PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2008 tentang BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI

PERMEN Nomor 38 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan : 1. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 2. Detasering adalah penugasan sementara waktu. 3. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus. 4. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional INDONESIA. 5. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan, tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri. 6. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh UNDANG-UNDANG. 7. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Dephan dan TNI. 8. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku. 9. Perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar dari Tempat Kedudukan/tempat berada yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik INDONESIA untuk kepentingan negara atas perintah pejabat yang berwenang, dalam hal perjalanan dilakukan ke dan dari luar negeri, maka yang diatur dalam ketentuan ini ialah perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan INDONESIA untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di INDONESIA dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri. 10. Surat Perintah adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas. 11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas. 12. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan. 13. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada. 14. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas. 15. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari : a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transpor lokal; b. biaya transpor pegawai; c. biaya penginapan; d. uang representatif; dan e. sewa kendaraan dalam kota. (2) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, dan h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput/mengantar jenazah terdiri : a. biaya pemetian; dan b. biaya angkutan jenazah. (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkat, yaitu : a. tingkat A untuk Menhan, Pang TNI, Kas Angkatan; b. tingkat B untuk Pejabat Eselon I/Pati bintang 2 dan 3; c. tingkat C untuk Pejabat Eselon II/Pati bintang 1; d. tingkat D untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV/Pamen; e. tingkat E untuk Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III/Pama; dan f. tingkat F untuk PNS Golongan II dan I/Bintara dan Tamtama. (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut : a. uang harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I; b. fasilitas transpor, sebagaimana tercantum pada Lampiran II; c. fasilitas dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III; d. biaya pemetian dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV; e. perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel, sebagaimana tercantum pada Lampiran V; dan f. uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota, sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.

Pasal 6

(1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan. (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja.

Pasal 7

Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan biaya sebagai berikut : a. uang harian, biaya transpor pegawai, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e; b. biaya transpor pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d, dan huruf f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan; atau c. uang harian, biaya transpor pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, dan huruf h.

Pasal 9

Uang harian dan uang representatif dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 10

Biaya transpor pegawai, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal 11

(1) Uang harian, biaya penginapan, uang representatif, dan sewa kendaraan dalam kota perjalanan dinas jabatan diberikan : a. untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu paling sedikit 6 (enam) jam; b. sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas; c. selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain; d. paling lama 3 (tiga) hari di tempat bertolak ke/datang dari luar negeri; e. paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit; f. paling lama 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering; g. paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugasan pindah; h. paling lama 3 (tiga) hari di tempat penjemputan jenazah dan selama- lamanya 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat/pegawai yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas; atau i. paling lama 3 (tiga) hari di tempat pemakaman jenazah pejabat/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak di tempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan. (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pejabat Negara/Pegawai Negeri dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pejabat Negara/Pegawai Negeri. (3) Perjalanan dinas jabatan pergi dan pulang yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60 % (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Pasal 12

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transporasi tersebut kepada pejabat/pegawai hanya diberikan uang harian.

Pasal 13

(1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang, dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) menurut tingkat pendidikan/kepatutan/ tugas yang bersangkutan. (2) Pegawai Negeri Golongan I/Tamtama dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan. (3) Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.

Pasal 14

(1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan. (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 15

(1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri bersangkutan. (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan, untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i. (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian Pejabat Negara/Pegawai Negeri bersangkutan. (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan wajib menyetor kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota yang diterimanya. (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 16

Koreksi

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Menteri Pertahanan ini. (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja berkenaan. (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut. (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus MENETAPKAN tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transpor yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 17

(1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Menteri Pertahanan ini. (2) Penyusunan rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 18

Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 19

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud Pasal 18 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transpor dan biaya penginapan.

Pasal 20

(1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Menteri Pertahanan ini dalam lingkungan masing-masing. (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan. (3) Pejabat yang berwenang dan pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud. (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa : a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan ; dan b. hukuman administratif dan tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Menhan Nomor : Skep/460/M/IV/2003 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di lingkungan Dephan dan TNI sepanjang menyangkut perjalanan dinas jabatan bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Koreksi

Peraturan Menteri Pertahanan ini, mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2008 MENTERI PERTAHANAN, JUWONO SUDARSONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI NO PROVINSI UANG HARIAN 1 2 3 1. NANGROE ACEH DARUSSALAM 300.000,- 2. SUMATERA UTARA 300.000,- 3. RIAU 300.000,- 4. KEPULAUAN RIAU 300.000,- 5. JAMBI 300.000,- 6. SUMATERA BARAT 300.000,- 7. SUMATERA SELATAN 300.000,- 8. LAMPUNG 300.000,- 9. BENGKULU 300.000,- 10. BANGKA BELITUNG 300.000,- 11. B A N T E N 300.000,- 12. JAWA BARAT 350.000,- 13. DKI JAKARTA 450.000,- 14. JAWA TENGAH 300.000,- 15. DI. YOGYAKARTA 350.000,- 16. JAWA TIMUR 350.000,- 17. B A L I 400.000,- 18. NUSA TENGGARA BARAT 350.000,- 19. NUSA TENGGARA TIMUR 350.000,- 20. KALIMANTAN BARAT 300.000,- 21. KALIMANTAN TENGAH 300.000,- 22. KALIMANTAN SELATAN 300.000,- 23. KALIMANTAN TIMUR 350.000,- 24. SULAWESI UTARA 300.000,- 25. GORONTALO 300.000,- 26. SULAWESI BARAT 300.000,- 27. SULAWESI SELATAN 350.000,- 28. SULAWESI TENGAH 300.000,- 29. SULAWESI TENGGARA 300.000,- 30. MALUKU 300.000,- 31. MALUKU UTARA 300.000,- 32. P A P U A 450.000,- 33. IRIAN JAYA BARAT 400.000,- LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008 MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO FASILITAS TRANSPOR BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI DAN KELUARGA *) NO PEJABAT NEGARA, ESELON, PANGKAT / GOL. TINGKAT PERJALANAN DINAS MODA TRANSPORTASI PESAWAT UDARA KAPAL LAUT KERETA API/BUS LAINNYA 1 2 3 4 5 6 7 1. Menhan, Panglima, Kas Angkatan A Bisnis VIP / Kelas I A Spesial / Eksekutif Sesuai Kenyataan 2. Eselon I B Bisnis Kelas I B Eksekutif Sesuai Kenyataan 3. Eselon II C Ekonomi Kelas I B Eksekutif Sesuai Kenyataan 4. Eselon III / Golongan IV / Pamen D Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai Kenyataan 5. Eselon IV/ Golongan III / Pama E Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai Kenyataan 6. PNS Golongan II dan I / Bintara dan Tamtama F Ekonomi Kelas II A Eksekutif Sesuai Kenyataan *) Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h. MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008 FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI DAN KELUARGA Keterangan : - Untuk Menhan, Panglima dan Kas Angkatan diberikan fasilitas Hotel Bintang Lima Kelas Suite. Apabila dalam Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima, maka kepada Pejabat tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Provinsi tersebut. - Keluarga untuk keperluan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf g dan h. NO PEJABAT NEGARA, ESELON, PANGKAT / GOL. TINGKAT PERJALANAN DINAS FASILITAS HOTEL KELAS 1 2 3 4 5 1. Menhan, Panglima, Kas Angkatan A Bintang Lima Suite 2. Eselon I B Bintang Empat Deluxe 3. Eselon II C Bintang Empat Deluxe 4. Eselon III / Golongan IV / Pamen D Bintang Tiga Standar 5. Eselon IV/ Golongan III / Pama E Bintang Dua Standar 6. PNS Golongan II dan I / Bintara dan Tamtama F Bintang Satu Standar MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008 BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH NO URAIAN TINGKAT PEGAWAI Tingkat A Tingkat B Tingkat C Tingkat D, E dan F 1 2 3 4 5 6 1. Biaya Pemetian 4.500.000,- 4.000.000,- 3.000.000,- 2.500.000,- 2. Pengangkutan Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008 PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN BERDASARKAN TARIF RATA-RATA HOTEL NO PROVINSI TARIF HOTEL KELAS SUITE TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANDAR / DELUXE NON SUITE BINTANG LIMA BINTANG EMPAT BINTANG TIGA BINTANG DUA BINTANG SATU 1 2 3 4 5 6 7 8 1. NANGROE ACEH DARUSSALAM 1.300.000 726.000 641.300 500.000 363.000 220.000 2. SUMATERA UTARA 4.400.000 1.100.000 762.300 540.000 300.000 240.000 3. RIAU 3.085.000 950.000 858.000 585.000 330.000 220.000 4. KEPULAUAN RIAU 3.410.000 770.000 550.000 438.000 246.000 185.000 5. JAMBI 1.100.000 660.000 615.000 540.000 220.000 165.000 6. SUMATERA BARAT 2.937.000 935.000 787.000 410.000 330.000 275.000 7. SUMATERA SELATAN 1.584.000 825.000 567.000 385.000 275.000 220.000 8. LAMPUNG 2.442.000 605.000 440.000 360.000 330.000 215.000 9. BENGKULU 715.000 660.000 440.000 385.000 330.000 220.000 10. BANGKA BELITUNG 1.072.500 605.000 440.000 385.000 275.000 165.000 11. B A N T E N 3.025.000 1.550.000 700.000 440.000 330.000 220.000 12. JAWA BARAT 1.793.000 1.200.000 660.000 510.000 410.000 275.000 13. DKI JAKARTA 8.712.000 1.320.000 770.000 605.000 440.000 330.000 14. JAWA TENGAH 3.555.200 1.000.000 750.000 495.000 385.000 275.000 15. DI. YOGYAKARTA 4.094.200 825.000 620.000 459.000 330.000 225.000 16. JAWA TIMUR 5.247.000 880.000 660.000 495.000 385.000 275.000 17. B A L I 7.956.300 1.650.000 1.210.000 935.000 770.000 495.000 18. NUSA TENGGARA BARAT 5.115.000 825.000 660.000 495.000 350.000 215.000 19. NUSA TENGGARA TIMUR 1.787.500 660.000 550.000 385.000 275.000 220.000 20. KALIMANTAN BARAT 1.100.000 770.000 550.000 500.000 275.000 220.000 21. KALIMANTAN TENGAH 750.000 650.000 550.000 385.000 288.000 225.000 22. KALIMANTAN SELATAN 2.180.000 715.000 650.000 450.000 275.000 165.000 23. KALIMANTAN TIMUR 5.775.000 880.000 715.000 550.000 385.000 220.000 24. SULAWESI UTARA 2.700.000 900.000 650.000 575.000 385.000 220.000 25. GORONTALO 875.600 715.000 550.000 495.000 330.000 165.000 26. SULAWESI BARAT 796.000 660.000 550.000 440.000 330.000 165.000 27. SULAWESI SELATAN 2.750.000 1.000.000 715.000 550.000 385.000 220.000 28. SULAWESI TENGAH 990.000 770.000 550.000 440.000 330.000 165.000 29. SULAWESI TENGGARA 951.000 770.000 550.000 440.000 330.000 220.000 30. MALUKU 800.000 660.000 495.000 420.000 220.000 165.000 31. MALUKU UTARA 715.000 600.000 495.000 330.000 220.000 165.000 32. P A P U A 1.550.000 970.000 660.000 475.000 375.000 275.000 33. IRIAN JAYA BARAT 1.056.000 715.000 550.000 440.000 330.000 290.000 MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008 UANG REPRESENTATIF BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI NO PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI BESARAN PER HARI 1 2 3 1. Menhan, Panglima TNI dan Kas Angkatan Rp. 200.000,- 2. Pejabat Eselon I Rp. 150.000,- 3. Pejabat Eselon II Rp. 100.000,- SEWA KENDARAAN DALAM KOTA NO PEJABAT NEGARA MAKSIMAL BESARAN PER HARI 1 2 3 1. Menhan, Panglima TNI dan Kas Angkatan Rp.500.000,- MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008 Surat Perintah Perjalanan Dinas 1. Pejabat berwenang yang memberi perintah 2. Nama / NRP / NIP Pegawai yang diperintah 3. a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 6 Tahun 1997 dan PP No. 28 Tahun 2001 b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas a. b. c. 4. Maksud Perjalanan Dinas 5. Alat angkutan yang dipergunakan 6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan a. b. 7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *) a. b. c. 8. Pengikut : Nama Tanggal Lahir Keterangan 1. 2. 3. 4. 5. 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran a. b. 10. Keterangan lain-lain *) Coret yang tidak perlu MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO ........................................... Lembar Ke : Kode No. : Nomor : Dikeluarkan di : Tanggal : ( Pejabat yang berwenang ) ( ……………………....... ) NRP/NIP. …………….. LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008 ........................................................................ I. Berangkat dari : ( Tempat kedudukan ) Ke : Pada Tanggal : Kepala ( …………….…......…….. ) NRP/NIP. ……..……….. II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala ( ………........................….………….. ) NRP/NIP. ……………................….. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala ( ………........................….........………….. ) NRP/NIP. ………................................….. III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala ( ………........................….………….. ) NRP/NIP. ……………................….. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala ( ………........................….........………….. ) NRP/NIP. ………................................….. IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala ( ………........................….………….. ) NRP/NIP. ……………................….. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala ( ………........................….........………….. ) NRP/NIP. ………................................….. V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala ( ………........................….………….. ) NRP/NIP. ……………................….. Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala ( ………........................….........………….. ) NRP/NIP. ………................................….. VI. Tiba di : ( Tempat kedudukan ) Pada Tanggal : Pejabat yang berwenang / Pejabat lain yang ditunjuk ( ………........................….………….. ) NRP/NIP. ……………................….. Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pejabat Yang Berwenang / Pejabat lainnya yang ditunjuk ( ………........................….........………….. ) NRP/NIP. ………................................….. MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO SUB LAMPIRAN DARI LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008 RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Lampiran SPPD Nomor : Tanggal : NO PERINCIAN BIAYA JUMLAH KETERANGAN 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. JUMLAH Rp. Terbilang : PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG Ditetapkan sejumlah Rp. ..................................... Yang telah dibayar semula Rp. ..................................... Sisa kurang/lebih Rp. ..................................... ......................., .......................... Telah dikeluarkan jumlah uang sebesar Rp. ........................................................ Yang Menerima ( …………….....……….. ) NRP/NIP. …………….. Telah dibayar sejumlah Rp. .............................. Bendahara ( …………….....……….. ) NRP/NIP. …………….. Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk ( ……………….......................…….. ) NRP/NIP. ……........................….. MENTERI PERTAHANAN JUWONO SUDARSONO LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : 38 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2008 tentang BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN DEPHAN DAN TNI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

BAB VI

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25