PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pencatatan Barang Milik Negara Hasil Pengadaan ke Dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

PERMEN Nomor 47 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

MEKANISME PENCATATAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan yang bersumber dari pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, rupiah murni, dan Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d sebagai berikut: a. pencatatan BMN dilakukan oleh petugas SIMAK BMN Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan meliputi: 1. pencatatan BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN berdasarkan dokumen sumber dan/atau dokumen pendukung lainnya; 2. pencatatan BMN dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik barang yang sudah diterima; 3. pencatatan BMN perhitungan nilai perolehan atas barang yang diterima dilakukan sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA; dan 4. dalam hal kontrak yang menggunakan mata uang asing, perhitungan konversi ke rupiah menggunakan nilai kurs pada saat pembayaran atau realisasi. b. Pusat Pengadaan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan atas nama Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan menyerahkan barang kepada Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/satuan kerja penerima disertai dengan surat penyerahan barang; c. surat penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf b ditembuskan kepada satuan atas Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/satuan kerja penerima; d. penyerahan barang berupa aset tetap disertai ADK; e. satuan kerja penerima barang mencatat BMN pada aplikasi SIMAK BMN; f. pencatatan aset tetap pada aplikasi SIMAK BMN menggunakan transaksi transfer masuk berdasarkan ADK; dan g. pencatatan BMN persediaan pada aplikasi SIMAK BMN menggunakan transaksi transfer masuk. (2) Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Kementerian Pertahanan yang bersumber dari pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, rupiah murni, dan Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA atau Angkatan yang bersumber dari rupiah murni dan Devisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai berikut: a. pencatatan BMN dilakukan oleh petugas SIMAK BMN Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA atau Angkatan meliputi: 1. pencatatan BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN berdasarkan dokumen sumber dan/atau dokumen pendukung lainnya; 2. pencatatan BMN dilaksanakan berdasarkan realisasi fisik barang yang sudah diterima; 3. pencatatan BMN perhitungan nilai perolehan atas barang yang diterima dilakukan sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA; dan 4. dalam hal kontrak yang menggunakan mata uang asing, perhitungan konversi ke rupiah menggunakan nilai kurs pada saat pembayaran atau realisasi. b. petugas SIMAK BMN Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA atau Angkatan mencatatBMN pada aplikasi SIMAK BMN selanjutnya barang diserahkan kepada Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/satuan kerja penerima disertai dengan surat penyerahan barang; c. surat penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf b ditembuskan kepada satuan atas Badan Pelaksana Pusat/Depo Pusat Perbekalan/Perbekalan Materiil Pusat/satuan kerja penerima; d. penyerahan barang berupa aset tetap disertai ADK; e. satuan kerja penerima barang mencatat BMN pada aplikasi SIMAK BMN; f. pencatatan aset tetap pada aplikasi SIMAK BMN menggunakan transaksi transfer masuk berdasarkan ADK; dan g. pencatatan BMN persediaan pada aplikasi SIMAK BMN menggunakan transaksi transfer masuk. (2) Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan BMN hasil pengadaan Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA atau Angkatan yang bersumber dari rupiah murni dan Devisa dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Pencatatan BMN yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. Hibah Dalam Negeri; dan b. Hibah Luar Negeri.

Pasal 9

(1) Mekanisme Pencatatan BMN yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebagai berikut: a. setelah pihak donor menyerahkan Hibah kepada penerima Hibah yang dilengkapi berita acara serah terima, selanjutnya petugas SIMAK BMN satuan kerja penerima mencatat BMN ke dalam aplikasi SIMAK BMN dengan transaksi Hibah masuk, dan pada saat yang bersamaan mengajukan register dan pengesahan ke Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan; dan b. satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA yang menerima Hibah melaporkan kepada satuan atas. (2) Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan BMN yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

(1) Mekanisme pencatatan BMN yang bersumber dari Hibah Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebagai berikut: a. pihak donor menyerahkan barang ke Menteri melalui Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan dengan perwakilan donor; b. Pusat Barang Milik Negara Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan melaksanakan penatausahaan terhadap barang Hibah mulai dari pengajuan permohonan nomor register ke Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan sampai dengan mengajukan pengesahan memo pencatatan Hibah langsung bentuk barang/jasa/surat ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Jakarta II; c. sambil menunggu pengesahan memo pencatatan Hibah langsung bentuk barang/jasa/surat, petugas SIMAK BMN Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan mencatat ke dalam aplikasi SIMAK BMN sebagai transaksi Hibah masuk; d. Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan menyerahkan barang ke satuan kerja penerima dengan transaksi transfer keluar yang dilengkapi dengan berita acara serah terima, surat penyerahan barang ditembuskan kepada satuan atas satuan kerja penerima dan pembina materiil tingkat pusat; e. petugas SIMAK BMN Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan mengeluarkan ADK untuk aset tetap dan mengirim ke satuan kerja penerima dengan transaksi transfer keluar; dan f. petugas SIMAK BMN satuan kerja penerima mencatat ke dalam aplikasi SIMAK BMN dengan transaksi transfer masuk. (2) Ketentuan mengenai mekanisme pencatatan BMN yang bersumber dari Hibah Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Pinjaman Dalam Negeri, Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni dan Devisa Pengadaan Kementerian Pertahanan

Pasal 6

Koreksi

BAB Kedua

Rupiah Murni dan Devisa Pengadaan Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA atau Angkatan

Pasal 7

Koreksi

BAB Ketiga

Hibah

Pasal 8

Koreksi

Pencatatan BMN yang bersumber dari Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) meliputi: a. Hibah Dalam Negeri; dan b. Hibah Luar Negeri.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pencatatan Barang Milik Negara Hasil Pengadaan ke Dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11