PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Laporan Data Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

PERMEN Nomor 4 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disebut Alutsista TNI adalah bagian dari Alpalhankam yang merupakan satu kesatuan sistem senjata secara terintegrasi atau bagian dari sistem senjata yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional INDONESIA. 2. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat alat utama sistem senjata. 3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 4. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan Negara. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 6. Panglima TNI adalah perwira tinggi TNI yang memimpin TNI. 7. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut dan UO TNI Angkatan Udara.

BAB II

PELAPORAN DATA ALUTSISTA TNI

Pasal 2

Koreksi

(1) Data Alutsista TNI dilaporkan kepada Menteri. (2) Data Alutsista TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Alutsista TNI di lingkungan Kemhan; b. Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar TNI; c. Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat; d. Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Laut; dan e. Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Udara.

Pasal 3

Koreksi

Data Alutsista TNI di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi: a. senjata yang terdiri atas: 1. pistol; dan 2. senapan. b. kendaraan tempur; c. munisi yang terdiri atas: 1. munisi kaliber kecil; dan 2. munisi khusus. d. alat komunikasi; dan e. alat perang elektronika.

Pasal 4

Data Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi: a. senjata yang terdiri atas: 1. pistol; dan 2. senapan. b. kendaraan tempur; c. munisi yang terdiri atas: 1. munisi kaliber kecil; dan 2. munisi khusus. d. alat komunikasi; dan e. alat perang elektronika.

Pasal 5

Data Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi: a. kendaraan tempur yang terdiri atas: 1. panser; dan 2. tank. b. senjata yang terdiri atas: 1. infanteri; 2. kavaleri ; 3. artileri medan; 4. artileri pertahanan udara; 5. pelontar granat; 6. anti kendaraan lapis baja/senjata tanpa tolak balik; 7. lawan tank; dan 8. khusus. c. munisi yang terdiri atas: 1. munisi kaliber kecil; 2. munisi kaliber besar; dan 3. munisi khusus. d. kendaraan bermotor yang terdiri atas: 1. kendaraan taktis; 2. kendaraan khusus; dan 3. kendaraan administrasi. e. alat optik yang terdiri atas: 1. kompas; 2. teropong 7x50; 3. teropong 6x30; 4. teropong bidik siang senapan/teropong bidik malam senapan; 5. night vision googles; 6. boussolle; 7. telescope; 8. periscope; dan 9. alat bidik. f. alat peralatan khusus. g. pesawat terbang yang terdiri atas: 1. heli serbu; 2. heli serang; 3. heli latih; dan 4. sayap tetap. h. senjata pesawat terbang. i. munisi pesawat terbang. j. alat angkut air yang terdiri atas: 1. kapal; 2. kapal motor cepat; 3. kapal motor cepat lain-lain; 4. landing craft rubber; 5. motor air; 6. out board motor; dan 7. pelampung.

Pasal 6

Data Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi: a. kapal yang terdiri atas: 1. kapal Republik INDONESIA; 2. kapal Angkatan Laut; 3. kapal patroli keamanan laut; dan 4. kapal tunda. b. senjata yang terdiri atas: 1. revolver; 2. pistol; 3. pistol isyarat; 4. pistol mitraliur; 5. senapan bahu; 6. senapan runduk; 7. senapan lain-lain; 8. senapan mesin; 9. mortir; 10. senapan peluncur; 11. artileri medan; 12. artileri pertahanan udara; 13. kendaraan tempur dan meriam kubah; 14. kapal; dan 15. khusus. c. munisi yang terdiri atas: 1. munisi kaliber kecil; 2. munisi kaliber besar; dan 3. munisi khusus. d. pesawat udara yang terdiri atas: 1. pesawat angkut taktis; 2. pesawat intai taktis; 3. pesawat latih; 4. helikopter; dan 5. helikopter latih. e. kendaraan tempur yang terdiri atas: 1. tank; 2. panser ampibi; 3. kendaraan ampibi pengangkut artileri; 4. panser roda; dan 5. kendaraan tempur recovery. f. kendaraan bermotor yang terdiri atas: 1. kendaraan taktis; 2. kendaraan khusus; dan 3. kendaraan administrasi.

Pasal 7

Data Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi: a. pesawat yang terdiri atas: 1. pesawat tempur; 2. pesawat angkut berat; 3. pesawat angkut ringan; 4. pesawat intai strategis; 5. helikopter; 6. pesawat latih; 7. pesawat terbang tanpa awak; dan 8. pesawat komando dan pengendalian. b. senjata yang terdiri atas: 1. pistol/revolver; 2. pistol isyarat; 3. pistol mitraliur; 4. senapan semi otomatis; 5. senapan otomatis; 6. senapan mesin ringan/sedang; 7. senapan mesin berat; 8. mortir/senjata pelontar granat; 9. senapan runduk; 10. kelompok senjata tanpa tolak balik; 11. senjata kendaraan lapis baja; 12. penangkis serangan udara; dan 13. senjata anti teror. c. munisi yang terdiri atas: 1. munisi kaliber kecil; 2. munisi kaliber besar; 3. munisi khusus; 4. bom udara kecil; 5. bom udara besar; 6. rudal; 7. roket; dan 8. external store. d. kendaraan bermotor yang terdiri atas: 1. kendaraan taktis; 2. kendaraan administrasi; dan 3. kendaraan khusus. e. radar. f. aviation electronic. g. komunikasi alat bantu navigasi. h. alat perang elektronika yang terdiri atas: 1. electronic attack; 2. electronic protection; dan 3. electronic support. i. simulator elektronik khusus.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Koreksi

(1) Menteri berwenang dan bertanggungjawab atas pelaporan data Alutsista TNI. (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. merumuskan kebijakan umum tentang pelaksanaan laporan data Alutsista TNI; b. menentukan kebijakan pelaksanaan laporan data Alutsista TNI; dan c. menerima laporan data Alutsista TNI. (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dibantu oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

Pasal 13

(1) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) melaksanakan kegiatan: a. pembinaan terhadap pelaksanaan laporan data Alutsista TNI; b. administrasi pelaksanaan laporan data Alutsista TNI; c. pencocokan dan penelitian terhadap laporan data Alutsista TNI dari Markas Besar TNI, Markas Besar Angkatan Darat, Markas Besar Angkatan Laut, dan Markas Besar Angkatan Udara; dan d. melaporkan data Alutsista TNI kepada Menteri. (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 14

(1) Panglima TNI bertanggungjawab atas laporan data Alutsista TNI di lingkungan Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat, Mabes Angkatan Laut, dan Mabes Angkatan Udara. (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panglima TNI dibantu oleh Asisten Logistik Panglima TNI.

Pasal 15

(1) Asisten Logistik Panglima TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melaksanakan kegiatan: a. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan laporan data kekuatan Alutsista TNI Markas Besar TNI dan Angkatan; b. mengevaluasi pelaksanaan laporan data kekuatan Alutsista TNI Markas Besar TNI dan Angkatan yang telah dihasilkan; dan c. melaporkan data kekuatan Alutsista TNI Mabes TNI dan Angkatan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Logistik Panglima TNI bertanggungjawab kepada Panglima TNI.

Pasal 16

(1) Kepala Staf Angkatan Darat bertanggungjawab atas laporan data Alutsista TNI di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat. (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Staf Angkatan Darat dibantu oleh Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat.

Pasal 17

(1) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) melaksanakan kegiatan: a. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan laporan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Darat; b. mengevaluasi pelaksanaan laporan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Darat yang telah dihasilkan; dan c. melaporkan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Darat kepada Panglima TNI u.p. Asisten Logistik Panglima TNI, tembusan Menteri u.p. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat bertanggungjawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat.

Pasal 18

(1) Kepala Staf Angkatan Laut bertanggungjawab atas laporan data Alutsista TNI di lingkungan Mabes Angkatan Laut. (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Staf Angkatan Laut dibantu oleh Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut.

Pasal 19

(1) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) melaksanakan kegiatan: a. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan laporan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Laut; b. mengevaluasi pelaksanaan laporan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Laut yang telah dihasilkan; dan c. melaporkan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Laut kepada Panglima TNI u.p. Asisten Logistik Panglima TNI, tembusan Menteri u.p. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Laut bertanggungjawab kepada Kepala Staf Angkatan Laut.

Pasal 20

(1) Kepala Staf Angkatan Udara bertanggungjawab atas laporan data Alutsista TNI di lingkungan Mabes Angkatan Udara. (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Staf Angkatan Udara dibantu oleh Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Udara.

Pasal 21

(1) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) melaksanakan kegiatan: a. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan laporan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Udara; b. mengevaluasi pelaksanaan laporan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Udara yang telah dihasilkan; dan c. melaporkan data kekuatan Alutsista TNI Angkatan Udara kepada Panglima TNI u.p. Asisten Logistik Panglima TNI, tembusan Menteri u.p. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan. (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Udara bertanggungjawab kepada Kepala Staf Angkatan Udara.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Laporan Data Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25