pangkat PNS Menhan Gol.IV/a dan IV/b Kep KP 6 Pemberian Tanda Jasa Menhan semua golongan Kep Pemberian dan Penghargaan Tanda Jasa dan Penghargaan 7 Hukuman Disiplin PNS Menhan semua golongan Kep Hukuman Tingkat Berat 8 Pemberhentian PNS Tidak Menhan Gol. IV/b ke bawah Kep Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri 9 Pemberhentian Penyeder- Menhan Gol. IV/b ke bawah Kep Pemberhentian hanaan Organisasi PNS 10 Pemberhentian Melakukan Menhan Gol. IV/b ke bawah Kep Pemberhentian Tindak Pidana PNS 11 Pemberhentian Sementara Menhan Gol. IV/a, IV/b Kep Pemberhentian (Schorsing) PNS 12 Pemberhentian Meninggal- Menhan Gol. IV/b ke bawah Kep Pemberhentian kan Tugas PNS 13 Pemberhentian PNS karena Menhan Gol. IV/b ke bawah Kep Pemberhentian Hal-hal lain 14 Pemberian Bebas Tugas/ Menhan Gol. IV/a, IV/b Kep Pemberhentian MPP PNS 15 Pemberhentian Sementara Menhan Eselon II Kep Pemberhentian dari Jabatan Fungsional PNS Jabatan 16 Tim Panitia CPNS tingkat Menhan semua golongan Sprin Tim Panitia pusat 17 Kenaikan Pangkat TNI Menhan Letjen/Laksdya/ Sprin KP Marsdya 18 Izin Kawin Menhan Eselon I dan II Surat Izin Kawin Gol.IV/d dan IV/e W EWENANG MENHAN LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 06 TAHUN 2009 TANGGAL : 22 Mei 2009 KEGIATAN NO KET 4 5 19 Izin Cerai Menhan Eselon I dan II Surat Izin Cerai Gol.IV/d dan IV/e 20 Izin Rujuk Menhan Eselon I dan II Surat Izin Rujuk Gol.IV/d dan IV/e 21 Cuti Tahunan Menhan Eselon I Surat Izin Cuti Tahunan 22 Cuti Besar Menhan Eselon I Surat Izin Cuti Besar 23 Cuti Sakit Menhan Eselon I Surat Izin Cuti Sakit 24 Cuti Karena Alasan Menhan Eselon I Surat Izin Cuti Penting Karena Alasan Penting 25 Cuti Di Luar Tanggungan Menhan semua golongan Surat Izin Cuti Di Luar Negara Tanggungan Negara 26 Cuti Bersalin Menhan Eselon I Surat Izin Cuti Bersalin 27 Cuti Ibadah di Luar Negeri Menhan semua golongan Surat Izin Cuti Ibadah di Luar Negeri 28 Kartu Tanda Anggota Menhan Eselon I KTA (KTA) Paraf : Karopeg Karo TU Karokum MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO Kabagmin Sekjen Kabagminu Kabagkarpeg : : : : : : LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 06 TAHUN 2009 TANGGAL : 22 Mei 2009 : : : : : : Paraf : WEW ENANG GOLONGAN/ TANDA TANGAN ESELON 1 2 3 4 5 1 Pengadaan CPNS Sekjen a.n. Menhan semua golongan Kep CPNS 2 Hasil Seleksi CPNS Sekjen a.n. Menhan semua golongan Kep CPNS 3 Penempatan CPNS Sekjen a.n. Menhan semua golongan Kep Penempatan 4 Pemberhentian Capeg Sekjen a.n. Menhan Gol. III Kep Pemberhentian dengan hormat 5 Pengangkatan CPNS Sekjen a.n. Menhan semua golongan Kep Pengangkatan menjadi PNS PNS 6 Penempatan dalam jabatan Sekjen a.n. Menhan Eselon III dan IV Kep Jabatan Struktural 7 Penempatan dalam Jabatan Sekjen a.n. Menhan Gol.IV/b ke bawah Kep Jabatan Fungsional PNS 8 Pemindahan PNS dari Sekjen a.n. Menhan Gol. III ke atas Kep Pindah Dephan ke Departemen/ Instansi lain dan dari Departemen/Instansi lain ke Dephan 9 Penyesuaian Ijazah PNS Sekjen a.n. Menhan semua golongan Kep Penyesuaian 10 Peninjauan Masa Kerja PNS Sekjen a.n. Menhan Gol. III s.d. IV/b Kep Peninjauan Masa Kerja 11 Pemberhentian Sementera Sekjen a.n. Menhan Gol. III Kep Pemberhentian (Schorsing) PNS 12 Pemberian Bebas Tugas/ Sekjen a.n. Menhan Gol. III Kep Pemberhentian MPP PNS 13 Kenaikan Pangkat PNS Sekjen a.n. Menhan Gol.III Kep KP 14 Kenaikan Pangkat TNI Sekjen a.n. Menhan Mayjen/Laksda/ Sprin KP Marsda ke bawah 15 Cuti Besar Sekjen a.n. Menhan Eselon II,III, IV dan Surat Izin Cuti Non Eselon Besar 16 Cuti Sakit Sekjen a.n. Menhan Eselon II,III, IV dan Surat Izin Cuti Non Eselon Sakit 17 Usul Formasi PNS Sekjen a.n. Menhan semua golongan Surat Usul 18 Pemberhentian Capeg Karopeg a.n. Menhan Gol. II/d ke bawah Kep Pemberhentian dengan hormat KEPADA SEKJEN, KASATKER DAN KAROPEG SETJEN DEPHAN WEWENANG MENHAN YANG DIKUASAKAN LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 06 TAHUN 2009 TANGGAL : 22 Mei 2009 KEGIATAN NO KET 4 5 19 Penempatan dalam jabatan Karopeg a.n. Menhan Non Eselon Kep Jabatan 20 Kenaikan Pangkat PNS Karopeg a.n. Menhan Gol. II/d ke bawah Kep KP 21 Pemindahan PNS dari Karopeg a.n. Menhan Gol. II/d ke bawah Kep Pindah Dephan ke Departemen/ Instansi lain dan dari Departemen/Instansi lain ke Dephan 22 Peninjauan Masa Kerja PNS Karopeg a.n. Menhan Gol. II/d ke bawah Kep Peninjauan Masa Kerja 23 Pemberhentian Sementara Karopeg a.n. Menhan Gol. II/d ke bawah Kep Pemberhentian (Schorsing) PNS 24 Pemberian Bebas Tugas/ Karopeg a.n. Menhan Gol. II/d ke bawah Kep Pemberhentian MPP PNS 25 Hasil Seleksi Diklatpim Karopeg a.n. Sekjen semua golongan Kep hasil seleksi MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO Paraf : Karopeg Karo TU Karokum Kabagminu Kabagkarpeg Kabag Induk PNS : : : : : : LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTAHANA NOMOR : 06 TAHUN 2009 TANGGAL : 22 Mei 2009 Paraf : WEWENANG GOLONGAN/ TANDA TANGAN ESELON 1 2 3 4 5 1 Penempatan dalam Jabatan Panglima TNI semua golongan Kep Penempatan 2 Kenaikan Pangkat PNS Panglima TNI Gol IV/a ke bawah Kep KP PNS 3 Peninjauan masa kerja Panglima TNI semua golongan Kep Peninjauan 4 Diklatpim tingkat III dan IV Panglima TNI semua golongan Kep Diklatpim 5 Hukuman disiplin PNS Panglima TNI semua golongan Kep Hukuman sedang dan ringan 6 Pemberhentian sementara Panglima TNI semua golongan Kep Pemberhentian (Schorsing) 7 Pemberian bebas tugas/ Panglima TNI semua golongan Kep MPP MPP 8 Penggantian perubahan Panglima TNI semua golongan Kep Penggantian nama perubahan nama 9 Izin Kawin Panglima TNI semua golongan Surat Izin Kawin 10 Izin Cerai Panglima TNI semua golongan Surat Izin Cerai 11 Izin Rujuk Panglima TNI semua golongan Surat Izin Rujuk 12 Cuti Tahunan Panglima TNI semua golongan Surat Cuti Tahunan 13 Cuti Besar Panglima TNI semua golongan Surat Cuti Besar 14 Cuti Sakit Panglima TNI semua golongan Surat Cuti Sakit 15 Cuti Karena Alasan Penting Panglima TNI semua golongan Surat Cuti Karena Alasan Penting 16 Cuti PNS Diluar Tanggungan Panglima TNI semua golongan Surat Cuti Diluar Negara Tanggungan Negara 17 Cuti Bersalin Panglima TNI semua golongan Surat Cuti Bersalin WEWENANG MENHAN UNTUK PENGURUSAN PNS YANG DIDELEGASIKAN KEPADA PANGLIMA TNI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 06 TAHUN 2009 TANGGAL : 22 Mei 2009 KEGIATAN NO KET 4 5 18 Cuti Ibadah di Luar Negeri Panglima TNI semua golongan Surat Cuti Ibadah di Luar Negeri 19 Kartu Tanda Anggota Panglima TNI semua golongan KTA MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO Paraf : Karopeg Karo TU Karokum rpeg Kabagminu Kabagkarpeg Kabag Induk PNS K b d b : : : id d ft : : : LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 06 TAHUN 2009 TANGGAL : 22 Mei 2009 Paraf : WEWENANG GOLONGAN/ TANDA TANGAN ESELON 1 2 3 4 5 1 Dik Luar Negeri Sekjen semua golongan Sprin Dik Luar Negeri 2 Pemberhentian dengan Sekjen Pa, Ba dan Ta Sprin Pemberhentian tidak Hormat 3 Penggantian perubahan Sekjen semua golongan Kep ganti nama, nama, gelar dan pindah gelar dan pindah agama agama 4 Izin Kawin Sekjen Letkol dan Mayor Surat Izin Kawin Eselon III dan IV 5 Izin Cerai Sekjen Letkol dan Mayor Surat Izin Cerai Eselon III dan IV 6 Izin Rujuk Sekjen Letkol dan Mayor Surat Izin Rujuk Eselon III dan IV 7 Kartu Tanda Anggota Sekjen Eselon II KTA (KTA) 8 Kartu Tanda Anggota Karopeg Eselon III, IV dan KTA (KTA) Non Eselon 9 Diklatpim Tingkat III dan IV Kabadiklat semua golongan Kep hasil Diklatpim 10 Diklat Prajab PNS Kabadiklat semua golongan Kep hasil Latprajab 11 Hukuman Disiplin PNS Kasatker/Subsatker semua golongan Kep Hukuman Tingkat Sedang dan Ringan 12 Izin Kawin Kasatker/Subsatker Kapten ke bawah Surat Izin Kawin Gol. III ke bawah 13 Izin Cerai Kasatker/Subsatker Letkol dan Mayor Surat Izin Cerai Gol. III ke bawah 14 Izin Rujuk Kasatker/Subsatker Letkol dan Mayor Surat Izin Rujuk Gol. III ke bawah 15 Cuti Tahunan Kasatker/Subsatker Eselon II,III, IV dan Surat Izin Cuti Non Eselon Tahunan 16 Cuti Karena Alasan Penting Kasatker/Subsatker Eselon II,III, IV dan Surat Izin Cuti Non Eselon Karena Alasan Penting 17 Cuti Bersalin Kasatker/Subsatker Eselon II,III, IV dan Surat Izin Cuti Non Eselon Bersalin WEWENANG MENHAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA SEKJEN, KAROPEG DAN KASATKER DEPHAN LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 06 TAHUN 2009 TANGGAL : 22 Mei 2009 KEGIATAN NO KET 4 5 18 Memasuki Persiapan Kasatker/Subsatker Pati, Pamen, Sprin MPP Pensiun (MPP) Pama, Ba dan Ta 19 Pemberhentian dengan Kasatker/Subsatker Pa, Ba dan Ta Sprin Pemberhentian Hormat 20 Berita Acara/Sumpah Kasatker/Subsatker semua golongan Piagam Berita Jabatan Acara Sumpah LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 06 TAHUN 2009 TANGGAL : 22 Mei 2009 MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2009 tentang TATARAN WEWENANG BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN PERTAHANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15