PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERMEN Nomor 32 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh bencana dan/atau berpotensi bencana. 3. Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana adalah serangkaian kegiatan bidang kesehatan untuk mencegah, menjinakkan (mitigasi) ancaman/ bahaya yang berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, mensiapsiagakan sumber daya kesehatan, menghadapi kedaruratan kesehatan dan memulihkan (rehabilitasi), serta membangun kembali (rekonstruksi) infrastruktur kesehatan yang rusak akibat bencana secara lintas program dan lintas sektor. 4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Krisis Kesehatan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 5. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana. 6. Korban Massal adalah korban akibat kejadian dengan jumlah relatif oleh karena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan menggunakan sarana, fasilitas, dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari. 7. Gawat Darurat adalah suatu keadaan dimana seseorang secara tiba- tiba dalam keadaan gawat atau menjadi gawat dan terancam anggota badannya dan jiwanya (akan menjadi cacat atau mati) bila tidak segera mendapat pertolongan. 8. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah dibidang pertahanan negara. 9. TNI adalah Tentara Nasional INDONESIA.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 6

Koreksi

Penanganan krisis kesehatan dilaksanakan melalui tahap: a. prabencana; b. tanggap darurat; dan c. pascabencana.

Pasal 7

Koreksi

Kegiatan penanganan krisis kesehatan yang dilaksanakan pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, sebagai berikut: a. Kemhan: 1. membuat, memutakhirkan, dan sosialisasi pedoman penanganan krisis kesehatan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Kemhan dan TNI; 2. membuat regulasi penerimaan bantuan kesehatan militer asing; 3. mengadakan koordinasi dengan lintas sektoral yang berhubungan dengan kesiapsiagaan krisis kesehatan; 4. menentukan jaringan komunikasi dan informasi yang berhubungan dengan kesiapsiagaan krisis kesehatan; dan 5. memonitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kesiapsiagaan krisis kesehatan. b. Markas Besar TNI: 1. menginventarisasi peta geomedik daerah rawan bencana; 2. membuat rencana kontijensi; 3. menyusun dan menyebarluaskan pedoman atau protap penanggulangan bencana; 4. membentuk dan menyiapkan tim reaksi cepat; dan 5. menyelenggarakan pelatihan termasuk di dalam geladi posko dan geladi lapang dengan melibatkan semua unit terkait. c. Angkatan: 1. membuat rencana kegiatan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; 2. menginventarisasi sumber daya kesehatan sesuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi: a) jumlah dan lokasi Rumah Sakit TNI; b) jumlah kendaraan ambulans TNI; c) jumlah tenaga kesehatan TNI; d) unit dan perbekalan kesehatan; dan e) unit transfusi darah. 3. menerima dan menindaklanjuti informasi peringatan dini (Early Warning System) untuk kesiapsiagaan bidang kesehatan; 4. membentuk Tim Kesehatan Lapangan yang tergabung dalam Satuan Tugas; 5. mengadakan koordinasi kesehatan lintas sektor; dan 6. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kesiapsiagaan bencana.

Pasal 8

Kegiatan penanganan krisis kesehatan yang dilaksanakan pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, sebagai berikut: a. Kemhan: 1. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan penanganan krisis kesehatan; 2. mendukung pelaksanaan pengawasan kebijakan dan koordinasi meliputi: a) mengadakan koordinasi lintas sektor untuk angkutan, personel, peralatan, bahan bantuan, dan lain-lain; b) mengkoordinasikan bantuan luar negeri, swasta, dan sektor lain; c) berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan; dan d) berkoordinasi dengan Tim Indentifikasi Nasional untuk korban massal. b. Markas Besar TNI: 1 berkoordinasi dengan Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan bila ada kebutuhan perbekalan kesehatan; 2 berkoordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan untuk meminta bantuan dan menerima rujukan pasien serta lokasi penampungan pengungsi bila diperlukan; 3. berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan Rapid Health Assessment atau evaluasi pelaksanaan upaya kesehatan; dan 4. memobilisasi sumber daya kesehatan TNI untuk tugas perbantuan ke daerah bencana. c. Angkatan: 1. berkoordinasi dengan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana; 2. menyiapkan dan mengirim tenaga kesehatan, obat-obatan, dan perbekalan kesehatan ke daerah bencana; 3. melaporkan kepada Mabes TNI tentang terjadinya bencana; 4. melakukan initial Rapid Health Assessment; dan 5. membantu melaksanakan perawatan dan evakuasi korban serta pelayanan pengungsi.

Pasal 9

Kegiatan penanganan krisis kesehatan yang dilaksanakan pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, sebagai berikut: a. Kemhan: 1. melakukan evaluasi kebijakan tentang penanganan krisis kesehatan; 2. pemantauan, evaluasi, dan analisis dampak bencana serta penanggulangan pengungsi; 3. berkoordinasi dengan program terkait dalam upaya rekonsiliasi khususnya untuk wilayah yang mengalami krisis kesehatan; dan 4. sosialisasi penanganan krisis kesehatan guna menanggulangi kemungkinan timbulnya Kejadian Luar Biasa penyakit menular. b. Markas Besar TNI: 1. mendukung upaya kesehatan dasar terutama pencegahan Kejadian Luar Biasa; 2. melakukan evaluasi dan analisis dampak bencana terhadap kesehatan lingkungan dan/atau Kejadian Luar Biasa; 3. melakukan evaluasi dengan lintas program dan lintas7sektor; dan 4. pelatihan bersama dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. c. Angkatan: 1. membantu memulihkan kesehatan fisik, mental, dan psikososial berupa: a) promosi kesehatan dalam bentuk konseling; b) pencegahan masalah psikososial untuk menghindari psikosomatis; dan c) pencegahan berlanjutnya psikopatologis pascapengungsian. 2. membantu menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang; dan 3. membantu memfasilitasi relawan, kader, dan petugas lainnya dalam memberikan Komunikasi Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat luas.

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENANGANAN KRISIS KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

Pasal 15