PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

PERMEN Nomor 34 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemeriksaan Setempat adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di tempat objek sengketa untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung objek sengketa, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim dibantu oleh seorang Panitera, dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara, hasilnya dibuat dalam Berita Acara Sidang. 2. Pra-Pemeriksaan Setempat adalah peninjauan obyek sengketa oleh Kuasa Hukum sebelum pendaftaran gugatan atau sebelum jawaban atau paling lambat sebelum pelaksanaan pemeriksaan setempat untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung terkait Objek Sengketa, oleh Kuasa Hukum Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional INDONESIA dan Angkatan, dihadiri oleh satuan kerja/sub satuan kerja pembina fungsi dan satuan kerja/sub satuan kerja yang menggunakan tanah dan/atau bangunan dan pihak-pihak yang mengetahui data fisik dan data yuridis obyek sengketa, hasilnya dibuat dalam Berita Acara, dilakukan dalam rangka penanganan perkara. 3. Objek Sengketa adalah objek sengketa dalam perkara Perdata dan objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara. 4. Lokasi adalah wilayah desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi tempat dimana tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa berada. 5. Batas adalah identitas atau nama pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa yaitu sebelah timur, sebelah barat, sebelah utara, dan sebelah selatan. 6. Luas adalah ukuran fisik tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa. 7. Kondisi Fisik adalah keadaan nyata tanah dan/atau bangunan Barang Milik Negara pada Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional INDONESIA terkait Objek Sengketa. 8. Kuasa Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional INDONESIA dan/atau Direktorat/Dinas Hukum Angkatan. 9. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja/sub satuan kerja yang menggunakan tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa guna mengamankan pelaksanaan Pra- Pemeriksaan Setempat dan Pemeriksaan Setempat. 10. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang Pertahanan. 11. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara. 12. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II

PRA-PEMERIKSAAN SETEMPAT DAN PEMERIKSAAN SETEMPAT

Pasal 6

Koreksi

Guna kepastian hukum mengenai Lokasi, Batas, Luas dan Kondisi Fisik Objek Sengketa terkait Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan di lingkungan Kemhan/TNI dalam gugatan perdata dan gugatan tata usaha negara, Kuasa Hukum dapat melaksanakan Pra-Pemeriksaan Setempat dan mengajukan permohonan Pemeriksaan Setempat kepada Pengadilan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pra-Pemeriksaan Setempat dilaksanakan sebelum pendaftaran gugatan dan/atau sebelum jawaban atau paling lambat sebelum pelaksanaan pemeriksaan setempat oleh pengadilan. (2) Pra-Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kuasa Hukum dengan melibatkan unsur Kemhan, Markas Besar TNI dan/atau Angkatan sesuai pencatatan aset tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa. (3) Dalam hal diperlukan, Pra-Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pihak yang mengetahui data fisik dan data yuridis Objek Sengketa.

Pasal 8

(1) Pra-Pemeriksaan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui tahap: a. rapat koordinasi; b. pencocokan data administrasi dan data yuridis; c. peninjauan Lokasi; d. pengecekan dan/atau pembuatan tanda Batas; dan e. pengumpulan alat bukti surat dan/atau saksi. (2) Pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibuat berita acara.

Pasal 9

(1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilaksanakan Kuasa Hukum dengan satuan kerja/sub satuan kerja pembina fungsi dan satuan kerja/sub satuan kerja pengguna tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa. (2) Pencocokan data administrasi dan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b antara lain: alas hak kepemilikan, Letak, Luas dan Batas Obyek Sengketa. (3) Peninjauan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c antara lain Lokasi, Luas, Batas dan Kondisi Fisik Objek Sengketa. (4) Pengecekan dan/atau pembuatan tanda Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan dengan membuat patok pada Batas tanah milik atau yang dikuasai Kemhan, Markas Besar TNI dan/atau Angkatan yang menjadi Objek Sengketa. (5) Pengumpulan alat bukti surat dan/atau saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan Kuasa Hukum dengan cara mengajukan permohonan peminjaman alat bukti dan penyiapan saksi kepada satuan kerja/sub satuan kerja pembina fungsi terkait tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa.

Pasal 10

Hasil Pra-Pemeriksaan Setempat wajib dimasukkan oleh Kuasa Hukum menjadi bagian dari materi gugatan atau jawaban perkara.

Pasal 11

(1) Dalam hal terdapat perbedaan Lokasi Objek Sengketa antara gugatan dan hasil Pra-Pemeriksaan Setempat, Kuasa Hukum wajib mengajukan eksepsi kewenangan mengadili. (2) Dalam hal terdapat perbedaan Luas dan Batas Objek Sengketa antara gugatan dan hasil Pra-Pemeriksaan Setempat, Kuasa Hukum wajib mengajukan eksepsi gugatan kabur.

Pasal 12

Dalam hal terdapat penguasaan fisik oleh pihak lain atas tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa yang tidak dijadikan pihak dalam gugatan, Kuasa Hukum wajib mengajukan eksepsi kurang pihak.

Pasal 13

(1) Kuasa Hukum wajib mengajukan permohonan Pemeriksaan Setempat apabila terdapat perbedaan Lokasi, Luas, Batas, dan Kondisi Fisik tanah dan/atau bangunan terkait Objek Sengketa antara gugatan dengan data fisik dan data yuridis kepemilikan Kemhan/TNI. (2) Kuasa Hukum wajib menolak permohonan Pemeriksaan Setempat yang diajukan pihak lawan apabila tidak terdapat perbedaan Lokasi, Luas, Batas, dan Kondisi Fisik tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa antara gugatan dengan data fisik dan data yuridis kepemilikan Kemhan/TNI. (3) Pemeriksaan setempat atas perintah Majelis Hakim karena jabatannya wajib dilaksanakan oleh Kuasa Hukum.

Pasal 14

(1) Permohonan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diajukan di persidangan berdasarkan hasil Pra-Pemeriksaan Setempat. (2) Penolakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diajukan di persidangan berdasarkan hasil Pra-Pemeriksaan Setempat.

Pasal 15

Hasil Pemeriksaan Setempat wajib dimasukkan menjadi bagian dari kesimpulan perkara yang diajukan oleh Kuasa Hukum.

BAB Kedua

Pra-Pemeriksaan Setempat

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Hasil Pra-Pemeriksaan Setempat wajib dimasukkan oleh Kuasa Hukum menjadi bagian dari materi gugatan atau jawaban perkara.

Pasal 11

Pasal 12

Dalam hal terdapat penguasaan fisik oleh pihak lain atas tanah dan/atau bangunan Objek Sengketa yang tidak dijadikan pihak dalam gugatan, Kuasa Hukum wajib mengajukan eksepsi kurang pihak.

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Perkara Perdata Dan Tata Usaha Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20