PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat Utama Sistem Senjata Pada Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Dalam Operasi Militer Selain Perang

PERMEN Nomor 46 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

KETENTUAN PENGGUNAAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Alutsista yang dapat digunakan untuk mendukung tugas perbantuan yaitu Alutsista yang memiliki kemampuan daya gerak dan/atau daya angkut. (2) Alutsista yang mempunyai kemampuan daya gerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alutsista yang memiliki kemampuan bergerak dari suatu tempat ke tempat lain yang dituju baik di darat, di atas air, dan di udara. (3) Alutsista yang mempunyai kemampuan daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Alutsista yang memiliki kemampuan angkut dari suatu tempat ke tempat lain yang dituju baik di darat, di atas air, dan di udara.

Pasal 8

(1) Permintaan bantuan Penggunaan Alutsista dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lainnya dilaksanakan dengan mengajukan permohonan kepada Panglima TNI dengan tembusan kepada Menteri. (2) Permohonan kepada Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling sedikit memuat: a. Alutsista yang dibutuhkan; b. jangka waktu Penggunaan; dan c. penjelasan serta pertimbangan Penggunaan Alutsista.

Pasal 9

Jangka waktu dan jumlah Penggunaan Alutsista sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dan huruf b, dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan waktu penggunaan Alutsista kepada Panglima TNI.

Pasal 10

Penggunaan Alutsista dilakukan secara berkesinambungan selama jangka waktu penyelenggaraan tugas perbantuan.

Pasal 11

(1) Dalam hal keadaan memaksa yang berhubungan dengan perbantuan dalam penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian, pemberian bantuan kemanusiaan dan perbantuan dalam pencarian dan pertolongan kecelakaan (search and rescue) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, Alutsista langsung dapat digunakan untuk mengendalikan keadaan atas sepengetahuan Panglima TNI atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Permohonan Penggunaan Alutsista kemudian diajukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lainnya secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 12

Dukungan kebutuhan operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Penggunaan Alutsista dibebankan pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lainnya yang dibantu sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

(1) Pemberitahuan berakhirnya jangka waktu Penggunaan Alutsista dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lain yang dibantu, disampaikan secara tertulis kepada Panglima TNI dengan tembusan kepada Menteri. (2) Pemberitahuan kepada Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kondisi Alutsista yang telah digunakan karena rusak, atau hilang.

Pasal 14

Panglima TNI melakukan evaluasi sebagai tindak lanjut dari: a. berakhirnya jangka waktu Penggunaan Alutsista; dan b. laporan dari Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Instansi lain atas hasil pelaksanaan Penggunaan Alutsista.

Pasal 15

Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat ditemukan hal sebagai berikut: a. kerusakan ringan terhadap Alutsista; b. kerusakan berat terhadap Alutsista; dan c. kehilangan terhadap Alutsista;

Pasal 16

(1) Dalam hal terdapat kerusakan ringan terhadap Alutsista sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan Rekondisi terhadap Alutsista. (2) Kebutuhan Rekondisi terhadap Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panglima TNI kepada Menteri. (3) Permohonan kebutuhan Rekondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. keterangan kondisi Alutsista atau data tambahan dan/atau konfirmasi/klarifikasi dari Kementerian /Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lain yang dibantu; dan b. hasil verifikasi dan pengecekan fisik oleh tim yang melibatkan unsur Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI dan Angkatan.

Pasal 17

(1) Dalam hal terdapat kerusakan berat terhadap Alutsista sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan Pemusnahan dan Penghapusan terhadap Alutsista. (2) Pemusnahan dan Penghapusan terhadap Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panglima TNI kepada Menteri. (3) Permohonan Pemusnahan dan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. keterangan kondisi Alutsista atau data tambahan dan/atau konfirmasi/klarifikasi dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lain yang dibantu; dan b. hasil verifikasi dan pengecekan fisik.

Pasal 18

(1) Dalam hal terjadi Kehilangan terhadap Alutsista sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, akan dilakukan penggantian terhadap Alutsista. (2) Penggantian Alutsista sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panglima TNI kepada Menteri. (3) Permohonan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. keterangan kondisi Alutsista atau data tambahan dan/atau konfirmasi/klarifikasi dari Kementerian /Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Instansi lain yang dibantu; dan b. hasil verifikasi dan investigasi.

Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat Utama Sistem Senjata Pada Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Dalam Operasi Militer Selain Perang

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21