PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2008 tentang TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 39 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan : 1. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan. 2. Santunan Cacat adalah santunan yang merupakan penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan sekaligus kepada Prajurit penyandang cacat setelah ditetapkan tingkat dan golongan cacatnya. 3. Tunjangan Cacat adalah tunjangan yang merupakan penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan setiap bulan selama hidupnya kepada Prajurit penyandang cacat sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya. 4. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional INDONESIA. 5. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi Prajurit. 6. Prajurit Penyandang Cacat adalah Prajurit termasuk Prajurit Siswa yang menderita cacat jasmani dan/atau rohani yang terjadi dalam masa kedinasan. 7. Cacat Berat yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat III adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain. 8. Cacat Sedang yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat II adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melaksanakan tugas keprajuritan dengan baik namun masih dapat berkarya di luar jajaran TNI. 9. Cacat Ringan yang selanjutnya disebut Cacat Tingkat I adalah cacat jasmani dan/atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam melaksanakan tugas di jajaran TNI. 10. Penghasilan adalah gaji pokok Prajurit ditambah tunjangan isteri atau suami dan anak. 11. Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit selanjutnya disebut PEKP adalah panitia yang melaksanakan pengujian dan penilaian kecacatan untuk menentukan tingkat kecacatan, penyebab kecacatan serta untuk mengetahui kemampuan jasmani dan rohani.

BAB II

TINGKAT KECACATAN DAN GOLONGAN KECACATAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Penetapan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditentukan berdasarkan tingkat kecacatan dan golongan kecacatan. (2) Tingkat kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. cacat tingkat III dengan kriteria : 1. kehilangan kedua anggota gerak bawah; 2. kelumpuhan kedua anggota gerak bawah; 3. kehilangan kedua anggota gerak atas; 4. kelumpuhan kedua anggota gerak atas; 5. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas; 6. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah dan 1 (satu) anggota gerak atas; 7. kehilangan penglihatan kedua mata; 8. bisu dan tuli; 9. penyakit jiwa berat; atau 10. cacat yang luas dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital. b. cacat tingkat II dengan kriteria : 1. kehilangan 1 (satu) anggota gerak bawah; 2. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak bawah; 3. kehilangan 1 (satu) anggota gerak atas; 4. kelumpuhan 1 (satu) anggota gerak atas; 5. kehilangan penglihatan 1 (satu) mata; 6. penyakit jiwa sedang; 7. kehilangan 1 (satu) jari telunjuk atau ibu jari tangan kanan; 8. kehilangan 2 (dua) jari atau lebih tangan kanan; 9. cacat sebagian dari organ sistem syaraf, pernapasan, kardiovaskuler, pencernaan, atau urogenital; 10. bisu; atau 11. tuli. c. cacat tingkat I dengan kriteria : 1. gangguan kejiwaan yang ringan; 2. kehilangan 1 (satu) jari tangan atau kaki; 3. berkurangnya fungsi mata; 4. kehilangan daun telinga, namun masih bisa mendengar; atau 5. perubahan klasifikasi atau fungsi organ tubuh yang bernilai lebih rendah dari sebelum mendapat cidera/sakit. (3) Golongan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penyebab kecacatan : a. golongan “C” adalah kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi militer akibat tindakan langsung lawan; b. golongan “B” adalah kecacatan yang terjadi dalam tugas operasi militer bukan tindakan langsung lawan dan/atau dalam tugas kedinasan; dan c. golongan “A” adalah kecacatan yang terjadi dalam masa kedinasan bukan dalam operasi militer.

BAB III

BESARAN SANTUNAN CACAT DAN TUNJANGAN CACAT

Pasal 7

Koreksi

(1) Santunan cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada prajurit : a. penyandang Cacat Tingkat III golongan C sebesar 18 (delapan belas) kali penghasilan terakhir; b. penyandang Cacat Tingkat III golongan B sebesar 15 (lima belas) kali penghasilan terakhir; c. penyandang Cacat Tingkat III golongan A sebesar 8 (delapan) kali penghasilan terakhir; d. penyandang Cacat Tingkat II golongan C sebesar 15 (lima belas) kali penghasilan terakhir; e. penyandang Cacat Tingkat II golongan B sebesar 12 (dua belas) kali penghasilan terakhir; f. penyandang Cacat Tingkat II golongan A sebesar 5 (lima) kali penghasilan terakhir; g. penyandang Cacat Tingkat I golongan C sebesar 6 (enam) kali penghasilan terakhir; h. penyandang Cacat Tingkat I golongan B sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir; atau i. penyandang Cacat Tingkat I golongan A sebesar 2 (dua) kali penghasilan terakhir. (2) Tunjangan Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada prajurit : a. penyandang Cacat Tingkat III golongan C sebesar 100% (seratus persen) dari gaji pokok terakhir; b. penyandang Cacat Tingkat II golongan C dan Tingkat III golongan B sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir; c. penyandang Cacat Tingkat II golongan B sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok terakhir; d. penyandang Cacat Tingkat III golongan A sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok terakhir; atau e. penyandang Cacat Tingkat II golongan A sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok terakhir. (3) Prajurit Penyandang Cacat Tingkat I golongan C, Tingkat I golongan B, dan Tingkat I golongan A tidak berhak menerima tunjangan cacat. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga untuk Prajurit Siswa dengan perhitungan berdasarkan penghasilan atau gaji pokok permulaan Prajurit Karier untuk suatu pangkat yang akan ditetapkan bagi seorang Prajurit Siswa yang lulus pendidikan pertama.

Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2008 tentang TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN DAN TUNJANGAN CACAT PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20