PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBIAYAAN KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 33 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah suatu organisasi di luar struktur organisasi yang sudah ada, termasuk bentuk panitia atau Tim yang bersifat sementara, anggotanya terdiri dari unsur-unsur intern maupun ekstern organisasi yang bersangkutan, dibentuk berdasarkan Keputusan atau Surat Perintah pejabat yang berwenang, bertugas untuk membantu pimpinan dalam menghasilkan konsep peranti lunak atau naskah. 2. Konsep peranti lunak adalah konsep dokumen tertulis yang bersifat mengatur, yang dihasilkan oleh Pokja dan setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang menjadi peraturan/ketentuan yang berlaku. 3. Konsep naskah adalah konsep dokumen tertulis yang bersifat tidak mengatur, yang dihasilkan oleh Pokja dan setelah disahkan oleh pejabat yang berwenang menjadi suatu naskah resmi. 4. Rapat/sidang adalah pertemuan antara seluruh atau sebagian anggota Pokja untuk mengadakan diskusi/pembahasan mengenai pokok masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pokja. 5. Alat Tulis Kantor yang selanjutnya disingkat ATK adalah alat tulis kantor yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan dalam Pokja. 6. Honorarium Pokja adalah sejumlah uang yang diberikan kepada nara sumber, anggota Pokja, dan anggota pendukung Pokja sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas Pokja. 7. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada peserta Pokja bila rapat/sidang dilaksanakan di luar satuan atau daerah, terdiri dari uang harian, uang penginapan dan transportasi dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula. 8. Konsumsi adalah makanan dan minuman yang diberikan kepada peserta Pokja selama mengikuti kegiatan Pokja. 9. Biaya akomodasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan Pokja yang dilaksanakan di luar satuan atau daerah. 10. Biaya reproduksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menggandakan hasil konsep Pokja yang diberikan kepada anggota Pokja untuk dikoreksi sebelum pengesahan pimpinan. 11. Biaya cetak adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbanyak naskah hasil Pokja yang telah ditandatangani oleh pimpinan. 12. Biaya distribusi adalah biaya pengiriman naskah/buku yang telah dicetak. 13. Biaya Pokja adalah biaya yang disediakan untuk mendukung kegiatan Pokja yang terdiri dari honor yang terkait dengan output kegiatan, belanja barang non operasional lainnya, dan belanja perjalanan lainnya.

BAB II

PEMBENTUKAN POKJA

Pasal 2

Koreksi

Syarat-syarat pembentukan Pokja adalah sebagai berikut : a. adanya kebutuhan untuk menyusun peranti lunak/naskah baru, mengubah atau menyempurnakan peranti lunak/naskah yang berasal dari eselon atas; b. kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memerlukan keterlibatan unsur Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Tentara Nasional INDONESIA (TNI) dan unsur kementerian/lembaga pemerintah non kementerian serta lembaga/personel non pemerintah, baik pada saat penyusunan maupun pada saat pelaksanaan peranti lunak/naskah yang akan diterbitkan; c. pembentukan Pokja tersebut sesuai dengan kebijakan atau mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang atau pejabat di atasnya; d. pembentukan dan pembiayaan Pokja harus berdasarkan Rencana Kerja Kemhan/TNI/Unit Organisasi/Kotama/Satker, dan sebelumnya telah tercantum/ termuat dalam dokumen Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA), Amanat Anggaran Menteri Pertahanan, Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI, Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran Unit Organisasi dan Program Kerja Kotama/Satker; e. pembentukan Pokja harus dilaksanakan dengan Keputusan atau Surat Perintah dari pejabat yang berwenang sesuai tingkat Pokja yang akan dilaksanakan; f. tersedianya anggaran/dana untuk mendukung penyelenggaraan Pokja, sesuai alokasi yang tercantum/termuat didalam DIPA; g. apabila dukungan anggaran/dana tidak atau belum tercantum/termuat didalam DIPA, maka sebelum pembentukan Pokja terlebih dahulu harus diajukan dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang; dan h. besarnya indeks biaya untuk tiap-tiap komponen Pokja paling tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Umum.

Pasal 3

Pokja digolongkan sebagai berikut : a. Pokja Tingkat I : 1. dibentuk oleh Menteri Pertahanan atau Panglima TNI dengan melibatkan personel dari Kemhan, Mabes TNI, unsur-unsur angkatan, dan Kementerian/Lembaga Non Kementerian; 2. membantu pimpinan untuk menyusun/merumuskan/ menjabarkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk konsep peranti lunak yang akan diberlakukan di lingkungan Kemhan dan TNI; dan 3. menghasilkan produk berupa konsep peranti lunak atau naskah yang disahkan oleh PRESIDEN/Menteri Pertahanan/Panglima TNI atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama Menteri Pertahanan/Panglima TNI atau Pejabat Eselon I/Dirjen di lingkungan Kemhan untuk hal yang berkaitan dengan bidang/fungsi dari Ditjen yang bersangkutan. b. Pokja Tingkat II : 1. dibentuk oleh Kepala Unit Organisasi dengan melibatkan personel dari unsur Intern Unit Organisasi Kemhan/TNI dan Staf/Balakpus/Kotama; 2. membantu pimpinan untuk menyusun/merumuskan/ menjabarkan peraturan-peraturan atau naskah dari eselon atas untuk diberlakukan dan disesuaikan dengan mekanisme atau prosedur yang berlaku di lingkungan Unit Organisasi yang bersangkutan, dengan tidak menyimpang dari isi dan maksud dari peraturan; dan 3. menghasilkan produk berupa konsep peranti lunak/naskah yang akan disahkan oleh Kepala Unit Organisasi atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama Kepala Unit Organisasi. c. Pokja Tingkat III : 1. dibentuk oleh pimpinan Satker atau pimpinan Kotama yang melibatkan unsur-unsur intern Satker/Kotama; 2. membantu pimpinan untuk menyusun/merumuskan/ menjabarkan peraturan-peraturan atau naskah dari Unit Organisasi untuk diberlakukan di lingkungan Kotama/Satker yang bersangkutan dengan tidak menyimpang dari isi dan maksud dari peraturan atau naskah dari Unit Organisasi; dan 3. menghasilkan produk berupa konsep peranti lunak/naskah yang akan disahkan oleh Pimpinan Kotama/Satker.

Pasal 4

Pejabat yang berwenang menandatangani Keputusan atau Surat Perintah Pokja di lingkungan Kemhan dan TNI adalah : a. Pokja Tingkat I : Menteri Pertahanan/Panglima TNI atau Sekjen Kemhan atas nama Menhan, dan Kasum TNI atas nama Panglima TNI; b. Pokja Tingkat II : Kepala Unit Organisasi atau pejabat yang ditunjuk atas nama oleh Kepala Unit Organisasi; dan c. Pokja Tingkat III : Pimpinan Satker/Kotama atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pimpinan Satker/Kotama.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN POKJA

Pasal 7

Koreksi

(1) Ketentuan pelaksanaan Pokja : a. paling lama 12 (dua belas) bulan , dan paling singkat 1 (satu) bulan; b. dalam 1 (satu) bulan paling sedikit 1 (satu) kali dilaksanakan rapat/ sidang; dan c. akomodasi paling lama 12 (dua belas) hari untuk rapat/sidang di luar satuan atau daerah. (2) Jumlah peserta Pokja ditetapkan sebagai berikut : a. untuk Pokja Tingkat I paling banyak 50 (lima puluh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang; b. untuk Pokja Tingkat II paling banyak 40 (empat puluh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang; dan c. untuk Pokja Tingkat III paling banyak 30 (tiga puluh) orang dan paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 8

(3) Dukungan biaya Pokja berdasarkan pada : a. DIPA Kemhan dan TNI, Amanat Anggaran Menhan, PPPA Unit Organisasi Kemhan, PPPA Unit Organisasi Mabes TNI, PPPA Unit Organisasi Angkatan dan Program Kerja Kotama/Satker; b. otorisasi yang telah diterbitkan untuk pelaksanaan kegiatan Pokja; dan c. penyaluran dana untuk mendukung otorisasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Biaya Pokja disesuaikan dengan Akun, terdiri atas : a. honor yang terkait dengan output kegiatan; b. belanja barang non operasional lainnya, meliputi : 1. biaya ATK, reproduksi, cetak dan distribusi naskah; 2. konsumsi rapat; dan 3. akomodasi. c. belanja perjalanan dinas lainnya (dalam kota dan luar kota), meliputi : 1. biaya transportasi yang diberikan secara at cost; dan 2. uang saku paket (paket Full Board, paket Full Day dan paket Half Day). (2) Pokja yang dibiayai dari Belanja Barang operasional, tidak diberikan honor. (3) Besarnya indek Biaya Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum dan Keputusan Menteri Pertahanan tentang Norma/indek Perencanaan dan Anggaran dan Fungsi Pertahanan yang berlaku pada tahun bersangkutan. (4) Indek biaya paket Full Board, paket Full Day dan paket Half Day sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum.

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan Pokja dapat melibatkan Narasumber, jika diperlukan. (2) Indeks honorarium Nara Sumber berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum.

Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBIAYAAN KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

Pasal 13