PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan

PERMEN Nomor 52 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan publik atas pelayanan pegawai dan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan penanganan Pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara Pengelolaan Pengaduan. 3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan. 4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan di lingkungan Kemhan yang menyelenggarakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan bagi satuan masing-masing, meliputi pengurusan administrasi umum, administrasi pegawai, administrasi materiil, administrasi keuangan dan lainnya yang menjadi tanggung jawab pimpinan satuan tersebut serta dipimpin oleh Pejabat Eselon I, dan dipimpin oleh Pejabat Eselon II untuk Satuan Kerja Pusat di bawah Menteri Pertahanan. 5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 6. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan publik yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh ASN dan anggota Tentara Nasional INDONESIA di lingkungan Kemhan, yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat/-negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. 7. Pengaduan tidak Berkadar Pengawasan adalah Pengaduan publik yang isinya mengandung informasi berupa sumbang saran, kritik yang konstruktif dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. 8. Pengadu adalah individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan secara tertulis maupun lisan kepada Satker di lingkungan Kemhan. 9. Tindak Lanjut adalah suatu kegiatan lanjutan yang wajib dilakukan oleh Kepala Satker yang berwenang atas rekomendasi atau saran aparat pengawasan berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan suatu kasus tertentu yang diadukan oleh masyarakat. 10. Sarana Pengaduan adalah tempat atau ruangan maupun akun di web yang memfasilitasi setiap bentuk Pengaduan. 11. Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah adalah aparat yang melakukan pengawasan internal melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGADUAN PUBLIK

Pasal 12

Koreksi

(1) Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan publik dilakukan oleh Kepala Satker di lingkungan Kemhan dan dapat didelegasikan kepada pejabat struktural setingkat Eselon II. (2) Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan publik yang perlu penanganan lebih lanjut dilakukan secara terpadu oleh Inspektur Jenderal Kemhan.

Pasal 13

Koreksi

Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan publik meliputi: a. pencatatan; b. penelaahan; c. penyaluran; d. tindak lanjut; e. pelaporan; dan f. pengarsipan.

Pasal 14

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dapat dilakukan secara manual atau menggunakan sistem aplikasi komputer. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. data Pengaduan: 1. nomor dan tanggal agenda; 2. tanggal Pengaduan; dan 3. ruang lingkup Pengaduan. b. identitas pelapor: 1. nama; 2. alamat; 3. pekerjaan; dan 4. melampirkan kopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya. c. identitas terlapor: 1. nama; 2. Nomor Registrasi Pokok/Nomor Induk Pegawai; 3. alamat; 4. jabatan; dan/atau 5. asal unit kerja. d. lokasi kasus.

Pasal 15

(1) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi: a. memberikan kode terhadap Pengaduan publik; b. meneliti dokumen dan/atau informasi yang terkait dengan Pengaduan; c. menghubungkan materi Pengaduan dengan peraturan yang relevan; d. merumuskan inti masalah yang diadukan; e. menentukan apakah Pengaduan yang diterima berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan; dan f. MENETAPKAN hasil penelaahan Pengaduan untuk proses penanganan selanjutnya. (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Pengaduan Berkadar Pengawasan yang: 1. berindikasi penyimpangan yang merugikan masyarakat atau negara dengan substansi pengaduan logis dan memadai, identitas pelapornya jelas, serta didukung dengan bukti dapat direkomendasikan untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu/-audit investigasi; dan 2. substansi pengaduannya tidak memadai dengan identitas pelapor yang jelas, dapat direkomendasikan untuk dilakukan klarifikasi. b. Pengaduan tidak Berkadar Pengawasan yang memerlukan tindak lanjut dapat direkomendasi-kan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur oleh Kepala Satker yang bersangkutan. c. Pengaduan publik yang substansinya tidak logis berupa keinginan Pengadu yang secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mungkin dipenuhi, tidak perlu diproses lebih lanjut; dan d. Pengaduan publik yang secara substansial bukan kewenangan Kemhan. (3) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Pejabat Eselon II terkait.

Pasal 16

(1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan penyampaian Pengaduan masyarakat kepada Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah, satker yang bersangkutan atau instansi lain. (2) Pengaduan Berkadar Pengawasan yang direkomendasikan untuk dilakukan audit dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Inspektur Umum Inspektorat Jenderal Kemhan. (3) Pengaduan tidak Berkadar Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b disampaikan kepada pimpinan satker yang bersangkutan. (4) Pengaduan publik yang substansinya tidak logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c diberitahukan kepada satker yang bersangkutan. (5) Pengaduan publik yang secara substansial bukan kewenangan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d disampaikan kepada satker yang berwenang untuk menangani.

Pasal 17

(1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian Pengaduan publik yang meliputi proses klarifikasi, konfirmasi, penelitian, dan pemeriksaan. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengaduan Berkadar Pengawasan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengaduan diterima dan dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari kerja. (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengaduan tidak Berkadar Pengawasan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 18

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan hasil dari tindak lanjut Pengaduan publik, yang disusun dalam bentuk laporan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematik, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan dan/atau saran tindak lanjut. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan Pejabat Eselon II terkait.

Pasal 19

(1) Pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f merupakan penataan dokumen laporan tindak lanjut Pengaduan publik. (2) Penataan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis masalah, unit kerja terlapor, dan waktu Pengaduan.

Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pengaduan Publik di Lingkungan Kementerian Pertahanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25