PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

PERMEN Nomor 5 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter dan dokter gigi untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan. 2. Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi INDONESIA yang selanjutnya disingkat PIDI adalah program Internsip dokter dan dokter gigi INDONESIA yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA. 3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara. 4. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. 5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kemhan dan TNI adalah suatu alat dan/atau tempat milik Kemhan dan TNI yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 6. Rumah Sakit di Lingkungan Kemhan dan TNI adalah sarana dan fasilitas di lingkungan Kemhan dan TNI yang melaksanakan dukungan kesehatan pada kegiatan operasi TNI dan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI, Pegawai Negeri Sipil Kemhan beserta keluarganya dan turut serta melaksanakan program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 7. Wahana adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Kemhan dan TNI yang menjadi tempat pelaksanaan PIDI yang telah memenuhi kriteria sebagai tempat pelaksanaan PIDI. 8. Dokter Pendamping PIDI adalah dokter dan dokter gigi militer dan dokter dan dokter gigi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI yang memiliki persyaratan dan kemampuan untuk melaksanakan bimbingan dan supervisi sesuai standar kompetensi terhadap peserta PIDI. 9. Peserta PIDI adalah dokter dan dokter gigi yang lulus dengan program pendidikan dengan program pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi berbasis kompetensi yang akan menjalankan PIDI di lingkungan Kemhan dan TNI. 10. Komite Internsip Dokter INDONESIA yang selanjutnya disingkat KIDI adalah komite yang membantu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam penyelenggaraan program PIDI. 11. Surat Tanda Registrasi untuk Kewenangan Internsip yang selanjutnya disingkat STR untuk kewenangan Internsip adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran selama Internsip. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PELAKSANAAN PROGRAM INTERNSIP

Pasal 2

Koreksi

(1) PIDI merupakan program pemerintah yang dilaksanakan oleh KIDI bersifat independen. (2) PIDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI. (3) Pelaksanaan PIDI di fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 3

(1) PIDI wajib diikuti oleh dokter dan dokter gigi yang baru lulus program pendidikan dokter dan dokter gigi berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran. (2) PIDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 4

PIDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilaksanakan oleh sumber daya kesehatan Kemhan dan TNI meliputi: a. Peserta PIDI; b. Wahana PIDI; dan c. Dokter Pendamping PIDI.

Pasal 5

(1) Peserta PIDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer. (2) Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokter atau dokter gigi yang belum dan/atau sedang melaksanakan Internsip ketika belum menjadi prajurit TNI. (3) Peserta PIDI yang berasal dari kalangan sipil dapat melaksanakan PIDI di Wahana Kemhan dan TNI. (4) Peserta PIDI yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut: a. dokter atau dokter gigi dari perguruan tinggi negeri/swasta yang telah menjadi perwira TNI; b. memiliki STR untuk kewenangan Internsip yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA; c. tidak menduduki jabatan struktural/fungsional sebelum dan selama mengikuti PIDI; d. dalam hal personel dokter atau dokter gigi militer yang telah menduduki jabatan dan belum melaksanakan PIDI, wajib melepas jabatan tersebut; e. tidak mengikuti pendidikan dan penugasan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan PIDI; dan f. memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh KIDI.

Pasal 7

Mekanisme pengusulan menjadi Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: a. Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan masing-masing mengusulkan calon Peserta PIDI kepada Pusat Kesehatan TNI; b. Pusat/Dinas Kesehatan TNI mengusulkan calon Peserta PIDI kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan KIDI Pusat; c. KIDI Pusat menempatkan Peserta PIDI di fasilitas kesehatan TNI yang telah menjadi Wahana PIDI.

Pasal 8

Kewajiban Peserta PIDI meliputi: a. melakukan layanan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga pada pasien secara profesional yang meliputi kasus medik dan bedah, kedaruratan dan kejiwaan pada anak, dewasa, usia lanjut, keluarga, dan/atau masyarakat secara holistik, terpadu, dan paripurna; b. melakukan konsultasi dan rujukan; dan c. melakukan kegiatan ilmiah medik dan nonmedik yang terkait dengan pendekatan kedokteran dan keluarga.

Pasal 9

Hak Peserta PIDI meliputi: a. dapat mengambil cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. mendapatkan bantuan biaya hidup dari Kementerian Kesehatan selama melaksanakan PIDI.

BAB Kedua

Peserta PIDI

Pasal 5

Koreksi

(1) Peserta PIDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer. (2) Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokter atau dokter gigi yang belum dan/atau sedang melaksanakan Internsip ketika belum menjadi prajurit TNI. (3) Peserta PIDI yang berasal dari kalangan sipil dapat melaksanakan PIDI di Wahana Kemhan dan TNI. (4) Peserta PIDI yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut: a. dokter atau dokter gigi dari perguruan tinggi negeri/swasta yang telah menjadi perwira TNI; b. memiliki STR untuk kewenangan Internsip yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran INDONESIA; c. tidak menduduki jabatan struktural/fungsional sebelum dan selama mengikuti PIDI; d. dalam hal personel dokter atau dokter gigi militer yang telah menduduki jabatan dan belum melaksanakan PIDI, wajib melepas jabatan tersebut; e. tidak mengikuti pendidikan dan penugasan lain yang dapat mengganggu pelaksanaan PIDI; dan f. memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh KIDI.

Pasal 7

Mekanisme pengusulan menjadi Peserta PIDI yang telah menjadi dokter atau dokter gigi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi: a. Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan masing-masing mengusulkan calon Peserta PIDI kepada Pusat Kesehatan TNI; b. Pusat/Dinas Kesehatan TNI mengusulkan calon Peserta PIDI kepada Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan KIDI Pusat; c. KIDI Pusat menempatkan Peserta PIDI di fasilitas kesehatan TNI yang telah menjadi Wahana PIDI.

Pasal 8

Kewajiban Peserta PIDI meliputi: a. melakukan layanan primer dengan pendekatan kedokteran keluarga pada pasien secara profesional yang meliputi kasus medik dan bedah, kedaruratan dan kejiwaan pada anak, dewasa, usia lanjut, keluarga, dan/atau masyarakat secara holistik, terpadu, dan paripurna; b. melakukan konsultasi dan rujukan; dan c. melakukan kegiatan ilmiah medik dan nonmedik yang terkait dengan pendekatan kedokteran dan keluarga.

Pasal 9

Hak Peserta PIDI meliputi: a. dapat mengambil cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. mendapatkan bantuan biaya hidup dari Kementerian Kesehatan selama melaksanakan PIDI.

BAB 4

Tugas dan Fungsi

Pasal 18

Koreksi

Tugas dan fungsi Dokter Pendamping PIDI meliputi: a. meyakinkan bahwa semua sarana dan prasarana proses PIDI tersedia secara optimal dan dapat dimanfaatkan oleh setiap Peserta PIDI; b. menyusun jadwal kegiatan Peserta PIDI; c. melaksanakan penilaian kinerja meliputi aspek ilmu pengetahuan dan keterampilan serta sikap perilaku; d. memfasilitasi proses pembelajaran sehingga pengalaman semua Peserta PIDI sesuai dengan tujuan Dokter Pendamping Program PIDI yaitu sebagai dokter dan dokter gigi yang memberikan pelayanan primer dan mampu menerapkan pendekatan kedokteran keluarga; e. melaporkan prestasi kinerja setiap Peserta PIDI; dan f. menampung usulan Peserta PIDI untuk perbaikan sistem pelaksanaan PIDI.

Pasal 19

Kewajiban sebagai Dokter Pendamping PIDI meliputi: a. menandatangani surat pernyataan kesanggupan menjadi Dokter Pendamping PIDI; b. melaksanakan tugas sebagai Dokter Pendamping PIDI paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan; c. mendampingi Peserta PIDI paling banyak 7 (tujuh) orang; d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai Dokter Pendamping PIDI kepada Direktur Kesehatan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan bagi Peserta PIDI di lingkungan Kemhan atau kepada Kepala Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan bagi PIDI di Angkatan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai sebagai Dokter Pendamping PIDI; dan e. dalam hal pelaksanaan tugas sebagai Dokter Pendamping PIDI tidak dapat terselesaikan dalam 1 (satu) tahun, wajib membuat laporan secara hierarki kepada pimpinan fasilitas kesehatan, Kepala Pusat/Dinas Kesehatan Angkatan dengan tembusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan dan KIDI mengenai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Pasal 20

Hak Dokter Pendamping PIDI selama pelaksanaan tugas meliputi: a. mendapatkan honorarium yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan; b. mendapatkan satuan kredit poin dari Ikatan Dokter INDONESIA atau Persatuan Dokter Gigi INDONESIA; dan c. menerima penilaian kinerja sebagai Dokter Pendamping PIDI oleh KIDI.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB 1

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 11

Pasal 12

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

BAB 4

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 4

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 5

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 6

Pasal 21

BAB III

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25