PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2014 tentang PELIBATAN SATUAN KESEHATAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENGENDALIAN ZOONOSIS

PERMEN Nomor 40 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Zoonosis meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu: a. pra-wabah,KLBdanpandemi(sebelumterjadi wabah,KLB dan pandemic Zoonosis); b. tanggap darurat (saat terjadi wabah,KLB, pandemi Zoonosis); dan c. pasca-wabah,KLB, pandemi Zoonosis (setelah terjadi wabah, KLB, pandemi Zoonosis).

Pasal 8

Koreksi

(1) Pengendalian Zoonosis pada tahap pra-wabah,KLB dan pandemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan kegiatan sebagai berikut: a. membuat rencana kegiatan upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, pemulihan dan rehabilitasi Pengendalian Zoonosis; b. melakukan inventarisasi sumber daya Kesehatan yang dimasukkan dalam Peta Geomedik; c. menyusun standar operasional prosedur tetap dan melakukan sosialisasi bantuan kesehatan dalam Pengendalian Zoonosis; d. membentuk dan mengembangkan Satgas reaksi cepat bantuan Kesehatan Pengendalian Zoonosis; e. mengadakan pendidikan pelatihan tentang bantuan Kesehatan dalam Pengendalian Zoonosis dengan supervisi tingkat pusat; f. merencanakan pembentukan Pusdalops bantuan Kesehatan dalam Pengendalian Zoonosis; g. membuat laporan perencanaan kebutuhan anggaran selama kegiatan bantuan Kesehatan dalam Pengendalian Zoonosis; h. mengembangkan sistem komunikasi dan informasi; i. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait tentang korban akibat Zoonosis; j. mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor meliputi sinkronisasi kegiatan Pengendalian Zoonosis dengan pusat;dan k. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pengendalian Zoonosis. (2) Pengendalian Zoonosis pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan kegiatan sebagai berikut: a. melaporkan kejadian wabah,KLB dan pandemi Zoonosis pada kesempatan pertama secara berjenjang; b. mengaktifkan Pusdalops pengendalian wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis; c. melakukan koordinasi langsung dengan tingkat pusat tentang kebutuhan bekal Kesehatan; d. mengerahkan Satgaskes pengendalian wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis yang telah dipersiapkan; e. melaksanakan pemecahan Satgaskes yang ada menjadi Subsatgaskes sesuai kebutuhan daerah wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis; f. membuat laporan pelaksanaan anggaran yang diterima dari pusat; dan g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengendalian Zoonosis. (3) Pengendalian Zoonosis pada tahap pasca wabah, KLB dan pandemi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a. membantu Kementerian Kesehatan dalam melakukan evakuasi dampak wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis guna menanggulangi kemungkinan timbulnya penyakit lainnya serta dampak sosial, ekonomi pada masyarakat; b. membantu instansi terkait dalam pendataan sumber daya Kesehatan; dan c. evaluasi pelaksanaan bantuan Kesehatan dalam pengendalian wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis.

Pasal 9

(1) Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan pada tingkat organisasi Kesehatan Kemhan dan TNI. (2) Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud ayat (1) bekerja sama dengan unsur Kesehatan Pemerintah, swasta, masyarakat maupun pihak asing. (3) Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 10

Pelibatan Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI dalam Pengendalian Zoonosis dilakukan apabila terjadi, Wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis.

Pasal 11

(1) Pelibatan Kesehatan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Panglima TNI dan secara teknis medis bertanggung jawab kepada Kapuskes TNI. (2) Pelibatan Kesehatan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persepsi yang sama tentang kejadian wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis. (3) Pelibatan Kesehatan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kejadian Wabah,KLB dan pandemi akibat Zoonosis yang terjadi di masing masing wilayah.

Pasal 12

(1) Pengerahan Satuan Tugas Kesehatan untuk pelibatan Satuan Kesehatan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 baik secara sebagian maupun keseluruhan sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Pengerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi wabah,KLB dan Pandemi akibat Zoonosis.

Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2014 tentang PELIBATAN SATUAN KESEHATAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENGENDALIAN ZOONOSIS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VIII

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

Pasal 25