PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2013 tentang PENYALURAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG AKAN MEMASUKI MASA PERSIAPAN PENSIUN

PERMEN Nomor 34 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyaluran adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka mengembalikan Prajurit TNI yang akan/telah dipisahkan dari kekuatan organik TNI ke dalam lingkungan masyarakat, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Swasta. 2. Prajurit adalah Anggota Tentara Nasional INDONESIA. 3. Tentara Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat TNI adalah Alat negara yang bertugas di bidang pertahanan. 4. Masa Persiapan Pensiun yang selanjutnya disingkat MPP adalah waktu kesempatan yang diberikan kepada seorang Prajurit yang akan diakhiri/mengakhiri masa dinas keprajuritannya untuk tidak terlibat dalam dinas keprajuritan. 5. Pembekalan pelatihan keterampilan kerja adalah bagian dari proses transformasi potensi sumber daya manusia menjadi kekuatan efektif yang berkualitas melalui pengembangan sumber daya manusia secara berdaya guna dan tepat guna. 6. Berusaha sendiri ialah bentuk penyaluran bagi prajurit TNI yang akan kembali kemasyarakat dengan cara mendirikan usaha sendiri atau berwiraswasta, baik secara perorangan maupun kelompok. www.djpp.kemenkumham.go.id 7. Pola wirausaha mandiri adalah satu bentuk penyaluran prajurit TNI yang akan kembali ke masyarakat dengan cara berusaha sendiri dengan diberi bantuan modal kerja dan bimbingan usaha, atau berusaha sendiri dengan hanya diberi bantuan bimbingan usaha. 8. Pola diusahakan lapangan kerja adalah salah satu bentuk penyaluran Prajurit yang akan kembali ke masyarakat dan BUMN/BUMD dan Badan Swasta dengan cara diusahakan lapangan kerja sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. 9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh negara Republik INDONESIA. 10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah mencakup semua badan usaha pemerintah daerah yang pengelolaan dan pembinaannya dibawah pemerintah daerah. 11. Bantuan Modal Kerja adalah bantuan yang diberikan kepada peserta penyaluran pola berusaha sendiri dalam bentuk uang atau barang untuk melakukan suatu kegiatan usaha. 12. Bimbingan Usaha adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dengan memberi bimbingan kepada peserta penyaluran tentang kegiatan usaha. 13. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap dikawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah 14. Pembinaan lanjutan adalah suatu bentuk pembinaan yang dilakukan kepada peserta pola penyaluran sejak ditempatkan sampai batas waktu yang ditetapkan. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB IV

POLA UMUM PENYALURAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Pola umum penyaluran disusun dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. (2) Kemhan dan Mabes TNI/Angkatan mempersiapkan setiap prajurit yang akan kembali ke masyarakat untuk dapat berkarya dan mengembangkan diri dengan dibekali pengetahuan dan keterampilan.

Pasal 7

Koreksi

Penyaluran Prajurit TNI terdiri atas: a. kembali ke masyarakat; b. diarahkan ke BUMN/BUMD; dan c. Badan Swasta.

Pasal 8

(1) Penyaluran Prajurit TNI yang kembali ke masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menggunakan pola sebagai berikut: a. wirausaha mandiri melalui bantuan modal kerja padat karya antara lain usaha perdagangan, perbengkelan, pertanian, perikanan dengan cara: 1. diberi bantuan modal dan bimbingan usaha; dan 2. diberikan bimbingan usaha berupa : a) keterampilan teknis sesuai usahanya; b) manajemen usaha/pemasaran; dan c) pembentukan koperasi. b. transmigrasi. (2) Penyaluran Prajurit TNI yang diarahkan ke BUMN/BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b menggunakan pola diusahakan lapangan kerja, antara lain di PT. Pertamina, PT.Telkom, atau PT. KAI; dan www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Penyaluran Prajurit TNI yang diarahkan ke Badan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menggunakan pola diusahakan lapangan kerja di perusahaan swasta.

Pasal 9

Pola transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diarahkan pada penataan penyebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, kualitas sumber daya manusia dan perwujudan integrasi masyarakat.

Pasal 10

Tujuan transmigrasi sebagai berikut: a. meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI dan keluarganya; b. meningkatkan dan pemerataan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat sekitarnya; c. memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa; d. memperkuat pertahanan dan keamanan nasional untuk menjaga kawasan perbatasan termasuk pulau kecil terluar dengan pertimbangan nilai strategis dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara; dan e. sebagai sabuk pengaman nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENYALURAN

Pasal 11

Koreksi

Penyelenggara penyaluran Prajurit TNI terdiri atas: a. Menteri sebagai Pengarah; b. Panglima TNI sebagai penanggung jawab; c. Kepala Staf Angkatan sebagai pelaksana di tingkat Pusat; dan d. Pangdam/Dan Lantamal/Dan Lanud sebagai pelaksana di tingkat daerah.

Pasal 12

Koreksi

(1) Menteri sebagai Pengarah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut: a. membuat kebijakan tentang penyaluran Prajurit TNI; b. menerbitkan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penyaluran Prajurit TNI; c. mengadakan MoU dengan pihak terkait; www.djpp.kemenkumham.go.id d. menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan penyaluran Prajurit TNI; dan e. mengadakan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan atas kebijakan yang dikeluarkan. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dibantu oleh Dirjen Kuathan Kemhan.

Pasal 13

(1) Panglima TNI sebagai Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut: a. merumuskan kebijakan dan menyiapkan program penyaluran Prajurit TNI; b. mengadakan koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan penyaluran Prajurit TNI; c. mengajukan anggaran untuk penyelenggaraan Prajurit TNI; d. menyelenggarakan kegiatan pembekalan pengetahuan dan ketrampilan; dan e. menyelenggarakan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program penyaluran Prajurit TNI. (2) Panglima dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Aspers Mabes TNI.

Pasal 14

(1) Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c melaksanakan tugas sebagai berikut: a. menyusun program pelaksanaan penyaluran Prajurit TNI; b. mengadakan koordinasi pihak lain terkait penyaluran Prajurit TNI; c. melaksanakan kegiatan pembekalan pengetahuan dan ketrampilan; d. mengajukan anggaran untuk pelaksanaan program penyaluran dan pembekalan Prajurit TNI; dan e. melaksanakan kegiatan pembinaan bagi Prajurit TNI yang akan disalurkan; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Staf bertanggung jawab kepada Panglima TNI dan dibantu oleh Aspers Angkatan.

Pasal 15

(1) Pangdam/Danlanal/Danlanud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d melaksanakan tugas sebagai berikut: www.djpp.kemenkumham.go.id a. membuat rencana program penyaluran Prajurit TNI; b. mencari peluang lapangan kerja di wilayahnya; c. mengajukan anggaran untuk pelaksanaan program penyaluran dan pembekalan Prajurit TNI; d. melaksanakan kegiatan pengawasan Prajurit TNI di wilayah masing-masing; dan e. memberikan masukan atas pelaksanaan penyaluran Prajurit TNI di wilayahnya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pangdam/Danlanal/Danlanud bertanggung jawab kepada Kas Angkatan masing-masing dan dibantu oleh Aspers/Kadisminpersal/Kadisminpersau.

Pasal 16

Persyaratan Prajurit TNI yang akan disalurkan: a. usia bagi Perwira paling rendah 43 (empat puluh tiga) tahun, usia bagi Bintara/Tamtama paling rendah 39 (tiga puluh sembilan) tahun; b. sehat jasmani dan rohani; c. memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan; d. yang bersangkutan bersedia untuk disalurkan dan disetujui oleh pimpinan; dan e. memenuhi persyaratan khusus yang ditentukan oleh pihak yang membutuhkan.

Pasal 17

Prosedur administrasi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kemhan mengadakan penyaluran didahului adanya MoU antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian terkait/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Swasta; b. Mabes TNI/Mabes Angkatan menindaklanjuti dengan mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga atau pihak- pihak lain yang terkait dalam bentuk bantuan modal; c. Kemhan/Mabes TNI/Mabes Angkatan memfasilitasi dan menyalurkan bantuan modal bagi Prajurit TNI yang akan membuka usaha mandiri; dan d. Kemhan/Mabes TNI/Mabes Angkatan memberikan pembekalan pengetahuan dan keterampilan kepada Prajurit TNI yang akan disalurkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2013 tentang PENYALURAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG AKAN MEMASUKI MASA PERSIAPAN PENSIUN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB VII

Pasal 23

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29