PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 5 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bahan Bakar Minyak dan Pelumas yang selanjutnya disingkat BMP adalah hasil minyak bumi/nabati yang diperoleh dari pengolahan langsung bahan dasar atau produk campuran dengan bahan kimia yang menghasilkan bahan untuk digunakan sebagai bahan bakar, minyak mesin, bahan pelumas dan senyawa lain yang perlu bagi pemakaian dan/atau pemeliharaan alat/mesin seperti Aviation Gasoline (Avgas), Aviation Turbine Fuel (Avtur), Premium, Pertamax, Minyak Tanah, Solar/High Speed Diesel/Gas oil (HSD), Minyak Diesel/Marine Diesel Fuel (MDF), Minyak Bakar/Marine Fuel Oil (MFO). 2. Pengelolaan BMP adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola BMP sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, penggunaan, penghapusan, pertanggungjawaban, dan penatausahaan. 3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pertahanan. 4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disingkat Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 6. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA merupakan pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh PA menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK dalam pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. 9. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran vang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. 11. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi penyusunan neraca dan laporan BMN. 12. Penghapusan BMP adalah kegiatan dan usaha pembebasan BMP dari daftar pertanggungjawaban administrasi, serta pemanfaatan yang optimal dari nilai sisanya berdasarkan peraturan yang berlaku. 13. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disingkat Coklit adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran penerimaan fisik BMP dari Penyedia Jasa BMP agar efisien dalam pelaksanaan penagihan dan tertib administrasi dalam Pengelolaan BMP dengan menggunakan dokumen PB-221 (Paktur Bon 221) bulanan yang merupakan bukti pengambilan BMP oleh Satuan Pemakai BMP tingkat III. 14. Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas tingkat I yang selanjutnya disingkat Satkai I adalah pelaksana pada tingkat pusat/eselon I yang ditetapkan sebagai instansi penerima Surat Alokasi BMP dan/atau instansi penerbit Surat Perintah Penyaluran BMP. 15. Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas tingkat II yang selanjutnya disingkat Satkai II adalah pelaksana pada tingkat Komando Utama dan atau wilayah yang ditetapkan oleh Kepala Satkai I sebagai penerima Surat Perintah Penyaluran BMP dan/atau penerbit Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP. 16. Satuan Pemakai Bahan Bakar Minyak dan Pelumas tingkat III yang selanjutnya disingkat Satkai III adalah pelaksana pada tingkat satuan kerja/sub satuan kerja yang ditetapkan oleh Kepala Satkai I sebagai penerima Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP. 17. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI yang terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara. 18. Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut. 19. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit satuan pengelola DIPA yang ditetapkan oleh Menteri untuk melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI. 20. Rencana Kebutuhan yang selanjutnya disingkat Renbut adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMP untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 21. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disingkat Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban negara. 22. Kesepakatan Bersama adalah bentuk Naskah Dinas yang disusun dan ditetapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih pejabat setingkat Menteri atau pejabat yang diberi wewenang dan tidak memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang sepakat. 23. Perjanjian Kerja Sama adalah bentuk Naskah Dinas yang disusun dan ditetapkan oleh 2 (dua) pihak atau lebih pejabat yang diberi wewenang dan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang menandatangani perjanjian.

BAB II

PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS

Pasal 2

Koreksi

(1) Pengelolaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI dilaksanakan untuk tertib administrasi dalam Pengelolaan BMP. (2) Pengelolaan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Renbut; b. pengadaan; c. pendistribusian; d. penggunaan dan pertanggungjawaban; e. penatausahaan; dan f. penghapusan.

Pasal 3

Koreksi

Renbut BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Renbut rutin; b. Renbut operasi dan latihan; c. Renbut fasilitas dan jasa; dan d. Renbut sarana administrasi.

Pasal 4

(1) Renbut rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun untuk kegiatan pemeliharaan, kegiatan rutin, intensitas gerakan kesiapsiagaan, dan kegiatan lain yang membutuhkan BMP sesuai program yang telah direncanakan. (2) Renbut rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perhitungan pengguna BMP x norma indeks x Hari bekal/hari layar/Jam Terbang. (3) Renbut operasi dan latihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun untuk operasi dan latihan sesuai program yang telah direncanakan. (4) Renbut operasi dan latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan program kerja atau rencana operasi untuk waktu tertentu meliputi: a. kekuatan Alpalhankam; b. konsumsi jarak tempuh serta waktu; dan c. intensitas kegiatan Alpalhankam. (5) Renbut fasilitas dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c disusun berdasarkan program kerja meliputi: a. pengadaan dan pemeliharaan fasilitas BMP; b. pengangkutan BMP; c. penelitian dan pengembangan; dan d. pemeriksaan mutu BMP. (6) Renbut sarana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi bentuk/formulir yang disusun sesuai dengan kebutuhan. (7) Renbut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dan diajukan per triwulan dan tahunan sesuai perhitungan yang realistis dan rasional.

Pasal 5

(1) Perhitungan yang realistis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dilakukan sesuai dengan jumlah Alpalhankam Kemhan yang dimiliki. (2) Perhitungan yang rasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) dilakukan sesuai dengan perhitungan hari bekal.

Pasal 6

(1) Renbut BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam bentuk kuantum/volume dari Satkai III sampai dengan Satkai I secara berjenjang untuk selanjutnya diajukan oleh UO dalam bentuk Renbut anggaran BMP kepada Kemhan. (2) Pengajuan Renbut anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Renbut tahunan yang selanjutnya disesuaikan melalui pengajuan kebutuhan setiap triwulan. (3) Pengajuan Renbut anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala UO Angkatan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dengan tembusan Panglima TNI dan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. (4) Pengajuan Renbut anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala UO Kemhan kepada Menteri dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 7

(1) Pengajuan Renbut anggaran untuk mendukung kegiatan/operasi/latihan yang belum termasuk dalam DIPA UO Angkatan diajukan terlebih dahulu kepada Panglima TNI dalam hal ini Asisten Logistik Panglima TNI dengan tembusan kepada Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI. (2) Pengajuan Renbut anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diteruskan kepada Menteri dalam hal ini melalui Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 8

Dalam hal realisasi penggunaan anggaran BMP Kemhan dan TNI pada tahun berjalan melebihi alokasi anggaran BMP maka para pejabat KPA masing-masing UO pengelola BMP dapat mengajukan permohonan penambahan anggaran BMP pada awal semester 2 (dua) kepada Panglima TNI untuk UO Angkatan dan Menteri untuk UO Kemhan.

Pasal 9

Pengadaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan DIPA masing-masing UO.

Pasal 10

(1) Pengadaan BMP dilakukan dengan penyedia jasa BMP sebagai berikut: a. PT. Pertamina (Persero); dan b. badan usaha lain. (2) Pelaksanaan pengadaan BMP dengan penyedia jasa BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penunjukan langsung yang ditindaklanjuti dengan Kesepakatan Bersama. (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk nota kesepahaman. (4) Pelaksanaan pengadaan BMP dengan penyedia jasa BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan menggunakan mekanisme lelang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan pengadaan BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diawali dengan penyusunan nota kesepahaman antara Menteri dengan Direktur Utama penyedia jasa BMP. (2) Penandatanganan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri. (3) Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diwakili oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. (4) Hasil Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada setiap UO untuk ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama untuk pengadaan BMP.

Pasal 12

Nota kesepahamam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling sedikit harus mencakup uraian mengenai: a. maksud dan tujuan penyusunan nota kesepahaman; b. ruang lingkup dari nota kesepahaman; c. pelaksanaan nota kesepahaman; d. jangka waktu berlakunya nota kesepahaman; dan e. pernyataan dan jaminan.

Pasal 13

(1) Pembuatan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali apabila DIPA sudah disahkan. (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala UO yang diwakili oleh PPK dan PT. Pertamina (Persero).

Pasal 14

Pengadaan BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 15

Pendistribusian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan: a. penyerahan dan penerimaan; b. penyaluran; dan c. penyimpanan.

Pasal 16

Pendistribusian BMP sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilakukan setelah diterbitkan dokumen: a. surat alokasi; b. Surat Perintah Penyaluran BMP; dan c. Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP.

Pasal 17

(1) Surat alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dibagi menjadi: a. surat alokasi operasi dan latihan terintegrasi di bawah Mabes TNI yang diterbitkan oleh Badan Pembekalan TNI; b. surat alokasi rutin, operasi, dan latihan di bawah UO Angkatan yang diterbitkan oleh Asisten Logistik masing-masing Angkatan; dan c. surat alokasi rutin di lingkungan Kemhan yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal. (2) Surat alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembuatan Surat Perintah Penyaluran BMP. (3) Surat Perintah Penyaluran BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dibagi menjadi: a. untuk dukungan operasi dan latihan yang terintergrasi di bawah Markas Besar TNI akan diterbitkan berdasarkan surat alokasi oleh Badan Pembekalan TNI kepada Kepala Satkai I masing- masing UO; b. untuk dukungan rutin, operasi dan latihan yang termasuk dalam anggaran UO akan diterbitkan berdasarkan surat alokasi yang diterbitkan Kepala UO/Staf angkatan dalam hal ini Asisten Logistik kepada Kepala Satkai I masing-masing Angkatan; dan c. untuk dukungan yang termasuk dalam anggaran rutin Kementerian Pertahanan akan diterbitkan surat alokasi oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian kepada Kepala Satkai I. (4) Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c untuk dukungan rutin, operasi dan latihan disesuaikan dengan Surat Perintah Penyaluran BMP yang dikeluarkan oleh Kepala Satkai II kepada Kepala Satkai III masing-masing UO.

Pasal 25

(1) Penggunaan BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilakukan oleh UO berdasarkan surat alokasi yang diterima dan jumlah BMP yang didistribusikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15. (2) Pengunaan BMP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. kegiatan pemeliharaan; b. intensitas gerakan kesiapsiagaan; c. tugas operasional dan latihan; d. kegiatan rutin; dan e. kegiatan lain yang membutuhkan BMP.

Pasal 26

(1) Penggunaan BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib dibuatkan pertanggungjawaban penggunaan BMP. (2) pertanggungjawaban penggunaan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan secara berjenjang dari Kepala Satkai III sampai dengan Kepala Satkai I. (3) Hasil Pertanggungjawaban BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Satkai I kepada: a. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; b. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan; dan c. Kepala UO dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal masing-masing UO;

Pasal 27

(1) Penatausahaan BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dilakukan melalui kegiatan: a. pembukuan BMP; b. pencatatan BMP; dan c. inventarisasi/pendataan BMP. (2) Penatausahaan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana penatausahaan BMP. (3) Pelaksanaan penatausahaan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Penghapusan BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f ditetapkan karena: a. rusak/terkontaminasi, tidak ekonomis dan tidak dapat dipakai/diperbaiki; b. untuk meningkatkan efisiensi ekonomis dan teknis; c. hilang; d. kompensasi; dan/atau e. susut. (2) Penghapusan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan barang milik negara.

BAB Kedua

Rencana Kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

Pasal 3

Koreksi

Renbut BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. Renbut rutin; b. Renbut operasi dan latihan; c. Renbut fasilitas dan jasa; dan d. Renbut sarana administrasi.

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pengadaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

Pasal 9

Koreksi

Pengadaan BMP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan DIPA masing-masing UO.

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pengadaan BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB Keempat

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

Pasal 15

Koreksi

Pendistribusian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan: a. penyerahan dan penerimaan; b. penyaluran; dan c. penyimpanan.

Pasal 16

Koreksi

Pendistribusian BMP sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dilakukan setelah diterbitkan dokumen: a. surat alokasi; b. Surat Perintah Penyaluran BMP; dan c. Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP.

Pasal 17

Pasal 18

(1) Kegiatan penyerahan dan penerimaan BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan oleh penyedia jasa BMP berdasarkan Surat Perintah Penyaluran BMP. (2) Penyedia jasa BMP setelah menerima Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Loading Order untuk diserahkan kepada Satkai III sebagai tanda bukti. (3) Dalam hal kegiatan penyerahan dan penerimaan dilakukan terhadap pesawat udara dan kapal laut, Penyedia Jasa BMP menerbitkan: a. Delivery Receipt untuk pengisian pesawat udara; dan b. Receipt for Bunker untuk pengisian kapal laut.

BAB 1

Penyerahan dan Penerimaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Penyaluran BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan setelah memenuhi persyaratan penyerahan dan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

(1) Penyaluran BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan pada: a. stasiun pengisian bahan bakar tentara; b. pesawat udara; c. kapal laut atau kapal tanker; d. tangki timbun/drum; dan e. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang ditunjuk oleh penyedia jasa BMP. (2) Untuk merealisasi penyaluran BMP dari penyedia jasa BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu diterbitkan dokumen penyaluran BMP secara berjenjang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 21

Penyaluran BMP di lingkungan TNI dapat dilakukan dengan pembekalan silang atas izin Panglima TNI dalam hal ini Asisten Logistik Panglima TNI, dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelayanan BMP untuk pesawat terbang/kapal/ kendaraan tempur dan kendaraan bermotor TNI yang dilaksanakan oleh Kepala UO TNI dengan menggunakan persediaan fisik Kepala UO setempat dan/atau dengan dasar Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP; dan b. pembekalan silang BMP dikhususkan untuk kegiatan operasi militer perang dan operasi militer selain perang.

Pasal 22

(1) Dalam hal keadaan darurat/kontijensi, pengambilan BMP dapat mendahului surat alokasi pinjaman dengan syarat didukung surat pinjaman yang diterbitkan oleh Kepala UO dan surat pengajuan dari Panglima TNI dalam hal ini Asisten Logistik Panglima TNI kepada penyedia jasa BMP Pusat. (2) Pengambilan fisik BMP dari penyedia jasa BMP untuk disalurkan kepada pengguna BMP dilakukan secara berjenjang dari Satkai I sampai dengan Satkai III di masing-masing UO.

Pasal 23

Setelah penyaluran BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan, penyedia jasa BMP menerbitkan dokumen sebagai berikut: a. invoice yang dilengkapi rincian hasil rekapan data sebagai bukti penagihan; b. faktur/DO (Delivery Order) Faktur sebagai tanda bukti adanya transaksi yang telah dilakukan; dan c. bukti terima barang berupa berita acara serah terima atau surat pengantar pengiriman sebagai bukti bahwa BMP telah diterima oleh pihak yang bersangkutan.

BAB 2

Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

Pasal 19

Koreksi

Penyaluran BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan setelah memenuhi persyaratan penyerahan dan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

(1) Penyimpanan BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh UO setelah diterima dari penyedia jasa BMP. (2) Penyimpanan BMP dilakukan dengan menempatkan BMP ke dalam tangki khusus BMP sesuai standar yang ditetapkan oleh penyedia jasa BMP. (3) Penyimpanan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelayanan dukungan harian kendaraan dinas. (4) Penyimpanan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang lama, disimpan sebagai persediaan sebelum disalurkan kembali.

BAB 1

Pembukuan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

Pasal 28

Koreksi

(1) Pembukuan BMP sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh unit pelaksana penatausahaan BMP (2) Pembukuan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendaftarkan dan mencatat BMP ke dalam daftar barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. (3) Setelah melakukan kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unit pelaksana penatausahaan BMP melakukan kegiatan pembukuan BMN dengan akun belanja BMP atau pelumas khusus.

Pasal 29

(1) Pencatatan BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit pelaksana penatausahaan BMP. (2) Pencatatan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada aplikasi persediaan. (3) Pencatatan BMP dilakukan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan BMP meliputi: a. persediaan awal BMP; b. penerimaan BMP; c. pengeluaran BMP; d. penghapusan BMP; dan e. persediaan akhir BMP. (4) Dalam hal terdapat perubahan data terkait dengan pengelolaan BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) unit pelaksana penatausahaan BMP melakukan penyesuaian terhadap pencatatan atas BMP.

Pasal 30

Pencatatan BMP pada aplikasi persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: a. Satkai I melaksanakan pencatatan pertama kali dengan transaksi pembelian, pencatatan pertama kali tersebut sesuai dengan surat alokasi per Triwulan dengan jumlah/kuantum dan nilai/harga yang tertera pada surat alokasi; b. Satkai I melaksanakan transaksi transfer keluar dengan jumlah/kuantum dan nilai harga yang tertera pada Surat Perintah Penyaluran BMP; c. Satkai II melaksanakan transaksi transfer masuk dengan jumlah/kuantum dan nilai/harga yang tertera pada Surat Perintah Penyaluran BMP; d. Satkai II melaksanakan Transaksi Tranfer Keluar dengan jumlah/kuantum dan nilai/harga yang tertera pada Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP; e. Satkai III melaksanakan pengambilan fisik BMP kepada penyedia jasa BMP untuk selanjutnya mencatat dengan transaksi transfer masuk dengan jumlah/kuantum dan nilai/harga yang tertera pada Surat Perintah Pelaksanaan Pengambilan BMP, tidak menggunakan nilai riil pembelian dengan penyedia jasa BMP, selanjutnya Satkai III mengeluarkan BMP ke unit pengguna dengan transaksi persediaan keluar atau penggunaan; f. Satkai I, Satkai II dan Satkai III melaksanakan pengiriman data SIMAK BMN, dimana di dalamnya mengandung data ataupun history pencatatan BMP setiap bulan ke dalam sistem akuntasi keuangan; dan g. Satkai I, Satkai II, dan Satkai III pada saat melaksanakan kegiatan Pencocokan dan Penelitian terjadi selisih nilai atau harga antara aplikasi persediaan dengan hasil Pencocokan dan Penelitian termasuk dengan sistem akuntasi keuangan maka penyelesaian selisih dilaksanakan pada jurnal penyesuaian dalam sistem akutansi keuangan.

Pasal 31

(1) Dalam hal terdapat perubahan data terkait dengan pengelolaan BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), KPA melaporkannya kepada unit pelaksana penatausahaan BMP terkait sesuai jenjang kewenangan masing-masing untuk mendapatkan tindak lanjut. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan periode pelaporan.

BAB 2

Pencatatan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

(1) Inventarisasi/pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan oleh unit pelaksanaan penatausahaan BMP pada Satkai III atas BMP yang berada dalam penguasaannya melalui pelaksanaan stockopname. (2) Pelaksanaan stockopname sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN PELUMAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 33

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keenam

Pasal 27

Pasal 28

BAB 1

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 2

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 3