PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan

PERMEN Nomor 36 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

Koreksi

(1) Organisasi JDIH Kemhan terdiri atas: a. pusat JDIH Kemhan; dan b. anggota JDIH Kemhan. (2) Pusat JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Direktorat Peraturan Perundang- undangan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan. (3) Anggota JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Bagian Data dan Informasi Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemhan; b. Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan; c. Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan; d. Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan; e. Bagian Data dan Informasi Sekretariat Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kemhan; f. Bagian Data dan Informasi Sekretariat Badan Instalasi Strategi Nasional Kemhan; g. Bagian Data dan Informasi Sekretariat Badan Sarana Pertahanan Kemhan; h. Bagian Data dan Informasi Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan; i. Bagian Sistem dan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan; j. Bagian Hukum dan Kepegawaian Biro Umum Universitas Pertahanan; k. Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan; l. Sub Bagian Tata Usaha Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan; m. Sub Bagian Tata Usaha Biro Tata Usaha dan Protokol Sekretariat Jenderal Kemhan; n. Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan; dan o. Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan;

Pasal 4

(1) Pusat JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertugas melakukan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemantauan JDIH Kemhan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pusat JDIH Kemhan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH Kemhan; b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota JDIH Kemhan; c. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH Kemhan; d. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemhan; e. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan f. pengelolaan JDIH Kemhan berbasis website dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 5

(1) Anggota JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b bertugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota JDIH Kemhan menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan; b. penyediaan sarana dan prasarana Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan; c. penyediaan sumber daya manusia Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan satuan kerja/subsatuan kerja yang bersangkutan; dan d. penyampaian laporan kepada pusat JDIH Kemhan.

Pasal 6

Tugas dan fungsi Pusat JDIH Kemhan dan anggota JDIH Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan standardisasi pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertahanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16