PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2014 tentang INVESTASI IURAN DANA PENSIUN PT ASABRI (PERSERO)

PERMEN Nomor 44 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Iuran Dana Pensiun yang selanjutnya disingkat IDP adalah sejumlah uang yang dipotong dari penghasilan Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Kemhan)/Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Polri) sebesar 4,75% (empat koma tujuh puluh lima persen) dari penghasilan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan program pensiun Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri. 2. Investasi Iuran Dana Pensiun adalah penempatan dana Iuran Dana Pensiun pada instrumen investasi. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 4. Panglima Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin Tentara Nasional INDONESIA. 5. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan penanggung jawab penyelenggaraan Kepolisian. 6. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. 7. Inspektorat Jenderal Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Itjen TNI adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Panglima. 8. Inspektorat Pengawas Umum Polri yang selanjutnya disebut Itwasum Polri adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolri.

BAB II

INVESTASI IURAN DANA PENSIUN

Pasal 3

Koreksi

Bentuk investasi yang diperkenankan terdiri atas: a. Deposito pada bank pemerintah; b. Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA; dan c. Reksa Dana Terproteksi dengan “underlying assets” Surat Utang Negara dalam denominasi rupiah dan dolar Amerika Serikat yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Koreksi

Penilaian bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang digunakan untuk pelaporan sebagai berikut: a. Deposito pada bank pemerintah berdasarkan nilai nominal; b. Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional; dan c. Reksa Dana Terproteksi dengan “underlying assets” Surat Utang Negara dalam denominasi rupiah dan dolar Amerika Serikat yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan nilai aktiva bersih.

Pasal 5

(1) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan: a. Deposito pada bank pemerintah dan Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh Negara Republik INDONESIA, komposisi penempatannya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan tingkat suku bunga deposito pada bank pemerintah dan harga pasar Surat Berharga Negara, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian; dan b. Reksa Dana Terproteksi dengan “underlying assets” Surat Utang Negara dalam denominasi rupiah dan dolar Amerika Serikat yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari total investasi, dengan ketentuan setiap Reksa Dana Terproteksi yang diterbitkan oleh 1 (satu) manajer investasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari total investasi. (2) Dana IDP yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari total investasi dalam bentuk deposito yang sewaktu-waktu dapat dicairkan.

Pasal 6

(1) Direktur Utama PT ASABRI (Persero) wajib mengajukan rencana portofolio investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lambat 2 (dua) bulan sebelum awal tahun anggaran kepada Menteri. (2) Rencana portofolio investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Menteri. (3) Dalam hal terjadi perubahan kondisi investasi yang berakibat pada hasil pelaksanaan portofolio investasi, Direktur Utama PT ASABRI (Persero) dapat mengambil langkah pengamanan berdasarkan persetujuan Komisaris PT ASABRI (Persero) dan wajib segera melaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2014 tentang INVESTASI IURAN DANA PENSIUN PT ASABRI (PERSERO)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18